PENYUSUNAN RUP KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2015 Direktur
PENYUSUNAN RUP KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2015 Direktur Perencanaan dan Monev Pengadaan LKPP RI Kota Surabaya 04 Desember 2014
POKOK BAHASAN SESI 1 • KEBIJAKAN RENCANA UMUM PENGADAAN • Si. RUP DAN PROFILE Si. RUP PEMPROV SULUT • INTEGRASI MONEV ONLINE PBJP DAN SISTMONTEP TEPPA UKP 4 SESI 2 • Si. RUP OPERASIONAL (SIMULASI) • PENYEDIA VS SWAKELOLA • PEMAKETAN
Perencanaan vs Realisasi Pemilihan Penyedia Tahun 2014 (Nasional) Waktu, jumlah paket dan pagu dalam pelaksanaan pemilihan penyedia masih belum sesuai dengan yang direncanakan di Si. RUP Sumber: Aplikasi Si. RUP dan SPSE Per Tanggal 30 Juni 2014
SIKLUS MANAJEMEN PEMBANGUNAN - (1) Perencanaan Pagu Indikatif Renja Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (2) Penganggaran (5) Monev (4) Pelaksanaan RKA/KL (POK) Pengumunan RUP (Si. RUP) (3) Pengadaan Monev Online Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) e. Monev Pengadaan - e-Procrument (SPSE) Konvensional e-Purchasing via e-Katalog
DASAR PELAKSANAAN RUP 1. Perpres 70 / 2012, Pasal 8 ayat (1) a. PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Rencana Umum Pengadaan. b. PA memiliki tugas dan kewenangan mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan. 2. Perpres 70/2012, Pasal 112 ayat (2) K/L/D/I wajib menayangkan RUP dan pengumuman Pengadaan di website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. 3. Perka LKPP No. 13 Tahun 2012 (akan diganti dengan Perka baru, dalam proses penetapan Kepala LKPP).
FUNGSI DAN MANFAAT RUP 1. Bisnis prospek (peluang usaha); 2. Unsur perencanaan: merupakan indikator yang dapat menentukan kapan dimulai dan selesainya proses pengadaan; 3. Unsur pengendalian dalam proses pengadaan barang/jasa; 4. Sebagai awal dari proses pengadaan; 5. Mendukung UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 6. Mendukung INPRES No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Definisi RUP Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) Perka LKPP No. 12 Tahun 2011
Catatan Tujuan Pengadaan Mendapatkan B/J : • Tepat Kualitas; • Tepat Kuantitas; • Tepat Waktu; • Tepat Harga; • Tepat Sumber. RUP membantu dalam peningkatan efisiensi dan optimalisasi mencapai tujuan pengadaan
Menselaraskan Tujuan Pengadaan dan Program Kerja Pemerintah.
Penyusunan RUP dan hubungannya dengan Penyusunan RKA-K/L/D/I P U R
Penyusunan RUP dan hubungannya dengan Penyusunan RKA-SKPD P U R
Proses Penyusunan RUP 1 2 3 Identifikasi Kebutuhan Rencana Penganggaran Kebijakan Umum Pengumuman RUP KAK 5 4
Proses RUP : Identifikasi Kebutuhan 1. PA mengidentifikasi kebutuhan real instansinya masing-masing; 2. Kebutuhan real adalah kebutuhan barang/jasa pada tahun n +1 dikurangi ketersediaan barang/jasa; 3. Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa pada poin 2 di atas dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran K/L/D/I untuk DPR/DPRD. pembahasan dan penetapan di
Proses RUP : Penyusunan Dan Penetapan Anggaran PA menyusun dan menetapkan rencana anggaran barang/jasa, biaya pendukung (biaya pemasangan, biaya transportasi, biaya pelatihan, dll), biaya administrasi (biaya pengumuman pengadaan, honorarium, biaya survei lapangan/pasar, biaya penggandaan dokumen pengadaan, dll) dan lain-lain sesuai dengan peraturan.
