Penggolongan Bank l 1 Bank SentralBank Indonesia BI

Penggolongan Bank l 1. Bank Sentral/Bank Indonesia (BI) Status BI a. Lembaga Negara Yang Independen BI memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya dan untuk menjamin independensi, kedudukan BI berada di luar Pemerintah RI. b. BI sebagai Badan Hukum UU no. 23 Tahun 1999 merupakan dasar hukum BI sebagai Badan Hukum. BI berwenang menetapkan peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. c. Kedudukan BI Dalam Struktur Ketatanegaraan RI BI mempunyai kedudukan khusus dalam sturktur ketatanegaraan RI. Kedudukan BI berada diluar pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, BI mempunyai hubungan kerja dengan DPR, BPK, serta pemerintah.

Tujuan dan Tugas BI • Tujuan BI Dalam UU no. 23 tahun 1999 tugas BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah • Tugas BI 1. Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter > operasi Pasar Terbuka > Penetapan Cadangan Wajib Minimum > Pengaturan Kredit Pembiayaan > Penetapan Tingkat Diskonto 2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran > Pengaturan dan Pebyelenggaraan Kliring serta Penyelesaian Akhir Transaksi > Mengeluarkan dan Mengedarkan Uang 3. Mengatur dan Mengawasi Bank > Memberikan dan mencabut izin usaha bank > Memberikan izin pembukaan, penutupan, pemindahan kantor bank > Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank > Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha

BI Sebagai Lender of The Last Resort (Lo. LR) Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan ü Fungsi Lo. LR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. ü Fungsi sebagai Lo. LR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. ü Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. ü Pada kondisi normal, fungsi Lo. LR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. ü Dalam menjalankan fungsinya sebagai Lo. LR, BI harus menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

HUBUNGAN BI DENGAN PEMERINTAH 1. BERTINDAK SEBAGAI PEMEGANG KAS PEMERINTAH 2. UNTUK DAN ATAS NAMA PEMERINTAH BI DAPAT MENERIMA PINJAMAN LUAR NEGERI, MENATAUSAHAKAN SERTA MENYELESAIKAN TAGIHAN DAN KEWAJIBAN KEUANGAN PEMERINTAH THD PIHAK LUAR NEGERI 3. PEMERINTAH WAJIB MEMINTA PENDAPAT BI DAN ATAU MENGUNDANG BI DALAM SIDANG KABINET YANG MEMBAHAS MASALAH EKONOMI, PERBANKAN DAN KEUANGAN YANG BERKAITAN DG TUGAS BI

4. MEMBERIKAN PENDAPAT DAN PERTIMBANGAN KEPADA PEMERINTAH MENGENAI RAPBN SERTA KEBIJAKAN LAIN YG BERKAITAN DEGAN TUGAS DAN WEWENANG BI 5. DALAM HAL PEMERINTAH MENERBITKAN SURAT HUTANG NEGARA, PEMERINTAH WAJIB TERLEBIH DAHULU BERKONSULTASI DEGAN BI DAN DPR

6. BI DAPAT MEMBANTU PENERBITAN SURAT HUTANG NEGARA YG DITERBITKAN PEMERINTAH 7. BI DILARANG MEMBERIKAN KREDIT KEPADA PEMERINTAH

Bank Umum n n n Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank umum merupakan Agent Of Development yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sesuai SK Direksi BI no. 32/33/KEP/DIR-12 Mei 1999 Modal Disetor untuk mendirikan Bank Umum ditetapkan Sekurang-kurangnya 3 Trilyun Rupiah. Kegiatan Usaha Pokok Bank Umum diantaranya adalah : 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 2. Memberikan kredit 3. Menerbitkan Surat Pengakuan Utang Selain Usaha yang diizinkan, terdapat usaha-usaha yang dilarang bagi Bank Umum, antara lain usaha perasuransian

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) n n n BPR adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau prinsip syariah. Usaha yang dilarang bagi BPR : 1. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing 3. Melakukan penyertaan modal 4. melakukan usaha perasuransian Modal Disetor untuk BPR (SK Direksi BI no. 32/35/KEP/DIR – 12 Mei 1999) 1. 2 (Dua) Milyar Rupiah untuk di wilayah pendirian DKI Jakarta, dan Kabupaten/Kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi, Karawang. 2. 1 (satu) Milyar Rupiah untuk di wilayah pendirian Ibukota Provinsi di luar wilayah yang disebutkan dalam huruf (1) 3. Lima Ratus Juta Rupiah untuk di wilayah pendirian di luar wilayah yang disebut dalam huruf (1) dan (2)

