PENYUSUNAN NSPK UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN Oleh RINI

PENYUSUNAN NSPK UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN Oleh: RINI AGUSTIANI, SH, MAP (KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN, ANRI Disampaikan pada: Temu Teknis Penyusunan Instrumen dalam rangka implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) di lingkungan PTN dan BUMN Hotel Mirah, Bogor: 4 Agustus 2015

RINI AGUSTIANI, S. H. , MAP • • • Lahir: Solo, 18 Agustus 1966 Pangkat/Gol Ruang: Pembina Tk I/IV b Pendidikan: • Pengalaman Kerja: • Email : riniagustiani 66@yahoo. co. id a. Fak Hukum, UGM Yogyakarta (1984) b. Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur, STIA LAN, Jakarta (2006) c. Change Management Techniques – Negotiating the Succesful Roll Out of Rrecords Management Capability, New Zealand (2010) a. Bekerja di Arsip Nasional: sejak 1992 : Arsiparis, Kasie Layanan Jasa Kearsipan, Kasie Pengembangan Profesi Kearsipan, Kasubdit. Bina Arsiparis, Kabid. Jibang Sistem Kearsipan Dinamis, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan - sekarang b. Mengajar S 1 dan Program Magister Ilmu Administrasi, STIA LAN (2004 – 2007), (2011) c. Tutorial Program Belajar Jarak Jauh UT (2010) d. Mengajar di Sekolah Vokasi : Program D III Kearsipan, UGM, Yogyakarta. (2005 – sekarang)

• Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. (Penjelasan Umum UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

• Pasal 16 UU 23 Tahun 2014: (2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. (3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. (4) Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait. (5) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.

UU No. 43 Th. 2009 Psl. 5 Meliputi keseluruhan: a. Penetapan kebijakan b. Pembinaan kearsipan c. Pengelolaan arsip dalam suatu SISTEM KEARSIPAN NASIONAL yang didukung oleh: a. Sumber daya manusia (SDM) b. Prasarana & sarana c. Sumber daya lain (a. l. pendanaan) dilakukan oleh: lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, & perseorangan, serta lembaga kearsipan.

Penyelenggaraan Kearsipan (UU P. 6; PP P. 2 &3) Level Aktor Tindakan Nasional ANRI (acuan) Provinsi Gubernur Kabupaten/Kota Bupati/Walikota Perguruan Tinggi Pimpinan Perguruan Tinggi 1. Penetapan Kebijakan 2. Pembinaan Kearsipan 3. Pengelolaan Arsip Unsur yang harus ada: 1. Sumber Daya Manusia 2. Pendanaan 3. Organisasi SKN

Penyelenggaraan Kearsipan (cont. ) (UU P. 7; PP P. 4) Lembaga Negara SKN ANRI Pemda Provinsi Pemda Kab/Kota Perguruan Tinggi Kebijakan Nasional Tentang: a. Pembinaan; b. Pengelolaan arsip; c. Pembangunan SIKN dan pembentukan JIKN; d. Organisasi; e. Pengembangan sumber daya manusia; f. Prasarana dan sarana; g. Pelindungan dan penyelamatan arsip; h. Sosialisasi kearsipan; i. Kerja sama; dan j. Pendanaan. BUMN/BUMD Pihak terkait lainnya

Pasal 40 (4) UU 43’ 2009: Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat: -tata naskah dinas, (Perka 2’ 2014) -klasifikasi arsip, (Perka 19’ 2012) -jadwal retensi arsip, (Perka 15 & 22’ 2015) -sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. (Perka 17’ 2011)

Peraturan Perundang-undangan Kearsipan 1. Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 4. Peraturan Pemerintah RI no. 87 tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan 5. Peraturan Pemerintah RI no. 88 tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media lainnya dan Legalisasi

6. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 8. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 9. Per. Men. PAN dan RB No. 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Mencabut: Keputusan Men PAN No. 22 Tahun 2008) Perka ANRI No 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL PERATURAN KEPALA ANRI Ruang Lingkup Pengaturan: a. PEMBINAAN KEARSIPAN PERKA ANRI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG DESAIN PEMBINAAN KEARSIPAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH b. SISTEM PENGELOLAAN ARSIP 1. PERKA ANRI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TATA NASKAH DINAS DINAMIS DAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS: 2. PERKA ANRI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

• Pasal 32 PP 28’ 12: (1) Penciptaan arsip meliputi kegiatan: • a. pembuatan arsip; dan • b. penerimaan arsip. (2) Pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. (3) Tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI. Per. Men. PAN dan RB No. 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Mencabut: Keputusan Men PAN No. 22 Tahun 2008) Perka ANRI No 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas

PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL PERATURAN KEPALA ANRI 3. PERKA ANRI NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN SURAT ELEKTRONIK DI PENCIPTA ARSIP 4. PERKA ANRI NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KLASIFIKASI ARSIP 5. PERKA ANRI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAFTAR, PEMBERKASAN DAN PELAPORAN SERTA PENYERAHAN ARSIP TERJAGA 6. PERKA ANRI NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMUSNAHAN ARSIP

PEDOMAN RETENSI ARSIP yang sudah ditetapkan dalam Perka ANRI: 1. Perka ANRI No. 1 Tahun 2013ÞPertanian 2. Perka ANRI No. 2 Tahun 2013ÞPerdagangan 3. Perka ANRI No. 3 Tahun 2013ÞPerhubungan 4. Perka ANRI No. 6 Tahun 2014ÞKelautan dan Perikanan 5. Perka ANRI No. 7 Tahun 2014ÞPenanaman Modal 6. Perka ANRI No. 8 Tahun 2014ÞLingkungan Hidup 7. Perka ANRI No. 9 Tahun 2014ÞPerindustrian 8. Perka ANRI No. 10 Tahun 2014 ÞPenanggulangan Bencana 9. Perka ANRI No. 11 Tahun 2014 ÞKoperasi dan UKM 10. Perka ANRI No. 12 Tahun ÞPertahanan 2014 ÞPendidikan dan Kebudayaan 11. Perka ANRI No. 13 Tahun

12. Perka ANRI No. 19 Tahun 2014ÞPemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 13. Perka ANRI No. 20 Tahun 2014ÞKomunikasi dan Informatika 14. Perka ANRI No. 21 Tahun 2014ÞHukum 15. Perka ANRI No. 22 Tahun 2014 ÞHubungan Politik Luar Nege 16. Perka ANRI No. 1 Tahun 2015 ÞTenaga Kerja & Transmigras 17. Perka ANRI No. 2 Tahun 2015 ÞPerencanaan Pembangunan 18. Perka ANRI No. 3 Tahun 2015 ÞPembangunan Daerah Tertinggal 19. Perka ANRI No. 4 Tahun 2015 ÞAgama 20. Perka ANRI No. 5 Tahun 2015 ÞPenelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan perekayasaan serta pendayagunaan IPTEK

21. Perka ANRI No. 6 Tahun 2015 ÞKepustakaan 22. Perka ANRI No. 7 Tahun 2015 ÞKeamanan dan Ketertiban 23. Perka ANRI No. 8 Tahun 2015 ÞPerbatasan 24. Perka ANRI No. 9 Tahun 2015 ÞPersandian 25. Perka ANRI No. 10 Tahun 2015ÞPariwisata dan Ekonomi Kreatif 26. Perka ANRI No. 11 Tahun 2015ÞKehutanan 27. Perka ANRI No. 12 Tahun 2015ÞSosial 28. Perka ANRI No. 13 Tahun 2015ÞNarkotika 29. Perka ANRI No. 19 Tahun 2015ÞKearsipan 30. Perka ANRI No. 20 Tahun 2015ÞKependudukan & KB 31. Perka ANRI No. 6 A Tahun 2013ÞKeuangan 32. Peraturan Bersama Ka ANRI & Ka BKN No 08 ÞKepegawaian Tahun 2012 & No. 15 Tahun 2012

33. Perka ANRI No. 15 Tahun 2015 Statistik 34. Perka ANRI No. 16 Tahun 2015 Pemerintahan Daerah 35. Perka ANRI No. 17 Tahun 2015 Kesehatan 36. Perka ANRI No. 18 Tahun 2015 Pendidikan dan Pelatihan SUDAH MENDAPAT REKOMENDASI: proses RAPERKA 1. Urusan Pengawasan Obat dan Makanan 2. Urusan Pertolongan dan Penyelamatan 3. Urusan Persemenan 4. Urusan Perkeretaapian 5. Urusan Pembinaan Hukum, HAM dan Pemasyarakatan 6. Urusan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 7. Urusan Pemuda dan Olah Raga 8. Urusan Informasi dan Geospasial 9. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 10. Urusan Pengadaan Barang dan Jasa

URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1. Badan Usaha (Perusahaan) 2. Kehutanan 3. Pertolongan dan Penyelamatan 4. Komunikasi Informatika 5. Koperasi dan UKM 6. Lingkungan Hidup 7. Pekerjaan Umum 8. Perumahan Rakyat 9. Pembangunan Daerah 11. Desa 12. Penanaman Modal 13. Perdagangan 14. Perencanaan Pembangunan 15. Perindustrian 16. Pertanian 17. Penelitian, pengkajian, pengembangan, penerapan, perekayasaan serta pendayagunaan IPTEK 18. Statistik 19. Tenaga Kerja