Proses RUP : Penetapan Kebijakan Umum Pemaketan Pekerjaan : • Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan memperluas kesempatan usaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan teknis; • Paket pengadaan s. d. Rp. 2, 5 miliar diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha kecil serta Koperasi Kecil kecuali untuk paket pengadaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; • Dilarang menyatukan atau memusatkan kegiatan yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing
Penetapan Kebijakan Umum (lanjutan) • Dilarang menyatukan/menggabungkan beberapa paket • • pengadaan menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya yang seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; Dilarang memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan; Dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
Penetapan Kebijakan Umum (lanjutan) Kebijakan Umum Tentang Cara Pengadaan : • Melalui swakelola yang merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar; atau; • Melalui penyedia barang/jasa baik sebagai badan usaha maupun perorangan.
Penetapan Kebijakan Umum (lanjutan) Kebijakan Umum tentang Organisasi Pengadaan : • Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi membentuk organisasi pengadaan yang terdiri dari PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, PPHP dan tim lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan; • Untuk menunjang pelaksanaan kontes/sayembara, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi menetapkan tim juri/tim ahli.
Proses RUP : Penyusunan KAK PA menyusun KAK yang mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang sekurang-kurangnya memuat : • Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi kegiatan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan; • Waktu yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa; • Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan • Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk kewajiban pajak yang harus dibebankan pada kegiatan tersebut.
Proses RUP : Pengumuman RUP • • • PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD sebelum pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa oleh ULP; K/L/D/I mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada tahun anggaran berjalan yang kontraknya akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang; Pengumuman sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 di atas, sekurang-kurangnya berisi: Ø nama dan alamat PA; Ø paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; Ø lokasi pekerjaan; dan Ø perkiraan nilai pekerjaan.
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
APA ITU Si. RUP? 1. Si. RUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana/alat untuk mengumumkan RUP; 2. Si. RUP akan mempermudah PA/KPA dalam mengumumkan RUP pada setiap Satker/SKPD; 3. Si. RUP berfungsi meningkatkan layanan publik terkait RUP; 4. Menjadi salah satu media atau sarana bagi masyarakat luas dalam mengakses informasi Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional; 5. Mulai tahun 2015, paket-paket pekerjaan yang tidak diumumkan di Si. RUP maka proses tendernya tidak dapat lakukan melalui SPSE (eproc)
Surat Edaran Kepala LKPP Perihal : Kewajiban Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2015 dengan Menggunakan Si. RUP
