Penyediaan Akses Melalui DAK Fisik Bidang Pendidikan Sekretariat

Penyediaan Akses Melalui DAK Fisik Bidang Pendidikan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Visi Misi Presiden 2020 -2024 VISI ” Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong MISI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kebijakan DAK Fisik Tahun 2021 ” 2 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Arahan Presiden ” Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. 1 | Pembangunan SDM Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. ” 2 | Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. 3 | Penyederhanaan Regulasi 4 | Penyederhanaan Birokrasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi 5 | Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3

Pembangunan SDM STRATEGI LAYANAN DASAR DAN PERLINDUNGAN SOSIAL 1. Tata Kelola Kependdudukan 2. Perlindugan Sosial PRODUKTIFITAS 1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3. Kesehatan 2. Pendidikan Tinggi 4. Pendidikan 3. Iptek dan Inovasi 5. Pengentasan Kemiskinan 4. Prestasi Olahraga PEMBANGUNAN KARAKTER 1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila 2. Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan 3. Moderasi Beragama 4. Budaya Literasi. Inovasi dan 6. Kualitas Anak, Perempuan, dan Kreativitas Pemuda Sumber: Naskah RPJMN 2020 - 2024 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4

Konsep Pemanfaatan DTK/DAK 2020 -2024 1 Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat (skema reguler) yang mencakup pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, perumahan dan permukiman, dan transportasi; 2 Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran prioritas nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan global melalui skema yang bersifat lintas sektor termasuk mendukung daerah konservasi, kawasan strategis dan kewilayahan (skema penugasan); serta mendorong tindakan afirmatif (skema afirmasi) bagi daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan daerah berciri kepulauan ; . 3 Mempertajam sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pengalokasian dan pengelolaan DTK dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya; 4 Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan dalam pengalokasian dan pemanfaatan DTK dengan memperhitungkan: (1) satuan biaya, standar belanja dan indeks kemahalan daerah; (2) realisasi pelaksanaan tahun sebelumnya; (3) keterkaitan alokasi dan kinerja pembangunan dengan insentif pencapaian kinerja (reward); serta (4) penerapan disinsentif bagi daerah yang melakukan pertukaran anggaran DTK dengan APBD; 5 Mendorong skema alokasi hibah (output based transfer) bagi daerah dengan kapasitas fiskal tinggi yang melakukan inisiatif pembangunan infrastruktur; 6 Memperkuat koordinasi, kerjasama dan kemitraan K/L dan pemerintah daerah dalam pengelolaan DTK dengan mengembangkan: (1) data dasar dan sistem informasi terpadu berbasis website, (2) pendampingan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, (3) pengendalian penyaluran berbasis kinerja, dan (4) pelaporan secara rutin; 7 Memperkuat peran APIP dalam peningkatan tata kelola DTK yang transparan, adil dan akuntabel ; 6

Postur Anggaran Pendidikan Tahun 2020 Transfer Daerah dan Dana Desa Rp. 306, 9 T atau 60, 4 % Pengeluaran Pembiayaan Rp. 29, 0 T atau 5, 7 % Total APBN Rp. 2. 528, 7 T 20 % Anggaran Fungsi Pendidikan Rp. 508, 08 T K/L Lainnya dan BA BUN Rp. 41, 5 T atau 8, 2 % Kemenag Rp. 54, 9 T atau 10, 8 % Kemendikbud Rp. 75, 7 T atau 14, 9 % NO. URAIAN 1 Pagu Awal Kemendikbud 2 Tambahan Pagu dari Fungsi Dikti (eks Ristekdikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah PAGU (Rp. 000, -) 36. 301. 176. 353 39. 401. 492. 343 6 75. 702. 668. 696

Dana Otsus POSTUR ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN DALAM APBN 2020 TRANSFER DAERAH Rp 3, 95 T [1, 29%] Dana Transfer Daerah DAK Nonfisik (Termasuk Koperasi, UMKM & Ketenagakerjaan) Rp 306, 857 T Rp 117, 208 T [38, 20%] DAK Fisik (Termasuk Gor dan Perpusda) Rp 18, 78 T [6, 12%] DAU Rp 166, 91 T [54, 39%]