20. Agama 21. Kearsipan 22. Kediklatan 23. Kepegawaian 24. Kepemudaan dan OR 25. Kependudukan & KB 26. Kepustakaan 27. Kesehatan 28. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 29. Penanggulangan Bencana 30. Pendidikan dan Kebudayaan 31. Pengawasan 32. Sosial 33. Pengawasan Obat dan Makanan 34. Pemerintah Daerah 35. Hukum: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Persidangan Eksekusi Bantuan Hukum Pemasyarakatan Imigrasi Peraturan Per. UUan Hukum lainnya

36. Hak Asasi Manusia 37. Persandian 38. Pemilu 39. Keamanan 40. Pertahanan 41. Hubungan Politik Luar Negeri 42. Narkotika 43. Pertanahan 44. Energi Sumber Daya Mineral 45. Kelautan dan Perikanan 46. Perhubungan 48. Keuangan 49. Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan 50. Kehumasan 51. Pengadaan 52. Organisasi dan Tata Laksana 53. Teknologi Informasi dan Komunikasi 54. Pangan 54 URUSAN, 36 PERKA ANRI, RAPERKA, KURANG 17

PEDOMAN RETENSI URUSAN PERUSAHAAN Sub Urusan: 1. Pertanian, kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalia 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin Instansi Terkait: Perhutani, Inhutani, PTPN Antam, Bukit asam, Pertamina, Timah, Asahan Peruri, BP, Bio Farma, Dok Perkapalan, KA, Garam, Kertas, Kimia farma, PAL, Pindad, Pupuk, Semen, KS Gas, PLN

Jasa Tirta I, II 5. Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang Perumnas, AK, WK, HK, IK, NK, PP 6. Konstruksi 7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan akomodasi dan makan minum 10. Telekomunikasi 11. Rumah produksi 12. Berita Bulog, Sarinah KAI, Damri, AP, ASDP, Garuda, jasa marga, Kawasan Industri, Pelindo Hotel Indonesia • Telkom PPFN Antara

13. Jasa Keuangan dan Asuransi 14. Real Estate 15. Jasa Profesional, ilmiah dan teknis 16. Patungan Minoritas Asabri, Asuransi, Bank, Pegadaian, taspen, Jasa Raharja, jamsostek, Danareksa PT bali Tourism, PT Borobudur Prambanan dan ratu Boko Pelayanan Navigasi, biro klasifikasi, indah karya, sucofindo, surveyor Indonesia Freeport, Indosat, Industrial estate pulogadung, rungkut

PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL - STATIS: PERATURAN KEPALA ANRI 12. PERKA ANRI NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR PENCARIAN ARSIP (DPA) 13. PERKA ANRI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PRESERVASI ARSIP STATIS 13. PERKA ANRI NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SARANA BANTU PENEMUAN KEMBALI ARSIP STATIS 14. PERKA ANRI NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN AKSES DAN LAYANAN ARSIP STATIS 15. PERKA ANRI NOMOR 29 TAHUN 2011 PENELUSURAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PENCIPTA ARSIP

PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL PERATURAN KEPALA ANRI 16. PERKA ANRI NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA AKUISISI ARSIP STATIS 17. PERKA ANRI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP KARTOGRAFI DAN KEARSITEKTURAN 18. PERKA ANRI NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN ARSIP STATIS BAGI ORGANISASI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN PERSEORANGAN

PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL PERATURAN KEPALA ANRI c. PEMBENTUKAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN ) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) 1. PERKA ANRI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN STATIS 2. PERKA ANRI NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK 3. PERKA ANRI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN)

PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL PERATURAN KEPALA ANRI 4. PERKA ANRI NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK 5. PERKA ANRI NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN SURAT ELEKTRONIK DI PENCIPTA ARSIP

PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL PERATURAN KEPALA ANRI 6. PERKA ANRI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN) DAN JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN) 7. PERKA ANRI NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ARSIP DINAMIS SEBAGAI INFORMASI PUBLIK 8. PERKA ANRI NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL d. PENJAMINAN MUTU, PENINGKATAN KAPASITAS UNIT KEARSIPAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN PERATURAN KEPALA ANRI 1. PERKA ANRI NOMOR 2. C TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN AKREDITASI LEMBAGA DAN UNIT KEARSIPAN 2. PERKA ANRI NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUPERVISI/PENGAWASAN PENERAPAN SISTEM KEARSIPAN PADA LEMBAGA NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH PUSAT 3. PERKA ANRI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH

PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL PERATURAN KEPALA ANRI 4. PERKA ANRI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEARSIPAN 5. PERKA ANRI NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR FUNGSI LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH (LKD) 6. PERKA ANRI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN UNIT KEARSIPAN PADA LEMBAGA NEGARA

NASIONAL e. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PEMBINAAN, SERTA PENJAMINAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN 1. PERKA ANRI NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN UMUM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KEARSIPAN 2. PERKA ANRI NOMOR 12. A TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ARSIPARIS 3. PERKA ANRI NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYETARAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS JARAK JAUH

PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL PERATURAN KEPALA ANRI 4. PERKA ANRI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI 5. PERKA ANRI NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS PEGAWAI NEGERI SIPIL 6. PERKA ANRI NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG KEARSIPAN BAGI PERORANGAN

PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL f. PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN PERATURAN KEPALA ANRI 1. KEPKA ANRI NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG STANDAR MINIMAL GEDUNG DAN RUANG PENYIMPANAN ARSIP INAKTIF 2. KEPKA ANRI NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN KERTAS UNTUK ARSIP BERNILAI TINGGI 3. KEPKA ANRI NOMOR 10 TAHUN 2000 TENTANG STANDAR FOLDER DAN GUIDE ARSIP 4. KEPKA ANRI NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG STANDAR BOX ARSIP 5. KEPKA ANRI NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG STANDAR PENYIMPANAN FISIK ARSIP 6. PERKA ANRI NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN KERTAS UNTUK ARSIP/DOKUMEN PERMANEN

PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL PERATURAN KEPALA ANRI 1. PERKA ANRI NOMOR 6 g. PELINDUNGAN DAN TAHUN 2005 TENTANG PENYELAMATAN ARSIP PEDOMAN PERLINDUNGAN, PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN DOKUMEN/ARSIP VITAL NEGARA

PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL PERATURAN KEPALA ANRI 1. PERKA ANRI NOMOR 13 h. SOSIALISASI TAHUN 2012 TENTANG VISI PENCAPAIAN VISI DAN MISI ARSIP NASIONAL MISI REPUBLIK INDONESIA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN 2. PERKA ANRI NOMOR 16 TAHUN 2009 RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMDA PROVINSI DAN PEMKAB/KOTA

PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL i. KERJASAMA KEARSIPAN PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL j. PENDANAAN KEARSIPAN PERATURAN KEPALA ANRI KAJIAN TENTANG TATA CARA KERJA SAMA KEARSIPAN PERATURAN KEPALA ANRI KAJIAN TENTANG DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KEARSIPAN

JADWAL RETENSI ARSIP

DASAR HUKUM: 1. Pasal 52 PP 28/2012: Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan JRA. 2. Pasal 53 PP 28/2015 (1) Lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD wajib memiliki JRA. (2) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan lembaga negara, pemerintahandaerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI. 3. Pasal 54 PP 28/2012 (1) Retensi arsip dalam JRA ditentukan berdasarkan pedoman retensi arsip. (2) Pedoman retensi arsip disusun oleh Kepala ANRI bersama dengan lembaga teknis terkait. 4. Pasal 55

(Ps 55: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan JRA dan pedoman retensi diatur dengan Peraturan Kepala ANRI) 1. PERKA ANRI No. 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip 2. Per. Ka ANRI No. 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip

PERBEDAAN PEDOMAN RETENSI ARSIPDENGAN JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) NO PEDOMAN RETENSI ARSIP JADWAL RETENSI ARSIP 1 Sebagai acuan dalam penyusunan JRA Sebagai dasar dari penyusutan arsip 2 Kolom retensi merupakan Kolom retensi terdiri dari kolom akumulasi dari retensi aktif dan kolom retensi in inaktif sesuai kebutuhan instansi 3 Jenis arsip dalam pedoman minimal sampai dengan series arsip Jenis arsip dalam JRA bisa sampai dengan level transaksi arsip 4 Lamanya retensi dalam pedoman adalah 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun sesuai Lamanya retensi dalam JRA tidak boleh kurang dari retensi yang ada dalam pedoman retensi arsip

SANKSI PIDANA (Pasal 86 UU No. 43’ 2009) Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500. 000, - (lima ratus juta rupiah)

Sekian. . Wass. Wr. Wb Terima kasih atas perhatian. . Bapak/Ibu/Saudara. . Semoga bermanfaat. . Selamat berkarya. .