Pengujian dan Pembayaran Tagihan Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN

Pengujian dan Pembayaran Tagihan Pelatihan Bendahara Pengeluaran APBN Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Materi 1. Konsep Pengujian 2. Pengujian Ketepatan AKUN 3. Pengujian Pembayaran dan Syarat Administrasi 4. Pembayarn non Tunai 5. Pengujian Pembayaran dengan PNBP dan PHLN 2

Konsep Pengujian

• Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah. (Pasal 1 UU 1/2004) • Berdasarkan pasal 18 dan 21 UU No. 1 tahun 2004 , Bendahara Pengeluaran berkewajiban untuk melakukan Pengujian dan melaksanakan pembayaran tagihan terhadap tagihan kepada Negara yang menjadi kewenangannya.

Pengujian oleh Bendahara Pengeluaran a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK; b) pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: 1) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran 2) nilai tagihan yang harus dibayar; 3) jadwal waktu pembayaran; c) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; d) pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian /kontrak ; e) pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit).

Pengujian Belanja - - Kebenaran perhitungan - Kebenaran data pihak yang berhak menerima - Kesesuaian Spek dan volume - Ketepatan Jangka waktu Bukti Pendukung Bukti perjanjian Referensi Bank BAPP BAST BAP Kuitansi Faktur dan SSP Jaminan Bank Dokumen lain SPBy - Kelengkapan dokumen pendukung SPP Kesesuaian penandatangan SPP Kebenaran pengisian SPP Kesesuaian BAS Ketersediaan Pagu Kebenaran formal Kebenaran pihak yang meberima Kebenaran perhitungan tagihan dan pajak Kepastian terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara - Kesesuaian Prestasi DRPP a. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: pihak, nilai tagihan, jadwal waktu pembayaran, dan ketersediaan dana b. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran; dan c. pemeriksaan dan pengujian ketepatan MAP

Ruang Lingkup Tugas Bendahara 1. Belanja Barang • Beban UP 2. Belanja Modal • Beban UP 3. Belanja Pegawai • Melalui LS BP • Gaji & Tunjangan, Uang Makan, Uang Lembur, dll • Rupiah Murni • PNBP • PHLN Pembayaran max Rp 50 juta, kecuali honor & perjadin

Konsep Pengujian Atas Tagihan Terhadap APBN 1. Pengujian Wetmatigheid – Pengujian menurut Hukum (Legalitasnya). • Dalam HAN, setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya (peraturan dasar yang melandasinya). Menjawab pertanyaan-pertanyaan : apakah tagihan atas beban anggaran belanja negara itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak? apakah dana yang digunakan untuk membayar tagihan atas beban anggaran belanja negara itu tersedia dalam DIPA atau tidak? – Ketentuan : 1. Teknis 2. Keuangan

2. Pengujian rechtmatigheid – Pemeriksaan kebenaran formil menurut hak – Dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan, apakah para pihak yang mengajukan tagihan atas beban anggaran belanja negara itu secara formal adalah sah. • Untuk keperluan pengujian rechmatigheid ini, maka kepada para pihak penagih diminta untuk menunjukkan adanya surat-surat bukti, sehingga tagihan dapat dipertanggungjawabkan. Surat-surat bukti ini antara lain meliputi Surat Perintah Kerja, Surat Perjanjian/Kontrak, Kuitansi, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan lain sebagainya.

3. Pengujian Doelmatigheid – Pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran – Dilakukan untuk mencari tahu, apakah maksud/tujuan (output) dari suatu pekerjaan sesuai dengan sasaran/keluaran kegiatan dan indikator keluaran yang tertuang dalam DIPA atau tidak

Kegiatan Belajar 2 Pengujian Ketepatan AKUN 11

Bagan Akun Standar (BAS) Berdasarkan • PMK No. 214/PMK. 05/2013 • Tentang Bagan Akun Standar dan • Kepdirjen Perbendaharaan • No. KEP-211/PB/2018 • Tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

52 - BELANJA BARANG Pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, barang dan jasa yang digunakan untuk riset dan pengembangan, pelatihan staf, riset pasar termasuk. • ATK dan operasional kantor lainnya; • Biaya pemeliharaan; • Biaya perjalanan; • Barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat.

