PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TA 2018 Disampaikan oleh: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MALANG
PENDAPATAN DESA I. Pendapatan Asli Desa (PADes): a. Hasil usaha (hasil BUMDes, tanah kas desa) b. Hasil aset (tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi) c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong (peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang); d. Lain-lain pendapatan asli desa (hasil pungutan desa yang diatur dengan Perdes) II. Transfer: a. Dana Desa / DD (dari APBN, sebesar 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah / secara bertahap) b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Paling sedikit 10%) c. Alokasi Dana Desa / ADD (Minimal 10% dari Dana Perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi Dana Transfer Khusus) d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten III. Pendapatan Lain-Lain: a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat (pemberian berupa uang dari pihak ke tiga) b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah (pendapatan hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa) 5
KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA (DD) TA 2018 Melakukan penyempurnaan formula pengalokasian melalui : ü meningkatkan bobot variabel jumlah penduduk miskin; ü mengurangi proporsi AD dan menambah proporsi AF; ü memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi 2018 (PMK NO. 199/PMK. 07/2017) TAHUN 2017 (PMK NO. 49/PMK. 07/2016) DANA DESA PER KAB/KOTA 90% Alokasi Dasar 10 % Formula 77% Alokasi Dasar 3% Alokasi Afirmasi 25% x JP Desa Sangat Tertinggal 35% x JPM Desa Tertinggal 10% x JP Desa 50% x JPM Desa 15% x LW Desa 10% x LW Desa 30% x IKK 20% Alokasi Formula Yang termasuk dalam kelompok desa dengan JPM tinggi AA per Desa = (3% Pagu DD) / {(2 * DST) + (1 * DT)} 25% x IKK 6 6
Ketentuan tentang Belanja Desa (Berdasarkan Pasal 100 PP No. 47 Tahun 2015) (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga. (2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. (3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1. 9 9
Tahapan Penyusunan APBDes: 1. Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. 2. Sekdes menyampaikan Raperdes tentang APBDes kepada Kades. 3. Kades menyampaikan Raperdes tentang APBDes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. => Kesepakatan/Persetujuan Bersama Kades dengan BPD. 4. Raperdes tentang APBDes yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi oleh Camat (Berdasarkan Perbup No. 22 Tahun 2015 bahwa Bupati telah mendelegasikan evaluasi Rancangan APBDes kepada Camat) => Surat Pengantar dan Tanda Terima Penyampaian Raperdes tentang APBDes kepada Camat. 5. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Raperdes tentang APBDes. 6. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 hari, kerja Perdes tentang APBDes berlaku dengan sendirinya. 7. Dalam hal Camat menyatakan hasil Raperdes tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kades melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 8. Penetapan Perdes tentang APBDes (nomor dan tanggal Perdes) Posting APBDes ke Komputer/Laptop Operator/Admin Siskeudes Kecamatan 11
Perubahan APBDes (PAK) a. Perubahan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes dapat dilakukan apabila terjadi: 1) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; 2) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 3) Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau 4) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 5) Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah daerah. b. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. c. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa. 12
ENTRI DATA KE APLIKASI SISKEUDES 13
ENTRI DATA UMUM DESA 1. Diisi dari menu: Data Entri => Penganggaran => Isian Data Anggaran => Data Umum Desa. 2. Klik tombol Tambah => Isi Tahun , Nama Kades, Jabatan Kades, Nama Sekdes, Jabatan Sekdes, Nama Kaur Keuangan, Jabatan Kaur Keuangan, Nama Bendahara, Jabatan Bendahara => Diakhiri dengan tombol Simpan. 14
Entri Data Umum Desa 15
