PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI dalam

PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI dalam PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI BIRO PERENCANAAN SEKRETARIAT JENDERAL - KEMENTERIAN PERTANIAN 2019

1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 2. Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Permentan No 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani 6. Permentan No 33 tahun 2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Petani Muda 7. Permentan no 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan pertanian Berbasis Korporasi petani 8. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian nomor 90/Per/SM. 820/J/12/12 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani.

2. PENGERTIAN KELEMBAGAAN PETANI DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI (UU No 16 Tahun 2006 tentang SP 3 K dan UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani) KELEMBAGAAN PETANI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI/BADAN USAHA MILIK PETANI • Lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani (poktan, gapoktan, asosiasi, dewan komoditas nasional) • Organisasi yang melaksanakan kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (koperasi atau badan usaha milik petani lainnya)

3. PERMASALAHAN dan KONDISI Bentuk Kelembagaan Rendahnya kualitas dalam mengelola usahatani secara efisien, menjalin kerjasama dengan pelaku agribisnis dan kelembagaan ekonomi pedesaan lainnya Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani/belum memiliki kekuatan hukum Kelompok tani 599. 264 Gapoktan 63. 619 KEP 12. 354 Bentuk Terbatasnya akses petani terhadap sumber pembiayaan/ permodalan Terbatasnya akses petani terhadap IPTEK dan informasi Jumlah Koperasi Pertanian Jumlah 5. 623 PT 13 CV 24 KUB 3. 628 LKMA 1. 726 Belum teridentifikasi 1. 764 BELUM TERINTEGRASINYA RANTAI NILAI PERTANIAN DAN PENANGANANNYA

4. ARAH PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI KELEMBAGAAN PETANI Lembaga yang ditumbuhkembangka n dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani (poktan, gapoktan, asosiasi, dewan komoditas nasional) KELEMBAGAAN EKONOMI/BUMP Organisasi yang melaksanakan kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (koperasi atau badan usaha milik petani lainnya) Percepatan Adopsi Modernisasi Pertanian oleh Petani KORPORASI PETANI Usaha (Bisnis) Ber skala Ekonomi Berorientasi Pasar dan Kawasan (Sinergi Manajemen Sistem Huluhilir) Fasilitasi Pengembangan Agroindustri dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing

A. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PETANI DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI SASARAN PENGEMBANGAN KOMODITAS PRIORITAS PASAR Mengembangkan Pola Pengawalan dan Pendampingan yang Efektif dan Berorientasi Pasar Pembelajaran Partisipatif Teknologi Inovatif Adaptif sesuai rekomendasi Berorientasi Pasar PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KELEMBAGAAN PETANI PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEP PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BERKELOMPOK BERBASIS KEUNGGULAN WILAYAH PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI (CLUSTER)

B. PENGERTIAN DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI (PERMENTAN NO 18 TAHUN 2018) Kawasan Pertanian Gabungan sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang. Korporasi Petani Kelembagaan Ekonomi Petani berskala ekonomi layak berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan petani dan mengkorporasikan petani Tujuan : 1. Memadukan program, kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian; 2. Efisiensi dan efektivitas anggaran di lapangan; 3. Pengutuhan sistem usaha tani/ agribisnis; 4. Efisiensi sistem budidaya, pengolahan, distribusi dan pemasaran; 5. Peningkatan posisi tawar dan kesejahteraan petani; 6. Penguatan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian wilayah.