Struktur Belanja Barang 52 521 522 Belanja Barang Belanja Jasa 523 524 Belanja Pemeliharaan Perjalanan 525 526 527 Belanja BLU Belanja Barang untuk Diserahkan Kpd Masy. / Pemda Belanja Barang untuk Diserahkan Kpd Mantan Presiden/ Wakil Presiden

AKUN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Peraturan Perjadin • PMK No. 113/PMK. 05/2012 tgl. 3 Juli 2012 • tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap • Surat Menkeu No. S-2056/MK. 5/2013 tgl. 18 Maret 2013 • Hal Langkah 2 dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja Perjadin • Perdirjen Perbendaharaan No. PER-22/PB/2013 tgl. 30 Mei 2013 • tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjadin DN bagi Pejabat Negara, PN dan PTT • Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-4599/PB/2013 tgl. 3 Juli 2013 • Hal Penjelasan Lebih Lanjut penggunaan akun Perjadin Berdasarkan Surat Menkeu No. S-2056/MK. 5/2013 16

Kelompok Belanja Perjalanan (524) Terdiri dari MAK / BAS sebagai berikut : § § § 524111 : Perjalanan Dinas Biasa (melewati batas kota dan PD Pindah) 524112 : Perjalanan Dinas Tetap 524113 : Perjalanan Dinas Dalam Kota 524114 : Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 524119 : Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

524111 : Belanja Perjalanan Biasa § Perjalanan dinas dlm rangka pembinaan/konsultasi, perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenazah

524112 : Belanja Perjalanan Tetap § Pengeluaran oleh K/L untuk kegiatan pelayanan masyarakat § Contoh : perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama dan lainnya

Perjalanan DINAS Jabatan § Melewati LUAR KOTA § Dilaksanakan di dalam KOTA § § > 8 jam < 8 jam

Biaya Perjalanan DINAS Jabatan (PMK 113/2012) § § § UANG HARIAN : § Uang makan § Uang transport lokal § Uang saku BIAYA TRANSPOR : § Pulang – Pergi § Retribusi BIAYA PENGINAPAN : § Hotel § Tempat menginap lainnya UANG REPRESENTASI SEWA KENDARAAN DALAM KOTA BIAYA MENJEMPUT/MENGANTAR JENAZAH

524113 : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota § § DALAM KOTA > 8 JAM § Uang harian § Biaya Penginapan § Biaya transpor *) *) Biaya transpor : PP (kedatangan dan pulang), Biaya riil (kalau tidak ada diberi secara LUMPSUM menurut Standar Biaya Masukan), Tdk menggunakan kendaraan dinas, dengan ST dan tidak rutin

524113 : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota § § DALAM KOTA < 8 JAM § Biaya transpor **) Biaya transpor : secara LUMPSUM menurut Standar Biaya), Tdk mengg kendaraan dinas, dengan ST dan tidak rutin, rapat tdk di dalam kompleks perkantoran

524114 : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota § Dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di DALAM KOTA Satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta dilaksanakan di dalam kota satker peserta dg biaya perjalanan dinas yg ditanggung oleh satker peserta § Uang harian (jika kesulitan transportasi, 1 hari sebelum dan 1 hari sesudahnya) § Uang saku, tms uang saku rapat § Biaya transport § Biaya paket meeting (halfday/fullboard)

524119 : Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota § Dalam rangka rapat, seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di LUAR KOTA Satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota satker peserta dg biaya perjalanan dinas yg ditanggung oleh satker peserta § Uang harian (jika kesulitan transportasi, 1 hari sebelum dan 1 hari sesudahnya) § Uang saku, tms uang saku rapat § Biaya transport § Biaya paket meeting (fullboard)

Akun belanja persediaan KABA PERSEDIAAN – PENDEKATAN ASET: BELANJA BARANG YG MENGHASILKAN PERSEDIAAN DICATAT SESUAI DENGAN JENIS AKUN PERSEDIAANNYA

Pengelompokan Akun Belanja Barang Persediaan Secara garis besar Belanja yang menghasilkan persediaan dikelompokkan dalam kategori sbb: 1. Belanja Barang Persediaan dalam Rangka Operasional; 2. Belanja Barang Persediaan dalam Rangka Pemeliharaan; 3. Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda; 4. Belanja Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang.