PENDAPATAN DESA I. III. Pendapatan Asli Desa (PADes): a. Hasil usaha (hasil BUMDes, tanah kas desa) b. Hasil aset (tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi) c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong (peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang); d. Lain-lain pendapatan asli desa (hasil pungutan desa) Transfer: a. Dana Desa b. Bagi Hasil Pajak Daerah c. Bagi Hasil Retribusi Daerah d. Alokasi Dana Desa e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi (seperti Jalin Matra) f. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Pendapatan Lain-Lain: a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat (pemberian berupa uang dari pihak ke tiga) b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah (pendapatan hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa) REFERENSI SUMBER DANA No Urut Kode Nama Sumber Dana 1 PAD Pendapatan Asli Desa 2 ADD Alokasi Dana Desa 3 DDS Dana Desa 4 PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi 5 PBK Penerimaan Bantuan Kab/Kota 6 PBP Penerimaan Bantuan Provinsi 7 SWD Swadaya Masyarakat 8 DLL Pendapatan Lain-lain Catatan Penting: 1. Pastikan bahwa sudah benar dalam pengisian/pemilihan jenis Sumber Dana; 2. Pastikan jumlah pendapatan yang di entri sama persis dengan Pagu yang ditetapkan (Perbup, SK, Surat) 16
ENTRI DATA PENDAPATAN 1. Diisi dari menu: Data Entri => Penganggaran => Isian Data Anggaran => Pendapatan => Klik pada tombol Tambah 2. Pilih Kode Nama Kelompok Pendapatan, Nama Jenis Pendapatan, dan Nama Obyek Pendapatan 17
Entri Data Pendapatan 18
Penggunaan ADD (Perbup NO. 80 Tahun 2017) I BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA 1. 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: a. Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat Desa b. Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa c. Tunjangan BPD d. Operasional BPD e. Operasional Perkantoran f. Inentif RT/RW Selain utk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, ADD digunakan untuk: a. pembinaan kemasyarakatan; b. pelaksanaan pembangunan Desa; c. pemberdayaan masyarakat Desa; d. belanja tak terduga; e. biaya berlangganan internet; f. berlangganan media baca; dan g. pembelian dan/atau pemeliharaan aplikasi/sistem koordinasi. 1 Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 Kegiatan Operasional Kantor Desa 3 Kegiatan Operasional BPD 4 Kegiatan Operasional RT/RW 5 Kegiatan Penyelenggaraan Rapat/Musyawarah Desa 6 Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa 7 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa 8 Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa 9 Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 10 Kegiatan Pemilihan Kepala Desa 19
Prioritas Penggunaan DD Tahun 2018 1. Bidang Pembangunan Desa, antara lain: a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya Rincian Kegiatan sesuai Lampiran Perbup No. 7 Tahun 2018 2. Bidang Pemberdayaan Desa, antara lain: a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas; e. pelestarian lingkungan hidup f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial (Permendes No. 19 Tahun 2017 => Perluasan cakupan penggunaan Dana Desa, sehingga memberikan keleluasaan bagi Desa untuk mengalokasikan penggunaan DD sesuai kondisi/karakteristik, kebutuhan dan prioritas desa)
Contoh Penggunaan Dana Desa a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin (bedah rumah) b. penerangan lingkungan pemukiman; c. pedestrian; d. drainase; e. selokan; f. tempat pembuangan sampah; g. gerobak sampah; h. kendaraan pengangkut sampah; i. mesin pengolah sampah; PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN SISKEUDES TAHUN 2018 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman 2 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi 3 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa 4 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Desa 5 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gorong-Gorong 6 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor 7 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi 8 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi 21
Contoh Penggunaan Dana Desa a) bantuan insentif guru PAUD; b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; c) penyelenggaraan pelatihan kerja; d) penyelengaraan kursus seni budaya; e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga; f) pelatihan pembuatan film dokumenter; PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN SISKEUDES TAHUN 2018 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1 Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD 2 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 3 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan 4 Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa 5 Kegiatan Pengelolaan Transportasi Desa 6 Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan 7 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 8 Kegiatan Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian 9 Kegiatan Pengolahan Hasil Produksi Usaha Pertanian 22