C. DINAMIKA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI 2012 -2016 • Permentan 50/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional • Kepmentan 03, 45 dan 46/2015 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional 2 2018 • • 1 Permentan 18/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional Berbasis Korporasi Petani Kepmentan 472/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional • 2016 -2018 3 • Permentan 56/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional • Kepmentan 830/2016 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional

D. PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI Fokus Lokasi Fokus Komoditas (mencakup komoditas prioritas nasional dan komoditas andalan daerah) (sesuai arah pengembangan wilayah dan memperhatikan agro-ecological zone) Prinsip Pengembangan Kawasan Pengutuhan Sistem Agribisnis (mencakup seluruh subsistem hulu, on-farm, hilir dan penunjang) Korporasi Petani (pemberdayaan petani dalam proses bisnis)

E. LIMA ELEMEN UTAMA KORPORASI PETANIKonsolidasi petani dalam suatu kelembagaan usaha ekonomi modern Konektivitas Kemitraan Konektivitas dengan mitra industri pengolahan dan perdagangan modern Aksesibilitas terhadap Permodalan usaha Terintegrasi Modernisasi Pertanian Penerapan dan pemanfaatan sarana pertanian modern Terintegrasi dengan fasilitas dan infrastruktur publik

TUJUAN OPERASIONAL PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KORPORASI PETANI Tujuan : Perubahan Paradigma Agribisnis Produktivitas Konsolidasi Kelembagaan Skala ekonomi Pendapatan Petani Adopsi Inovasi Teknologi Sinergi • Dari lahan kecil menjadi konsolidasi lahan • Pengelola kelompok sebagai organi • Visi bersama • Kebaruan input produksi (skala ekonomi yang efisien) yang dikelola • Implementasi sasi bisnis • Kebaruan praktik budidaya dengan corporate farming kegiatan secara • Dari bisnis budidaya menjadi bisnis integrasi • Penguatan/kohesi kelembagaan petani • Kebaruan teknologi pasca panen • Edukasi petani menjadi entrepreneur • Kebaruan packaging (kemasan) terpadu diantara hulu–hilir (value chain) pelaku dan • Dari tanaman padi menjadi mixed farming • Pendampingan dan kemitraan pendukung Kemudahan Akses Pembiayaan Pelibatan Off taker Penerapan IT • Usahatani (input produksi, alsintan) • Pemetaan lahan dan pelaku • Pasca panen, dryer, penggilingan padi • Penjamin hasil produksi sekaligus usaha sebagai avalis dan gudang • Sistem informasi pertanian • Mendukung melalui pendampingan • Pengolahan produk turunan padi terintegrasi • Asuransi pertanian pada petani Dukungan Logistik • Sistem logistik yang efisien • Pemasaran online Tidak hanya berbicara pertanian saja tetapi ini adalah transformasi pertanian yang melibatkan pengembangan industri dan jasa (pembiayaan, logistik, pemasaran, dll)→ Agribisnis secara utuh

5. RENCANA AKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI DAN KEP POKTAN 1. Peningkatan kelas kemampuan poktan 2. Identifikasi kebutuhan layanan pengembangan usaha 3. Penguatan manajemen usaha poktan KORPORASI PETANI GAPOKTAN 1. Identifikasi kebutuhan layanan pengembangan agroindustri 2. Inventarisasi aset dan sumberdaya 3. Penguatan manajemen usaha gapoktan 4. Pengembangan kapasitas usaha gapoktan 5. Sinergi dengan kelembagaan petani lain dan pelaku usaha/kemitraan usaha PENETAPAN GAPOKTAN YANG AKAN DITINGKATKAN KAPASITASNYA Pelatihan penyuluh, pengurus gapoktan 1. Identifikasi kebutuhan layanan pengembangan agroindustri dalam satuan kawasan pengembangan agribisnis 2. Inventarisasi aset dan sumberdaya 3. Penguatan manajemen usaha 4. Pengembangan unit usaha/diversifikasi usaha 5. Pengembangan kapasitas korporasi petani 6. Sinergi dengan kelembagaan petani lain 7. Pengembangan jejaring dan kemitraan usaha PENGEMBANGAN KAPASITAS USAHA KORPORASI PETANI BERBASIS AGROINDUSTRI Bimbingan Teknis Pengawasan Mutu dan Standar dari Perguruan Tinggi/ STPP/BPTP/Dinas/BBPP Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh

A. PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PETANI PETA NI RUMAH TANGGA PETANI petani PETANI PETA NI PENUMBUHAN POKTAN: 1. Identifikasi petani potensial calon anggota poktan 2. Revitalisasi poktan non aktif 3. Penataan poktan non aktif (merger/prunning ) 4. Pembinaan organisasi dan manajemen poktan PENGEMBANGAN POKTAN: 1. Peningkatan kelas poktan 2. Penumbuhan gapoktan 3. Pengembangan unit-unit kegiatan bersama poktan/gapoktan 4. Pengembangan jejaring dan kemitraan usaha POKTAN GAPOKTAN KEP/BUMP PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEP 1. Pengembangan kemitraan usaha 2. Fasilitasi pengembangan kawasan sentra 3. Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan bisnis 4. Fasilitasi pembentukan KEP/BUMP legal formal PENDAMPINGAN PENYULUH PNS/THL-TBPP, PENYULUH SWADAYA

B. PENUMBUHAN KOPERASI PERTANIAN PENDAMPINGAN PETUGAS TEKNIS KOPERASI GAPOKTAN • • UNIT USAHATANI UNIT PSP UNIT PEMASARAN UNIT PEMBIAYAAN/LKMA • • 1 DESA 1 -3 GAPOKTAN 1 BP 3 K 5 -10 DESA PENUMBUHAN KOPERASI PERTANIAN WK - BP 3 K 1600 -5000 ha PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN (CLUSTER) LEGALITAS DAN ADVOKASI PENYUSUNAN BUSINESS PLAN MANAJEMEN USAHA KEMITRAAN USAHA PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN • • ORGANISASI DAN MANAJEMEN GAP PACKAGING/GHP PENINGKATAN NILAI TAMBAH DAN DIVERSIFIKASI

C. PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI BERBASIS AGROINDUSTRI Pelayanan jasa sarana produksi/alsin/permodalan/pemasaran dan pengolahan hasil 1 Poktan Sinergi kegiatan dan pemanfaatan pemupukan modal BUM-DES Gapoktan/UPJA/ KUB/LKM-A PERG. TINGGI/STPP/BPTP/ BBPP 2 DINAS TEKNIS LINGKUP PERTANIAN Pendampingan teknis/intoduksi teknologi unggulan Scaling up usaha berskala ekonomi berbasis kawasan BPP Pendampingan teknis dan manajemen KORPORASI PETANI/KEP KOPTAN/ BUMP Kemitraan usaha dan pembiayaan Pelaku usaha 3 Pembiayaan (KUR/skim pembiayaan lain) PERBANKAN/ ASURANSI BULOG/RESI GUDANG Off taker/Pembiayaan /pengendalian mutu standar

KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANIAN (ALT MODEL 1) POLA KEMITRAAN TERPADU • Bantuan peningkatan produksi komoditas • Bantuan alsin prapanen, pasca panen 3 KEMENTAN & pengolahan • Pengawalan dan pendampingan penyuluh KORPORASI PETANI Ga 3 Poktan/Gapoktan/ Asosiasi Petani • Pendampingan administrasi dan Manajemen Lembaga Usaha Ekonomi Petani • Fasilitasi prasarana dan sarana • Bimbingan teknis PENYERTA AN MODAL/ SIMPANAN PEMDA & K/L TERKAIT KAWASAN PERTANIAN Manfaat konsolidasi petani: 1. Meningkatkan posisi tawar 1 petani 2. Jaminan pasar 3. Jaminan ketersediaan • Dividen/SHU input • Fasilitasi input (benih, pupuk, obat 2 an) • Penyewaan Jasa alsintan • Fasilitasi Pinjaman • Penanggungan Bunga Pinjaman • Fasilitasi Asuransi • Penanggungan premi asuransi • Fas. Pengolahan dari Gabah menjadi Beras • Fasilitasi input • Pergudangan (gabah/beras) • Akses Pasar 4 Kelompok Usaha Perdagangan atau Kelompok Usaha Industri 2 Kelembagaan Ekonomi Petani (Koperasi/Badan Usaha Lainnya) 5 Unit Jasa Pembibitan Saprotan Perbengkel an Unit Pengolaha Pemasaran n Asuransi R p R p Bantuan Modal IJK dan IJKNB Industri Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan Non Bank Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Penjualan hasil produksi AKSES PASAR 6 7 16 www. setjen. pertanian. go. i d

