Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Oleh

Penyusunan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Oleh: K. Triyogo, SH, MA Direktorat Kompensasi ASN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pokok Materi SESI I A. B. Latar Belakang Kebijakan Umum Pelaksanaan Evaluasi Jabatan SESI II Teknis dan Tata Cara Penyusunan Evaluasi Jabatan B. Diskusi A. 2

SESI I A. LATAR BELAKANG 3

Arah Kebijakan Perubahan Sistem Penggajian PNS (UU ASN) EXISTING KOMPONEN PENGHASILAN PNS GAJI POKOK UU ASN TUNJ. JABATAN GAJI TUNJ. KELUARGA TUNJ. PANGAN TUNJ. KINERJA TUNJ. LAINNYA UANG MAKAN HONORARIUM Perubahan Komponen Penghasilan Tunj. Kinerja Tunj. Kemahalan 5

PRINSIP DASAR PENGGAJIAN PNS (UU 5 Tahun 2014) 1. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. 2. Gaji sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan. 3. Gaji sebagaimana dimaksud pada angka 2 pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. (Pasal 79 UU ASN) Sistem Penggajian berbasis Jabatan 6

PERUBAHAN SISTEM PENGGAJIAN BERBASIS PANGKAT MENJADI BERBASIS HARGA JABATAN 7

DASAR PEMBERIAN TUNJANGAN DAERAH “Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ” (Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) Fakta: Bentuk pemberian tambahan penghasilan setiap Daerah berbeda-beda (variatif), terutama dari aspek: • Nomenklatur dan Besaran • Basis/Dasar Pemberian (kelas/eselon/golru) • Regulasi/Pengaturan • Sistem penganggaran

B. Kebijakan Umum Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 9

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN EVAJAB a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan PNS Jo. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 39 Tahun 2013. b. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS. 10

Ragam Metode Evaluasi Jabatan Hay. Group (1950) HAY TOWERWATSON MERCER PC Mercer (1970) • • • Eurocomp Job Ranking Job Classification Point Method Factor Comparison FES Dan lain-lain. . . Evaluasi Jabatan Tower-Watson Global Grades (1980) Factor Evaluation System (Sept. , 1977), menggantikan metode sebelumnya: Classification Principles and Policies (1963) - US OPM FES merupakan basis dalam Perka BKN & Permen. PAN-RB (sebelumnya BKN sudah menerbitkan Perka BKN No. 46 B / 2003 untuk Pelaksanaan Evaluasi Jabatan)

Prinsip Evjab Yang dievaluasi adalah JABATAN bukan Orang/Pegawai Jabatan-jabatan yang telah ditetapkan Intellectual Judgement (bukan matematis) Proses pembahasan dan kesepakatan tim (melalui proses validasi 3 pihak : Kem PAN & RB, BKN dan Instansi ybs. )

Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Persiapa n a. Tim Ev. Jab Pelaksana an Peta Jabatan 2) Pelaksa na b. Penyusunan c. Klasifikasi Jab. Evalua si a. Penyusunan 1) Pengara h b. Inventarisa si Infojab Penetap an Hasil Evaluasi Jabatan Informasi Faktor Jabatan c. Tabel Penilaian Jabatan a. Validasi Nilai & Kelas Jab. b. Penetapan Hasil Evajab. Perubaha n Tusi Jabatan dan/atau Struktur Organisa si, dll

Kriteria Penilaian Jabatan/Penentuan Tingkat Jabatan Penilaian Jabatan Manajerial (Struktural) 1) Ruang Lingkup dan Dampak Pekerjaan Jabatan (5 level); 2) Pengaturan Organisasi (3 level); 3) Wewenang Penyeliaan (3 level); 4) Hubungan Personal yang harus dilakukan (4 A Sifat Hub. – 4 B Tujuan Hub. 4 level); 5) Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (8 level). 6) Kondisi Lain (6 Level) + Situasi Khusus (Lihat Anak Lampiran I Perka BKN No. 21 Th 2014, atau Lihat Lampiran Permen. PAN dan RB No. 34 Th 2011) Jabatan Non Manajerial (Non Struktural) 1) Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan (9 level); 2) Pengawasan yang diterima (5 level); 3) Pedoman/Panduan Kerja (5 level); 4) Kompleksitas Pekerjaan (6 level); 5) Ruang Lingkup dan Dampak Pekerjaan Jabatan (6 level); 6) Hubungan Personal yang harus dilakukan (4 level); 7) Tujuan Hubungan (4 level); 8) Persyaratan/Tuntutan Fisik (3 level); 9) Lingkungan Kerja (3 level). (Lihat Anak Lampiran II Perka BKN No 21 Th 2011) (Lihat Lampiran menpan No 34 Tahun 2011) 14 Penjelasan Slide

