Penilaian Kinerja PNS DIREKTORAT KINERJA ASN DASAR HUKUM

Penilaian Kinerja PNS DIREKTORAT KINERJA ASN

DASAR HUKUM UU NO 5 TAHUN 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara UU N 0 5 TAHUN 2014 PP NO. 11 TAHUN Tentang Manajemen pns PP NO 11 TAHUN PP 30 TAHUN 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS PP 30 TAHUN 2019 Your Date Here Your Footer Here 2

Sistem Manajemen Kinerja PNS PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN KINERJA DAN PEMBINAAN KINERJA 1 PERENCANAAN KINERJA TINDAK LANJUT 2 3 4 5 SISTEM INFORMASI KINERJA PNS

SIKLUS MANAJEMEN KINERJA Perencanaan Kinerja SKP yang berkorelasi dengan KPI instansi Evaluasi Kinerja - Pemeringkatan Penghargaan dan Hukuman Monitoring Kinerja Sistem Informasi Kinerja PNS

Hubungan Kinerja Organisasi dan Individu

• indikator kinerja individu • target Kinerja utama PERENCANAAN KINERJA PERILAKU SKP Standar perilaku Kinerja Tambahan • indikator kinerja individu • target • Bentuk tugas tambahan MEMPERHATIKAN : • Renstra • PK • SOTK • Uraian Tugas Jabatan dan atau • SKP atasan langsung • • • ORIENTASI PELAYANAN KOMITMEN INISIATIF KERJASAMA KEPEMIMPINAN

KINERJA TAMBAHAN karakteristik sebagai berikut: Ø disepakati antara pimpinan Unit Kerja atau Pejabat Penilai Kinerja PNS dengan yang bersangkutan; Ø diformalkan dalam surat keputusan; Ø di luar tugas pokok jabatan; sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang Ø bersangkutan; dan/ atau terkait langsung dengan tugas atau output organisasi.

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DISUSUN DENGAN MEMPERHATIKAN KRITERIA Spesifik Realistis Terukur Memiliki batas waktu pencapaian Menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi

TATA CARA PENYUSUNAN SKP JPT MADYA JPT PRATAMA Berdasarkan Perjanjian kinerja, Renstra dan RKT ADMINISTRATOR PENGAWAS - Mengacu pada SKP JPT SKP Pejabat Pratama Administrator - OTK - Uraian Tugas jabatan Pelaksana - Mengacu pada SKP Pengawas - OTK - Uraian Tugas jabatan.

SKP bagi pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP atasan langsung dan organisasi/unit kerja dengan memperhatikan : RENCANA KEGIATAN TAHUNAN ORGANISAI DAN TATA KERJA PERJANJIAN KINERJA URAIAN JABATAN

PELAKSANAAN RENCANA KINERJA Pendokumentasian secara periodik dapat berupa HARIAN MINGGUAN BULANAN TRIWULAN SEMESTER TAHUNAN

PEMANTAUAN KINERJA Dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS terhadap PNS secara berkala dan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan SKP paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap semester pada tahun berjalan.

PENGUKURAN KINERJA Dilakukan terhadap SKP dengan membandingkan Realisasi SKP dengan Target SKP sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan; dan Perilaku kerja dengan melakukan penilaian perilaku kerja. Dapat dilakukan setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan

PENILAIAN KINERJA a • 70% Penilaian SKP • 30% Penilaian Perilaku Kerja Atasan langsung b • 60% Penilaian SKP • 40% Penilaian Perilaku Kerja Survey tertutup

PENILAIAN KINERJA PNS DINYATAKAN DENGAN ANGKA DAN SEBUTAN ATAU PREDIKAT SEBAGAI BERIKUT : Sangat Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 110 (seratus sepuluh) ≤ x ≤ 120 (seratus dua puluh); dan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara; Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 90 (sembilan puluh) ≤ x ≤ angka 120 (seratus dua puluh); Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 70 (tujuh puluh) ≤ x < angka 90 (sembilan puluh); Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 50 (lima puluh) ≤ x < angka 70 (tujuh puluh); dan Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka < 50 (lima puluh).