PEMDA & K/L TERKAIT KEMENTAN • Pendampingan 3 Poktan/ Gapoktan • Bantuan peningkatan 1 produksi komoditas • Bantuan alsin prapanen, • • Pengawalan dan pendampingan penyuluh Konsolidasi usaha tani Kelembagaan Ekonomi Petani (Koperasi/ PT) 5 • Penyertaan modal awal • Alih teknologi • Manajemen 4 PT. “Mitra Gapoktan” • Penjualan hasil • Penyertaan alsintan Dividen/SHU Fasilitasi input (benih, pupuk, obat 2 an) • Tenaga kerja PENYERTAAN Penyewaan Jasa alsintan PENYERTAAN MODAL Fasilitasi Pinjaman MODAL Penanggungan 6 Bunga Pinjaman Fasilitasi Asuransi Penanggungan premi asuransi Unit Jasa Perbengkela Fas. Pengolahan dari Gabah menjadi Pembibitan Saprotan n Beras Unit Fasilitasi input Pengolahan Pemasaran Pergudangan (gabah/beras) Kepastian Pasar Bimbingan dan pembinaan 51% Bantuan Modal Industri Jasa Keuangan Bank dan Non Bank Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 49% 7 8 Asuransi v • • • pasca panen & pengolahan 2 Penjualan produk akhir Manfaat bagi petani: 1. Jaminan pasar 2. Bantuan modal kerja dan sarana produksi 3. Jaminan ketersediaan input 4. Bebas premi asuransi 5. Bebas bunga pinjaman administrasi dan Manajemen Lembaga Perusahaan Usaha Ekonomi Petani swasta/ BUMN/ • Fasilitasi prasarana dan. BUMD/ Bumdes dll. sarana sbg off taker • Bimbingan teknis • Dividen/SHU KAWASAN PERTANIAN v KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI (ALT MODEL 2) POLA JOINT VENTURE PASAR 17 www. setjen. pertanian. go. i d

C. SINERGI KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI DENGAN BUMDES BUMP farmers POKTAN GAPOKTAN KOPERASI Badan Usaha KUB BUMDES 1. Dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong 2. Menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan PENGEMBANGAN “ AGRICULTURE ESTATE” (KAWASAN PERTANIAN)

BUSINESS PROCESS KLASTER PADI KABUPATEN KARANG ANYAR- JAWA TENGAH

TERIMA KASIH

KOPTAN BINA USAHA DESA PENDEM, KEC. JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH – NTB No Jumlah anggota: 2. 234 orang Omset Koperasi : Rp. 13. 633. 245. 726 Aset : Rp. 4. 663. 245. 726 SHU 2016 : Rp. 739. 078. 000 Jenis Usaha Mitra Usaha 1. Simpan pinjam BRI, BPR 2. Pengadaan benih padi PT. Pertani, PT. SHS 3. Pengadaan pupuk dan obatan PT. Pertani 4. Pengadaan daging sapi UD. Alka 5. Jual beli gabah PT. Pertani, BULOG, Gapoktan 6. Pengadaan sembako UD. ALKA 7. Peternakan ayam pedaging Gapoktan 8. Gapoktan, UD. Tonika 9. Penetasan Bibit dan peternakan itik pedaging Konveksi dan sablon percetakan 10. Pengadaan LPG Pertamina UD. INK. KOM