PENGGUNAAN DANA DESA (DD) UNTUK PADAT KARYA TUNAI Tujuan 1 menciptakan lapangan meningkatkan 2 pendapatan daya beli kerja masayarakat 3 menaikkan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan kesenjangan antar desa Sasaran Program 1 Penganggur penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. 2 Setengah penganggur • penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu) • masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Prinsip Pelaksanaan § Swakelola, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa; § Menyerap sebanyaknya tenaga kerja setempat; dan § menggunakan bahan baku setempat. 3 Penduduk miskin memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. 4 Penerima PKH 5 Stunting Penduduk yang terdaftar Penduduk yang dalam Program memiliki balita Keluarga Harapan. bermasalah gizi. Kriteria Kegiatan o Fokus 3 s. d. 5 kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas desa; o Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan Desa paling sedikit 30% wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa o Upah kkerja dibayar harian atau mingguan. o Tidak dilaksanakan bersamaan dgn masa panen; o Mengoptimalkan peran pendamping desa. Dasar: Keputusan Bersama 4 Menteri (Mendagri, Menkeu, Mendes, dan Men PPN/Ka Bappenas) No. 140 -8698 Tahun 2017, No. 954/KMK. 07/2017, No. 116 Tahun 2017, No. 01/SKB/M. PPN/12/2017, tanggal 18 Desember 2017 23
ENTRI DATA KEGIATAN 1. Diisi dari menu: Data Entri => Penganggaran => Isian Data Anggaran => Kegiatan => Klik pada tombol Tambah dan pilih kode Bidang => pilih Bidang => klik tombol Pilih => 2. klik Simpan Lakukan double klik nama Bidang sehingga tab pindah ke “Kegiatan” => klik Tambah => Pilih kode dan nama Kegiatan => Isi data lokasi kegiatan, waktu pelaksanaan, nama Pelaksana Kegiatan dan pagu anggaran dan keluaran => Klik Simpan 3. Khusus utk Kegiatan Penggunaan Dana Desa => Lakukan double klik nama Kegiatan sehingga tab pindah ke “Output Dana Desa” => klik Tambah => Isi Nama Paket Kegiatan, Nilai (Rp), Pola Kegiaatan, => Pilih Uraian Output => Isi Target dan Satuan => Klik Simpan 24
Entri Data Kegiatan 25
ENTRI DATA BELANJA 1. Diisi dari menu: Data Entri => Penganggaran => Isian Data Anggaran => Belanja => double klik nama Bidang sehingga tab pindah ke “Kegiatan” => double klik nama kegiatan sehingga tab berpindah pada “RAB” => Klik Tambah dan pilih kode rekening belanja => Pilih kode rekening belanja desa mulai dari level kelompok, jenis dan obyek belanja => klik Pilih => klik Simpan 2. Double klik nama rekening yang sudah tersimpan sehingga tab berpindah pada Rincian RAB => Isi uraian belanja sesusai dengan peruntukannya, jumlah satuan, satuan belanja, harga satuan dan sumber dana => klik Simpan 26
Entri Data Belanja 27
ENTRI DATA PENERIMAAN PEMBIAYAAN (PEMBIAYAAN 1) 1. Diisi dari menu: Data Entri => Penganggaran => Isian Data Anggaran => Pembiayaan 1 => klik Tambah dan pilih kode rekening Penerimaan Pembiayaan => Double klik pada Penerimaan Pembiayaan => Pilih Jenis Pembiayaan (double klik pada Jenis Pembiayaan yang dipilih) => klik Pilih => klik Simpan 2. Double klik pada nama obyek pembiayaan sehingga tab berpindah pada rincian data RAB Penerimaan Pembiayaan => Klik Tambah => Isi Jumlah Satuan dan Harga Satuan => Pilih Sumber Dana => klik Simpan 28
Entri Data Penerimaan Pembiayaan (Pembiayaan 1) 29
ENTRI DATA PENGELUARAN PEMBIAYAAN (PEMBIAYAAN 2) 1. Diisi dari menu: Data Entri => Penganggaran => Isian Data Anggaran => Pembiayaan 2 => klik Tambah dan pilih kode rekening Pengeluaran Pembiayaan => Double klik pada Pengeluaran Pembiayaan => Pilih Jenis Pembiayaan (double klik pada Jenis Pembiayaan yang dipilih) => klik Pilih => klik Simpan 2. Double klik pada nama obyek pembiayaan sehingga tab berpindah pada rincian data RAB Pengeluaran Pembiayaan => Klik Tambah => Isi Jumlah Satuan dan Harga Satuan => Pilih Sumber Dana => klik Simpan 30
Entri Data Pengeluaran Pembiayaan (Pembiayaan 2) 31
PENCAIRAN ANGGARAN DARI REKENING KAS DESA 1. Kasi/Kaur/Pelaksana Kegiatan (PK) sebelum mengajukan pendanaan untuk kegiatan terlebih dahulu membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan mengacu pada RAB 2. RPD diajukan kepada Sekdes untuk mendapatkan verifikasi (meneliti kebenaran dan kesesuaian RPD tersebut dengan RAB) 3. RPD yang telah diverifikasi oleh Sekdes diajukan kepada Kades untuk mendapatkan pengesahan 4. Setelah RPD disahkan oleh Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/SPP kepada Kades melalui Sekdes 5. Sekdes melakukan verifikasi SPP (yaitu meneliti kelengkapan, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes, menguji ketersediaan dana, dan dapat enolak pengajuan SPP apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan) 6. SPP yang telah diverifikasi oleh Sekdes diajukan kepada Kades untuk mendapatkan persetujuan pencairannya, sedangkan SPP yang tidak lolos verifikasi dikembalikan kepada Pelaksana Kegiatan untuk direvisi. 7. Setelah Kades menyetujui SPP, maka diteruskan ke Bendahara untuk dilakukan pembayaran senilai SPP yang diajukan dengan bukti kuitansi tanda terima, dan selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran pada buku kas. Pencairan anggaran dari Rekening Kas Desa di Bank Jatim wajib dilengkapi/dilampiri dengan SPP (Siskeudes) rangkap 3 lembar yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, Sekdes, dan Kades 32