Contoh perubahan Akun terkait Persediaan 521111 521116 521119 521211 521219 Barang Persediaan Konsumsi 521811 Belanja Barang Persediaan Konsumsi Tidak menghasilkan barang persediaan, Tetap di akun dimaksud 523111 523119 523121 523129 523131 523132 523133 523199 Barang Persediaan untuk Pemeliharaan Tidak menghasilkan barang persediaan, Tetap di akun dimaksud 523112 523122 523134 523135 523136 523191 Belanja Barang Persediaan dalam Rangka Pemeliharaan

Belanja Modal adalah Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Lainnya diantaranya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).

Struktur Belanja Modal (53) Belanja Modal Tanah (531) Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532) Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (534) Belanja Modal Lainnya (536)

Konsep Nilai Perolehan • Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi: – Harga beli aset tetap – Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap digunakan, termasuk: * biaya perjalanan dinas * ongkos angkut * biaya uji coba * biaya konsultan

Diskusikan • Perbedaan Belanja Barang dan Belanja Modal

Kegiatan Belajar 3 Pengujian Pembayan dan Syarat Administrasi 33

Mekanisme Pembayaran Tagihan • Pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan dengan dua cara : 1. Pembayaran langsung, yaitu melalui pemindahbukuan atau transfer dari rekening Kas Negara ke rekening pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara (pihak ketiga/rekanan, bendahara pengeluaran); 2. Dilakukan melalui Uang Persediaan (UP) yang dikelola Bendahara Pengeluaran untuk jenis belanja dan jumlah tertentu. 34

Surat Perintah Bayar (SPBy) : • SPBy adalah bukti perintah PPK atas nama KPA kepada Bendahara Pengeluaran/BPP untuk mengeluarkan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/BPP sebagai pembayaran kepada pihak yang dituju. Company Logo

Bukti Pengeluaran sebagai Lampiran SPBy § Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta fatur pajak dan SPP; dan § Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy dilampiri: § rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; § Rincian kebutuhan dana; dan § Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja dari penerima uang muka kerja.

Dokumen Pendukung SPP-GUP: a. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran; b. Bukti Pengeluaran: § Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta fatur pajak dan SPP; dan § Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK c. SSP yang telah dikonfirmasi

Pengajuan Tagihan q Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas komitmen berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. q PPK melakukan pengujian atas tagihan kepada negara. q Pelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan dengan Pembayaran LS kepada pihak penyedia barang/ jasa atau Bendahara Pengeluaran/ pihak lainnya. q Dalam hal pembayaran LS tidak dapat dilakukan, pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan UP.

Khusus pembayaran komitmen dalam rangka pengadaan barang/ jasa berlaku ketentuan : a. Pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang/ jasa diterima; b. Dalam hal pengadaan barang/ jasa yg karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/ jasa diterima; c. Pembayaran pd huruf b tersebut dilakukan setelah penyedia barang/ jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan.

Bukti-bukti Pendukung atas perjanjian/kontrak § § § § § Bukti perjanjian/kontrak Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan Berita Acara Pembayaran Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK; Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan. Bukti-bukti Pendukung atas Penetapan Keputusan § § § Surat Keputusan Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas Daftar penerima pembayaran; dan/atau § Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

Penyusunan Rancangan Kontrak/ Bukti Perjanjian Bukti Pembelian (s/d 10 juta) • E-Purchasing • Pembelian secara online Surat Pesanan • Jasa Konsultansi di atas Rp 50 juta • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya di atas Rp 200 juta 41 Surat Perjanjian Kuitansi (s/d 50 juta) Surat • Jasa Konsultansi s. d Rp Perintah 50 juta Kerja (SPK) • Barang/Pek. Konstruksi/ Jasa Lainnya s. d 200 juta Rp

Pengujian Kuitansi Atas nama jabatan dan tidak diperkenankan atas nama pribadi. Jumlah uang yang ditulis dengan angka dan huruf harus benar, terang dan jelas. Jumlah yang ditulis dengan angka harus sama dengan yang tertulis dengan huruf. Ditandatangani oleh yang berhak dan dibawah tanda tangan harus tertulis nama lengkap dan jelas. Tidak terdapat coretan/penghapus tip ex dan perubahan tulisan (tulisan bertindih) dalam kwitansi.