Kegiatan dan Produk Koptan BINA USAHA

RPP “Sari Rejeki” Desa Pulosari, Kec. Kebak Kramat, Kab. Karang Anyar Jawa Tengah Unit Pelayanan UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsintan) Gapoktan SARI REJEKI berdiri pada tanggal 28 Desember 1998, Badan Hukum Koperasi Nomor : 071 / BH / KWK. 11 / 028 / XII / 1998 dikukuhkan oleh Bupati Kabupaten Karanganyar pada tanggal : 27 September 2007, dan pada tanggal 4 Mei 2014 dicanangkan menjadi RPP “SARI REJEKI” 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. KEGIATAN RPP Penyediaan Saprotan dan Jasa Alsintan Melaksanakan Agribisnis terpadu, termasuk sistem informasi Bimbingan dan pelatihan kepada petani Klinik tanaman Pengolahan hasil Pemanfaatan Biomasa Penggunaan pupuk organik Promosi dan jaminan pasar ALSINTAN YANG DIMILIKI RPP • 2 unit Hand Traktor • 1 unit Threser akecil • 1 unit Power Threser • 1 unit Combine Harvester • 1 unit Mesin potong padi • 5 unit Pompa air • 2 unit Transplanter • 4 unit Power Weeder • 1 set perbengkelan • 1 unit mobil

Peningkatan Kapasitas Organisasi Petani BUMP. PT. Tanjung Mulia Agronusa, Kab. Magelang Jawa Tengah BUMP ASOSIASI GAPOKTAN 2011 2012 2013 • Pembelajaran Agribisnis • Pembelajaran • Peningkatan Padi Organik Kualitas SDM Manajemen Pengelola dan • Pembelajaran Agribisnis Pengelolaan Usaha Padi Organik Hulu Hilir Penguatan Kambing Lembaga Ekonomi • Pembuatan akta Petani BUMP notaris BUMP dalam • Penerbitan SK bentuk Peruahaan Menteri Hukum Terbatas (PT) • SIUP, TDP, NPWP, NIK dan HAM sebagai badan hukum 2014 sekarang • Diversifikasi usaha dan perluasan pasar • Mengembangkan “DEARICE” (Beras dengan glycemic index rendah)

PENGEMBANGAN AGRICULTURE ESTATE NO I. • Beberapa desa dalam satu kawasan bekerjasama mengembangkan satu produk unggulan yang sama. Bertujuan untuk membentuk skala ekonomi yang lebih besar dan menguntungkan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan, sehingga dapat menarik investasi swasta. Misalnya pengembangan kebun jagung. ; • Perlu dilakukan konsolidasi dan koordinasi kebutuhan pengembangan dari berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah maupun swasta. III. TAHAPAN Tahap Perencanaan dan Pengembangan SDM. Tahap Produksi dan Pengembangan Tahap Pemasaran INPUT KEBUTUHAN • Pemetaan potensi produk unggulan kawasan, • Penentuan lokasi, • Penentuan komoditas, • Kelayakan pembangunan, • Penyusunan Road Map/Grand Design (sinergi BUMDesa dan KUD); • Pelatihan (Pengolahan Hasil Produksi Pertanian dan Pelatihan Kewirausahaan dll). • Penyediaan dan penyiapan lahan • Benih dan bibit unggul • Pestisida dan pupuk • Balai pengembangan bibit dan benih • Alat pertanian dan mesin pertanian (alsintan) • Bengkel perbaikan dan perawatan alsintan • Irigasi pertanian dan embung • Pasar kawasan • Jalan usaha tani dan jembatan • Koperasi kelompok tani • Penyuluh pertanian • Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) • Penerapan Standar Produk (SNI) • Fasilitasi jaringan pemasaran melalui e-commerce • Profil investasi • Kerjasama dan kemitraan. STAKEHOLDERS TERKAIT • Kementerian PPN/Bappenas; • Kementerian Agraria & Tata Ruang; • Badan Informasi Geospasial/BIG • Kementerian Pertanian • Kementerian Desa, PDTT • • Kementerian Desa, PDTT Kementerian Pertanian Kementerian LHK Kementerian PU dan PR Kementerian KUKM Pemda Masyarakat • Kementerian Desa, PDTT • Kementerian Perdagangan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Kominfo • BPOM • BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta 25

PENGEMBANGAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) 26