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah n Sejarah Singkat Bank Syariah Awal mula dilakukan di Pakistan dan Malaysia tahun 1940 -an Ø Mesir pada tahun 1963, kemudian diikuti negara-megara Arab lainnya Ø Pakistan merupakan negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional. Ø Lahirnya Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerjasama tim Perbankan MUI yaitu dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat tanggal 1 Nopember 1991 Ø n n Bank berdasar prinsip syariah adalah Bank umum syariah dan BPR syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan islam. Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Pengertian Riba menurut istilah bahasa Arab berarti tambahan, peningkatan, ekspansi atau pertumbu sebagaihan. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan (premium) sebagai syarat yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain pinjaman pokok. Dalam hal ini, riba memiliki arti yang sama dengan bunga sebagaimana konsensus para fuqaha. n 10

Jenis-jenis Riba Dalam fiqih muamalah setidaknya dikenal dua macam riba: a. Riba Al-Nasi’ah Istilah Nasiah berasal dari nasa’a yang berarti penundaan yang mengacu kepada penanggulangan waktu penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, premi, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. b. Riba al-Fadl Riba al-fadl adalah pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, atau dengan kata lain riba al-fadl muncul dalam perdagangan yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. 11

Fatwa Mengenai Riba di Indonesia Dua ormas Islam berpengaruh di Indonesia yaitu : a. Majlis Tarjih Muhammadiyah: ü Riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Quran dan As-Sunnah. ü Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. ü Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku , termasuk perkara musytabihat (dianggap diragukan). ü Koperasi simpan pinjam hukumnya adalah mubah, karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba denagn catatan, hendaknya tambahan pembayaran (jasa) tidak melampaui laju inflasi. 12

b. Lajnah Bahsul Masa’il Nahdhatul Ulama • Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Pendapat ini dengan beberapa variasi keadaan • Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba, sehingga hukumnya haram • Bunga tersebut sama dengan riba sehingga hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sementara sistem perbankan yang islami atau tanpa bunga belum beroperasi. • Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh. Pendapat ini juga dengan beberapa variasi keadaan : • Bunga konsumsi sama dengan riba , hukumnya haram. • Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal. • Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal. • Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan dibank, hukumnya boleh. 13

Kegiatan Usaha dengan Prinsip Syariah n n n Wadiah (Titipan/ Simpanan) Merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Mudharabah (Bagi Hasil) Adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 1. Mudharabah Muthlaqah merupakan kerjasama yang cakupannya lebih luas karena tidak dibatasi waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. 2. Mudharabah Muqayyadah. Dimana pihak lain dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis. Musyarakah (Penyertaan) Adalah kerjasama dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Kegiatan Usaha dengan Prinsip Syariah n n n Ijarah (Sewa Beli) Adalah Pemberian kesempatan kepada penyewa untuk mengambil manfaat dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati. Salam (Pembiayaan di muka) Yaitu Pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Istishna (Pembiayaan Bertahap) Merupakan bentuk khusus dari akad Salam. Istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan produsen. Kedua pihak harus sepakat terlebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Hiwalah (Anjak Piutang) Merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kafalah (Garansi Bank) Merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Kegiatan Usaha dengan Prinsip Syariah n n n Rahn (Gadai) Merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sharf (Transaksi Valuta Asing) Wardh (Pinjaman Talangan) Ujrah (Fee) Wardhul Hasan (Pinjaman sosial) Adalah Suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata dan peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan kecuali modal pinjaman.

Bank Devisa n n n Adalah Bank umum, baik bersifat konvensional maupun berdasar prinsip syariah yang dapat memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. Bank Devisa harus memperoleh Surat Izin dari Bank sentral untuk dapat melakukan usaha perbankan. Tugas dan Usaha Bank Devisa : 1) 2) 3) 4) 5) 6) n n Melayani lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri Melayani pembukaan dan pembayaran L/C Melakukan jual beli valuta asing Mengirim dan menerima transfer dan inkaso valas Membuka dan membayar Traveller Cheque Menerima tabungan valas Tugas dan Usaha bank devisa baru dapat dilakukan apabila telah mempunyai Bank Koresponden di negara bersangkutan. Bank Koresponden adalah bank devisa yang ditunjuk oleh bank responden untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugasnya di negara bersangkutan.