KOMITMEN KUANTITAS KUALITAS KEPEMIMPINAN ORIENTASI PELAYANAN KERJA SAMA BIAYA WAKTU PE P K S RI PENILAIAN KINERJA PNS LA KU INISIATIF KERJA

DISTRIBUSI PREDIKAT PENILAIAN KINERJA a paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja berada pada klasifikasi status kinerja "di atas ekspektasi b paling rendah 60% (enam puluh persen) dan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja berada pada klasifikasi status kinerja "sesuai ekspektasi" c paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total populasi pegawai dalam satu unit kerja PNS berada pada klasifikasi status kinerja "di bawah ekspektasi" Catatan : Penilaian Kinerja PNS dilakukan pada setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya.

PENILAI PERILAKU PNS ATASAN LANGSUNG 60% REKAN KERJA 20% BAWAHAN 20% ATASAN LANGSUNG 100% SURVEY TERTUTUP

PEMBINAAN KINERJA BIMBINGAN KINERJA DIBERIKAN PEJABAT PENILAI SECARA INDIVIDU /KELOMPOK DAN WAJIB MEMBUAT REKAMAN PROSES BIMBINGAN DAN PENILAIAN KEMPETENSI KONSELING TERHADAP PNS YANG MEMILIKI PERMASALAHAN PADA PERILAKU KERJA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENCAPAIAN TERGET KINERJA DILAKSANAKAN SECARA INDIVIDUAL

TIM PENILAI KINERJA 1. 2. Tim Penilai kinerja PNS dibentuk oleh Py. B. Tim Penilai Kinerja PNS terdiri dari PNS yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, berasal dari: a. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian; b. Unit Kerja yang membidangi pengawasan internal; dan c. Unit Kerja lain yang dipandang perlu oleh Py. B. 3. Tim Penilai Kinerja PNS bertanggungjawab kepada Py. B. 4. Bertugas memberikan pertimbangan pada PPK 5. Pertimbangan tsb digunakan untuk pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan pada PNS

PENGHARGAAN KINERJA menunjukkan penilaian kinerja dengan predikat Sangat Baik berturut-turut (dua) tahun dapat diprioritaskan untuk diikutsertakan dalam program kelompok suksesi (talent pool) pada instansi yang bersangkutan. yang menunjukkan penilaian kinerja dengan kat Baik berturut-turut selama 2 (dua) tahun dapat oritaskan untuk pengembangan kompetensi lebih t sesuai dengan ketentuan peraturan perundangngan.

SANKSI PEJABAT PIMPINAN TINGGI Dalam hal pejabat pimpinan tinggi tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali Berdasarkan hasil uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi dimaksud dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 03 01 02 Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi Target kinerja yang diperjanjikan selama 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, yang diberikan penilaian kinerja Cukup, Kurang, atau Sangat Kurang diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. .

SANKSI PEJABAT ADMINISTRASI/ PEJABAT FUNGSIONAL • Pejabat Administrasi atau Pejabat Fungsional yang mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat Kurang atau Sangat Kurang diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. • Dalam hal pejabat administrasi atau pejabat fungsional tidak menunjukan perbaikan kinerja maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali. • Berdasarkan uji kompetensi pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang tidak memenuhi standar kompetensi jabatan dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong, pejabat administrasi atau pejabat fungsional ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. • Dalam hal setelah 1 (satu) tahun tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

KEWENANGAN MENPAN • Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Manajemen Kinerja PNS, perencanaan kinerja, standar Perilaku Kerja dalam jabatan, pelaksanaan, pemantauan kinerja, pembinaan kinerja, penciptaan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan Sistem Informasi Kinerja PNS • Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme persetujuan dn evaluasi bersama dan mekanisme pengawasan penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS • Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengenaan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian bagi pejabat fungsional yang mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat Kurang atau Sangat Kurang.

KEWENANGAN BKN • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara survei secara tertutup Pemeringkatan Kinerja dan pengelolaan informasi dan data penilaian kinerja PNS

TERIMA KASIH