Penghitungan PPh Orang Pribadi Isa Ashari Kuswandono UHAMKA

MEKANISME PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK ATAS PENGHASILAN SENDIRI MENGHITUNG PPH TAHUNAN MEMOTONG PAJAK ATAS PENGHASILAN PIHAK LAIN (WITHHOLDING TAX) MEMBAYAR UANG MUKA PPH BULANAN MEMBAYAR ANGSURAN BULANAN DIPOTONG PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR OLEH PIHAK LAIN (WITHHOLDING TAX) 2

MEKANISME PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK ATAS PENGHASILAN SENDIRI MEMOTONG PAJAK ATAS PENGHASILAN PIHAK LAIN (WITHHOLDING TAX) MENYETORKAN KE PEMERINTAH 3

MEKANISME PAJAK PENGHASILAN MEMBAYAR PAJAK ATAS PENGHASILAN SENDIRI MENGHITUNG PPH TAHUNAN (PPH TERUTANG) MEMBAYAR UANG MUKA PPH BULANAN MEMBAYAR ANGSURAN BULANAN DIPOTONG PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR OLEH PIHAK LAIN (WITHHOLDING TAX) SETORAN KE PEMERINTAH ADALAH PPH TERUTANG TAHUNAN DIKURANGI UANG MUKA PPH BULANAN 4

Laporan Keuangan Suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yg berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi sehingga dapat dilacak dokumen sumber pencatatannya 5

Laporan Keuangan • Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum – Standar Akuntansi Keuangan. • Laporan keuangan tanggung jawab manajer • Untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar – Auditor memeriksa kewajaran laporan keuangan – Mengeluarkan opini • Informasi tambahan : • Diskusi Manajemen / Management Discussion & Analysis (MD&A) • Laporan Manajemen / Management Report • Informasi Tambahan / Supplementary Information

Laporan Keuangan • Neraca / Balance Sheet • Laporan Laba Rugi / Income Statement • Laporan Perubahan Modal / Statement of Shareholders’ Equity • Laporan Arus Kas / Statement of Cash Flows • Catatan atas Laporan Keuangan / Notes to the Financial Statement 7

Hubungan antar Laporan Keuangan Net income (laba) dari laporan laba rugi (income statement) menambah laba ditahan ( retained earnings ) dalam laporan perubahan laba ditahan. 8

Hubungan antar Laporan Keuangan Retained earning akhir dari laporan perubahan retained earning merupakan komponen stockholders’ equity dalam neraca. 9

Hubungan antar Laporan Keuangan Perubahan arus kas ditambahkan pada kas pada awal periode sama dengan kas akhir periode dalam neraca. Item dalam laporan arus kas mencerminkan perubahan neraca dalam dua periode yang berurutan. 10

PPH & LAPORAN LABA RUGI • Besarnya PPh atas laba dihitung tersendiri menurut ketentuan fiskal, bukan dari laporan laba rugi yang disusun menurut ketentuan akuntansi • Laporan laba rugi komersial disusun menurut standar akuntansi keuangan • Laporan laba rugi fiskal disusun menurut peraturan perpajakan (pajak penghasilan) • Proses penyusunan laporan laba rugi fiskal melalui koreksi fiskal atas laporan laba rugi komersial 11

PENGHASILAN • AKUNTANSI • PAJAK • Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanaman modal • Meliputi revenues dan gain • Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak ybs dengan nama dan dalam bentuk apapun • Ada Obyek Pajak dan Bukan Obyek Pajak 12

EXPENSES & LOSS • AKUNTANSI • Revenue Expenditure (Expenses) • Loss • PAJAK • Deductible Expenses (Pengurang Penghasilan) • Nondeductible Expenses (Bukan Pengurang Penghasilan) 13

Hakikat Rekonsiliasi Pelaksanaan pembukuan berdasar kebijakan akuntansi perusahaan menyimpang dari ketentuan perpajakan. Perbedaan timbul terkait pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba rugi. Penyesuaian diperlukan agar laba yang diperhitungkan secara akuntansi dapat diperlakukan sebagai laba atau penghasilan kena pajak.