Memuat nomor wajib pajak ( NPWP ) dari yang menerima pembayaran. Telah ada tangan “Setuju Dibayar” oleh Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran dan “Lunas Dibayar” oleh Bendahara Pengeluaran Memuat keterangan tujuan /kegunaan pembelian barang. Untuk pembelian barang yang mempunyai SPESIFIKASI ( Misalnya : Merek, nomor mesin, tipe dan sebagainya ) dimuat dalam kwitansi yang berkenaan atau dalam faktur terlampir. Pembayaran untuk pembelian barang ada keterangan barang yang telah diterima dengan baik dan lengkap yang ditandatangani oleh Penanggung jawab/Kepala Gudang/Pengurus barang.

Tanda bukti untuk pembelian pakaian pesuruh, tukang kebun, montir dan laboratorium harus dilampiri daftar penerimaan pakaian kerja dimaksud dan ditandatangani oleh yang berhak menerimanya. Tanda bukti pembelian beberapa macam barang dari toko/rekanan harus ada faktur dan cap toko/rekanan yang bersangkutan. Pembayaran honorarium yang mempergunakan surat kuasa dilampirkan surat kuasanya pada SPJ. Untuk pembayaran dengan tanda tangan cap jempol harus disaksikan oleh dua orang saksi yang dikenal kedua belah pihak.

Tidak diperkenankan meng-SPJ-kan kwitansi yang menggunakan stempel tanda tangan. Kwitansi senilai Rp. 250. 000, - s/d < Rp 1. 000, - dibubuhi meterai seharga Rp. 3. 000, -, kwitansi senilai Rp. 1. 000, - keatas dibubuhi meterai Rp. 6. 000, - Kuitansi Konsumsi harus dilengkapi dengan daftar hadir.

Berita Acara Penyerahan Barang/Pekerjaan • Berita Acara Penyerahan Barang/Pekerjaan adalah merupakan dokumen pelengkap atas pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan bukti perjanjian dengan dokumen SPK atau Surat Perjanjian. Atas pekerjaan yang termuat dalam SPK dan Kontrak secara formal dalam pelaksanaan Penyerahan hasilpekerjaan (Penyelesaian pekerjaan) harus dilampirkan 46

Berita Acara Penyerahan Barang/Pekerjaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal : a. Nama, jabatan dan alamat kedua belah pihak. b. Prestasi fisik pekerjaan yang akan diserahkan. c. Hari dan tanggal pembuatan berita acara. d. Dasar pembuatan berita acara penyerahan pekerjaan. e. Pernyataan besarnya pembayaran yang berhak diterima oleh rekanan. f. Nama dan tanda tangan kedua belah pihak. g. Batas waktu Penyelesaian Pekerjaan

q BERITA ACARA PEMBAYARAN, Dokumen Berita Acara Pembayaran pada umumnya juga digunakan sebagai pelengkap bukti perjanjian dengan dokumen Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian. untuk pelaksaaan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan diserahkan harus dibuatkan Berita Acara Pembayaran yang sekurang -kurangnya memuat : 48

a. Nama, jabatan dan alamat kedua belah pihak. b. Hari dan tanggal pembuatan berita acara. c. Dasar pembuatan berita acara penyerahan pekerjaan. d. Harga kontrak. e. Perhitungan pembayaran meliputi: ü Jumlah yang telah dibayarkan sampai dengan angsuran yang lalu ü Jumlah angsuran dalam berita acara ü Perhitungan Uang muka dan potongan lainnya ü Jumlah yang berhak diterima dengan berita acara pembayaran ini. 49

Kegiatan Belajar 4 Pembayaran non Tunai 50

Sarana Pembayaran/Pendebitan Rekening Bendahara Semula Cek/Bilyet Giro Menjadi 1. 2. 3. 4. Cek/Bilyet Giro; Internet Banking; atau Kartu Debit. Kartu Kredit. 51