Pemanfaatan Si. RUP (Nasional) No. K/L/D/I Total K/L/D/I Penggunaan Si. RUP Per. Juni 2014 Jumlah % Penggunaan Si. RUP Per. Oktober 2014 Jumlah % 1 Kementerian/Lembaga 91 64 74% 68 75% 2 Provinsi 34 33 97% 3 Kabupaten/Kota 500 421 83% 431 86% Sumber: Aplikasi Si. RUP Per Tanggal 27 Oktober 2014
Alokasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa Kota Surabaya T. A 2014 No. Jenis Belanja Pagu (Rp) % 1 Belanja Pengadaan 4. 427. 803. 009. 362, 00 66, 72% 2 Belanja Non Pengadaan 2. 208. 383. 498. 896, 00 33, 28% Total Anggaran 6. 636. 186. 508. 258, 00 Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu (APBD T. A 2014) LKPP
Si. RUP Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014 Progres Pengumuman RUP (Si. RUP) No. Informasi Pagu (Rp) 1 Belanja Pengadaan 4. 427. 803. 009. 362, 00 2 Pengumuman RUP (Si. RUP) 4. 139. 060. 392. 734, 00 3 Belum Diumumkan 228. 742. 616. 628, 00 Sumber : SIRUP per 2 Desember 2014 dan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu (APBD T. A 2014) LKPP
Si. RUP Kota Surabaya Tahun Anggaran 2014 Perbandingan Penyedia dan Swakelola No. Pengumuman RUP (Si. RUP) Pagu (Rp) % 1 Penyedia 1. 665. 612. 950. 229, 00 40% 2 Swakelola 2. 473. 447. 442. 505, 00 60% Sumber : Si. RUP 2 Desember 2014 LKPP
Rekap Si. RUP Kota Surabaya TA 2014 Rekapitulasi Sumber : Si. RUP 2 Desember 2014 LKPP
Profil Si. RUP SKPD di Lingkungan Kota Surabaya Sumber Data Si. RUP sampai Triwulan III • Jumlah SKPD : 72 • Jumlah SKPD aktif di Si. RUP : 72
Profil Si. RUP SKPD di Lingkungan Kota Surabaya – Tabel Hal 1 SKPD di Lingkungan Kota Surabaya Penyedia Paket Swakelola Pagu (Rp. ) Paket Pagu (Rp. ) Total Paket Pagu (Rp. ) 3443 1. 665. 612. 950. 229, 00 1040 2. 473. 447. 442. 505, 00 4483 4. 139. 060. 392. 734, 00 BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 14 4. 247. 990. 230, 00 10 17. 355. 244. 218, 00 24 21. 603. 234. 448, 00 BADAN KEPEGAWAIAN DIKLAT 9 1. 184. 045. 940, 00 17 14. 804. 120. 911, 00 26 15. 988. 166. 851, 00 26 3. 456. 161. 727, 00 11 19. 031. 725. 012, 00 37 22. 487. 886. 739, 00 14 1. 429. 817. 848, 00 10 6. 123. 305. 398, 00 24 7. 553. 123. 246, 00 17 5. 288. 411. 517, 00 18 10. 420. 066. 776, 00 35 15. 708. 478. 293, 00 13 2. 189. 025. 922, 00 19 24. 365. 044. 523, 00 32 26. 554. 070. 445, 00 29 2. 237. 356. 880, 00 22 11. 883. 475. 446, 00 51 14. 120. 832. 326, 00 20 1. 186. 067. 630, 00 6 5. 308. 738. 109, 00 26 6. 494. 805. 739, 00 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 1 743. 242. 500, 00 5 6. 810. 499. 727, 00 6 7. 553. 742. 227, 00 BAGIAN HUKUM 0 0, 00 7 4. 104. 128. 198, 00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BADAN KOORDINASI PELAYANAN DAN PENANAMAN MODAL BADAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BAGIAN BINA PROGRAM Sumber Data: Si. RUP (Triwulan III)