Trade Off Akuntansi - Perpajakan Di sisi akuntansi bersifat menguntungkan, sebab akan menarik minat pemegang saham potensial. Perusahaan terbuka akan memprioritaskan kepentingan ini. Tingginya Laba Di sisi perpajakan bersifat tidak menguntungkan, sebab meningkatkan beban pajak yang harus dibayar.

Kerangka Perbedaan PSAK Undang Akuntansi Pajak Perbedaan Permanen Penelitian: Book Tax Gap Effective Tax Rate Temporer Pajak Tangguhan: Aktiva/ Utang Beban/ Pendapatan

Macam Perbedaan Berdasar Sifat • Positif, bersifat meningkatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) • Negatif, bersifat mengurangi PKP. Berdasar Jangka Waktu • Temporer, merupakan akibat berbedanya waktu pengakuan, namun akan berujung pada hasil akhir serupa. • Permanen, merupakan perbedaan yang tidak akan terserupakan seiring waktu.

Diagram Rekonsiliasi Fiskal 2 Penghasilan (income/revenue) Objek PPh Dikecualikan Sbg Objek PPh Psl. 4 (1) Huruf K Psl. 4 (1) Sesuai UU Objek PPh Final Psl. 4 (2) Bukan Objek PPh Psl. 4 (3) Tidak Sesuai UU over Koreksi negatif under Koreksi positif Koreksi negatif

Diagram Rekonsiliasi Fiskal 1 Beban (cost/expense) Dapat Dikurangkan Tidak dapat dikurangkan Psl. 6 (1) Ps. 9 (1) Sesuai UU Tidak Sesuai UU over under Koreksi positif Koreksi negatif Koreksi positif

PENGHASILAN NETO FISKAL PENGHASILAN DARI USAHA / PEKERJAAN BEBAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (MODAL)

PENGHASILAN DARI USAHA / PEKERJAAN BEBAS

MENGHITUNG LABA NETO USAHA s. d 2008 Omzet < 1, 8 milyar setahun NORMA PENGHITUNGAN Memilih Omzet ≥ 1, 8 milyar setahun PEMBUKUAN

MENGHITUNG LABA NETO USAHA s. d 2009 WP OP < Rp. 4, 8 miliar BOLEH PILIH Norma Penghitungan ≥RRp. 4, 8 miliar WAJIB Pembukuan

Penghitungan Laba Neto Usaha Fiskal Norma Ph Neto Usaha Fiskal = % Norma x omset setahun Pembukuan Ph Neto Usaha Fiskal : Penjualan Neto = xxxxx HPP = (xxxxx) Laba Bruto Usaha = xxxxx Biaya Administrasi&Pemasaran = (xxxxx) Laba Neto Usaha = xxxxx

NORMA PENGHASILAN NETTO Ketentuan – ketentuan bagi WP Orang Pribadi yang menggunakan norma : • Peredaran usaha bruto dalam satu tahun < 1, 8 milyar (s. d 2008) / 4, 8 M sejak 2009 • Mengajukan pemberitahuan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak • Merekapitulasi Peredaran atau penerimaan bruto tiap bulan (pencatatan) Back

NORMA PENGHASILAN NETTO Catatan : Norma hanya untuk menghitung penghasilan neto dari usaha/pekerjaan bebas saja; Norma berbeda-beda tergantung jenis usaha/ pekerjaan bebas dan lokasi usaha. Back

PEMBUKUAN A. NERACA B. LABA RUGI C. DAFTAR PENYUSUTAN D. REKONSILIASI FISKAL

PEKERJAAN BEBAS Pekerjaan yg dilakukan oleh Orang Pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha utk memperoleh penghasilan yg tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. • Contoh : dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara

PENGHASILAN DARI PEKERJAAN

PENGHASILAN DARI PEKERJAAN • Penggantian/ imbalan yg diterima OP sehubungan dengan hubungan kerja. • Contoh penghasilan : gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dll.

