PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH Outline Konsep

PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH

Outline Konsep Dasar Statistik Sistem Statistik Nasional Satu Data Indonesia Tata Laksana Statistik Sektoral NSPK Penyelenggaraan Statistik Sektoral

KONSEP DASAR STATISTIK 1

Dasar Hukum Penyelenggaraan Kegiatan Statistik 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 5. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah 6. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional 7. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar 8. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral 9. Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus

Jenis – Jenis Statistik Dasar Statistik Sektoral Statistik Khusus Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS. statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya. Contoh : Sensus Penduduk BPS Contoh : Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) Contoh : Survei Kepuasan Pelanggan oleh PT Angkasa Pura II-Provinsi Jambi Swasta/Individu

Kegiatan Statistik Pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu Pencacahan sampel/sebagian unit populasi untuk memperkirakan karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu Sensus Kompilasi SProduk Administrasi Survei Cara Lain sesuai TI Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pemerintah dan/atau masyarakat Adanya internet dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data. Contohnya dengan data registrasi akun media sosial, web crawling, dan big data mining.

Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Analisis Diseminasi Evaluasi Pengumpulan Pengolahan Metadata dan Penjaminan kualitas diperlukan dalam setiap tahapan penyelenggaraa n kegiatan statistik

Metadata Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Pengum-pulan Pengolahan Analisis Mengidentifikasi kebutuhan Konsultasi dan konfirmasi kebutuhan Identifikasi Kebutuhan Menentukan tujuan Identifikasi konsep dan definisi Memeriksa ketersediaan data Membuat proposal kegiatan (Term Of Reference) Diseminasi Evaluasi

Metadata Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Pengumpulan Pengolahan Merancang output Merancang deskripsi variabel Merancang pengumpulan data Rancangan Merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel Mendesain sampling Merancang pengolahan dan analisis Merancang sistem dan alur kerja Analisis Diseminasi Evaluasi

Metadata Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Pengumpulan Pengolahan Analisis Membuat instrumen pengumpulan data (kuesioner) Membangun komponen diseminasi Implementasi Rancangan Memastikan alur kerja berjalan dengan baik Menguji sistem, instrumen, dan proses bisnis statistik Finalisasi sistem Diseminasi Evaluasi

Metadata Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Pengumpulan Pengolahan Analisis Membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel Pengumpulan Mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas Melakukan pengumpulan data Diseminasi Evaluasi

Metadata Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Pengumpulan Pengolahan Analisis Integrasi data Pengolahan Penyuntingan (editing), penyahihan (validation), dan imputasi Menghitung penimbang (weight) Melakukan estimasi dan agregat Diseminasi Evaluasi

Metadata Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Pengumpulan Pengolahan Analisis Menyiapkan naskah output (tabulasi) Analisis Penyahihan output (pemeriksaan konsistensi antartabel) Interpretasi output Penerapan Disclosure Control Diseminasi Evaluasi

Metadata Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Pengumpulan Pengolahan Analisis Sinkronisasi antara data dengan metadata Menghasilkan produk diseminasi Diseminasi Manajemen rilis produk diseminasi Mempromosikan produk diseminasi Manajemen user support Diseminasi Evaluasi

Metadata Identifikasi Kebutuhan Rancangan Implementasi Rancangan Evaluasi Pengumpulan Pengolahan Mengumpulkan masukan evaluasi Evaluasi hasil Analisis Diseminasi Evaluasi

Pentingnya Quality Assurance (Penjaminan Kualitas) Jaminan bahwa data/informasi tersebut mampu memenuhi kebutuhan pengguna, sesuai dengan kaidah perstatistikan, dan juga telah memenuhi persyaratan Para pengguna dengan penuh keyakinan dapat memanfaatkan data/informasi tersebut dalam beragam kebutuhan Data yang berkualitas akan menghasilkan keputusan yang tepat

Penjaminan Kualitas Statistik pada Output Kegiatan Statistik 01 04 Menjamin Relevansi Menjamin Aksesibilitas dan Kejelasan 02 Menjamin Akurasi dan Reliabilitas 05 Menjamin Koherensi dan Keterbandingan 03 06 Menjamin Aktualitas dan Tepat Waktu Mengelola Metadata

Sistem Statistik Nasional (SSN) 2

Tujuan Sistem Statistik Nasional Sesuai dengan Kepka BPS Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Sistem Statistik Nasional Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal 1 2 3 Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik Terciptanya suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien

Sistem Statistik Nasional Statistik Sektoral K/L/ I/D Statistik Dasar BPS Statistik Khusus Masya rakat

Satu Data Indonesia (SDI) v 17 3

Mengapa Satu Data Indonesia 1. Data instansi pemerintah yang satu dengan yang lain tidak konsisten 2. Data pemerintah sulit diakses oleh instansi pemerintah lain dan oleh publik § Banyak data yang dipegang oleh individu § Diperlukan hubungan personal untuk mengakses data § Format data yang dibagipakaikan tidak terbuka dan sulit diolah (JPG, PDF)

Apa itu SDI ? Satu Data Indonesia (SDI) adalah perbaikan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar K/L/I/D sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Cakupan Data SDI Data Lainnya Data Statistik Data Geospasial v 17

Prinsip Satu Data Indonesia Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik Standar Data Intero perabi litas S Metadata Kode Referensi dan Data Induk Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata. Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku. Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan data induk.

Standar Data Metadata Interoperabilitas Data Kode Referensi dan Data Induk Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi Standar Data Standar data meliputi: § konsep § definisi § klasifikasi § ukuran § satuan § asumsi

Standar Data Metadata Interoperabilitas Data Kode Referensi dan Data Induk § Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. § Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata. Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku. § Struktur yang baku merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup § Format yang baku merujuk pada spesifikasi atau standar teknis metadata

Standar Data Metadata Interoperabilitas Data Kode Referensi dan Data Induk § Interoperabilitas data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. § Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dapat dibagipakaikan antarsistem elektronik. Agar dapat dibagipakaikan antar sistem elektronik, data harus: a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, semantik/artikulasi keterbacaan, dan b. Disimpan terdalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik

Standar Data Metadata Interoperabilitas Data Kode Referensi dan Data Induk § Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan data induk. § Kode referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik. § Data induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar rupa bumi indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian, data induk lainnya. § Kode referensi dan data induk dibahas dalam Forum Satu Data dan ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Dewan Pengarah Provinsi SDI Daerah Sekretariat Pembina Data Statistik Daerah Bappeda BPS Provinsi Walidata Anggota Ketua Dinas Urusan Statistik Sektoral Produsen Data Sekretariat Walidata Pembina Data Statistik Produsen Data Pembina Data Geospasial Walidata 1 Standar Metadata Walidata lintas kabupaten OPD A OPD B Kementerian/Lembaga A OPD C Interoperabilitas Kode. Referensi dan Data Induk Sekretariat Pembina Data Statistik Daerah Bappeda BPS Kab/Kota Produsen Data dan/ atau Walidata Dinas Urusan Statistik Sektoral Produsen Data Kementerian/Lembaga B Forum Satu Data Provinsi Satu Data Indonesia Kabupaten/Kota OPD A OPD B OPD C Forum Satu Data Kab/Kota SDI Nasional

Konsep dan Definisi dalam SDI Produsen Data unit pada K/L/I/D yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data Pembina Data Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan terkait Data kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Walidata unit pada K/L/I/D yang bertugas mengumpulkan dan mengelola data yang dihasilkan oleh produsen data serta menyebarluaskan data di lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik Pengguna Data K/L/I/D, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data Portal Satu Data Media bagi pakai data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfraatan teknologi informasi dan komunikasi

1. Dewan Pengarah Satu Data Ø Dewan Pengarah bertugas melakukan koordinasi kebijakan SDI dan pelaksanaan SDI pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Ø Dewan Pengarah dapat melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait lainnya. 2. Forum Satu Data mempunyai tugas: Ø Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia; Ø Menyepakati daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya; Ø Menyepakati daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya; Ø Menyepakati dan memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia; Ø Menyepakati Data yang menjadi Kode Referensi dan Data Induk; Ø Menyepakati K/L yang bertindak sebagai walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk; Ø Menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia. Forum Satu Data Daerah mempunyai tugas: Ø Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data daerah; Ø Menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data daerah. Forum Satu Data Daerah terdiri dari Pembina Data daerah, Walidata daerah serta Walidata pendukung (untuk provinsi ditambah walidata lintas kabupaten/kota). Forum Satu Data di tingkat pemerintah pusat § beranggotakan: § Pejabat tinggi madya dari Instansi Pusat anggota Dewan Pengarah; § Walidata perwakilan dari K/L; § Pembina Data;

3. Walidata bertugas: Ø Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data dengan prinsip SDI; Ø Menyebarluaskan Data dan Metadata serta Kode Referensi dan Data Induk di Portal Satu Data; Ø Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; Ø Berpartisipasi aktif dalam Forum Satu Data. Pemerintah Daerah hanya memiliki satu Perangkat Daerah yang menjalankan tugas Walidata daerah dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data. Walidata tersebut dapat dibantu oleh walidata pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat daerah, seusai penugasan kepala daerah.

