PENGGOLONGAN LAPANGAN HUKUM Penggolongan hukum dapat dilakukan berdasar

PENGGOLONGAN LAPANGAN HUKUM

Penggolongan hukum dapat dilakukan berdasar beberapa kriteria… • Berdasar saat berlakunya : ius constituendum dan ius constitutum • Berdasar daya kerja: hukum pemaksa (Dwingenrecht) dan pelengkap/mengatur (aanvullendrecht) • Berdasar bentuk : hukum tertulis dan tidak tertulis • Berdasar wilayah berlaku: hukum nasional, internasional • Berdasarkan fungsi : hukum materiil dan hukum formil • Berdasarkan isi—pembagian klasik: privat dan publik

Pembagian secara Klasik Berdasarkan isinya ada 2 lapangan hukum: - Hukum privat: aturan hukum yang mengatur kepentingan perorangan - Hukum Publik: aturan hukum yang mengatur kepentingan publik(umum) atau negara ATAU mengatur hubungan negara dengan warga/subyek hukum

Klasifikasi selanjutnya… • Hukum privat : hukum perdata, (termasuk di dalamnya hukum dagang) • Hukum publik: - Hukum pidana HTN HAN Hk. Acara Pidana Hkm Internasional

Dalam perkembangannya…. • Bidang-bidang yang ada bisa mengandung unsur privat dan juga unsur publik ; TDK hanya satu unsur saja. • Bidang hukum semakin banyak, kompleks seiring dgn kebutuhan hukum akibat perkembangan/perubahan masyarakat

Penggolongan Hukum menurut fungsinya: Ú Hukum materiil : Aturan hukum yang fungsinya mengatur (apa yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak diperbolehkan ) Ú Hukum formil: Aturan hukum yang fungsinya menegakkan atau mempertahankan hukum materiil

POKOK-POKOK HUKUM PERDATA INDONESIA

Pengertian Hukum Perdata Yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan privat atau hubungan hukum antara orang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat. Hukum perdata bisa berupa : Hukum Perdata materiil dan Hukum Perdata Formil

Sumber-sumber hukum perdata di Indonesia: Peraturan perundangan: BW (sebagian), UU Perkawinan 1974, UUPA 1960, KHI (Kompilasi Hukum Islam), UU tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 1996, UU tentang Fidusia, dll Kebiasaan dalam jualbeli, sewa mnyewa, pemberian kerja dll Yurisprudensi---- putusan MA tentang masalah keperdataan

Bagaimana Keadaan Hukum Perdata di Indonesia saat ini? Ada beberapa hukum perdata yang berlaku di Indonesia, selain yang telah diatur dalam hukum nasional: - Hukum Perdata BW (Burgerlijke Wetboek) - Hukum Perdata Islam --- di Indonesia dalam bentuk KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Hukum Perdata Adat Terdapat pluralisme hukum perdata atau ada unifikasi hukum perdata belum

Ruang Lingkup /Bagian-bagian hukum perdata (secara umum): Hukum orang Hukum keluarga Hukum harta kekayaan Hukum waris

Pembagian dalam BW: Buku I : tentang Orang Buku II : tentang Benda Buku III : tentang Perikatan Buku IV : tentang pembuktian daluwarsa

Hukum tentang Orang Siapa “orang” itu? ? Siapa saja yang termasuk “orang”? Apakah semua “orang” mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri; Domisili

ORANG (SUBYEK HUKUM)…. . • sesuatu yang bisa menyandang hak dan kewajiban hukum; • Manusia dan Badan hukum • Saat ini semua manusia adalah orang. • Apakah semua subyek hukum dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara mandiri?

Orang yang tidak cakap: • Di bawah pengampuan : gila, pemabuk dan pemboros (pemabuk dan pemboros hanya utk bidang harta kekayaan) • Anak di bawah umur • Wanita bersuami? ? ?

DOMISILI • Merupakan tempat kedudukan/kediaman subjek hukum • Untuk penentuan pelaksanaan hak dan kewajiban

Hukum keluarga Perkawinan Perceraian Kekuasaan orang tua Kedudukan anak Adopsi Perwalian Pengampuan (curatele)

Hukum Harta Kekayaan Hukum benda: tentang konsep benda, macam-macam benda, macam hak-hak kebendaan Hukum perikatan: perikatan, perjanjian, prinsip perjanjian, macam perjanjian dll

Hukum Waris Mengatur tentang lingkup harta waris Mengatur siapa saja ahli waris Pembagian warisan testament