Hasil Evaluasi Jabatan Peringkat Jabatan Evaluasi Jabatan (Struktural dan Fungsional) JS JF F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 Evaluasi Jabatan Nilai Jabatan dan Klasifikasi Jabatan Tingkat/ Kelas Jabatan 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nilai Jabatan 4. 055 3. 605 3. 155 2. 755 2. 355 2. 105 1. 855 1. 605 1. 355 1. 105 855 655 455 375 305 245 190 s/d s/d s/d s/d s/d Keatas 4. 050 3. 600 3. 150 2. 750 2. 350 2. 100 1. 850 1. 600 1. 350 1. 100 850 650 450 370 300 240

NAMA JABATAN, PERINGKAT JABATAN, NILAI JABATAN BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS DAN JABATAN YANG DISETARAKAN JABATAN ADMINISTRATOR/PENGAWAS (PERGUB DKI No. 409/2016) SKPD Nama Jabatan Kepala Dinas Wakil Kepala Dinas Sekretaris Dinas Kepala Bidang Kepala Suku Dinas Kota Kepala Suku Dinas Kabupaten Kepala UPT Dinas Direktur Akademi Keperawatan Jayakarta Kesehatan Kepala Puskesmas Kecamatan Direktur Rumah Sakit Umum kelas D Direktur Rumah Sakit Umum Kepulauan Seribu Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Dinas Kepala Subbagian pada UPT Kepala Subbagian pada Akademi Keperawatan Jayakarta Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kota Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Suku Dinas Kabupaten Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Umum kelas D Peringkat Jabatan Nilai Jab 15 c 14 b 12 c 12 c 12 d 12 e 12 e 9 a 9 b 9 b 9 b 3360 2865 2290 2265 2220 2195 1500 1455 9 b 9 b 1455

a. Penetapan Kinerja KBesaran orelasi. Tunjangan Hasil Evjab dan Korelasi Hasil Evjab dan TKD Evaluasi Jabatan Penilaian Tingkat Faktor Jabatan KELAS DAN NILAI JABATAN Menpan RB & BKN Variabel Penetapan Besaran Tunjangan Kinerja Penetapan Besaran TKD Pemprov DKI Tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS “Kelas dan Nilai Jabatan yg telah divalidasi digunakan sebagai dasar penghitungan Tunjangan Kinerja” Penghitungan Tunj. Kinerja dilakukan dengan memberikan indeks besaran Rupiah tertentu untuk setiap Nilai Jabatan, dengan formula sbb: DPRD Job Pricing 17

HARGA JABATAN : NILAI/POIN Penghitungan Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi DKI Jakarta + Rp. 27. 000/ Nilai Jab + Rp. 18. 000/ Nilai Jab + Rp. 9. 000/ Nilai Jab SETDA PROV DKI KEPALA DINAS S/D PELAKSANA (termasuk di lingk RS yang menerapkan PPKBLUD & belum menerapkan remunerasi) PNS & CPNS pada RSUD yang menerapkan PPK-BLUD & menerapkan remunerasi 18

HARGA JABATAN : NILAI/POIN Penghitungan Tunjangan Kinerja BKN Kepala + Rp. BKN 6. 000/ & Eselon I Nilai Jab + Rp. JPT 4. 500/ Nilai Jab PRATAMA + Rp. 3. 500/ ADMINISTRATOR Nilai Jab + Rp. (ESELON III) 2. 500/ Nilai Jab + Rp. (ESELON IV) 2. 300/ Nilai Jab PENGAWAS PELAKSANA 19

SESI II A. Teknis dan Tata Cara Penyusunan Evaluasi Jabatan 20

How Do You Understand 1. Sangat Pusing 2. Pusing 3. Cukup Pusing 4. Kurang Pusing 5. Mudah alias Gampang Job Evaluation 21