Profil Si. RUP SKPD di Lingkungan Kota Surabaya – Tabel Hal 2 SKPD di Lingkungan Kota Surabaya Penyedia Paket Swakelola Pagu (Rp. ) Paket Pagu (Rp. ) Total Paket Pagu (Rp. ) BAGIAN KERJASAMA 1 34. 970. 000, 00 8 12. 248. 610. 829, 00 9 12. 283. 580. 829, 00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 0, 00 5 1. 314. 219. 946, 00 10 462. 294. 780, 00 10 1. 560. 857. 993, 00 20 2. 023. 152. 773, 00 9 786. 922. 100, 00 9 3. 548. 698. 195, 00 18 4. 335. 620. 295, 00 2 107. 446. 990, 00 4 1. 338. 435. 031, 00 6 1. 445. 882. 021, 00 BAGIAN PERLENGKAPAN 98 46. 023. 420. 708, 00 9 14. 909. 312. 042, 00 107 60. 932. 750, 00 BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL 35 3. 946. 472. 660, 00 4 27. 997. 287. 026, 00 39 31. 943. 759. 686, 00 235 280. 488. 146. 655, 00 26 37. 974. 705. 173, 00 261 318. 462. 851. 828, 00 45 37. 363. 383. 821, 00 10 23. 945. 401. 155, 00 55 61. 308. 784. 976, 00 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 404 178. 169. 424. 960, 00 22 246. 485. 922. 159, 00 426 424. 655. 347. 119, 00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 22 2. 263. 859. 658, 00 18 24. 878. 663. 419, 00 40 27. 142. 523. 077, 00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 14 4. 925. 471. 833, 00 7 8. 630. 809. 578, 00 21 13. 556. 281. 411, 00 BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH BAGIAN PEREKONOMIAN DAN USAHA DAERAH DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG DINAS KEBAKARAN Sumber Data: Si. RUP (Triwulan III)
Profil Si. RUP SKPD di Lingkungan Kota Surabaya – Tabel Hal 3 SKPD di Lingkungan Kota Surabaya Penyedia Paket Pagu (Rp. ) Swakelola Paket Pagu (Rp. ) Total Paket Pagu (Rp. ) DINAS KESEHATAN 94 42. 541. 075. 178, 00 21 402. 225. 649. 533, 00 115 444. 766. 724. 711, 00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 69 18. 502. 447. 021, 00 17 9. 345. 528. 512, 00 86 27. 847. 975. 533, 00 37 11. 786. 451, 00 15 8. 495. 295. 916, 00 52 20. 282. 082. 367, 00 1446 703. 969. 362. 531, 00 32 207. 341. 387. 530, 00 1478 911. 310. 750. 061, 00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 91 17. 469. 539. 685, 00 19 48. 577. 481. 786, 00 110 66. 047. 021. 471, 00 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN 40 14. 214. 397. 579, 00 16 21. 107. 482. 966, 00 56 35. 321. 880. 545, 00 DINAS PENDIDIKAN 81 51. 888. 918. 386, 00 31 435. 182. 291. 544, 00 112 487. 071. 209. 930, 00 DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH 97 14. 255. 495. 300, 00 24 222. 059. 667, 00 121 236. 307. 554. 967, 00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 34 10. 829. 788. 014, 00 15 16. 507. 822. 908, 00 49 27. 337. 610. 922, 00 198 116. 819. 873. 793, 00 21 49. 406. 591. 163, 00 219 166. 226. 464. 956, 00 DINAS PERTANIAN 66 8. 584. 266. 437, 00 18 12. 811. 944. 159, 00 84 21. 396. 210. 596, 00 DINAS SOSIAL 23 4. 698. 282. 531, 00 18 125. 063. 185. 482, 00 41 129. 761. 468. 013, 00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN DINAS PERHUBUNGAN Sumber Data: Si. RUP (Triwulan III)
Profil Si. RUP SKPD di Lingkungan Kota Surabaya – Tabel Hal 4 SKPD di Lingkungan Kota Surabaya DINAS TENAGA KERJA Penyedia Paket Swakelola Pagu (Rp. ) Paket Pagu (Rp. ) Total Paket Pagu (Rp. ) 32 12. 240. 242. 540, 00 14 10. 467. 725. 871, 00 46 22. 707. 968. 411, 00 INSPEKTORAT 0 0, 00 8 4. 577. 329. 331, 00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 0 0, 00 6 1. 514. 014. 481, 00 KECAMATAN ASEMROWO 0 0, 00 15 3. 998. 125. 733, 00 KECAMATAN BENOWO 0 0, 00 15 4. 234. 134. 282, 00 KECAMATAN BUBUTAN 2 231. 523. 975, 00 15 5. 484. 326. 362, 00 17 5. 715. 850. 337, 00 KECAMATAN BULAK 0 0, 00 15 4. 117. 451. 500, 00 KECAMATAN DUKUH PAKIS 1 62. 000, 00 14 3. 901. 438. 767, 00 15 3. 963. 438. 767, 00 KECAMATAN GAYUNGAN 2 122. 794. 773, 00 14 3. 726. 086. 390, 00 16 3. 848. 881. 163, 00 KECAMATAN GENTENG 1 122. 000, 00 15 5. 102. 081. 082, 00 16 5. 224. 081. 082, 00 KECAMATAN GUBENG 1 104. 000, 00 16 6. 008. 602. 355, 00 17 6. 112. 602. 355, 00 KECAMATAN GUNUNG ANYAR 1 70. 180. 000, 00 14 3. 930. 858. 545, 00 15 4. 001. 038. 545, 00 Sumber Data: Si. RUP (Triwulan III)