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

PENGHASILAN NETTO DN LAINNYA • • • Tidak termasuk yg telah dikenakan PPh Final atau Penghasilan yg Bukan Objek PPh Penghasilan dari modal : bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta yg tdk dipergunakan usaha. Penghasilan lain-lain : Hadiah, penghargaan, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, dll.

PENGHASILAN LUAR NEGERI

PENGHASILAN LUAR NEGERI • • Seluruh penghasilan yg berasal dari Luar Negeri harus diperhitungkan sebagai Objek Pajak Tidak Final Kerugian yang berasal dari luar negeri tidak boleh di kompensasikan

KELUARGA MERUPAKAN SATU KESATUAN EKONOMIS PENGHASILAN ISTRI PENGHASILAN ANAK YANG BELUM DEWASA PENGHASILAN KEPALA KELUARGA

PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA KAWIN Pasal 8 ayat (1) PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA YANG TELAH KAWIN DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN ATAU KERUGIAN SUAMINYA KECUALI 1. PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21, DAN KERJAAN 2. ATAU PEKERJAAN BEBAS SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA

CONTOH PENGHASILAN KELUARGA TN “X” MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp 200 JT MEMPUNYAI ISTRI NY “X” SBG KARYAWAN SWASTA DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 25 JT PENGHASILAN NY “X” TDK DIGABUNG DGN PENGHASILAN TN ‘X” DAN DIANGGAP FINAL JIKA : -. PENGH. TSB DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YANG TELAH DIPOTONG PPh 21 -. PEKERJAAN TSB TDK ADA HUB. DGN USAHA/PEKERJAAN BEBAS SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA. BILA NY “X”, SELAIN MENJADI PEGAWAI JUGA MEMPUNYAI USAHA BUTIK DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 100 JT, MAKA SELURUH PENGH. NY “X” SEBESAR Rp 125 JT (25 JT + 100 JT) DIGABUNGKAN DGN PENGH. TN “X”. DGN DEMIKIAN TOTAL PENGHASILAN KELUARGA “X” YG DIKENAKAN PPh SEBESAR Rp 325 JT POTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ISTRI DAPAT DIKREDITKAN (TIDAK BERSIFAT FINAL) DLM SPT TAHUNAN PPh

CONTOH : NO SUAMI ISTRI 1 Pegawai 2 Pegawai Wiraswasta 3 Wiraswasta Pegawai 4 Pegawai & Wiraswasta Ph Yg Masuk Dlm Penghitungan PKP Pada Akhir Tahun SPT Suami 1770 S/SS Suami + Istri 1770 5 - Pegawai ------ 1770 S/SS 6 - Pegawai & Wiraswasta Istri 1770

SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH Pasal 8 ayat (2) dan (3) HIDUP BERPISAH PENGHITUNGAN PKP DAN PENGENAAN PAJAKNYA DILAKUKAN SENDIRI MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN SECARATERTULIS PENGHITUNGAN PAJAKNYA BERDASAR - Penghasilan Neto suami isteri digabung - Besarnya pajak yg harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri, sebanding dgn Penghasilan Neto

PENGHASILAN ANAK YANG BELUM DEWASA (DI BAWAH 18 THN) Pasal 8 ayat (4) DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN ORANG TUANYA KECUALI PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

WP OP Pengusaha Tertentu Ø WP OP yang mempunyai toko tersebar di beberapa lokasi (KPP), tanpa ada penghasilan lainnya; Ø Tidak termasuk toko yang menjual kendaraan bermotor & restoran; Ø Masing-masing toko punya NPWP dari KPP lokasi; Ø PPh Pasal 25 = 0, 75% x Omzet toko per bulan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. UU No. 28/ 2007 Pasal 1 ayat 29.

Norma Penghitungan & Pencatatan Wajib Pajak yang menghitung PPh-nya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan. Pencatatan adalah data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. UU No. 28/ 2007 Pasal 1 ayat 29.

Contoh Norma Penghitungan A (K/I/3) yang mempunyai usaha toko bahan bangunan tahun 2011 mempunyai peredaran bruto usaha Rp. 1 M. Norma penghitungan untuk usaha toko bahan bangunan 20%. Penghasilan neto A = 1 M x 20% = 200 juta. PTKP A (K/I/3) = 36. 960. 000. PKP = 200 juta - 36. 960. 000 = 143. 040. 000.

