PENGUATAN KELEMBANGAAN KOPERASI MENUJU KOPERASI YANG MAJU DAN

PENGUATAN KELEMBANGAAN KOPERASI MENUJU KOPERASI YANG MAJU DAN MANDIRI MAKALAH oleh : Dr. H. M. Jaelani. SH. MH Di. Sampaikan pada Acara Rapat Koperasi Penguatan KSP/USP Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi Thn 2019 Jambi, Juli 2019

I. PENDAHULUAN • Dalam menghadapi Persaingan ekonomi global maka peningkatan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati dirinya, harus senantiasa ditingkatkan, terutama pada Koperasi KSP dan USP; • Selama ini pembangunan perkoperasian di Indonesia telah menunjukan hasil yang baik , baik secara kwalitatif maupun kwantitatif dan pada waktu krisis ekonomipun, lembaga ini masih mampu bertahan. • Namun sejak adanya Pelaksanaan otonomi Daerah, pembangunan Koperasi menemui berbagia kendala, karena pembinaan koperasi yang tadinya dilakukan oleh pemerintah pusat, sekarang beralih kepada Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, masing daerah mempunyai kebijakan yang berbeda satu sama lainnya berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan koperasi di daerahnya, sehingga hasilnya pun berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya terhadap perkembangan koperasi tersebut.

• Disamping itu, melihat perkembangan perekonomian selama 30 tahun terakhir ini, perkembangan dunia perkoperasian mulai menghadapi banyak kendala, baik secara internal maupun eksternal, terutama kondisi ekonomi dan perpolitikan yang belum kondusif. • Melihat perkembangan yang begitu cepat, koperasi harus bisa mengantisipasi di era globalisasi dan lingkungan di era digital termasuk juga usaha sejenis yang bergerak dibidang dana simpan pinjam. • Kelembagaan koperasi harus segera menyiapkan transformasi dan regenerasi managemen d

II. PERMASALAHAN. • Dalam rangka mencari jati dirinya di era globalisasi ini, setidaknya ada berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia perkoperasian kita, yaitu , masih lemahnya : • a. Kelembagaan Koperasi KSP dan USP; • b. Sumber Daya Manusai pengelola koperasi; • c. Permodalan dan management; • d. Kemitraan Koperasi dengan BUMN/BUM • e. Selaku lembaga simpan pinjam, sistem pembukuan masih sangat sederhana dan belum menerapkan standar pembukuan akuntansi serta belum melakukan analisa bisnis yang dikelola dengan baik dan profesional.

III. PEMBAHASAN. • Secara Yuridis Kelembagaan Koperasi di Indonesia masih berdasarkan regulasi yang sudah cukup lama, 27 tahun, yaitu UU no. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, setelah UU no. 17 Tahun 2012 dianulir berlakunya oleh MA. Menyadari akan hal ini, pemerintah sejak tahun 2016, sudah mencoba untuk melahirkan UU Koperasi yang baru, tapi sampai saat ini tidak kunjung selesai. • Pembinaan Kelembagaan Koperasi menurut Pasal 58 Permenkop dan UKM No. 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi, dilakukan oleh Mentri, Gubernur dan Bupati /Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan koperasi. , tetapi pemberian Badan Hukum koperasi masih Menjadi kewenangan Pusat/mentri.

Lanjutan Pembahasan. . • Bahwa untuk mewujudkan Cita-cita Koperasi harus kembali kepada perannya sebagai soko guru perekonomian di Indonesia, terhadap berbagai permasalahan tersebut di atas, perlu dilakukan upaya sbb; • a. Peningkatan Kwalitas kelembagaan koperasi baik fungasi koperasi, Profesionalitas dan SDM melalui diklat, study banding dan magang serta program kerja yang lebih jelas; • b. Upaya memperbesar permodalan melalui pinjaman kredit Lembaga Keuangan/perbankan. • c. Kemitraan dengan melibatkan BUMN dan BUMD. • d. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi juga harus terus menerus dilakukan. , terutama lembaga-lembaga pendidikan yang fokus kepada koperasi.