Arah Kebijakan DAK Fisik 2020 1 Meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas. 6 2 Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Kebijakan Pelaksanaan DAK Fisik 2020 Jenis DAK Sub Bidang PAUD * SD DAK Reguler SMP SMA SLB SKB DAK Afirmasi DAK Penugasan SD SMP SMA SMK Keterangan: * Hanya untuk TK Negeri; ** mulai tingkat kerusakan sedang Menu Rincian Menu Rehabilitasi Prasarana** 1. 2. 3. 4. Ruang Kelas Toilet/Jamban Perpustakaan Ruang Guru/Pamong 5. 6. 7. 8. Lab. IPA Lab. Komputer R. Taman Bacaan Asrama SKB/PKBM Pembangunan Prasarana 1. 2. 3. 4. Ruang Kelas Toilet/Jamban APE Luar Ruang R. Belajar Inklusif 5. 6. 7. 8. Ruang Guru/Pamong Ruang UKS Lab. IPA Lab. Komputer Pengadaan Sarana 1. 2. 3. 4. APE Buku koleksi Perpus Alat Seni Alat Praktik 5. 6. 7. 8. Alat Laboratorium Alat TIK Alat PJOK Media Pembelajaran Rehabilitasi & Pembangunan Prasarana Pengadaan Sarana 9. Ruang Praktik 10. R. Taman Bacaan 1. Rumah Dinas Guru 2. Asrama Siswa SMA 1. Ruang Kelas (+ Rehab**) 2. Toilet/Jamban (+ Rehab**) 1. Ruang Kelas 2. Toilet/Jamban 3. R. Belajar Inklusif 4. Perpustakaan 3. Ruang Guru/Pamong 4. Ruang UKS 5. Ruang Praktik 6. R. Laboratorium 5. Ruang Praktik 6. R. Taman Bacaan

Alokasi DAK Fisik TA 2020 REGULER Rp 2, 645 T AFIRMASI Rp 0, 073 T TOTAL SMA Rp 2, 718 T REGULER Rp 4, 346 T AFIRMASI Rp 0, 145 T TOTAL SMP Rp 4, 492 T PENUGASAN SMK SMA Rp 3, 866 T REGULER SMP REGULER Rp 6, 200 T AFIRMASI Rp 0, 300 T TOTAL SD Rp 6, 501 T Rp 0, 319 T SD REGULER PAUD SKB Rp 0, 307 T REGULER SLB DAK FISIK Rp 18, 334 T Rp 0, 129 T SLB

Arah Kebijakan DAK Fisik 2021 1 2 3 Meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah. Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, Major Project, dan sektor prioritas nasional (khususnya sektor pariwisata dan industri). 6

Kebijakan Pelaksanaan DAK Fisik 2021 Jenis DAK Menu DAK (Konsep Ketuntasan) Revitalisai PAUD Revitalisai SMP hanya DAK reguler Revitalisai SKB Revitalisai SMA Revitalisai SLB Revitalisai SMK Rincian Menu Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana Berdasarkan arahan Mendikbud, rehabilitasi dan pembangunan prasarana Pendidikan melibatkan peran dinas yang memiliki kewenangan cipta karya dari proses pengusulan (menggunakan instrument PUPR) hingga pelaksanaan Penyediaan Sarana Pendidikan Penyediaan sarana Pendidikan diwajibkan menggunakan e-katalog, kecuali jika terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dapat menggunakan metode lain yang relevan dan akuntabel sesuai peraturan perundangan Perubahan Mekanisme dari Swakelola ke Kontraktual Menu Pembangunan dan Rehab Rancangan pagu indikatif DAK Fisik bidang Pendidikan sebesar Rp. 17, 78 Triliun

