PENGUPAHAN DAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI RADIOGRAFER Kepala

PENGUPAHAN DAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI RADIOGRAFER Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Workshop PARI PENGDA Provinsi Jawa Tengah, 25 Maret 2018

ARAH PEMBANGUN AN KESEHATAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS NASIONAL TERTUANG DALAM RENSTRA KEMENKES 2015 -2019 SASARAN: 1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2. Meningkatnya pengendalian penyakit 3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan 5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin 6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. MELALUI 3 PILAR : 1. Paradigma sehat 2. Penguatan pelayanan kesehatan 3. Jaminan kesehatan nasional PROGRAM : INDONESIA SEHAT

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN JAWA TENGAH / PROGRAM PRIORITAS JAWA TENGAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 -2018 (URUSAN KESEHATAN) VISI : MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN “mboten korupsi, mboten ngapusi” BERDIKARI MISI 6 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT TUJUAN : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM UNGGULAN : RAKYAT SEHAT

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN JAWA TENGAH / PROGRAM PRIORITAS JAWA TENGAH RPJMD PROV JATENG 20132018 RENSTRA DINKESPROV JATENG 2013 -2018 VISI DINKES PROV JATENG : Institusi yang Profesional dalam Mewujudkan Kesehatan Paripurna di Jawa Tengah MISI : Misi I : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Berkeadilan Misi II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing Misi III : Mewujudkan Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS KESEHATAN JAWA TENGAH RENSTRA DINKESPROV JATENG 2013 -2018 SASARAN: 1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak 2. Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular 3. Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar 4. Meningkatnya penerbitan ijin dan registrasi sumber daya kesehatan RAKYAT SEHAT

PROGRAM PRIORITAS 2018 1. Kematian Ibu dan bayi 2. Penyakit menular dan tidak menular 3. Stunting 1. BAB sembarangan 2. Kurangnya akses sanitasi 1. Standar mutu bagi Fasyankes dasar dan rujukan 2. Aksesibilitas fasyankes dasar dan rujukan 1. JKN 1. SPM kab/kota 2. Jejaring mitra kesehatan 3. Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) STRATEGI KEBIJAKAN 1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi 2. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular 3. Peningkatan status gizi balita 1. Menurunkan kematian ibu dan bayi 2. Mengendalikan faktor resiko penyakit menular dan tidak menular 3. Penggerakkan Germas 1. Pengembangan desa STBM 2. Peningkatan desa ODF Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang Peningkatan terstandar kepesertaan JKN 1. Fasilitasi SPM kab/kota 2. Penguatan jejaring kemitraan 3. Optimalisasi SKP 1. 2. Peningkatan proporsi desa STBM Peningkatan proporsi desa ODF Peningkatan proporsi fasyankes dasar dan rujukan terstandar 1. Mendorong kepesertaan mandiri 2. Mengalokasikan non kuota PBI 1. Peningkatan dukungan kepala daerah untuk SPM 2. Penguatan jejaring mitra 3. Implementasi KP

ISU – ISU STRATEGIS JAWA TENGAH ANGKA KESAKITAN DAN KEMATIAN SANITASI DASAR AKSES DAN MUTU FASYANKES PEMBIAYAAN MELALUI JKN 8 SISTEM KESEHATA N PROGRAM PRIORITAS 2018 1. Kematian Ibu dan bayi 2. Penyakit menular dan tidak menular 3. Stunting 1. BAB sembarangan 2. Kurangnya akses sanitasi 1. Standar mutu bagi Fasyankes dasar dan rujukan 2. Aksesibilitas fasyankes dasar dan rujukan 1. JKN 1. SPM kab/kota 2. Jejaring mitra kesehatan 3. Sistem Kesehatan Provinsi

PROGRAM YANG PERLU DITUNTASKAN 1 2 3 4 5 6 9 Kasus Kematian Ibu < 300, AKI/AKABA Penurunan Angka Kejadian dan Kematian DBD Gerakan Masyarakat Sehat “GERMAS” Menuju Bebas Kusta 2019 Bebas BAB Sembarangan Tahun 2021 Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat Tahun 2020 7 Belkaga Menuju Bebas Filaria Tahun 2020 8 Bebas Malaria pada Tahun 2021 (Gebrak Malaria)