Profil Si. RUP SKPD di Lingkungan Kota Surabaya – Tabel Hal 5 SKPD di Lingkungan Kota Surabaya Penyedia Paket Pagu (Rp. ) Swakelola Paket Pagu (Rp. ) Total Paket Pagu (Rp. ) KECAMATAN JAMBANGAN 1 57. 200. 000, 00 14 3. 671. 360. 503, 00 15 3. 728. 560. 503, 00 KECAMATAN KARANGPILANG 1 58. 000, 00 14 3. 693. 299. 757, 00 15 3. 751. 299. 757, 00 KECAMATAN KENJERAN 1 76. 000, 00 14 4. 444. 683. 273, 00 15 4. 520. 683. 273, 00 KECAMATAN KREMBANGAN 1 96. 000, 00 15 4. 607. 150. 890, 00 16 4. 703. 150. 890, 00 KECAMATAN LAKARSANTRI 1 62. 000, 00 16 4. 592. 566. 946, 00 17 4. 654. 566. 946, 00 KECAMATAN MULYOREJO 4 123. 229. 698, 00 16 5. 396. 429. 959, 00 20 5. 519. 657, 00 KECAMATAN PABEAN CANTIAN 1 104. 000, 00 15 5. 010. 345. 178, 00 16 5. 114. 345. 178, 00 KECAMATAN PAKAL 1 68. 000, 00 15 4. 563. 966. 995, 00 16 4. 631. 966. 995, 00 KECAMATAN RUNGKUT 1 160. 600. 000, 00 16 5. 719. 424. 185, 00 17 5. 880. 024. 185, 00 KECAMATAN SAMBIKEREP 1 76. 000, 00 14 3. 954. 946. 546, 00 15 4. 030. 946. 546, 00 KECAMATAN SAWAHAN 1 149. 600. 000, 00 16 6. 537. 074. 104, 00 17 6. 686. 674. 104, 00 KECAMATAN SEMAMPIR 1 142. 000, 00 15 5. 585. 672. 451, 00 16 5. 727. 672. 451, 00 Sumber Data: Si. RUP (Triwulan III)
Profil Si. RUP SKPD di Lingkungan Kota Surabaya – Tabel Hal 6 SKPD di Lingkungan Kota Surabaya Penyedia Paket Swakelola Pagu (Rp. ) Paket Pagu (Rp. ) Total Paket Pagu (Rp. ) KECAMATAN SIMOKERTO 2 210. 654. 565, 00 15 4. 960. 829. 906, 00 17 5. 171. 484. 471, 00 KECAMATAN SUKOLILO 9 289. 905. 811, 00 17 5. 897. 582. 461, 00 26 6. 187. 488. 272, 00 KECAMATAN SUKOMANUNGGAL 1 72. 000, 00 16 4. 816. 318. 072, 00 17 4. 888. 318. 072, 00 KECAMATAN TAMBAKSARI 1 156. 000, 00 18 7. 014. 408. 833, 00 19 7. 170. 408. 833, 00 KECAMATAN TANDES 1 102. 000, 00 16 5. 073. 354. 105, 00 17 5. 175. 354. 105, 00 KECAMATAN TEGALSARI 1 96. 000, 00 15 5. 149. 886. 218, 00 16 5. 245. 886. 218, 00 KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO 0 0, 00 15 3. 809. 994. 703, 00 KECAMATAN WIYUNG 1 70. 600. 000, 00 14 3. 496. 685. 037, 00 15 3. 567. 285. 037, 00 KECAMATAN WONOCOLO 2 166. 881. 629, 00 15 4. 671. 724. 945, 00 17 4. 838. 606. 574, 00 KECAMATAN WONOKROMO 1 116. 000, 00 16 6. 576. 527. 061, 00 17 6. 692. 527. 061, 00 RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA 37 29. 393. 798. 962, 00 9 27. 780. 403. 661, 00 46 57. 174. 202. 623, 00 RSUD DR. MOHAMAD SOEWANDIE 31 27. 355. 783. 211, 00 10 106. 814. 433. 342, 00 41 134. 170. 216. 553, 00 Sumber Data: Si. RUP (Triwulan III)
Profil Si. RUP SKPD di Lingkungan Kota Surabaya – Tabel Hal 7 SKPD di Lingkungan Kota Surabaya Penyedia Paket Pagu (Rp. ) Swakelola Paket Pagu (Rp. ) Total Paket Pagu (Rp. ) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3 432. 212. 800, 00 7 21. 220. 829. 229, 00 10 21. 653. 042. 029, 00 SEKRETARIAT DPRD 4 931. 575. 000, 00 12 68. 169. 377. 416, 00 16 69. 100. 952. 416, 00 Sumber Data: Si. RUP (Triwulan III)
INTEGRASI MONEV ONLINE PBJP DAN SISTMONTEP TEPPA UKP 4