Rekapitulasi Rincian Menu DAK Fisik Pendidikan 2021 Kegiatan 1. Rehab dan pembangunan Ruang Kelas/APE luar ruang PAUD SD SMP SMA SMK^ SLB SKB V V V V* V V V 2. Rehab dan pembangunan Perpustakaan/Taman Bacaan 3. Rehab dan pembangunan Ruang Guru, Kasek, dan TU/Administrasi V V V 4. Rehab dan pembangunan Toilet/jamban V V V V V 5. Rehab dan pembangunan laboratorium (Komputer/IPA/IPS/Bahasa) 6. Rehab dan pembangunan RPS/Ruang Praktik V* V V 7. Rehab dan pembangunan UKS V V 8. Rehab dan pembangunan R. Ketunaan/R. Ketrampilan/R. Konseling V V 9. Rehab dan pembangunan rumah dinas guru V 10. Rehab dan Pembangunan Ruang Ibadah V V** V V 11. Pembangunan Ruang Pembelajaran Inklusi V V 12. Pengadaan Alat Laboratorium dan Peralatan Praktik Utama V V V 13. Pengadaan Media Pembelajaran (termasuk APE) dan Alat TIK V Keterangan: 1. Pembangunan RKB, Rehab dan pembangunan rumah dinas guru serta asrama siswa hanya untuk daerah afirmasi 2. Rehabilitasi dilakukan untuk prasarana mulai dengan tingkat kerusakan sedang 3. * hanya rehabilitasi 4. ** termasuk asrama siswa 5. ^ hanya untuk SMK Sektor Prioritas dan Major Project 6. Rincian terlampir

Kriteria Penerima DAK Pendidikan 2021 Daerah dengan kinerja pendidikan dan kemampuan fiskal rendah, dengan keberpihakan kepada: 1. daerah afirmasi untuk TK Negeri dan Swasta, SD, SMP, SMA, SLB, SKB/PKBM. 2. Kawasan prioritas, Sektor Prioritas dan Major Project untuk SMK 4. Kriteria target satuan pendidikan penerima DAK: Kriteria Penjelasan Kriteria Umum 1. Memiliki NPSN 2. Mengisi Dapodik 2 tahun terakhir 3. Menerima BOS/BOP Jumlah Siswa Minimal 1. SD/SMP/SMA/SMK: > 60 siswa, kec daerah afirmasi 2. PAUD: > 24 siswa 3. SKB/PKBM: > 40 Siswa 3. Kondisi satuan pendidikan dengan : Sarpras kondisi Rusak Sedang Butuh pembangunan Prasarana Pendidikan Butuh Penyediaan Sarana Pendidikan 5. Satuan Pendidikan yang diusulkan program rehabilitasi harus memiliki verifikasi kondisi bangunan oleh dinas Pendidikan dan bekerja sama dengan dinas PUPR/Cipta karya 6. Kinerja DAK tahun sebelumnya

Perubahan Kebijakan DAK Fisik 2020 - 2021 Kebijakan Konsep Kebijakan DAK Pendidikan 2020 DAK Pendidikan 2021 • Masih menggunakan pendekatan kebutuhan parsial setiap sekolah • Mengacu kepada SNP • Menggunakan pendekatan ketuntasan • Mengacu kepada SPM Jenis DAK • Ada tiga jenis DAK Fisik Pendidikan, yaitu DAK Reguler, DAK Afirmasi, dan DAK Penugasan • Hanya ada satu jenis DAK Fisik Pendidikan, yaitu DAK Reguler Menu dan Rincian Menu • Setiap sub bidang memiliki menu lebih dari satu jenis • Tidak semua kebutuhan sekolah terpenuhi dalam rincian menu • Hanya ada satu jenis menu dalam setiap sub bidang, yaitu revitalisasi. • Rincian menu terdiri dari seluruh kebutuhan sekolah untuk mencapai SPM Pelaksanaan Kegiatan • Kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarana dilakukan secara swakelola • Kepala Sekolah terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarana sebagai panitia pembangunan sekolah • Kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarana dilakukan secara kontraktual • Kepala Sekolah tidak terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarana • Pelibatan Dinas PUPR/Cipta Karya dalam perencanaan hingga implementasi DAK Fisik bidang Pendidikan

Terima Kasih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 16