KETERPADUAN PERAN DALAM PENANGANAN MASALAH KESEHATAN LINSEK : 1. LINSEK (BAPERMA SDES, BP 3 APK, DIKNAS 2. PKK 3. FATAYAT 4. AISIYAH 5. NGO 10 MITRA : 1. OP KESHT 2. KNCV 3. EMAS 4. GF 5. PPTI 6. DLL…. MASALAH KES : P 2 M : DBD HIV/AIDS PTM : HYPERTENSI DM, CA AKI AKB/AKAB GIZI BURUK/STUNTING ODF/BBAS GERMAS PIS-PK JEJARING/KEMITRAAN 1. DINAS KESEHATAN 2. RS PUSAT/ PRUMAH SAKITOV/KA B-KOTA / SWASTA 3. PUSKESMAS PT KESHT: 1. FK 2. FKM 3. AKBID 4. AKPER 5. KESLING 6. GIZI 7. DLL

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDMK

MANAJEMEN PROGRAM PPSDMK Jumla h Jenis Mutu Distribusi PENDAYAGUNAAN PENGADAAN BINWAS MUTU PERENCANAAN

N Permenkes Nomor 33/2015 : A A AN C N E PER Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan �Perencanaan kebutuhan SDMK : proses sistematis dalam upaya menetapkan jumlah dan kualifikasi SDMK yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi suatu wilayah �disusun secara berjenjang (dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pemda kab/kota, pemda provinsi, sampai dengan Pemerintah secara nasional) berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan (pasal 14 ayat 2 UU Nakes) �Pusat – Provinsi – Kab/Kota menyusun perencanaan kebutuhan SDM kesehatan

Pengadaan Tenaga Kesehatan PENG ADA dilakukan melalui pendidikan tinggi AN bidang kesehatan, sesuai Standar nasional Pendidikan Tinggi INSTITUSI PENDIDIKAN KESEHATAN

AN NA U G YA A PEND PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN SEMENTARA/TEMPORARY TETAP/PERMANEN PNS PPPK PTT Pusat Kontrak/Honor Swasta/PMA PTT Daera h Kontrak /Honor BLUD Nusantara Sehat Berbasis Tim (Team Based) * PTT Pusat Moratorium Pemenuhan Tenaga dibantu Pusat untuk daerah DTPK Nusantara Sehat Individual Wajib Kerja Dokter Spesialis

PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN OLEH PUSAT Puskes mas Nusantara sehat Penugasa n Khusus Individual Rumah Sakit Penugasa n Khusus Residen Wajib Kerja Dokter Spesialis

Nusantara Sehat Permenkes No 23 Tahun 2015 9 jenis Nakes penempatan min 5 Jenis Nakes Masa Penugasan 2 (dua) thn Pendayagunaan secara khusus Tenaga Target : Kesehatan Berbasis Tim 2015 (120 tim), 2016 (130 tim), 2017 (188 tim), 2018 (150 tim), 2019 (160 tim) Realisasi 251 tim , 1. 422 tenaga di tempatkan 91 Kab/Kota pada 28 Propinsi Lokasi Penempatan Puskesmas DTPK dan DBK (Kriteria T/ST) yang Nakes kosong/kurang dari 5 jenis di seluruh Indonesia

Penugasan Khusus Individual Regulasi : Sedang Proses Penetapan 9 jenis Nakes Individual/Perorangan Masa Penugasan : 2 (dua) thn Pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan Individual Target : 2017 (6. 000 orang), 2018 (3. 850 orang), 2019 (6. 000 orang) Lokasi Penempatan Puskesmas DTPK dan DBK (Kriteria T/ST) yang nakesnya (Kriteria T/ST kosong/kurang 1 - 4 jenis di seluruh Indonesia

PENUGASAN KHUSUS RESIDEN Permenkes No 80 Tahun 2015 Dokter Sedang Masa Pendidikan spesialis pasca jenjang I Pendayagunaan secara khusus Residen di RS Kelas C dan D Target : 800 org/Tahun Realisasi Tahun 2017 , 154 orang dari 15 FK di tempatkan pada 114 RS di 31 Propinsi Lama Penugasan : 6 (enam) bln

WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 Wajib Kerja Dokter Spesialis Lokasi Penempatan : Rumah Sakit Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diprioritaskan : 1. Rumah Sakit DTPK 2. RS Rujukan Regional 3. RS Rujukan Propinsi PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DI SELURUH INDONESIA Unsur yang terlibat : Peserta adalah dokter spesialis yang baru lulus Kemenkes, Kemristekdikti, pendidikan profesi program dokter spesialis dari PTN di dalam negeri dan PT di luar negeri Kemendagri, Kemenkeu, Jangka Waktu WKDS : Pemerintah Daerah Propinsi, Peserta mandiri 1 (satu) tahun, peserta penerima Pemerintah Daerah beasiswa dan/atau pendidikan sesuai ketentuan Kabupaten/Kota, Institusi peraturan perundangan Pendidikan, KKI, Organisasi Target : 1. 000 – 1. 250 per tahun sesuai kelulusan Profesi dan Kolegium

U T U BIN-WAS MUTU meliputi M § Registrasi nakes AS W § peningkatan kualifikasi, kompetensi – N melalui pendidikan dan pelatihan I B § Pengembangan jenjang karir jabatan fungsional § Pemberian beasiswa § Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P 2 KB) : seminar, on the job training/magang § Pemberian dan pengawasan ijin praktek

PENGEMBANGAN SDMK DI PROVINSI JAWA TENGAH �PROGRAM TUBEL-PPDS- PPDGS �PROGRAM RPL �PROGRAM PIDI �PROGRAM UKOM JABFUNG �PROGRAM INPASSING �PROGRAM WKDS �PELATIHAN

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN NO 1 2 3 4 5 6 DUKUNGAN Pemenuhan APBD Kesehatan minimal 10 % dari Total APBD, tidak termasuk gaji (UU No 36/2009) Pejabat struktural bidang kesehatan diisi oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi (Permenkes No 971/2009 dan UU No 23 Tahun 2014) Kewenangan provinsi /kab/kota dalam penempatan dan pemerataan tenaga kesehatan , pembinaan, pengawasan mutu Mendorong daerah yang belum memberikan insentif tenaga kesehatan agar mengalokasikan anggaran Menyusun rencana kebutuhan SDM Kesehatan secara berjenjang termasuk didalamnya melakukan updating data SDM Kesehatan Pemenuhan Tenaga, Pemda di minta untu. K menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk

UU NO 23 TAHUN 2014 : PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PUSAT a) Penetapan standardisasi dan registrasi tenaga kesehatan Indonesia, TK-WNA serta penerbitan rekomendasi pengesahan rencana penggunaa. N tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA). KABUPATEN/KO TA PROVINSI Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.

PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOT A b)Penetapan penempatan dr spesialis dan drg spesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidak diminati. c) Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan d) Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan. e)Perencanaan dan Perencanaan pengembangan SDM pengembangan dan kesehatan untuk UKM SDM pengembangan

PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PUSAT PROVINSI a) Penerbitan STR §Memberikan § Memberikan dukungan dg berfungsinya MTKP berfungsinya MTKI §Membina org § Membina org profesi § Alokasi anggaran §Alokasi anggaran b)Penerbitan rekomendasi pengesahan RPTKA dan IMTA § Memberikan dukungan kerja sama lintas sektor dan pengawasan §Alokasi anggaran KABUPATEN/KOT A §Menerbitkan SIP §Membina mutu & kompetensi §Mengawasi §Membina org profesi §Alokasi anggaran §Menerbitkan SIP TKWNA §Mengawasi §Alokasi anggaran

PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOT A c) Penetapan § Menyusun rencana § Menyusun penempatan dr kebutuhan nakes rencana spesialis dan drg di fasyankes kebutuhan nakes spesialis bagi Daerah provinsi dan lintas di fasyankes yang tidak mampu kab/kota dan tidak diminati. § Membuat regulasi § Alokasi anggaran § Membina dan mengawasi d) Penetapan standar § Menggunakan §Menggunakan kompetensi teknis standar dan sertifikasi kompetensi pelaksana Urusan Kadinkes, Pemerintahan bidang Kabid/Kabag dan kesehatan kasubid/kasubag/k

PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA e) Penetapan standar § Menerapkan NSPK pengembangan yang disusun kapasitas SDM § Pelatihan jabatan kesehatan. fungsional § Menyusun regulasi § Penggunaan jenjang jabatan fungsional, karir jenjang karir § Menerapkan NSPK yang disusun § Pelatihan jabatan fungsional § Penggunaan jenjang karir f) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota. § Menyusun renebutuhan nakes di fasyankes kab/kota § Membuat regulasi Perenc dan pengemb. SDM kes utk UKM dan. UKP Daerah provinsi. § Menyusun renbut nakes di fasyankes prov, lintas kab/kota § Membuat regulasi § Alokasi anggaran

KUALIFIKA SI NAKES

MAHASISWA LULUS INSTITUSI PENDIDIKAN SERKOM TENAGA KESEHATAN FASYANKES STR SIP

PNS Pusat : - Gaji/Upah - Tunjangan Fungsional - Tunjangan Bahaya Radiasi - Remunerasi PNS Daerah (Jateng) : - Gaji/Upah Radiografer Swasta/BUMN - Tunjangan Fungsional - Tunjangan Bahaya Radiasi - TPP (Pergub. No 9 Th 2015 + Pergub No 6 Th 2017) PP Pari No 090/PP PARI/IV/2017 + SE MENKES No HK. 03/MENKES/604/2015

KUALIFIKASI TENAGA KESEHATAN ( UU No 36 th 2014, ps Tenaga medis; Tenaga psikologi klinis; Tenaga Keperawatan; Tenaga kebidanan; Tenaga kefarmasian; Tenaga kesehatan masyarakat; 7. Tenaga kesehatan lingkungan; 8. Tenaga gizi; 9. Tenaga keterapian fisik; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 32 11) 10. Tenaga Keteknisian Medis 11. Tenaga Teknis Biomedis ; Radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik 12. Tenaga kesehatan tradisional; dan 13. Tenaga kesehatan lain

Radiograf er Kategori Nakes Dlm Uu No 36 Tahun 2014 PARI (Perhimpunan Radiografer Indonesia) Permenkes No. 81/2013, pasal 17, DASAR : 1. UU 36 Tahun 2014 ttg Tenaga Kesehatan 2. Permenkes No 81 tahun 2013 Radiografer adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik radiodiagnostik dan radioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Radiografer mempunyai Hak : 1. Menerima imbalan jasa profesi dan tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan 2. Memperoleh jaminan perlindungan terhdp risiko kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai perundang-undangan

TENAGA TEKNIS BIOMEDIS DI JAWA TENGAH 3500 2859 3000 2500 2000 1500 1055 1000 500 261 0 Radiografer Elektromedis ATLM 8 32 31 Fisika Medis Radioterapi Ortotik Prostetik

19 Grobogan 30 30 Demak Cilacap 18 18 Brebes Boyolali 27 Blora 18 Kota Tegala 31 Kota Pekalongan 300 Kota Semarang 27 Kota Salatiga 100 Kota Surakarta 18 13 11 8 Kota Magelang Batang Wonosobo Wonogiri 30 Temanggung 32 Tegal Sukoharjo 19 15 Sragen Semarang Rembang 29 31 Purworejo 17 Purbalingga 17 Pemalang 40 Banyumas 35 Pekalongan 52 Pati Magelang 30 Kudus 19 Klaten 36 Kendal 33 Kebumen 20 Karanganyar 50 Jepara Banjarnegara Radiografer di Jawa Tengah 281 250 200 150 121 93 Series 1 64 46 31 0

REGISTRASI DAN PERIJINAN

REGISTRASI TENAGA KESEHATAN 1. Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. 2. STR diberikan oleh konsil, masih MTKI 3. Persyaratan memperoleh STR meliputi: Memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan; b. Memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi; c. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; d. Memiliki surat pernyataan telah sumpah/janji profesi; e. Membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. a. 4. STR berlaku selama 5 (lima) tahun dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi UU no 36 th 2014

PERIJINAN �Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin �SIP diberikan oleh pemerintah daerah kab/kota �SIP berlaku 1 tempat praktik �Syarat SIP : 1. STR yang masih berlaku; 2. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 3. Rekomendasi dari tempat praktik UU no 36 th 2014

PRAKTIK TENAGA RADIOGRAFER PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN RADIOGRAFER

SIKR ( Surat Ijin Kerja Radiografer) 1. Radiografer yang menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki SIKR. 2. SIKR diberikan kepada Radiografer yang telah memiliki STRR. 3. SIKR dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabu/kota. 4. SIKR berlaku untuk 1 (satu) tempat. 5. Radiografer hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) tempat bekerja. 6. Permohonan SIKR kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa Radiografer telah memiliki SIKR pertama.