Peta hubungan berbagai inisiatif TEPPA untuk menjawab masalah pelaksanaan anggaran dalam konteks keberlangsungannya pasca Oktober … (1) Inisiatif TEPPA Pilot project Roadshow Advokasi Sismontep Anugerah TEPPA Konsultasi Debottlenecking Inisiatif Lainnya (2) Pengalihan ke poin (3) Jika TEPPA dibubarkan (3) Kementerian Lembaga (K/L)
SIKLUS MANAJEMEN PEMBANGUNAN - (1) Perencanaan Pagu Indikatif Renja Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (2) Penganggaran (5) Monev RKA/KL (POK) SISMONTEP TEPPA (4) Pelaksanaan Pengumunan RUP (Si. RUP) (3) Pengadaan Monev Online Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) e. Monev Pengadaan - e-Procrument (SPSE) Konvensional e-Purchasing via e-Katalog
MONITORING DAN EVALUASI PBJP a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PBJP, mulai dari pengumuman RUP, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak; b. Mengevaluasi pelaksanaan PBJP secara menyeluruh terkait pengumuman RUP, kinerja pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan; c. Memberikan rekomendasi untuk pemecahan masalah yang dihadapi selama ini; d. Menyusun langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan PBJP kedepan.
DASAR PELAKSANAAN MONEV PBJP 1. Perpres 70/2012, Pasal 107 huruf d Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk mendukung proses monitoring dan audit; 2. Perpres 70/2012, Pasal 115 ayat (2) Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP; 3. Perka LKPP no. 8, tentang Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 4 ayat (1) Pelaporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui Monev Online (e. Monev) PBJP
FUNGSI DAN MANFAAT EMONEV PBJP 1. Mempermudah PA/KPA dalam melaporkan Pengadaan Barang/Jasa-nya; 2. Membantu pelaksanaan evaluasi kinerja PBJP oleh Pimpinan K/L/D/I; 3. e. Monev PBJP dapat melaporkan progres PBJP secara bertingkat (misal: kepada Presiden (M 1), Menteri (M 2), Kepala Lembaga (M 2), Kepala Daerah (M 2), dan/atau Kepala SKPD/Satker (M 3), PA/KPA (M 4), PPK (M 5 masih pada tahap pengembangan). 4. Database e. Monev PBJP didesain untuk dapat mendukung pengelolaan data dan informasi Sismontep TEPPA (UKP 4).
STRUKTUR BELANJA TAHUN 2013 -2014 (NASIONAL, TERMASUK DAERAH) Ruang Lingkup Monev PBJP Ruang Lingkup Sismontep (Triliun Rp) Ruang Lingkup Monev PBJP Sumber: Data APBN dan APBD Tahun 2013 -2014 Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
PERKEMBANGAN MONEV ONLINE PBJP 2010 -2011 • Mengisi formulir laporan realisasi PBJP untuk disampaikan kepada LKPP 2012 • Aplikasi Sistem Monev Online v. 1 : Data realisasi dari SPSE, selebihnya diinput oleh Admin PA/KPA, Admin Pejabat Pengadaan, Admin PPK, dan Admin PPHP 2013 • Aplikasi Monev Online v. 2 : Data perencanaan dari SIRUP dan data realsasi dari SPSE • Integrasi Data Sismontep dengan Monev Online (September 2013) 2014 • Deklarasi Integrasi Monev Online V. 2 dengan SISMONTEP kepada seluruh Pejabat Penghubung Provinsi, di Kuta Bali tgl 20 Agustus 2014 • Surat Edaran No. TEP/S-18/09/2014 tanggal 9 September 2014 • Agustus – Oktober 2014 Pengembangan Monev New Generation (NG)
KONDISI SAAT INI ALIRAN DATA Sumber Data: - SIRUP - SPSE Proses: Data Warehouse Output: e. Monev PBJP