4. Pembina Data bertugas: Ø Menetapkan Standar Data yang berlaku lintas Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah; Ø Menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari metadata yang berlaku lintas Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah; Ø Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; Ø Melakukan pemerikasaan ulang terhadap data prioritas; Ø Melakukan pembinaan Satu Data Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan. Pembina Data Daerah bertugas: Ø Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data Ø Melakukan pemerikasaan ulang terhadap data prioritas; Ø Melakukan pembinaan Satu Data daerah.

5. Sekretariat Satu Data bertugas: Ø Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengarah Satu Data dan Forum Satu Data; dan Ø Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Dewan Pengarah dan Forum Satu Data. 6. Produsen Data bertugas: Ø Memberikan masukan kepada Pembina Data dan Kepala Instansi Pemerintah terkait Standar Data dan Metadata Baku; Ø Menghasilkan Data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia; Ø Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

Penyelenggaraan SDI Perencanaan Data • Penentuan: • daftar data yang akan dikumpulkan; • Daftar data prioritas; • Rencana aksi SDI untuk Data Prioritas Pengumpulan Data • Dilakukan oleh Produsen Data • Produsen Data menyampaikan kepada Walidata: • Data • Standar data • Metadata Pemeriksaan Data • Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata • Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa oleh Walidata kemudian diperiksa kembali oleh Pembina Data Penyebarluasan Data • Dilakukan oleh walidata melalui Portal Satu Data serta media lainnya

A. PERENCANAAN DATA Kementerian/Lembaga melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas: ü Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya; ü Penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas; ü Penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia, apabila dibutuhkan. Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas: ü Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya; ü Penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia, apabila dibutuhkan. Kriteria Data Prioritas : ü Mendukung Prioritas Pembangunan dan Prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah; ü Mendukung pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan dan/atau; ü Memenuhi kebutuhan mendesak. Penentuan daftar data dilakukan dengan menghindari duplikasi. Daftar data yang menjadi data prioritas disepakati dalam Forum Satu Data.

B. PENGUMPULAN DATA Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan: ü Standar data; dan ü Jadwal pemutakhiran data atau rilis data. disertai dengan metadata. Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata dengan menyampaikan: ü Data yang telah dikumpulkan; ü Standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan ü Metadata yang melekat pada data tersebut.

C. PEMERIKSAAN DATA ü Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata. ü Jika Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan Prinsip-Prinsip Satu Data Indonesia, maka Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data untuk diperbaiki. ü Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa oleh Walidata kemudian diperiksa kembali oleh Pembina Data. ü Dalam hal data prioritas belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Pembina Data mengembalikan ke Walidata untuk dikembalikan ke Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan.

D. PENYEBARLUASAN DATA Ø Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Ø Penyebarluasan Data dilakukan oleh walidata melalui Portal Satu Data serta media lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ø Portal Satu Data menyediakan akses kepada Kode Referensi, Data Induk, Data Prioritas, dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data prioritas. Ø Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyediakan akses data kepada pengguna data. Ø Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada Forum Satu Data. Ø Walidata K/Ldan Walidata. Daerah dapat membangun portal data diluar Portal Satu Data. Ø K/L/I/D mengakses data di Portal Satu Data dengan tidak dipungut biaya. Ø Untuk mengakses Data di Portal Data, Instansi Pusat dan Instansi Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan lainnya.