Penyaluran anggaran desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD): I. ALOKASI DANA DESA (ADD): Berdasarkan Peraturan Bupati Malang No. 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Malang No. 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD: a. Tahap I: pada bulan Maret => sebesar 40% b. Tahap II: pada bulan Juni => sebesar 60% II. DANA DESA (DD): Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 225 PMK. 07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK. 07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa: a. Tahap I, paling cepat Januari dan paling lambat minggu ketiga Juni, sebesar 20%, dengan persyaratan Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes TA 2018; b. Tahap II, paling cepat Maret dan paling lambat minggu keempat Juni, sebesar 40%, dengan persyaratan Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD TA 2017; c. Tahap III, paling cepat Juli, sebesar 40%, dengan persyaratan Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output DD Tahap I dan II TA 2018. 33
LAPORAN REALISASI APBDes. . (lanjutan) III. Laporan Realisasi Dana Desa (DD): a. Laporan Realisasi DD Tahap I dan Tahap II => Paling lambat tanggal 1 Juni tahun berjalan b. Laporan Realisasi DD Tahunan => Paling lambat tanggal 1 Februari tahun berikutnya (Dasar: Perbup No. 7 Tahun 2018) 36
ENTRI DATA UNTUK PELAPORAN DANA DESA / OUTPUT DANA DESA 1. Diisi dari menu: Data Entri => Penatausahaan => Output Dana Desa => klik Fisik DD => Pilih Bidang (double klik pada Bidang) => Pilih Kegiatan (Double klik pada Kegiatan) => sehingga tab berpindah pada Target Output 2. Klik Tambah => Isi Volume Output, Jumlah Tenaga Kerja, Durasi Kerja, Nilai Upah (Rp) => klik Simpan 37
Entri Data untuk pelaporan dana desa / Output dana desa 38
Laporan Realisasi DD dari SISKEUDES Dibuka dari Menu Laporan => Pembukuan => Pilih / Centang pada Laporan Penyerapan Dana Desa PMK 225 => Pilih Kecamatan => Pilih Desa => Pilih Periode Laporan DD => Klik Cetak 39
Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa (DD) 40
Tahapan Pencairan ADD Tahap I TA 2018 DESA KECAMATAN DPMD System Three Desa Menyampaikan ke Kecamatan: 1. Laporan realiasasi penggunaan ADD TA 2017 sesuai format aplikasi Siskeudes; 2. LPP Desa tahun sebelumnya; 3. Peraturan Desa tentang APB Desa TA 2018; 4. RPJM Desa dan RKP Desa tahun berjalan; 5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PTPKD; 6. Fotokopi rekening kas Desa rangkap 3; 7. Fotokopi NPWP Bendahara Desa rangkap 3; 8. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa masing-masing rangkap 3; 9. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kades dan Bendahara Desa rangkap 3 yang asli bermaterai Rp 6. 000, 00. Camat Menyampaikan Surat Pengantar ke DPMD, dilampiri Berkas Persyaratan ADD dari Desa DESA Desa mencairkan ADD dari Rekening Kas Desa sesuai kegiatan yang dilaksanakan (dilengkapi SPP Kegiatan) 1. DPMD melakukan verifikasi Berkas Persyaratan 2. DPMD menyampaikan System Four ke BPKAD: a. Permohonan Penyaluran ADD b. Surat Pernyataan Hasil Verifikasi c. Lampiran Berkas BPKAD melakukan Verifikasi Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD: Ø Jika Berkas Lengkap & Sesuai => Transfer dari RKUD ke Rekening Kas Desa Ø Jika Berkas Kurang Lengkap/Sesuai => disampaikan ke DPMD utk dilengkapi/diperbaiki
Tahapan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I TA 2018 DESA KECAMATAN BPKAD System Three Desa Menyampaikan ke Kecamatan: 1. Peraturan Desa tentang APB Des TA 2018; Camat Menyampaikan ke BPKAD (dg Tembusan ke DPMD): 1. Surat Pengantar Persyaratan Pencairan DD; 2. Surat Pernyataan bahwa Desa telah menyampaikan ke Kecamatan Perdes tentang APBDes TA 2018 BPKAD Verifikasi Kelengkapan Berkas Penyaluran DD: Ø Jika Berkas Lengkap & Sesuai => Transfer dari RKUD ke Rekening Kas Desa System Four Ø Jika Berkas Kurang Lengkap/Sesuai => Disampaikan ke Kecamatan utk dilengkapi/diperbaiki DPMD DESA Desa mencairkan DD dari Rekening Kas Desa sesuai kegiatan yang dilaksanakan (dilengkapi SPP Kegiatan)
44
- Slides: 35
