PENGUATAN APIP UNTUK MENGAWAL PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
PENGUATAN APIP UNTUK MENGAWAL PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG Oleh : Drs. Sunarto, Ak. CA Koordinator Pengawasan Bidang P 3 A Perwakilan BPKP D. I Yogyakarta Disampaikan pada: Gelar Pengawasan Pemerintah Kota Magelang 14 Mei 2018 1 .
DASAR HUKUM • Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 58) • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; • Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; • Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019. • Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL : NAWACITA Tertuang dalam Perpres No 2/2015 ttg RPJMN 2015 -2019 1 Menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara 2 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah 2 dan desa dalam kerangka NKRI 4 Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya 5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Dan Masyarakat Indonesia 6 Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional Mewujudkan kemandiran ekonomi dengan menggerakkan 7 8 9 sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa Perpres 192/2014 Pasal 2: Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional Pasal 3, fungsi BPKP Bidang Ekonomi dan Maritim: • Pasal 10, 11, 12 (Deputi perknm dan kemaritiman) • Pasal 18, 19, 20 (Deputi PPKD) • Pasal 22, 23, 24 (Deputi ANBUMN/D/BUL terkait) • Pasal 26, 27, 28 (Deputi Invest-terkait TPK) • Pasal 6, 7, 8 (Kesesmaan-fungsi pendukung Utama) Inpres 9/2014 Bidang Polhukam, PM dan Budaya: • Pasal 14, 15, 16 (Deputi Polhukam, PM & Bdy) • Pasal 18, 19, 20 (Deputi PPKD) • Pasal 22, 23, 24 (Deputi AN)BUMN/D/BUL terkait • Pasal 26, 27, 28 (Deputi Investterkait TPK) • Pasal 6, 7, 8 (Kesesmaan-fungsi pendukung Utama) Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia 3
INPRES NO 9 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS SPI DAN KEANDALAN PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAWASAN INTERN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Instruksi kepada: Para Menteri Kabinet Kerja, Sekkab, Kapolri, Jagung, Panglima TNI, Ka LPNK, Pimpinan Set Lem Neg, Para Gubernur, Para Bupati/Walikota PERTAMA: Mempercepat efektivitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional sesuai lingkup tugas dan fungsi masing-masing KEDUA: Mengintensifkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi KETIGA: Menugaskan Ka BPKP untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah, meliputi: Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai; pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar; pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; pemanfaatan aset negara/daerah; program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan; pembiayaan pembangunan nasional/daerah; evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi; audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif; audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan. KEEMPAT: Bersinergi, berkoordinasi, dan memberikan akses kepada Kepala BPKP untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA. 4
PERMASALAHAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Permasalahan Akuntabilitas Keuangan Akunta-bilitas Keuangan Negara 1. 2. 3. 4. 5. 6. Penganggaran tdk sesuai ketentuan Penyerapan Anggaran Rendah Msh ada catatan dlm Opini Pajak/PNBP terlambat/tdk disetor/dipakai Pengelolaan aktiva tetap belum memadai Pengadaan Barang/Jasa belum sesuai ketentuan 7. Pengeluaran fiktif, dll Permasalahan Akuntabilitas Kinerja 1. RPJMN Blm Menjadi Dasar Penyusunan Renstra, RKT & Tapkin 2. Indikator Kinerja belum Terukur; 3. Pedoman Evaluasi belum Dibuat, dll Upaya-Upaya Penguatan SPIP: • Komitmen • Manajemen Aset Tertib • Identifikasi Risiko PBJ • Peningkatan SDM Keuangan dan PBJ Penguatan Kapabilitas APIP Public Trust Meningkat 5