SINERGI ANTARA SISMONTEP DENGAN MONEV LKPP S. D 8 SEPTEMBER 2014 sinkronisasi K/L –Input data RUP/E-MONEV LKPP SISMONTEPTEPPA 9 SEPTEMBER 2014, Surat No. TEP/S-18/09/2014 K/L –Input data 49 RUP/E-MONEV LKPP sinkronisasi SISMONTEPTEPPA
PERAN TEPPA DAN LKPP Hambatan dan Kendala Realisasi anggaran TEPPA Terkait Pengadaan Hambatan dan Kendala Pengadaan 50 LKPP
SKEMA PERBEDAAN SISMONTEP DENGAN MONEV ONLINE LKPP Presiden SISMONTEP Menteri/ Kepala Daerah Satker/ SKPD Sistem Monev Pejabat Penghubung K/L/D/I Datawarehouse PA/KPA Satker SIRUP ULP/ Pejabat Pengadaan EProcurement/S PSE
AKSES APLIKASI MONEV ONLINE Production : monev. lkpp. go. id Versi Latihan : monev. lkpp. go. id: 6666
RUANG LINGKUP MONEV PBJP ONLINE • • • Struktur Anggaran Rencana Paket Pengadaan Progres Keuangan Progres Fisik Proses Pengadaan Barang dan Jasa
PARA PENGGUNA APLIKASI • • Admin PPE Pejabat Penghubung Admin PA/KPA Masyarakat dan Stakeholder lainnya
SMART REPORT
PERENCANAAN Ø Sumber data Ø Metode pengisian 56 : Aplikasi Si. RUP : Otomatis oleh Sistem
REALISASI PENGADAAN Ø Sumber data Ø Metode pengisian 57 : SPSE + Adjusment (Manual) : Adjustment oleh Pejabat Penghubung/Admin PA-KPA
Laporan Monitoring Perencanaan Pengadaan Per Provinsi
Laporan Evaluasi Pengadaan Per KLDI
Laporan M 1 – Monitoring Pengadaan
Laporan M 1 – Profil Pengadaan
Laporan M 2 – Data Pengadaan Per KLDI
KONSEP ADJUSTMENT Adjustment dilakukan untuk melengkapi data-data yang tidak tersedia secara elektronik Adjustment dilakukan oleh: • Admin PA/KPA pada level Satker • Pejabat Penghubung pada level K/L/D/I 63
RENCANA AKSI LKPP TERKAIT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN MONEV
RENCANA AKSI JANGKA PENDEK/MENENGAH LKPP Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran dan Pengumuman • Sinkronisasi data pagu APBN/APBD, khususnya Belanja Barang/Jasa dan Modal dengan RUP, melalui Integrasi database Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (Si. RUP) • Integrasi VMS SPS 4 dengan Database Suplier SPAN • Integrasi aplikasi Si. RUP dengan website K/L/D/I Proses Pengadaan/Pemilihan Penyedia • Pengembangan aplikasi yang dibutuhkan, mencakup seluruh metode dan tahapan pengadaan (Seleksi Umum, Seleksi Sederhana, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Sayembara, Kontes) mulai dari Pengumuman hingga Kontrak. • Pengembangan aplikasi Manajemen Proyek (PPK for PA/KPA) dan Serah Terima • Realisasi Pengembangan/integrasi Aplikasi BAST • Sinkronisasi SPAN/KPPN dengan aplikasi e. Monev pengadaan untuk mendukung SISMONTEP
INTERAKSI ANTAR SISTEM Kemenkeu (BUN) K/L (PA) Ap. DJA RKAKL/DIPA SAKPA SIMAK BMN Manajemen Keuangan SP 2 D SILABI Data Suplayer SPM SAKTI SPAN Government Service Bus + PITA LEBAR NASIONAL SPSE Pusat SPSE Client RUP (Pengumuman) Vendor Management System E-Tendering Si. RUP E-Catalogue E-Kontrak E-Audit E-Penunjukan Langsung Klasifikasi B/J, , dll Manajemen Pengadaan E-Purchasing Si. RUP E-Pengadaan Langsung PA/KPA PPK / ULP - Pokja - Pejabat Pengadaan K/L/D/I PPK / PPHP Auditor Data Warehouse LKPP (Pengembang Si. SPNas)
RENCANA AKSI NASIONAL TERKAIT INTEGRASI SISTEM DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN NASIONAL