The FINAL output of Job Evalution? Kelas 8 Kelas 5 Kelas 7 Kelas 6 Kelas 13 Kelas 11 Kelas 6 Kelas 15 Kela s 12 Kela s 9 Kelas 7 Kelas 9 12 22

1 Please compare. . . VS 2

Please compare. . . 1 VS 2 24

1 Please compare. . . VS 2 25

1 VS 2 26

2 1 VS 27

VS 28

Hubungan Anjab & Evajab Ikhtisar Jabatan Uraian Tugas Tanggungjawab Analisis Jabatan Wewenang Hasil Kerja Syarat Jabatan dst. . . Item ke-17 Evaluasi Jabatan Peran Jabatan E V A L U A S I Uraian Tugas Tanggungjawab Hasil Kerja Faktor 2 Jabatan Evaluasi Jabatan

BUTIR INFORMASI JABATAN PILIHAN Identitas Jabatan Uraian Jabatan Syarat Jabatan Nama Jabatan Uraian Tugas Pangkat dan Golongan Ruang Kode Jabatan Bahan Kerja Pendidikan Unit Kerja Jabatan Perangkat/Alat Kerja Kursus/Pelatihan Letak dalam Struktur Hasil Kerja Pengalaman Kerja Ikhtisar Jabatan Tanggung Jawab Pengetahuan Wewenang Keterampilan Korelasi Jabatan Bakat Kerja Kondisi Lingkungan Kerja Temperamen Kerja Keadaan/Resiko Bahaya Minat Kerja Upaya Fisik Kondisi Fisik Fungsi Pekerja

Lembar Kerja dan Contoh Hasil Evaluasi Jabatan HASIL EVALUASI JAB 1. PETA JABATAN 2. INFORMASI FAKTOR JABATAN 3. TABEL HASIL PENILAIAN JABATAN 4. REKAP JML PEGAWAI PER-KELAS JAB

1. Contoh Peta Jabatan (Evajab) Evaluasi Jabatan

Contoh Peta Jabatan (Penyusunan Formasi) Evaluasi Jabatan

Evaluasi Jabatan 2. Contoh Informasi Faktor Jabatan Contoh

Evaluasi Jabatan

Evaluasi Jabatan

Evaluasi Jabatan

3. Tabel Hasil Penilaian Jabatan Contoh Evaluasi Jabatan

4. Rekap Jumlah Pegawai Perkelas Jabatan REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH … No. Kelas Jabatan Persediaan Pegawai 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 Total Evaluasi Jabatan

PRA VALIDASI /VALIDASI HASIL EVALUASI JABATAN (Berdasarkan Permen. PAN RB No. 34/2011 jo. Permen. PAN RB No. 39/2013)

41 BEDANYA DIMANA. .

42 Permen. PAN No. 39/2013 b evja

III VALIDASI HASIL EVALUASI JABATAN (Berdasarkan Permen. PAN RB No. 34/2011 jo. Permen. PAN RB No. 39/2013)

Prosedur Umum 1. Format Terdiri dari 3 (tiga) dokumen utama, yaitu: 1. Peta Jabatan; 2. Informasi Faktor Jabatan; 3. Tabel Penilaian Kelas dan Nilai Jab. Ditambah dengan jumlah pegawai per kelas jabatan (format sesuai dengan Permenpan No. 39 Tahun 2013) 2. Prinsip Penilaian 1. Yang dievaluasi adalah JABATAN bukan Orang/Pegawai 2. Jabatan didasarkan pada tugas & fungsi sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan 3. Penilaian harus didasarkan pada judgement yang dapat dipertanggungjawabkan 4. Hasil validasi diperoleh dari proses pembahasan dan kesepakatan 3 pihak: Kem PAN & RB, BKN dan Instansi Ybs.

KETENTUAN UNTUK JABATAN PELAKSANA Jabatan Pelaksana Harus sesuai dengan Tugas dan Fungsi Eselon IVnya Nomenklatur disesuaikan dengan Permen. PAN RB No. 25/2016 Jumlah Kebutuhan Pegawai didasarkan kepada hasil perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK)

46 B. Diskusi

47 Terima kasih