Norma Penghitungan Peredaran bruto usaha X % norma Penghasilan Neto PTKP Penghasilan Kena Pajak X Tarif PPh terhutang

Norma Penghitungan P Neto Wilayah Jenis Usaha atau Pekerjaan Bebas 10 Ibukota propinsi lain Daerah lain Kep. Dirjen Pajak No. 536/PJ/2000

10 Ibukota propinsi Medan Palembang Jakarta Bandung Semarang Surabaya Denpasar Pontianak Makasar Manado Kep. Dirjen Pajak No. 536/PJ/2000

Pembukuan WP OP Penghasilan bruto Dikurangi biaya fiskal Penghasilan neto Kompensasi kerugian PTKP Penghasilan Kena Pajak X Tarif PPh terhutang

Pembukuan & Akuntansi Peraturan Pajak Akuntansi Peredaran Usaha Penjualan HPP Penghasilan Bruto Laba Kotor Biaya Fiskal Biaya Penghasilan Neto Laba Bersih

PTKP 2009 (mulai tahun pajak 2009) Diri Sendiri 15. 640. 000 Kawin * + 1. 320. 000 Tanggungan keluarga ** + 1. 320. 000 Istri Usaha / Pek bebas * Hukum Pajak Indonesia: Monogami ** Maksimal 3 orang + 15. 640. 000 UU No. 36/2008 Pasal 7 ayat 1

PTKP 2013 (mulai tahun pajak 2013) Diri Sendiri 24. 300. 000 Kawin * + 2. 025. 000 Tanggungan keluarga ** + 2. 025. 000 Istri Usaha / Pek bebas * Hukum Pajak Indonesia: Monogami ** Maksimal 3 orang + 24. 300. 000 Sesuai PMK No. 162/PMK. 011/2012

Tarif PPh Pasal 17 WP OP (mulai 2009) PKP TARIF Rp. 0 s/d Rp. 50 juta 5% > Rp. 50 juta s/d Rp. 250 juta 15 % > Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta 25 % > Rp. 500 juta 30 % UU No. 36/2008 Pasal 17 ayat 1 (a)

Contoh Tarif PPh Si A tahun 2011 mempunyai PKP Rp. 1 M. Berapa PPh terhutang A?

Contoh Tarif PPh OP PKP 1 M PPh TERHUTANG : 5% X 50 juta 15% X 200 juta 25% X 250 juta 30% X 500 juta 2. 500. 000 30. 000 62. 500. 000 150. 000 PPh TERHUTANG 245. 000

Kredit Pajak WP OP PPh Pasal 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 24 PPh Pa sal 25 Fiskal LN

SPT PPH ORANG PRIBADI 5. 59

SPT WP Pribadi Penyelesaian Pajak WP Orang Pribadi tergantung penghasilan yang diterima Format SPT berbeda • Memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (SPT 1770 SS) • Memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan lain dan penghasilan final (SPT 1770 S) • Memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dengan pembukuan atau norma, penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, pengasilan lain dan penghasilan final (SPT 1770) 60

SPT 1770 SS Satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi • Kewajiban pajak telah diselesaikan pemotong pemberi kerja untuk penghsilan dari pekerjaan dan pemotong pajak final untuk bunga bank / koperasi. • SPT hanya melaporkan jumlah harta dan kekayaan • SPT dilampiri dengan form 1721 A 1 -A 2 – bukti potong pengawai tetap (bukti potong atas penghasilan satu tahun) 61

SPT 1770 SS 62

SPT 1770 S Memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan lain dan penghasilan final (SPT 1770 S) • Penghasilan digabungkan dari seluruh penghasilan tidak final yang diperoleh • Penghasilan final dilaporkan dalam tabel terpisah dan tidak dijumlahkan dengan penghasilan tidak final. • Bukti potong baik dari pekerjaan tetap atau tidak tetap merupakan kredit pajak. 63