Kewenangan Pendebitan Rekening 1 Pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening Bendahara Penerimaan: Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; dan Bendahara Penerimaan 2 Pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP): Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pemegang Komitmen atas nama KPA; dan Bendahara Pengeluaran/BPP 52

Penyediaan Internet Banking dan Kartu Debit serta Konsekuensi Biaya 1 Layanan internet banking dan kartu debit disediakan oleh Bank Umum. 2 Biaya yang timbul akibat penggunaan internet banking dan kartu debit dibebankan pada DIPA Kantor/Satker berkenaan. Biaya langsung bersangkutan. didebit dari rekening yang atau Biaya ditagihkan tersendiri. 53

PEMBAYARAN SECARA KONVENSIONAL (Cek/Bilyet Giro) 54

Mekanisme Pembayaran Secara Konvensional CEK Tarik Tunai Bayar Tunai SPBy Bilyet Giro Transfer ke Rekening Penerima 55

Kelebihan Dan Kelemahan Pembayaran Secara Konvensional Kelebihan: 1 Bendahara telah terbiasa menatausahakan bukti fisik pembayaran (hardcopy) 2 Tidak terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi Kelemahan: Pembayaran terhambat jika pejabat yang berwenang tidak berada di 1 tempat 2 Terdapat risiko keamanan, misal: uang hilang, dicuri atau dirampok 3 Peluang terjadinya moral hazard lebih besar 4 Diperlukan penatausahaan bukti fisik pembayaran 56

PENDEBITAN REKENING MELALUI INTERNET BANKING 57

Fitur Minimal Internet Banking Yang Diperlukan Oleh Bendahara 1 Monitoring Mutasi Transaksi dan Saldo Rekening 2 Mencetak rekening koran. 3 Transfer dana/pembayaran ke rekening penerima: - Pada bank yang sama - Antar bank melalui SKN atau RTGS - Antar bank melalui jaringan online 4 Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G 2 5 Pembayaran langganan daya dan jasa: air, listrik, telepon 58

Registrasi Internet Banking Mengisi formulir pendaftaran ke Bank Umum tempat rekening dibuka dengan melengkapi data-data antara lain: a. Data pemohon (KPA/Kepala Satker), antara lain: nama, alamat, nomor telepon seluler dan alamat email. b. Data rekening yang akan didaftarkan, antara lain: nomor rekening, nama rekening, dan jenis rekening. (Sesuai persyaratan yang berlaku pada masing-masing Bank Umum) Catatan: Dalam rangka memperlancar proses regitrasi dan penggunaan internet banking, Bank Umum diminta memberikan edukasi kepada Bendahara/PPK Satker yang menjadi mitra kerja/nasabahnya 59

Mekanisme Pembayaran Dengan Internet Banking Rekening Bendahara Pengeluaran / BPP SPBy oleh PPK Rekam Transaksi oleh BP/BPP 1. Masuk ke internet banking memakai user dan password Maker. 2. Merekam transaksi sesuai jenis pembayaran yang akan dilaksanakan. 3. Memberitahukan kepada KPA/PPK atas transaksi yang telah direkam untuk memperoleh persetujuan (approval). Approval Transaksi oleh KPA/PPK Penerima Pembayaran 1. Masuk ke internet banking memakai user dan password Approver/Checker. 2. Mengambil kode konfirmasi untuk dimasukkan ke token. 3. Memperoleh kode otentifikasi dari token untuk meng-approve transaksi 4. Memasukkan kode otentifikasi ke internet 60 banking. 5. Transaksi berhasil.

