PENGULANGAN TINDAK PIDANA RECIDIVE PENGERTIAN Recidive atau Pengulangan

  • Slides: 11
Download presentation
PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE)

PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE)

PENGERTIAN § § Recidive atau Pengulangan Tindak Pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan

PENGERTIAN § § Recidive atau Pengulangan Tindak Pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan Hakim yang tetap (inkracht van gewijsde), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi/mengulang lagi perbuatannya. Recidive merupakan alasan memperberat pemidanaan (pada umumnya ditambah sepertiga)

BAGAN RECIDIVE Pengulangan Delik Unsur Pokok Recidive In kracht van gewijsde Alasan Pemberat Pidana

BAGAN RECIDIVE Pengulangan Delik Unsur Pokok Recidive In kracht van gewijsde Alasan Pemberat Pidana Bila tidak terpenuhi, maka hanya terjadi concursus !

Sistem Pemberatan Pidana (Recidive) Ada 2 (dua) sistem recidive yang dikenal dalam ilmu hukum

Sistem Pemberatan Pidana (Recidive) Ada 2 (dua) sistem recidive yang dikenal dalam ilmu hukum pidana materiil: 1. Recidive Umum § Pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. § Tidak ada daluwarsa recidive. 2. Recidive Khusus Pengulangan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

BAGAN SISTEM RECIDIVE Recidive Umum Jenis Recidive Setiap pengulangan delik dianggap sebagai recidive, dan

BAGAN SISTEM RECIDIVE Recidive Umum Jenis Recidive Setiap pengulangan delik dianggap sebagai recidive, dan tidak ada jangka waktunya Recidive Khusus Ditujukan untuk delik tertentu, dan ada jangka waktunya. Indonesia

KUHP Recidive Khusus Recidive Kejahatan 144 ayat (2), 155 Ayat (2), 157 ayat (2),

KUHP Recidive Khusus Recidive Kejahatan 144 ayat (2), 155 Ayat (2), 157 ayat (2), 161 ayat (2), 163 ayat (2), 208 ayat (2), 216 ayat (3), 321 ayat (2), 393 ayat (2), 303 bis ayat (2) KUHP Recidive kejahatan tertentu yang sejenis Recidive Pelanggaran Psl 486 (Kej. harta benda dan pemalsuan), 487 (Kej. Org) Dan 488 (Kej. Thd penghinaan, Penerbitan) Recidive kelompok jenis Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549.

Recidive “kejahatan tertentu yang sejenis”: 1. Kejahatan yang diulanggi harus sama dengan kejahatan yang

Recidive “kejahatan tertentu yang sejenis”: 1. Kejahatan yang diulanggi harus sama dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya; 2. Antara kejahtan yang terdahulu dan yang diulangi harus ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde); 3. Jangka waktu recidive ada yang 2 tahun (mis: Pasal 144 ayat (2), 208 ayat (2)) dan 5 tahun (mis: Pasal 155 ayat (2), 157 ayat (2)); 4. Tidak mensyaratkan pidana yang dijatuhkan harus pidana penjara; 5. Sistem pemidanaan recidive tipe ini: a. Ditambah pidana tambahan berupa “pencabutan hak-hak tertentu”, mis Pasal 144 ayat (2) KUHP; b. Ditambah 1/3, mis Pasal 216 ayat (3); c. Dilipat gandakan sebesar 2 kali, mis Pasal 393.

Recidive “kelompok jenis”: 1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam kelompok jenis kejahatan yang

Recidive “kelompok jenis”: 1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam kelompok jenis kejahatan yang diatur Pasal 486, 487, dan 488 KUHP; 2. Antara kejahatan yang terdahulu dan yang diulangi harus ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde); 3. Pidana yang dijatuhkan harus pidana penjara; 4. Jangka waktu recidive adalah 5 tahun sejak: § sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, atau § sejak pidana tersebut (penjara) sama sekali telah dihapuskan, atau § belum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana (penjara) yang terdahulu. 5. Sistem pemidanaannya ditambah 1/3 dari maksimal pidana yang diancamkan.

Recidive “Pelanggaran”: 1. Pelanggaran yang diulanggi harus sama dengan pelanggaran yang dilakukan sebelumnya 2.

Recidive “Pelanggaran”: 1. Pelanggaran yang diulanggi harus sama dengan pelanggaran yang dilakukan sebelumnya 2. Antara tindak pidana yang terdahulu dan yang diulangi harus ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde); 3. Jangka waktu recidive adalah 1 atau 2 tahun; 4. Untuk sistem pemidanaan recidive pelanggaran tidak ada bentuk baku, karena pemberatanya diatur masing-masing dalam pasal yang bersangkutan. Namun, ada pola umum dalam pemberatan pidana bagi recidive pelanggaran, yaitu: a. Pidana denda diganti kurungan; b. Pidana (denda/kurungan) dilipatkan 2 kali lipat.

KESIMPULAN TENTANG RECIDIVE DALAM KUHP 1. Recidive yang dianut Indonesia adalah jenis recidive Khusus,

KESIMPULAN TENTANG RECIDIVE DALAM KUHP 1. Recidive yang dianut Indonesia adalah jenis recidive Khusus, karena hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu; 2. Recidive tidak diatur dalam ketentuan umum (Buku I KUHP), tetapi diatur khusus dalam Buku II dan Buku III (Recidive Pelangg) KUHP; 3. Belum ada keseragaman dalam sistem pemidanaan recidive dalam KUHP. Ada yang ditambah 1/3, ada yang dilipat ganda sebesar 2 kali, ada yang diganti jenis pidananya, ada yang di tambah dengan pidana tambahan; 4. Tidak ada recidive untuk kejahatan ringan (kecuali penghinaan ringan) dan delik culpa