SPT 1770 S 64

SPT 1770 S 65

SPT 1770 S 66

SPT 1770 Memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dengan pembukuan atau norma, penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, pengasilan lain dan penghasilan final (SPT 1770) • Penghasilan merupakan gabungan seluruh penghasilan yang diterima : laba usaha, gaji dari pekerjaan tetap, honor dari pekerjaan tidak tetap, honor atau imbalan dari kegiatan yang dilakukan. • Penghasilan final dilaporkan dalam tabel terpisah dan tidak dijumlahkan dengan penghasilan tidak final. • Bukti angsuran pajak, pajak dibayar dimuka atas jasa yang diberikan, bukti potong baik dari pekerjaan tetap, pekerjaan tidak tetap merupakan kredit pajak. 67

SPT 1770 68

SPT 1770 69

SPT 1770 70

SOAL 1 – Penghasilan lebih dari satu Budi guru sekolah swasta, selama tahun 2013 menerima penghasilan dari berbagai sumber seperti dalam tabel. Mira menikah di bulan Januari 2013 serta tinggal bersama ibu, ibu mertua, istri dan anak tirinya. Tentukan PPh Budi 2013!

WP - OP Keterangan : * WP hanya menanggung Ibu Kandung, sebab baru menikah per Januari 2013

Soal 2 AAA memiliki usaha perdagangan alat elektronik, mengajar sebagai dosen tetap di universitas negeri setempat, sekaligus sebagai dosen lepas di akademi teknik setempat. Sebagai dosen tetap, AAA memperoleh gaji per bulan Rp 5. 500. 000, 00. Universitas mengikuti program Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Iuran ditanggung oleh universitas sebesar 0, 50% dan 0, 30%, serta ditanggung dosen sebesar 0, 40% dan 0, 20%. Universitas menanggung iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3, 70%, sedangkan dosen sendiri sebesar 2, 00%. Untuk program pensiun, universitas menanggung iuran per bulan sebesar Rp 150. 000, sedangkan dosen sendiri sebesar Rp 75. 000, 00.

Soal 2 BBB, istrinya, bekerja sebagai pegawai tetap perusahaan swasta. AAA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan AAA dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut: BBB (Istri), lahir 14 Februari 1985. CCC (Anak Kandung), lahir tanggal 3 Juli 2009. DDD (Anak Kandung), lahir tanggal 5 Maret 2013. EEE (Adik Ipar), lahir tanggal 24 Mei 1991. Berikut merupakan laporan laba rugi usaha AAA.

Soal 2

Soal 2 Komponen Biaya Lain telah dibebankan sesuai ketentuan fiskal. Selain dari penghasilan di atas, selama tahun 2013 AAA juga mempunyai penghasilan lain sebagai berikut. Dividen sebesar Rp 50. 000, 00 yang diterima atas saham yang dimiliki pada suatu perusahaan dengan kepemilikan sebesar 30%. Honor sebagai pembicara seminar kewirausahaan di Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 5. 000, 00. (Dipotong pajak final karena bersumber dari APBN)

Soal 2 Honor dosen lepas yang diterima sepanjang tahun sebesar Rp 15. 000, sebelum dipotong Pajak Penghasilan. BBB memperoleh penghasilan sebesar Rp 5. 000, 00 dan membayarkan iuran JHT Rp 100. 000, 00 per bulan. Di samping itu, BBB memperoleh pula penghasilan royalti penulisan buku senilai Rp 45. 000, 00. Penghasilan dari sewa tanah yang dimiliki oleh AAA Rp 100. 000, 00. Penjualan termasuk tender dari Pemda untuk pengadaan alat elektronik sebesar Rp 250. 000, 00 dengan laba sebesar Rp 100. 000, 00. Penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur yang diperkirakan tidak akan berulang di tahun mendatang.

Soal 2 Setiap pihak yang terkait dengan penghasilan AAA sekeluarga telah melaksanakan kewajiban pemotongan PPh. Hitunglah PPh Kurang (Lebih) Bayar AAA di tahun 2013 dan angsuran PPh Pasal 25 bagi tahun 2014!