Kelebihan dan Konsekuensi Pendebitan Rekening Melalui Internet Banking Kelebihan: 1 Tidak terdapat risiko keamanan atas penyimpanan uang tunai 2 Transaksi dapat dilakukan meskipun pejabat yang berwenang tidak berada di tempat 3 Peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi 4 Bukti transaksi tersimpan dalam sistem internet banking 5 Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam) Konsekuensi/Kewajiban: 1 Terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi Terdapat risiko mengalami cyber crime, misal: rekening diretas 2 (hacked) atau penyalahgunaan password 61

PENGGUNAAN KARTU DEBIT 62

Fitur Minimal Kartu Debit Yang Diperlukan Oleh Bendahara 1 Transfer ke rekening penerima: - Pada bank yang sama - Antar bank melalui SKN atau RTGS - Antar bank melalui jaringan online 2 Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G 2 3 Pembayaran belanja APBN baik melalui ATM maupun EDC yang telah memperoleh persetujuan PPK Catatan: Kartu Debit hanya Pengeluaran/BPP diperuntukkan bagi rekening Bendahara 63

Mekanisme Penarikan Uang Tunai Dengan Kartu Debit Rek. Bend. Pengeluaran/ BPP SPPR oleh KPA/PPK ATM oleh BP/BPP SPPR: Surat Perintah Pendebitan Rekening Brankas 64

Mekanisme Pendebitan Rekening Dengan Kartu Debit Rek. Bend. Pengeluaran /BPP SPBy dan SPPR oleh KPA/PPK ATM/EDC oleh BP/BPP Penerima Pembayaran 65

Kartu Kredit Pemerintah Alat pembayaran pengganti UP dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan Satker, untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara dalam penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah Kartu Kredit Corporate (corporate card) yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah bank yang sama dengan tempat rekening BP/BPP dibuka Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah merupakan Bentuk Kerja Sama dilakukan dalam suatu penandatanganan PKS induk antara DJPb dengan Kantor Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah 66

Jenis Kartu Kredit Pemerintah Satker dapat memiliki KKP untuk Belanja Operasional dan/atau untuk Perjadin Jumlah KKP disesuaikan dengan besaran UP KKP dan kebutuhan satker Kartu Kredit Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas Jabatan Kartu Kredit Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Serta Belanja Modal ATK Pemeliharaa n pengadaan oleh pejabat Jamuan dipegang barang/jasa, pejabat struktural, pelaksana, dan/atau pegawai lainnya yang ditugaskan oleh KPA/PPK untuk melaksanakan pembelian/ pengadaan barang/jasa. Tiket Penginapan Sewa Kendaraan KKP untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan dipegang oleh pelaksana perjalanan dinas 67 67

Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Perjanjian Kerja Sama antara Bank dengan Satker Penerbitan Kartu Kredit oleh Bank Transaksi dengan Kartu Kredit oleh Pemegang Kartu Kredit 1 2 Pengujian oleh PPK dan penerbitan SPBy Verifikasi oleh Bendahara Pembuatan SPP dan SPM GUP Penerbitan SP 2 D oleh KPPN Belanja Keperluan Operasional dan Belanja Modal Belanja Keperluan Perjadin Pembayaran Ke Bank Pendebitan Rekening oleh Bendahara 68 68

Kegiatan Belajar 5 Pengujian Pembayaran Yang Bersumber PNBP dan PHLN 69

Formula Pencairan Dana PNBP MP = (PPP x JS) – JPS MP = maksimum pencairan dana PPP = proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan JS = jumlah setoran JPS = jumlah pencairan dana sebelumnya s. d. SPM terakhir

• Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari penggunaan PNBP, dilakukan sebagai berikut: a. Satker pengguna PNBP menggunakan PNBP sesuai dengan jenis PNBP dan batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b. Batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan merupakan maksimum pencairan dana yang dapat dilakukan oleh Satker berkenaan. c. Satker dapat menggunakan PNBP setelah PNBP disetor ke kas negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN.

d. Dalam hal PNBP yang ditetapkan penggunaannya secara terpusat, pembayaran dilakukan berdasarkan Pagu Pencairan sesuai Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. e. Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA. f. Dalam hal realisasi PNBP melampaui target dalam DIPA, penambahan pagu dalam DIPA dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c. q Direktur Jenderal Anggaran.

Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp 500. 000. Realisasi PNBP yang dapat digunakan merupakan PNBP yang telah disetor. Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas MP.

Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni. Penggantian UP dilakukan digunakan minimal 50% apabila UP telah GUP dilaksanakan setelah memperoleh MP paling sedikit sebesar UP yang diberikan

Penyampaian SPM atas beban PNBP juga dilampiri : a. bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan b. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format Untuk Satker pengguna PNBP secara terpusat, penyampaian SPM mengacu pada mekanisme penyampaian SPM bukan PNBP. KPPN melakukan penelitian terhadap kebenaran perhitungan dalam Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP).