• Berkaitan dengan penguatan Lembaga koperasi agar lebih maju dan mandiri, Kementrian Koperasi dan UKM telah meluncurkan Sertifikasi no. induk koperasi dan QR code, yang bertujuan untuk menertibkan administrasi Badan Hukum Koperasi dan memudahkan pelayanan kebutuhan informasi tentang Badan Hukum Koperasi. • Kebijakan yang dilakukan harus diarahkan bukan hanya pada peningkatan Jumlah Koperasi, tetapi lebih pada Bagaimana meningkatkan usaha koperasi agar bisa menjadi lebih besar dan bermanfaat bagi masyarakat luas serta ambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi.

• Penyediaan insentif dan fasilitas dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama lembaga koperasi dalam bidang usahanya; • Peningkatan kemampuan Aparatur di Pusat dan di Daerah dalam melakukan pembinaan dan kebijakan pada pembangunan koperasi; • Peningkatan Koordinasi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam program pembangunan koperasi dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait.

Koperasi KSP dan USP. • Menurut Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM, Suparno: KSP/USP adalah satu lembaga keuangan yang melaksanakan penghimpunan dana, kelola dan menyalurkan dana, sehingga harus diatur dengan ketat, dikendalikan diawasi, dinilai kinerjanya dan diberikan sanksi jika melanggar hukum. • Pengawasan terhadap KSP/USP harus mengandung unsur pembinaan bukan semata diaudit atas fakta dan data yang ditemukan dan kedepan harus menggunakan sistem yang berbasis IT, karena sampai ahir September 2018, terdapat 79. 543 unit KSP/USP yang harus diawasi kinerja usahanya.

Koperasi USP/KSP yang sehat, kuat dan mandiri serta tangguh, harus memiliki: a. Penerapan Kepatuhan terhadap regulasi dan SOP; b. Kelembagaan Koperasi terpercaya; c. Penerapan/penilaian kesehatan usaha simpan pinjam yang transparan dan akuntabel; d. Pemberian sanksi yang tegas bila ditemukan adanya pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku; e. Melakukan pembinaan rutin dengan berpedoman kepada Permenkop dan UKM No. 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi.

Faktor pendukung penguatan lembaga KSP/USP yang juga sangat dominan : • a. Penyempurnaan Regulasi beserta peraturan pelaksanaannya yang kurang kondusif; • b. Peningkatan kwalitas administrasi dan pengawasan dalam pemberian Badan Hukum KSP/USP dan dibentuknya Lembaga Penjamin simpanan koperasi untuk kepercayaan kepada anggota dan bukan anggota; • c. Pemberian dukungan/kemudahan dalam melakukan penataan management KSP yang lebih modern dengan pemberian diklat, magang atau study banding bagi pengurus dan anggota.

IV. KESIMPULAN. • Bahwa untuk mewujudkan cita-cita Koperasi harus kembali kepada perannya sebagai Soko Guru dalam perekonomian di Indonesia diera globalisasi dan indutrialisasi yang pesat ini, maka Peningkatan dan Pembenahan terhadap kelembagaan Koperasi harus menjadi fokus dan perhatian dari Pemerintah. • Kebijakan pengembangan kelembagaan koperasi harus diarahkan bukan hanya pada peningkatan jumlah koperasi namun harus lebih pada bagaimana meningkatkan usaha koperasi.

V. SARAN-SARAN • a. Perlu ada Siatem pengawasan dan standar akuntansi yang jelas terhadap KSP/USP yang selama ini masih berjalan dengan apa adanya; • b. Kedepan, KSP/USP diharapkan harus dapat menjadi bagian dari industri jasa keuangan yang benar-benar dapat dipercaya dan melayani masyarakat yang membutuhkannya, bukan hanya terhadap anggota tetapi juga bisa melayani masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA. • Subandi, Ekonomi Koperasi, Alfabeta Bandung, 2018. • Sudarsono, Manajemen Lembaga Koperasi, Rhineka Cipta, Jakarta, 2015. • Makalah, Industri KSP membutuhkan Lembaga pengawasan Indepedent. majalah hukum. com. • Makalah, Tantangan KSP saat ini, http: //amp. kontan. co. id/news/. • Regulasi-regulasi di bidang perkoperasian di Indonesia.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH. Jayalah Koperasi Di Provinsi Jambi