PENGUPAHAN RADIOGRAFER

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah Tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah 2017 2018 Persentase Kenaikan (%) Keteranga n Rp. 1. 367. 000, - Rp. 1. 486. 065, - 9% PP No 78 Th 2015

KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT PARI NO. 090/ PP/IV/2017 tanggal 8 April 2017 : Upah minimum Radiografer : Besaran gaji pokok ditambah tunjangan tetap di luar tunjangan bahaya radiasi dan tunjangan lainnya Upah minimum radiografer dibayarkan sesuai dg pendidikan dan upah minimum wilayah bekerja : - D 3 : 1, 6 X upah minimum wilayah kerja - DIV/S 1 : 1, 7 X upah minimum wilayah kerja - S 2 : 1, 9 X upah minimum wilayah kerja

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Pergub Jateng No 560/94 Tahun 2017 N o Kabupaten/Kota UMK Keputusan Pengurus Pusat PARI No 090/PP PARI/IV/2017 (Pendidikan D-3, D 4, S-2) D-3 (1, 6 X) 1 Banjarnegara D-4 (1, 7 X) S-2(1, 9 X) Rp 1. 490. 000 Rp 2. 384. 000 Rp 2. 533. 000 Rp 2. 831. 000 2 Jepara Rp 1. 738. 360 Rp 2. 781. 376 Rp 2. 955. 212 Rp 3. 302. 884 3 Karanganyar Rp 1. 696. 000 Rp 2. 713. 600 Rp 2. 883. 200 Rp 3. 222. 400 4 Kebumen Rp 1. 560. 000 Rp 2. 496. 000 Rp 2. 652. 000 Rp 2. 964. 000 5 Kendal Rp 1. 929. 458 Rp 3. 087. 133 Rp 3. 280. 079 Rp 3. 665. 970 6 Klaten Rp 1. 661. 632 Rp 2. 658. 611 Rp 2. 824. 774 Rp 3. 157. 101 7 Kudus Rp 1. 892. 500 Rp 3. 028. 000 Rp 3. 217. 250 Rp 3. 595. 750 8 Magelang Rp 1. 742. 000 Rp 2. 787. 200 Rp 2. 961. 400 Rp 3. 309. 800 9 Pati Rp 1. 585. 000 Rp 2. 536. 000 Rp 2. 694. 500 Rp 3. 011. 500

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Pergub Jateng No 560/94 Tahun 2017 N o Kabupaten/Kota UMK Keputusan Pengurus Pusat PARI No 090/PP PARI/IV/2017 (Pendidikan D-3, D 4, S-2) D-3 (1, 6 X) D-4 (1, 7 X) S-2(1, 9 X) 10 Pekalongan Rp 1. 721. 637 Rp 2. 754. 619 Rp 2. 926. 783 Rp 3. 271. 110 11 Pemalang Rp 1. 588. 000 Rp 2. 540. 800 Rp 2. 699. 600 Rp 3. 017. 200 12 Banyumas Rp 1. 589. 000 Rp 2. 542. 400 Rp 2. 701. 300 Rp 3. 019. 100 13 Purbalingga Rp 1. 655. 200 Rp 2. 648. 320 Rp 2. 813. 840 Rp 3. 144. 880 14 Purworejo Rp 1. 573. 000 Rp 2. 516. 800 Rp 2. 674. 100 Rp 2. 988. 700 15 Rembang Rp 1. 535. 000 Rp 2. 456. 000 Rp 2. 609. 500 Rp 2. 916. 500 16 Semarang Rp 1. 900. 000 Rp 3. 040. 000 Rp 3. 230. 000 Rp 3. 610. 000 17 Sragen Rp 1. 546. 492 Rp 2. 474. 387 Rp 2. 629. 036 Rp 2. 938. 335 18 Sukoharjo Rp 1. 648. 000 Rp 2. 636. 800 Rp 2. 801. 600 Rp 3. 131. 200

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Pergub Jateng No 560/94 Tahun 2017 N o Kabupaten/Kota UMK Keputusan Pengurus Pusat PARI No 090/PP PARI/IV/2017 (Pendidikan D-3, D 4, S-2) D-3 (1, 6 X) D-4 (1, 7 X) S-2(1, 9 X) 19 Tegal Rp 1. 617. 000 Rp 2. 587. 200 Rp 2. 748. 900 Rp 3. 072. 300 20 Temanggung Rp 1. 557. 000 Rp 2. 491. 200 Rp 2. 646. 900 Rp 2. 958. 300 21 Wonogiri Rp 1. 524. 000 Rp 2. 438. 400 Rp 2. 590. 800 Rp 2. 895. 600 22 Wonosobo Rp 1. 585. 000 Rp 2. 536. 000 Rp 2. 694. 500 Rp 3. 011. 500 23 Batang Rp 1. 749. 900 Rp 2. 799. 840 Rp 2. 974. 830 Rp 3. 324. 810 24 Kota Magelang Rp 1. 580. 000 Rp 2. 528. 000 Rp 2. 686. 000 Rp 3. 002. 000 25 Kota Surakarta Rp 1. 668. 700 Rp 2. 669. 920 Rp 2. 836. 790 Rp 3. 170. 530 26 Kota Salatiga Rp 1. 735. 930 Rp 2. 777. 488 Rp 2. 951. 081 Rp 3. 298. 267 27 Kota Semarang Rp 2. 310. 087 Rp 3. 696. 139 Rp 3. 927. 148 Rp 4. 389. 165

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Pergub Jateng No 560/94 Tahun 2017 N o Kabupaten/Kota UMK Keputusan Pengurus Pusat PARI No 090/PP PARI/IV/2017 (Pendidikan D-3, D 4, S-2) D-3 (1, 6 X) D-4 (1, 7 X) S-2(1, 9 X) 28 Kota Pekalongan Rp 1. 765. 178 Rp 2. 824. 285 Rp 3. 000. 803 Rp 3. 353. 838 29 Kota Tegala Rp 1. 630. 500 Rp 2. 608. 800 Rp 2. 771. 850 Rp 3. 097. 950 30 Blora Rp 1. 564. 000 Rp 2. 502. 400 Rp 2. 658. 800 Rp 2. 971. 600 31 Boyolali Rp 1. 650 Rp 2. 640 Rp 2. 807. 805 Rp 3. 138. 135 32 Brebes Rp 1. 542. 000 Rp 2. 467. 200 Rp 2. 621. 400 Rp 2. 929. 800 33 Cilacap Rp 1. 841. 209 Rp 2. 945. 934 Rp 3. 130. 055 Rp 3. 498. 297 34 Demak Rp 2. 065. 490 Rp 3. 304. 784 Rp 3. 511. 333 Rp 3. 924. 431 35 Grobogan Rp 1. 560. 000 Rp 2. 496. 000 Rp 2. 652. 000 Rp 2. 964. 000

TUNJANGAN BAHAYA RADIASI

�Melindungi �Meningkatkan prestasi kerja, �Meningkatkan pengabdian �Meningkatkan semangat kerja TUNJANGAN BAHAYA RADIASI

TUNJANGAN BAHAYA RADIASI (TBR) BAGI RADIOGRAFER Permenkes No 56 TH 2015 Surat Edaran Menkes No. HK. 03/Menkes /604/2015 TBR bagi PNS TBR bagi pegawai Swasta & BUMN Sudah ditentukan nominalnya Sesuai dengan kemampuan RS masing 2.

Dasar Hukum : 1. Perpres No. 138 tahun 2014 tentang Tunjangan bahaya radiasi bagi pegawai negeri yang bekerja sebagai pekerja radiasi di bidang kesehatan 2. Permekes 56 tahun 2015 tentang Penetapan nilai tingkat tunjangan bahaya radiasi bagi pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai pekerja radiasi di bidang kesehatan

PEKERJA RADIASI Perpres No. 138/ 2014 : Permenkes No. 56/ 2015 : �Setiap orang yang �Setiap Pegawai Negeri bekerja di instalasi nuklir atau instalasi radiasi pengion yang diperkirakan menerima dosis tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum. Sipil yang bekerja di instalasi nuklir atau instalasi radiasi pengion yang diperkirakan menerima dosis tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum

a. dokter spesialis radiologi, dokter spesialis onkologi radiasi, dokter spesialis kedokteran nuklir, dokter gigi spesialis radiologi, dan dokter spesialis kardiologi yang bekerja pada pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir, radiologi gigi, dan kardiologi intervensional; b. radiografer yang bekerja pada pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir, radiologi gigi, dan kardiologi intervensional; c. d. e. f. g. fisikawan medis yang bekerja pada pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir, radiologi gigi, dan kardiologi intervensional; perawat yang bekerja pada pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir, radiologi gigi, dan kardiologi intervensional; tenaga teknisi elektromedis yang bekerja pada pelayanan radiologi diagnostik, radioterapi, kedokteran nuklir, radiologi gigi, dan kardiologi intervensional; tenaga radiofarmasi yang bekerja pada pelayanan kedokteran nuklir; tenaga teknisi kardiovaskuler yang bekerja pada pelayanan kardiologi intervensional;

Permenkes No. 56/ 2015, Pasal 2: �Pekerja Radiasi yang berhak menerima tunjangan bahaya radiasi merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Pekerja Radiasi, dan diberi tugas serta tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dan/atau tidak langsung dengan sumber radiasi serta berada dalam medan radiasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Permenkes No. 56/ 2015, Pasal 3 : Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas: a. rumah sakit; b. puskesmas; C. klinik/bagian radiologi; d. balai kesehatan paru masyarakat; e. balai laboratorium kesehatan; f. laboratorium pengujian pesawat sinar x, laboratorium dosimetri radiasi perorangan, laboratorium kalibrasi alat ukur radiasi di balai/loka pengamanan fasilitas kesehatan; g. laboratorium radiografi/radioaktif pada institusi pendidikan radiografer dan fisikawan medik.

Tunjangan bahaya radiasi bagi Pegawai Negeri yang bekerja sebagai pekerja radiasi di bidang kesehatan, yang selanjutnya disebut tunjangan bahaya radiasi adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang bekerja sebagai pekerja radiasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas potensi risiko bahaya radiasi yang dihadapi oleh pekerja radiasi bidang kesehatan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.

JENIS RISIKO DAN TBR (PERMENKES NO 56 TH 2015 : Risiko bahaya radiasi tingkat I adalah risiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi secara terus menerus, sebesar Rp 1. 150. 000, 00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. b. Risiko bahaya radiasi tingkat II adalah risiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan langsung dengan sumber radiasi sewaktu-waktu, sebesar Rp 950. 000, 00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. c. Risiko bahaya radiasi tingkat III adalah risiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan dengan sumber radiasi tidak langsung dan berada dalam medan radiasi terus menerus, sebesar Rp 750. 000, 00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. d. Risiko bahaya radiasi tingkat IV adalah risiko bagi pekerja radiasi yang berhubungan dengan sumber radiasi tidak langsung dan berada dalam medan radiasi sewaktu, sebesar Rp 425. 000, 00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan. a.

SE Menkes No. HK. 03/MENKES/604/2015 Tentang Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi di bidang kesehatan : Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan BUMN untuk dapat memberikan tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur pada Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kesehatan

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Radiografer yang tidak memiliki SIKR. 2. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Radiografer yang bekerja dan berhenti di fasilitas pelayanan kesehatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

Tunjangan bahaya radiasi dihentikan apabila Pekerja Radiasi yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; c. pindah ke instansi lain atau pindah ke unit lain yang tidak berada dalam medan radiasi; d. pindah ke jabatan lain di luar jabatan pekerja radiasi; e. tidak dapat bekerja sebagai pekerja radiasi; f. menjalani cuti di luar tanggungan negara; g. Pekerja Radiasi yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat karena dijatuhi hukuman disiplin berat karena alasan lain.

PENUTUP Pengupahan dan Tunjangan Bahaya Radiasi Radiografer 1. Pengupahan seharusnya didasarkan Upah Minimum Kab/Kota di Jawa Tengah dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan. 2. Tunjangan bahaya radiasi (TBR) bagi PNS didasarkan pada Permenkes No 56 TH 2015 yang telah ditentukan nominalnya. 3. Tunjangan bahaya radiasi (TBR) bagi Pegawai Swasta didasarkan pada Surat Edaran Menkes No. HK. 03/Menkes/604/2015, nominalnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Rumah Sakit.