Pengujian Tagihan BLU • Mekanisme pengujian dana BLU yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) sama dengan mekanisme pengujian dana yang bersumber dari Rupiah Murni pada satuan kerja non BLU; • Mekanisme pengujian tagihan dana BLU yang bersumber dari dana PNBP mengikuti SOP yang dibuat oleh masing-masing BLU. Apabila BLU tidak membuat SOP tersendiri maka mengacu pada aturan terkait dengan dana yang bersumber dari Rupiah Murni.

Pengujian Tagihan BLU • Dalam membuat Standart Operating Procedure (SOP) terkait mekanisme pembayaran tagihan atas dana yang bersumber dari PNBP harus memastikan kebenaran: Wetmatigheid, Rechtmatigheid dan Doelmatigheit; • Bendahara harus memastikan kelengkapan dokumen yang mampu mendukung pengujian sesuai SOP yang telah ditetapkan.

Sumber Dana Dan Pengeluaran BLU Belanja Operasional merupakan belanja untuk kegiatan operasional yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. REKENING PENGELUARAN Sumber dana RM REKENING OPERASIONAL PENGELUARAN Penyaluran Dana belanja terkait dengan layanan penyaluran pinjaman/ pembiayaan REKENING OPERASIONAL PENGELUARAN atau REKENING DANA KELOLAAN Pihak ketiga Sumber dana PNBP • Harus ada pemisahan secara jelas antara penanggung jawab kegiatan/ pembuat komitmen, pihak yang menguji dan menyetujui pembayaran, dan pihak yang mnelakukan pembayaran. • Dilakukan pelimpahan kas secara berkala dari Rekening Operasional Penerimaan ke Rekening Operasional Pengeluaran berdasarkan perencanaan kebutuhan dana. • BLU dapat membentuk kas kecil untuk belanja operasional dengan nilai transaksi kecil yang tidak mungkin dan/ atau tidak efisien dilakukan melalui mekanisme perbankan. Pihak ketiga • BLU dapat melakukan penyaluran dana layanan sesuai dengan tugas dan fungsi BLU, manclat, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan. • BLU melakukan pelimpahan dana secara berkala dari Rekening Operasional Penerimaan BLU ke Rekening Operasional Pengeluaran BLU untuk penyaluran dana layanan berdasarkan perencanaan kebutuhan dana. 78

PENGUJIAN TAGIHAN PHLN 79

Ketentuan • Penerbitan SPP, SPM dan SP 2 D untuk kegiatan yang sebagian/seluruhnya bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, mengikuti ketentuan mengenai kategori, porsi pembiayaan, tanggal closing date dan persetujuan pembayaran dari pemberi PHLN sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pencairan dana PHLN berkenaan. • Penerbitan SPP-UP/TUP, SPM-UP/TUP, dan SP 2 D-UP/TUP menjadi beban dana Rupiah Murni. • Pertanggungjawaban dan penggantian dana Rupiah Murni atas SP 2 D-UP/TUP , dilakukan dengan penerbitan SPP-GUP/GUP Nihil/PTUP, SPM-GUP/GUP Nihil/PTUP, dan SP 2 D-GUP/GUP Nihil/PTUP yang menjadi beban PHLN berkenaan. • Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pencairan dana PHLN diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. 80

Penyiapan SPP (UP/TUP/GUP) SPP GUP • SPP • Daftar Rincian Permintaan Pembayaran • Kuitansi • SPK dan resume, jika dipersyaratkan • Perhitungan Porsi Pendanaan • NOL atau Approval dari lender, jika dipersyaratkan • SSP • Surat ijin/dispensasi, jika dipersyaratkan 81

Data PHLN Pembebanan UP 82

Porsi Pinjaman 83

Dibayar ke rekanan Tdk dipungut Pungut & setor Dibayar ke rekanan Tdk dipungut Dibayar ke rekanan Pungut & setor 84

Data PHLN Pembebanan UP 85

Porsi Pinjaman 86

Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan