Pengujian dan Pembayaran Tagihan Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN

Pengujian dan Pembayaran Tagihan Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Materi 1. Konsep Pengujian 2. Pengujian Ketepatan AKUN 3. Pengujian Pembayan dan Syarat Administrasi 4. Pembayarn non Tunai 4. Pengujian Pembayaran dengan PNBP dan PHLN 2

Konsep Pengujian

• Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah. (Pasal 1 UU 1/2004) • Berdasarkan pasal 18 dan 21 UU No. 1 tahun 2004 , Bendahara Pengeluaran berkewajiban untuk melakukan Pengujian dan melaksanakan pembayaran tagihan terhadap tagihan kepada Negara yang menjadi kewenangannya.

Pengujian oleh Bendahara Pengeluaran a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; b) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: 1) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran 2) nilai tagihan yang harus dibayar; 3) jadwal waktu pembayaran; c) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian /kontrak ; e) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).

Pengujian Belanja - - Kebenaran perhitungan - Kebenaran data pihak yang berhak menerima - Kesesuaian Spek dan volume - Ketepatan Jangka waktu Bukti Pendukung Bukti perjanjian Referensi Bank BAPP BAST BAP Kuitansi Faktur dan SSP Jaminan Bank Dokumen lain SPBy - Kelengkapan dokumen pendukung SPP Kesesuaian penandatangan SPP Kebenaran pengisian SPP Kesesuaian BAS Ketersediaan Pagu Kebenaran formal Kebenaran pihak yang meberima Kebenaran perhitungan tagihan dan pajak Kepastian terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara - Kesesuaian Prestasi DRPP a. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: pihak, nilai tagihan, jadwal waktu pembayaran, dan ketersediaan dana b. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran; dan c. pemeriksaan dan pengujian ketepatan MAP

Ruang Lingkup Tugas Bendahara 1. Belanja Barang • Beban UP 2. Belanja Modal • Beban UP 3. Belanja Pegawai • Melalui LS BP • Gaji & Tunjangan, Uang Makan, Uang Lembur, dll • Rupiah Murni • PNBP • PHLN Pembayaran max Rp 50 juta, kecuali honor & perjadin

Konsep Pengujian Atas Tagihan Terhadap APBN 1. Pengujian Wetmatigheid – Pengujian menurut Hukum (Legalitasnya). • Dalam HAN, setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (peraturan dasar yang melandasinya). Menjawab pertanyaan-pertanyaan : apakah tagihan atas beban anggaran belanja negara itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak? apakah dana yang digunakan untuk membayar tagihan atas beban anggaran belanja negara itu tersedia dalam DIPA atau tidak? – Ketentuan : 1. Teknis 2. Keuangan

2. Pengujian rechmatigheid – Pemeriksaan kebenaran formil menurut hak – Dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan, apakah para pihak yang mengajukan tagihan atas beban anggaran belanja negara itu secara formal adalah sah. • Untuk keperluan pengujian rechmatigheid ini, maka kepada para pihak penagih diminta untuk menunjukkan adanya surat-surat bukti, sehingga tagihan dapat dipertanggungjawabkan. Surat-surat bukti ini antara lain meliputi Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian/Kontrak, Kuitansi, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan lain sebagainya.

3. Pengujian Doelmatigheid – Pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran – Dilakukan untuk mencari tahu, apakah maksud/tujuan (output) dari suatu pekerjaan sesuai dengan sasaran/keluaran kegiatan dan indikator keluaran yang tertuang dalam DIPA atau tidak

www. themegallery. com

Kunci memahami POK Bagan AKUN Standar BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

Bagan Akun Standar (BAS) Berdasarkan • PMK No. 214/PMK. 05/2013 • Tentang Bagan Akun Standar dan • Kepdirjen Perbendaharaan • No. KEP-311/PB/2014 • Tentang Kodefikasi Segmen Akun

52 - BELANJA BARANG Pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, barang dan jasa yang digunakan untuk riset dan pengembangan, pelatihan staf, riset pasar termasuk. • ATK dan operasional kantor lainnya; • Biaya pemeliharaan; • Biaya perjalanan; • Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat.

Struktur Belanja Barang 52 521 522 Belanja Barang Belanja Jasa 523 524 Belanja Pemeliharaan Perjalanan 525 526 527 Belanja BLU Belanja Barang untuk Diserahkan Kpd Masy. / Pemda Belanja Barang untuk Diserahkan Kpd Mantan Presiden/ Wakil Presiden

Belanja Barang (52) • Belanja Barang Operasional (5211) • 521111 Belanja Keperluan Perkantoran Pengeluaran untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga : - Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat-alat tulis, barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu. - Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB. - Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi. - Pembelian buku cek/buku giro bilyet. - Pembelian meterai.

• 521112 Belanja pengadaan bahan makanan – Pengeluaran untuk pengadaan bahan makanan • 521113 Belanja penambah daya tahan tubuh – Pengeluaran untuk membiayai pengadaan bahan makanan / minuman / obat-obatan yg diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan operasional kepada pegawai • 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat – Pengeluaran untuk membiayai pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yg dibayarkan oleh K/L

• 521115 Belanja Honor Operasional Satker – Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat KPA, honor PPK, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBP (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja (yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAKBMN). • Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan honor yang menunjang kegiatan operasional yangdan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dariawal sampai dengan akhir tahun anggaran

• 521119 Belanja Operasional Lainnya – Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional dan tidak menghasilkan barang persediaan.

Belanja Barang Non Operasional (5212) • 521211 Belanja Bahan Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) : - Alat tulis kantor (ATK); - Konsumsi/bahan makanan; - Bahan cetakan; - Dokumentasi; - Spanduk; - Biaya fotokopi; yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti dies natalis, pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain yang terkait langsung dengan output suatu kegiatan.

• 521212 Belanja Barang Transito – Digunakan untuk pengeluaran pembiayaan belanja barang pada satuan kerja-satuan kerja yang baru dibentuk /UPT termasuk di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi atau satker yang tidak melekat pada Bagian Anggaran / Kementerian Negara / Lembaga serta bisa digunakan oleh satker lain yang telah diberikan persetujuan oleh Menkeu.

• 521213 Belanja Honor Output Kegiatan – Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya. – Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. – Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.

• 521214 Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis – Digunakan untuk mencatat kerugian selisih kurs Uang Persediaan pada Satker Perwakilan RI di Luar Negeri dan Atase Teknis. • 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya – Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam akun 521211, 521212, 521213, dan 521214. – Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program. – Pemberian bea siswa lingkup K/L atau satker

Belanja Jasa (5221) • • 522111 Belanja Langganan Listrik 522112 Belanja Langganan Telepon 522113 Belanja Langganan Air 522119 Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya – termasuk belanja apabila terjadi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan

• 522121 Belanja Pos dan Giro – Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh kantor pos diseluruh Indonesia. • 522131 Belanja Jasa Konsultan – Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara kontraktual termasuk jasa pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset Lainnya. • 522141 Belanja Sewa – Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya).

• 522151 Belanja Jasa Profesi – Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. – Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan: - berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; - berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat. • 522191 Belanja Jasa Lainnya Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang

Belanja Pemeliharaan (5231) 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pengeluaran pemilharaan/perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan Stándar Biaya Umum. Dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2%; - pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan).

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya – Pengeluaran untuk membiayai pemeliharaan rumah dinas dan rumah jabatan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas para pejabat seperti istana negara, rumah Jabatan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota/Mahkamah Agung/Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Pimpinan/Ketua Lembaga Non Kementerian/TNI/Polri/asrama yang terdapat di semua Kementerian/Lembaga Non Kementerian, termasuk TNI, Polri/Aula yang pisah dengan Gedung Kantor/Gedung Kesenian, Art Center/Gedung Museum beserta isinya termasuk taman, pagar berada dalam kondisi normal.

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin – Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin. 523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

• 523131 Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan • 523132 Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi • 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan – Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan jalan/jembatan, irigasi, dan jaringan agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

• 523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya – Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap selain gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jalan, irigasi dan jaringan agar berada dalam kondisi normal termasuk pemeliharaan tempat ibadah, bangunan bersejarah seperti candi, bangunan peninggalan Belanda, Jepang yang belum diubah posisinya, kondisi bangunan/Bangunan Keraton/Puri bekas kerajaan, bangunan cagar valam, cagar budaya, makam yang memiliki nilai sejarah

AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PEMDA

526 - BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA (1/2) Sebelumnya jenis alokasi yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda menggunakan akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya), sehingga tidak nampak informasi modal/investasi pemerintah yang diberikan kepada publik. Dengan adanya kelompok akun 526, maka terinformasikan bahwa terdapat pengalihan berupa modal/investasi dari pemerintah pusat kepada masyarakat/pemda dalam kerangka mendukung arah kebijakan fiskal pemerintah.

AKUN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Peraturan Perjadin • PMK No. 113/PMK. 05/2012 tgl. 3 Juli 2012 • tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap • Surat Menkeu No. S-2056/MK. 5/2013 tgl. 18 Maret 2013 • Hal Langkah 2 dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjadin • Perdirjen Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013 tgl. 30 Mei 2013 • tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjadin DN bagi Pejabat Negara, PN dan PTT • Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-4599/PB/2013 tgl. 3 Juli 2013 • Hal Penjelasan Lebih Lanjut penggunaan akun Perjadin Berdasarkan Surat Menkeu No. S-2056/MK. 5/2013 35

Kelompok Belanja Perjalanan (524) Terdiri dari MAK / BAS sebagai berikut : § § § 524111 : Perjalanan Dinas Biasa (melewati batas kota dan PD Pindah) 524112 : Perjalanan Dinas Tetap 524113 : Perjalanan Dinas Dalam Kota 524114 : Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 524119 : Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

524111 : Belanja Perjalanan Biasa § Perjalanan dinas dlm rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenazah

524112 : Belanja Perjalanan Tetap § Pengeluaran oleh K/L untuk kegiatan pelayanan masyarakat § Contoh : perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama dan lainnya

Perjalanan DINAS Jabatan § Melewati LUAR KOTA § Dilaksanakan di dalam KOTA § § > 8 jam < 8 jam

Biaya Perjalanan DINAS Jabatan (PMK 113/2012) § § § UANG HARIAN : § Uang makan § Uang transport lokal § Uang saku BIAYA TRANSPOR : § Pulang – Pergi § Retribusi BIAYA PENGINAPAN : § Hotel § Tempat menginap lainnya UANG REPRESENTASI SEWA KENDARAAN DALAM KOTA BIAYA MENJEMPUT/MENGANTAR JENAZAH

524113 : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota § § DALAM KOTA > 8 JAM § Uang harian § Biaya Penginapan § Biaya transpor *) *) Biaya transpor : PP (kedatangan dan pulang), Biaya riil (kalau tidak ada diberi secara LUMPSUM menurut Standar Biaya Masukan), Tdk menggunakan kendaraan dinas, dengan ST dan tidak rutin

524113 : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota § § DALAM KOTA < 8 JAM § Biaya transpor **) Biaya transpor : secara LUMPSUM menurut Standar Biaya), Tdk mengg kendaraan dinas, dengan ST dan tidak rutin, rapat tdk di dalam kompleks perkantoran

524114 : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota § Dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di DALAM KOTA Satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta dilaksanakan di dalam kota satker peserta dg biaya perjalanan dinas yg ditanggung oleh satker peserta § Uang harian (jika kesulitan transportasi, 1 hari sebelum dan 1 hari sesudahnya) § Uang saku, tms uang saku rapat § Biaya transport § Biaya paket meeting (halfday/fullboard)

524119 : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota § Dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di LUAR KOTA Satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota satker peserta dg biaya perjalanan dinas yg ditanggung oleh satker peserta § Uang harian (jika kesulitan transportasi, 1 hari sebelum dan 1 hari sesudahnya) § Uang saku, tms uang saku rapat § Biaya transport § Biaya paket meeting (fullboard)

Akun belanja persediaan KABA PERSEDIAAN – PENDEKATAN ASET: BELANJA BARANG YG MENGHASILKAN PERSEDIAAN DICATAT SESUAI DENGAN JENIS AKUN PERSEDIAANNYA

Pengelompokan Akun Belanja Barang Persediaan Secara garis besar Belanja yang menghasilkan persediaan dikelompokkan dalam kategori sbb: 1. Belanja Barang Persediaan dalam Rangka Operasional; 2. Belanja Barang Persediaan dalam Rangka Pemeliharaan; 3. Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda; 4. Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang.

Contoh perubahan Akun terkait Persediaan 521111 521116 521119 521211 521219 Barang Persediaan Konsumsi 521811 Belanja Barang Persediaan Konsumsi Tidak menghasilkan barang persediaan, Tetap di akun dimaksud 523111 523119 523121 523129 523131 523132 523133 523199 Barang Persediaan untuk Pemeliharaan Tidak menghasilkan barang persediaan, Tetap di akun dimaksud 523112 523122 523134 523135 523136 523191 Belanja Barang Persediaan dalam Rangka Pemeliharaan

Susunan Akun Belanja Barang Persediaan Pada Segmen Akun (1) BELANJA BARANG PERSEDIAAN 5218 Belanja Barang Persediaan 52181 Belanja Barang untuk Persediaan 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521812 Belanja Barang Persediaan Amunisi 521813 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges 52182 Belanja Barang Persediaan untuk proses produksi 521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku 521822 Belanja Barang Persediaan barang dalam proses 52183 Belanja Barang Persediaan Bahan Lainnya 521831 Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga 521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya

Susunan Akun Belanja Barang Persediaan Pada Segmen Akun (2) BELANJA BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA PEMELIHARAAN (1) 5231 Belanja Pemeliharaan 52311 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 52312 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523122 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523123

SUSUNAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN PADA SEGMEN AKUN (3) BELANJA BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA PEMELIHARAAN (2) 52313 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 523131 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 523132 Belanja Pemeliharaan Irigasi 523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 523134 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 523135 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi 523136 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan 52319 Belanja Pemeliharaan Lainnya 523191 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya 523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya

SUSUNAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN PADA SEGMEN AKUN (4) BELANJA BARANG PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA (1)

SUSUNAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN PADA SEGMEN AKUN (5) BELANJA BARANG PERSEDIAAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA (2)

SUSUNAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN PADA SEGMEN AKUN (6) BELANJA BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN SOSIAL (1)

SUSUNAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN PADA SEGMEN AKUN (7) BELANJA BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN SOSIAL (2)

SUSUNAN AKUN BELANJA BARANG PERSEDIAAN PADA SEGMEN AKUN (8) BELANJA BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN SOSIAL (3)

Belanja Modal adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Lainnya diantaranya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).

Struktur Belanja Modal (53) Belanja Modal Tanah (531) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (534) Belanja Modal Lainnya (536)

Konsep Nilai Perolehan • Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi: – Harga beli aset tetap – Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap digunakan, termasuk: * biaya perjalanan dinas * ongkos angkut * biaya uji coba * biaya konsultan

www. themegallery. com

Mekanisme Pembayaran Tagihan • Pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan dengan dua cara : 1. Pembayaran langsung, yaitu melalui pemindahbukuan atau transfer dari rekening Kas Negara ke rekening pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara (pihak ketiga/rekanan, bendahara pengeluaran); 2. Dilakukan melalui Uang Persediaan (UP) yang dikelola Bendahara Pengeluaran untuk jenis belanja dan jumlah tertentu. 60

Surat Perintah Bayar (SPBy) : • SPBy adalah bukti perintah PPK atas nama KPA kepada Bendahara Pengeluaran/BPP untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/BPP sebagai pembayaran kepada pihak yang dituju. Company Logo

Bukti Pengeluaran sebagai Lampiran SPBy § Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta fatur pajak dan SPP; dan § Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy dilampiri: § rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; § Rincian kebutuhan dana; dan § Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja dari penerima uang muka kerja.

Dokumen Pendukung SPP-GUP: a. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran; b. Bukti Pengeluaran: § Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta fatur pajak dan SPP; dan § Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK c. SSP yang telah dikonfirmasi KPPN

Pengajuan Tagihan q Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. q PPK melakukan pengujian atas tagihan kepada negara. q Pelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan dengan Pembayaran LS kepada pihak penyedia barang/ jasa atau Bendahara Pengeluaran/ pihak lainnya. q Dalam hal pembayaran LS tidak dapat dilakukan, pembayaran tagiah kepada penerima hak dilakukan dengan UP.

Khusus pembayaran komitmen dalam rangka pengadaan barang/ jasa berlaku ketentuan : a. Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/ jasa diterima; b. Dalam hal pengadaan barang/ jasa yg karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/ jasa diterima; c. Pembayaran pd huruf b tersebut dilakukan setelah penyedia barang/ jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan.

Bukti-bukti Pendukung atas perjanjian/kontrak § § § § § Bukti perjanjian/kontrak Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan Berita Acara Pembayaran Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK; Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan. Bukti-bukti Pendukung atas Penetapan Keputusan § § § Surat Keputusan Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas Daftar penerima pembayaran; dan/atau § Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

Lampiran SPP-LS q Gaji Induk : 1. Daftar Gaji, Rekap Daftar Gaji, Halaman Luar Daftar Gaji yg dittd PPABP, dan KPA/ PPK 2. Daftar Perubahan Data Pegawai, ttd PPABP 3. Daftar Perubahan Potongan 4. Daftar Penerimaan Gaji Bersih 5. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yg dilegalisir Kasatker/ pejabat yg berwenang 6. ADK terkait perubahan data pegawai 7. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai 8. SSP PPh psl 21

q Gaji Susulan : 1. Daftar Gaji Susulan, Rekap Daftar Gaji Susulan, Halaman Luar Daftar Gaji Susulan yg dittd PPABP, dan KPA/ PPK 2. Daftar Perubahan Data Pegawai, ttd PPABP 3. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yg dilegalisir Kasatker/ pejabat yg berwenang 4. ADK terkait perubahan data pegawai 5. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai 6. SSP PPh psl 21

q Kekurangan Gaji : 1. Daftar Kekurangan Gaji, Rekap Kekurangan Gaji, Halaman Luar Daftar Kekurangan Gaji yg dittd PPABP, dan KPA/ PPK 2. Daftar Perubahan Data Pegawai, ttd PPABP 3. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yg dilegalisir Kasatker/ pejabat yg berwenang 4. ADK terkait perubahan data pegawai 5. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai 6. SSP PPh psl 21

q Uang Duka Wafat/ Tewas : 1. Daftar Perhitungan UDW/T, Rekap Daftar UDW/T, Halaman Luar Daftar UDW/ T yg dittd PPABP, dan KPA/ PPK 2. Daftar Perubahan Data Pegawai, ttd PPABP 3. SK Pemberian UDW/T dari pejabat yg berwenang 4. Surat Keterangan dan Permintaan Tunjangan Kematian/ UDW/T 5. Surat Keterangan Kematian/ Visum dari Camat atau RS 6. ADK terkait perubahan data pegawai 7. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai

q Terusan Penghasilan Gaji : 1. Daftar Perhitungan Terusan Penghasilan Gaji, Rekap Daftar Terusan Penghasilan Gaji, Halaman Luar Daftar Terusan Penghasilan Gaji yg dittd PPABP, dan KPA/ PPK 2. Daftar Perubahan Data Pegawai, ttd PPABP 3. Copy Surat Keterangan Kematian/ Visum dari Camat atau RS yg telah dilegalisir Kasatker / pejabat yang berwenang utk pembayaran pertama kali 4. ADK terkait perubahan data pegawai 5. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai 6. SSP PPh ps 21

q Uang Muka Gaji : 1. Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekap Daftar Uang Muka Gaji, Halaman Luar Daftar Uang Muka Gaji yg dittd PPABP, dan KPA/ PPK 2. Copy SK Pindah Mutasi yg telah dilegalisir Kasatker / pejabat yang berwenang, Surat Permintaan Uang Muka Gaji dan Surat Keterangan untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga 3. ADK terkait perubahan data pegawai 4. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai q Honorarium Tetap/ Vakasi : 1. Daftar Perhitungan Honorarium/ Vakasi ttd PPABP, KPA/PPK 2. SK Pejabat yg berweangan. 3, SSP PPh psl 21

q Uang Lembur: 1. Daftar Perhitungan Pembayaran Lembur dan Rekap Daftar Perhitungan Lembur yang ditandatangani PPABP, dan KPA/ PPK 2. Surat Perintah Kerja Lembur 3. Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan 4. Daftar Hadir Lembur 5. SSP PPh psl 21 q Uang Makan : 1. Daftar Perhitungan Uang Makan yg di ttd PPABP, BP dan KPA/PPK 2. SSP PPh psl 21

Penyusunan Rancangan Kontrak/ Bukti Perjanjian Bukti Pembelian (s/d 10 juta) • E-Purchasing • Pembelian secara online Surat Pesanan • Jasa Konsultansi di atas Rp 50 juta • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya di atas Rp 200 juta 74 Surat Perjanjian Kuitansi (s/d 50 juta) Surat • Jasa Konsultansi s. d Rp Perintah 50 juta Kerja (SPK) • Barang/Pek. Konstruksi/ Jasa Lainnya s. d 200 juta Rp

Pengujian Kuitansi Atas nama jabatan dan tidak diperkenankan atas nama pribadi. Jumlah uang yang ditulis dengan angka dan huruf harus benar, terang dan jelas. Jumlah yang ditulis dengan angka harus sama dengan yang tertulis dengan huruf. Ditandatangani oleh yang berhak dan dibawah tanda tangan harus tertulis nama lengkap dan jelas. Tidak terdapat coretan/penghapus tip ex dan perubahan tulisan (tulisan bertindih) dalam kwitansi.

Memuat nomor wajib pajak ( NPWP ) dari yang menerima pembayaran. Telah ada tangan “Setuju Dibayar” oleh Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran dan “Lunas Dibayar” oleh Bendahara Pengeluaran Memuat keterangan tujuan /kegunaan pembelian barang. Untuk pembelian barang yang mempunyai SPESIFIKASI ( Misalnya : Merek, nomor mesin, tipe dan sebagainya ) dimuat dalam kwitansi yang berkenaan atau dalam faktur terlampir. Pembayaran untuk pembelian barang ada keterangan barang yang telah diterima dengan baik dan lengkap yang ditandatangani oleh Penanggung jawab/Kepala Gudang/Pengurus barang.

Tanda bukti untuk pembelian pakaian pesuruh, tukang kebun, montir dan laboratorium harus dilampiri daftar penerimaan pakaian kerja dimaksud dan ditandatangani oleh yang berhak menerimanya. Tanda bukti pembelian beberapa macam barang dari toko/rekanan harus ada faktur dan cap toko/rekanan yang bersangkutan. Pembayaran honorarium yang mempergunakan surat kuasa dilampirkan surat kuasanya pada SPJ. Untuk pembayaran dengan tanda tangan cap jempol harus disaksikan oleh dua orang saksi yang dikenal kedua belah pihak.

Tidak diperkenankan meng-SPJ-kan kwitansi yang menggunakan stempel tanda tangan. Kwitansi senilai Rp. 250. 000, - s/d < Rp 1. 000, - dibubuhi meterai seharga Rp. 3. 000, -, kwitansi senilai Rp. 1. 000, - keatas dibubuhi meterai Rp. 6. 000, - Kuitansi Konsumsi harus dilengkapi dengan daftar hadir.

Berita Acara Penyerahan Barang/Pekerjaan • Berita Acara Penyerahan Barang/Pekerjaan adalah merupakan dokumen pelengkap atas pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan bukti perjanjian dengan dokumen SPK atau Surat Perjanjian. Atas pekerjaan yang termuat dalam SPK dan Kontrak secara formal dalam pelaksanaan Penyerahan hasilpekerjaan (Penyelesaian pekerjaan) harus dilampirkan 79

Berita Acara Penyerahan Barang/Pekerjaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal : a. Nama, jabatan dan alamat kedua belah pihak. b. Prestasi fisik pekerjaan yang akan diserahkan. c. Hari dan tanggal pembuatan berita acara. d. Dasar pembuatan berita acara penyerahan pekerjaan. e. Pernyataan besarnya pembayaran yang berhak diterima oleh rekanan. f. Nama dan tanda tangan kedua belah pihak. g. Batas waktu Penyelesaian Pekerjaan

q BERITA ACARA PEMBAYARAN, Dokumen Berita Acara Pembayaran pada umumnya juga digunakan sebagai pelengkap bukti perjanjian dengan dokumen Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian. untuk pelaksaaan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan diserahkan harus dibuatkan Berita Acara Pembayaran yang sekurang -kurangnya memuat : 81

a. Nama, jabatan dan alamat kedua belah pihak. b. Hari dan tanggal pembuatan berita acara. c. Dasar pembuatan berita acara penyerahan pekerjaan. d. Harga kontrak. e. Perhitungan pembayaran meliputi: ü Jumlah yang telah dibayarkan sampai dengan angsuran yang lalu ü Jumlah angsuran dalam berita acara ü Perhitungan Uang muka dan potongan lainnya ü Jumlah yang berhak diterima dengan berita acara pembayaran ini. 82

PEMBAYARAN NON TUNAI 83

Sarana Pembayaran/Pendebitan Rekening Bendahara Semula Cek/Bilyet Giro Menjadi 1. Cek/Bilyet Giro; 2. Internet Banking; atau 3. Kartu Debit. 84

Kewenangan Pendebitan Rekening 1 Pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening Bendahara Penerimaan: Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; dan Bendahara Penerimaan 2 Pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP): Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pemegang Komitmen atas nama KPA; dan Bendahara Pengeluaran/BPP 85

Penyediaan Internet Banking dan Kartu Debit serta Konsekuensi Biaya 1 Layanan internet banking dan kartu debit disediakan oleh Bank Umum. 2 Biaya yang timbul akibat penggunaan internet banking dan kartu debit dibebankan pada DIPA Kantor/Satker berkenaan. Biaya langsung bersangkutan. didebit dari rekening yang atau Biaya ditagihkan tersendiri. 86

PEMBAYARAN SECARA KONVENSIONAL (Cek/Bilyet Giro) 87

Mekanisme Pembayaran Secara Konvensional CEK Tarik Tunai Bayar Tunai SPBy Bilyet Giro Transfer ke Rekening Penerima 88

Kelebihan Dan Kelemahan Pembayaran Secara Konvensional Kelebihan: 1 Bendahara telah terbiasa menatausahakan bukti fisik pembayaran (hardcopy) 2 Tidak terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi Kelemahan: Pembayaran terhambat jika pejabat yang berwenang tidak berada di 1 tempat 2 Terdapat risiko keamanan, misal: uang hilang, dicuri atau dirampok 3 Peluang terjadinya moral hazard lebih besar 4 Diperlukan penatausahaan bukti fisik pembayaran 89

PENDEBITAN REKENING MELALUI INTERNET BANKING 90

Fitur Minimal Internet Banking Yang Diperlukan Oleh Bendahara 1 Monitoring Mutasi Transaksi dan Saldo Rekening 2 Mencetak rekening koran. 3 Transfer dana/pembayaran ke rekening penerima: - Pada bank yang sama - Antar bank melalui SKN atau RTGS - Antar bank melalui jaringan online 4 Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G 2 5 Pembayaran langganan daya dan jasa: air, listrik, telepon 91

Registrasi Internet Banking Mengisi formulir pendaftaran ke Bank Umum tempat rekening dibuka dengan melengkapi data-data antara lain: a. Data pemohon (KPA/Kepala Satker), antara lain: nama, alamat, nomor telepon seluler dan alamat email. b. Data rekening yang akan didaftarkan, antara lain: nomor rekening, nama rekening, dan jenis rekening. (Sesuai persyaratan yang berlaku pada masing-masing Bank Umum) Catatan: Dalam rangka memperlancar proses regitrasi dan penggunaan internet banking, Bank Umum diminta memberikan edukasi kepada Bendahara/PPK Satker yang menjadi mitra kerja/nasabahnya 92

Mekanisme Pembayaran Dengan Internet Banking Rekening Bendahara Pengeluaran / BPP SPBy oleh PPK Rekam Transaksi oleh BP/BPP 1. Masuk ke internet banking memakai user dan password Maker. 2. Merekam transaksi sesuai jenis pembayaran yang akan dilaksanakan. 3. Memberitahukan kepada KPA/PPK atas transaksi yang telah direkam untuk memperoleh persetujuan (approval). Approval Transaksi oleh KPA/PPK Penerima Pembayaran 1. Masuk ke internet banking memakai user dan password Approver/Checker. 2. Mengambil kode konfirmasi untuk dimasukkan ke token. 3. Memperoleh kode otentifikasi dari token untuk meng-approve transaksi 4. Memasukkan kode otentifikasi ke internet 93 banking. 5. Transaksi berhasil.