Tata Laksana Statistik Sektoral 4

Mekanisme Kerja Statistik Sektoral di Daerah Satu Data OPD A 2. Mengajukan rancangan kegiatan statistik sektoral dalam rangka rekomendasi 1. Mengajukan usulan kegiatan statistik sektoral 5. Mengirimkan hasil kegiatan statistik sektoral OPD B 4. Menyampaikan surat rekomendasi dari BPS OPD C Walidata Dinas yang membawahi urusan Statistik Sektoral 6. Menyampaikan hasil kegiatan statistik sektoral dari OPD BPS 3 a. Mengirimkan surat rekomendasi 3 b. Mengirimkan tembusan surat rekomendasi BAPPEDA Forum Data

Pengajuan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral dituangkan dalam Rekomendasi Kegiatan Statistik PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 Ayat 2 Penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib: v memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS v mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS v menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS Mengapa Perlu Rekomendasi § Agar tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik sektoral § Menyusun database metadata statistik sektoral § Membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional

Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS 3) Nama instansi penyelenggara survei Judul survei Tujuan survei Wilayah kegiatan survei Metode statistik yang digunakan Objek populasi dan jumlah responden Waktu pelaksanaan survei FS 3 Jenis data yang dikumpulkan disampaikan ke Badan Pusat Statistik sesuai dengan cakupan kegiatannya

Pelaporan Hasil Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Publikasi + Metadata + Kegiatan Diserahkan ke BPS Kab/Kota Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik hanya mencakup satu kabupaten/kota BPS Provinsi Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik hanya mencakup satu provinsi atau beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi BPS RI Apabila wilayah penyelenggaraan kegiatan statistik mencakup lebih dari satu provinsi atau diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah tertentu Caku -pan

NSPK PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL OLEH PEMERINTAH DAERAH 5

Perkembangan NSPK • Sudah dilakukan penyusunan draft NSPK berdasar Perka BPS No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah. • Disempurnakan UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemda • Sudah rapat dengan Kemendagri, Kominfo, BSSN • Rapat dengan Menko Perekonomian • Sudah Konsultasi Publik Draft NSPK di Yogya dan Bali

Cakupan NSPK Ketentuan Umum Penyelenggara Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Pembinaan dan Pengawasan Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pendanaan Ketentuan Peralihan Koordinasi dan Kerjasama Ketentuan Penutup Penyebarluasan Data

Ketentuan umum Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Walidata adalah perangkat daerah yang bertugas melaksanakan, mengumpulkan dan mengelola Data statistik sektoral yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyelenggara Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing Walidata Penyelenggara Statistik Sektoral Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang statistik sektoral

Prinsip Penyelenggaraan Statistik Sektoral (1) • Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat • Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah • Statistik mengacu pada standar ilmiah • Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan • Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden 51

Prinsip Penyelenggaraan Statistik Sektoral (2) • Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya • Penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan • Penyelenggaraan statistik mendukung koordinasi dalam mencapai sistem statistik yang konsisten, efisien, dan efektif • Penyelenggaraan statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan • Penyelenggaraan statistik dalam bentuk kerja sama diutamakan dalam rangka perbaikan statistik nasional 52

Norma Harus diselenggarakan secara profesional, berintegritas, dan akuntabel Menghormati kontribusi dan kepemilikan intelektual lainnya

Standar 1 Memiliki sumberdaya manusia yang terlatih; 2 Memiliki sarana dan prasarana yang memadai; 3 Menggunakan konsep definisi, metadata, dan metodologi statistik yang baku; dan 4 Menggunakan kerangka penjaminan kualitas;

Prosedur Kewajiban Penyelenggara Statistik Sektoral 1 2 3 Meminta rekomendasi dengan didahului pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kepada BPS Mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS Menyerahkan hasil penyelenggaraan kepada BPS

Kriteria Relevan Keberlan jutan Akurat Konsist en Tepat Waktu Mudah Ditafsirk an Mudah Diakses

Penyebarluasan Data hasil penyelenggaraan statistik sektoral, terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyerahkan data hasil kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan kepada walidata. Walidata berperan dalam penyebarluasan data statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah.

Koordinasi dan Kerjasama Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya. Dalam rangka koordinasi, integrasi, dan harmonisasi penyelenggaraan statistik sektoral, Pemerintah Daerah membentuk forum data statistik Kerja sama penyelenggaraan statistik sektoral dapat juga dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan statistik sektoral di Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan statistik sektoral di Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan statistik sektoral di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan teknis BPS melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi dapat berkoordinasi dengan BPS Provinsi.

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan BPS melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral Evaluasi pelaksanaan statistik sektoral dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran

Terima Kasih