SISTEM MONEV YANG DIKELOLA PEMERINTAH PUSAT RI JENIS LAPORAN Laporan Triwulan Laporan SISMONTEP DASAR HUKUM PP No. 39/2006 LINGKUP Surat Edaran TEPPA - Laporan Realiasai PBJP Perpres No. 54/2010 dan Perubahan nya Perpres No. 70/2012 Laporan Monev Kinerja Penganggaran PMK No. 249/2011 - Rencana Penyerapan Anggaran Rencana Capaian Fisik Realisasi Keuangan per Output Realisasi Fisik per Output Kendala dan Tindak Lanjut Struktur Anggaran Rencana Paket Pengadaan Progres Keuangan (Rencana dan Realisasi) Progres Fisik (Rencana dan Realisasi) Proses PBJP Pagu Pengadaan Rencana Umum Pengadaan Realisasi Pengadaan Kinerja Pengadaan - Rencana dan Realisasi Keuangan - Rencana dan Realisasi Fisik Output KETERANGAN - Pada awal tahun membuat Rencana Penyerapan Anggaran, setiap tiga bulan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan fisik serta kendala dan tindak lanjut melalui aplikasi http: //emonev. bappenas. go. id/ - Proses pengumpulan dan penginputan data manual dilakukan setiap bulan, kecuali realisasi keuangan karena aplikasi sismontep telah terintegrasi dengan KPPN - Update data dilakukan Pejabat Penghubung masing-masing K/L/D/I melalui web http: //10. 0. 3. 1/ K/L/D/I TERKAIT Bappenas UKP-PPP - Proses dilakukan sebagian secara otomatis dengan memanfaatkan LKPP aplikasi lain sebagai sumber data, dimana sistem informasi RUP sebagai sumber data rencana pengadaan dan SPSE sebagai sumber data realiasasi pengadaan. Keterbatasan data terkait pengadaan yang manual difasilitasi dengan memberikan menu adjustment kepada admin disetiap SKPD/Satker masing-masing K/L/D/I - Selain dilakukan adjustment terkait pengadaan manual (non eprocurement) admin juga melakukan update terhadap data terkait rencana dan realisasi fisik dan fisik output melalui web http: //monev. lkpp. go. id/ - Proses pengumpulan dan penginputan data manual dilakukan Kemen setiap bulan, kecuali realisasi keuangan karena aplikasi ini telah keu terintergrasi dengan KPPN - Update data dilakukan oleh Focal Point K/L/D/I melalui web http: //monev. anggaran. depkeu. go. id
KONDISI IDEAL (RENCANA AKSI NASIONAL) I N S T A N S I • Kemenkeu • LKPP • K/L/D/I • Kemenkeu • Kemendagri DIPA/DPA /POK • Bappenas • Kemenkeu • Kemendagri Renja K/L RKA SKPD T • Kemenkeu E R • LKPP K A BPKP I • • Kemendagri T Kemenkominfo (MANTRA) KAK SPAN/SAK TI RUP, SPSE e. Katalog SIMDA D A T A B A S E Data warehouse/ Government Service Bus PITALEBAR RI MONEV, LAPORAN dan DASHBOARD PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SISMONTEP Triwulan/ Semester Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (perpres 96 tahun 2014) Realisasi Anggaran dan Fisik One Data One Map - UKP 4 (data. id) - Bappenas - BPS - BIG Kinerja KLDI Laporan Audit Monitoring Realtime untuk sektor
Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 -2019 • Rencana Pitalebar Indonesia (RPI) 2014 -2019 bertujuan untuk memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan pitalebar yang komprehensif dan terintegrasi di wilayah Indonesia untuk periode 2014 -2019 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 -2025. • RPI 2014 -2019 antara lain juga berfungsi sebagai acuan bagi Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka pelaksanaan percepatan dan pembangunan pitalebar Indonesia pada bidang tugas masing-masing, yang termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Perpres 96 Tahun 2014
TERIMA KASIH Gatot Pambudhi Direktur Perencanaan dan Monev Pengadaaan LKPP- RI email. : gatot. pambudhi@lkpp. go. id no hp: 085781674325
- Slides: 72