SPIP yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/ Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perumusan Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perencanaan PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Panatausahaan Pelaksanaan Anggara n Pengang -garan AKUNTABILITAS WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN AKUNTABILITAS KINERJA WILAYAH BEBAS KORUPSI WTA GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT WTP WBK Peran APIP yang Optimal (Consulting & Assurance) 7
FOUR LINES OF DEFENCE APH 4 3 A 2 External Auditor APIP Independent & Objective Assurance (Internal Auditor) Management Oversight Manajemen Risiko dan Internal Control I N T E R N A L 1 Sumber: Association of Chartered Certified Accountants, UK, (dimodifikasi) 8
KEBUTUHAN PENINGKATKAN LEVEL KAPABILITAS APIP 1 Untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik First & Second Lines of Defense Pemerintahan Berkelas Dunia (World Class) Visi RB (Perpres 81 Tahun 2010) Semua Instansi Pemerintah berbenah diri melakukan RB & SPIP Tujuan RB pada Area Pengawasan: Terwujudnya pemerintahan yg bersih, bebas dari KKN APIP melakukan Peran yang Efektif (Psl 11, 2 Third Line of Defense 59 PP 60 Th 2008) Mengintensifkan peran APIP untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi (Inpres 9 Tahun 2014) APIP perlu meningkatkan kualitas hasil audit intern dan meningkatkan kapabilitas organisasinya Kondisi APIP Saat Ini 627 APIP (4 Mei 2018) 136 APIP (21, 69%) di level 1, 366 APIP (58, 37%) di level 2 124 APIP (19, 77%) di level 3 1 APIP Belum Inittial SA Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP 3 Kondisi Yang diharapkan RPJMN 2015 -2019 Kapabilitas APIP di level 3, Outcome: reasonable assurance atas ketaatan, 3 E dan advisory services untuk perbaikan GRC
TINGKATAN OUTCOME LEVEL APIP LEVEL 5 Optimizing APIP menjadi agen perubahan APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi LEVEL 1 Initial LEVEL 4 Managed LEVEL 3 Integrated LEVEL 2 Infrastructure APIP yang efektif (Ps. 11 PP 60)
TARGET : OPINI WTP, APIP DAN SPIP Buku II, Bab 7 Bidang Aparatur Negara, angka 7. 2. 2 , sub bidang aparatur, indikator kinerja untuk mengukur capaian pembangunan bidang aparatur negara dalam RPJMN 2015 -2019 untuk sasaran 1: Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Sumber: Tabel 7. 2 Indikator Kinerja RPJMN 2015 -2019 Bidang Aparatur Negara). 11
Target dan Capaian Kapabilitas APIP Capaian Nasional (4 Mei 2018) Capaian Kapabilitas APIP Level 3 dan 3 DC • 24, 7% K/L ( 21 K/L) • 50% Provinsi (17 Prov) • 16. 92% Kab/Kota (86 Kab/Kota) TOTAL 124 K/L/P Kapabilitas APIP Wilayah BPKP DIY (4 Mei 2018) • • • Provinsi DIY Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul Kabupaten Kulonprogo Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Magelang 2 Kabupaten Purworejo 3 DC Kabupaten Cilacap Kabupaten Klaten Kota Magelang 3 DC 2 DC 3 DC
STRATEGI PENINGKATAN KAPABILITAS APIP 1 Penyediaan Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP 2 Peningkatan kesadaran untuk memiliki tingkat kapabilitas berkelas dunia 3 Penilaian secara mandiri (self assessment) oleh APIP kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional (IACM) 4 Proses penjaminan kualitas (quality assurance) oleh BPKP 5 Peningkatan secara mandiri (self improvement) kapabilitas APIP oleh APIP 6 Peningkatan kompetensi SDM APIP melalui e-Learning oleh BPKP 7 Pemberian bimbingan teknis ICM dan Pendidikan substansif terkait Fraud Control Plan, probity audit, audit kinerja dan manajemen risiko
PROSES PENINGKATKAN KAPABILITAS APIP Inspektorat Pendampingan Sosialisasi dan pendampingan Leveling Capability Process BIMBINGAN TEKNIS REVIU ATAS VALIDASI Perka BPKP Nomor 16/2015
EKSTERNAL PROCESS Komitmen Eksekutif Legislatif APIP Capability INTERNAL PROCESS Kuantitas Realistis Pola Pembiayaaan Nature Kualitas & kuantitas SDM Komitmen/ Spirit Internal Reward/ TPP & Punishement Persepsi Stakeholders Follow up
MATUR NUWUN Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Jl. Parangtritis KM 5, 5 Sewon Bantul Yogyakarta Telp. (0274) 385323, 445271, Fax : (0274) 415984 E-mail: yogya@bpkp. go. id
- Slides: 16