Kelebihan dan Konsekuensi Pendebitan Rekening Melalui Internet Banking Kelebihan: 1 Tidak terdapat risiko keamanan atas penyimpanan uang tunai 2 Transaksi dapat dilakukan meskipun pejabat yang berwenang tidak berada di tempat 3 Peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi 4 Bukti transaksi tersimpan dalam sistem internet banking 5 Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam) Konsekuensi/Kewajiban: 1 Terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi Terdapat risiko mengalami cyber crime, misal: rekening diretas 2 (hacked) atau penyalahgunaan password 94

PENGGUNAAN KARTU DEBIT 95

Fitur Minimal Kartu Debit Yang Diperlukan Oleh Bendahara 1 Transfer ke rekening penerima: - Pada bank yang sama - Antar bank melalui SKN atau RTGS - Antar bank melalui jaringan online 2 Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G 2 3 Pembayaran belanja APBN baik melalui ATM maupun EDC yang telah memperoleh persetujuan PPK Catatan: Kartu Debit hanya Pengeluaran/BPP diperuntukkan bagi rekening Bendahara 96

Mekanisme Penarikan Uang Tunai Dengan Kartu Debit Rek. Bend. Pengeluaran/ BPP SPPR oleh KPA/PPK ATM oleh BP/BPP SPPR: Surat Perintah Pendebitan Rekening Brankas 97

Mekanisme Pendebitan Rekening Dengan Kartu Debit Rek. Bend. Pengeluaran /BPP SPBy dan SPPR oleh KPA/PPK ATM/EDC oleh BP/BPP Penerima Pembayaran 98

Kelebihan Dan Konsekuensi Pendebitan Rekening Melalui Kartu Debit Kelebihan: 1 Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam) 2 Peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi 3 Meminimalisasi pembayaran secara tunai Konsekuensi/Kewajiban : 1 Terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi 2 Terdapat peluang penyalahgunaan password, dan penarikan uang tunai atau pembayaran sebelum terbitnya SPPR 99

PENGUJIAN TAGIHAN PNBP 3 100

Formula Pencairan Dana PNBP MP = (PPP x JS) – JPS MP = maksimum pencairan dana PPP = proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan JS = jumlah setoran JPS = jumlah pencairan dana sebelumnya s. d. SPM terakhir

• Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari penggunaan PNBP, dilakukan sebagai berikut: a. Satker pengguna PNBP menggunakan PNBP sesuai dengan jenis PNBP dan batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b. Batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan merupakan maksimum pencairan dana yang dapat dilakukan oleh Satker berkenaan. c. Satker dapat menggunakan PNBP setelah PNBP disetor ke kas negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN.

d. Dalam hal PNBP yang ditetapkan penggunaannya secara terpusat, pembayaran dilakukan berdasarkan Pagu Pencairan sesuai Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. e. Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA. f. Dalam hal realisasi PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c. q Direktur Jenderal Anggaran.

Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp 500. 000. Realisasi PNBP yang dapat digunakan merupakan PNBP yang telah disetor. Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas MP.

Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni. Penggantian UP dilakukan digunakan minimal 50% apabila UP telah GUP dilaksanakan setelah memperoleh MP paling sedikit sebesar UP yang diberikan

Penyampaian SPM atas beban PNBP juga dilampiri : a. bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan b. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format Untuk Satker pengguna PNBP secara terpusat, penyampaian SPM mengacu pada mekanisme penyampaian SPM bukan PNBP. KPPN melakukan penelitian terhadap kebenaran perhitungan dalam Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP).

PENGUJIAN TAGIHAN PHLN 107

Ketentuan • Penerbitan SPP, SPM dan SP 2 D untuk kegiatan yang sebagian/seluruhnya bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, mengikuti ketentuan mengenai kategori, porsi pembiayaan, tanggal closing date dan persetujuan pembayaran dari pemberi PHLN sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pencairan dana PHLN berkenaan. • Penerbitan SPP-UP/TUP, SPM-UP/TUP, dan SP 2 D-UP/TUP menjadi beban dana Rupiah Murni. • Pertanggungjawaban dan penggantian dana Rupiah Murni atas SP 2 D-UP/TUP , dilakukan dengan penerbitan SPP-GUP/GUP Nihil/PTUP, SPM-GUP/GUP Nihil/PTUP, dan SP 2 D-GUP/GUP Nihil/PTUP yang menjadi beban PHLN berkenaan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pencairan dana PHLN diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. 108

Penyiapan SPP (UP/TUP/GUP) SPP GUP • SPP • Daftar Rincian Permintaan Pembayaran • Kuitansi • SPK dan resume, jika dipersyaratkan • Perhitungan Porsi Pendanaan • NOL atau Approval dari lender, jika dipersyaratkan • SSP • Surat ijin/dispensasi, jika dipersyaratkan 109