Organisasi Bank Organisasi bank yang terbaik menurut Drs. H. Malayu S. P. Hasibuan dengan ciri : 1. Organisasi Lini dan staf merupakan organisasi paling luwes karena sumber perintah dan tanggung jawab jelas. 2. Pendepartemenan didasarkan atas proses produksi (aktivitas) agar hubungan pekerjaan serasi terintegrasi dan kontrol internal berlangsung baik. 3. Struktur organisasi hendaknya berbentuk segitiga vertikal agar pembagian kerja jelas. 4. Job Description harus ditetapkan secara jelas agar tumpang tindih pekerjaan terhindar. 5. Adanya Desentralization authority kepada karyawan agar pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan nasabah dapat ditibngkatkan. 6. Penempatan karyawan berdasar pada prinsip the right man on the right place sehingga ada keefektifan organisasi. 7. Rentang kendali untuk setiap bagian harus berdasar pimpinan dan volume pekerjaan yang akan dikerjakan, biasa berkisar 3 hingga 9 orang. 8. Organisasi bank harus dibagi atas Front Liner dan Back Office sehingga pelayanan nasabah lebih baik dan lebih cepat

Evaluasi Organisasi Bank n Restrukturisasi Adalah perubahan struktur suatu organisasi baik secara vertikal maupun horisontal agar efektif membantu tercapainya tujuan. v Restrukturisasi Vertikal Adalah dengan memperbanyak tingkatan-tingkatan suatu organisasi. Kebaikannya : 1. Rentang kendali relatif sedikit 2. Pengendalian karyawan lebih muda 3. Koordinasi relatif lebih mudah dan lebih baik 4. Relationship organisasi lebih kecil Keburukannya : 1. Tingkatan jabatan banyak, tunjangan jabatan bertambah. 2. Jalur perintah dan tanggung jawab terlalu panjang 3. jalur informasi dan komunikasi cukup panjang 4. Birokrasi semakin banyak.

n Restrukturisasi Horizontal adalah perubahan struktur organisasi dengan car menambah jumlah bagian atau departemennya. Kebaikannya : 1. Jalur perintah dan tanggung jawab pendek 2. Tingkatan jabatan sedikit 3. Jalur informasi dan komunikasi pendek 4. Birokrasi relatif sedikit Keburukannya : 1. Rentang kendali semakin banyak 2. Pengarahan dan pengendalian karyawan kurang baik 3. Koordinasi relatif akan lebih sulit v Restrukturisasi Kombinasi Adalah perubahan struktur organisasi bank yang dilakukan dengan cara mengkombinasikan perubahan vertikal dan horizontal. Cara ini relatif lebih baik karena kebaikan-kebaikan dimanfaatkan, sementara keburukannya dibuang. v

Evaluasi Organisasi Bank l Reorganisasi Bank Adalah penyusunan suatu organisasi bank, baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga, maupun struktur organisasinya agar organisasi bank tersebut dapat lebih efektif mencapai tujuannya.

Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank l l Hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS bagi bank yang bersifat PT yang dihadiri ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurangnya ¾ bagian jumlah pemegang saham yang hadir. Saat terjadi merger dan konsolidasi, jumlah aktiva bank hasil merger tidak melebihi 20% dari jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia.

Merger Bank n Adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. 1. Merger Horizontal yaitu penggabungan dua bank atau lebih dengan status yang sama menjadi satu bank. 2. Merger Vertikal yaitu penggabungan dua bank atau lebih dengan status yang tidak sama menjadi satu bank. 3. Merger Konglomerat yaitu penggabungan dua bank atau lebih yang satu sama lainnya tidak memiliki hubungan secara lini.

Konsolidasi Bank Adalah penggabungan dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu n Akuisisi Bank Adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. n

Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank l Pencabutan izin usaha bank dilakukanapabila terjadi halhal berikut. 1. Menurut penilaian BI suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, dan tidakan penyelamatan yang dilakukan BI belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi bank. 2. Menurut penilaian BI keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan 3. Terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham.

Kegiatan Bank l Kegiatan Bank Umum 1. Menghimpun Dana (Funding) kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. dapat dilakuak dengan menawarkan berbagai jenis simpanan seperti : a) Simpanan Giro b) Simpanan Tabungan c) Simpanan Deposito

Kegiatan Bank Umum 2. Menyalurkan Dana (Lending) Kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana dilakukan bank melalui pemberian pinjaman(kredit) meliputi : a) b) c) d) e) f) Kredit investasi Kredit modal kerja Kredit perdagangan Kredit produktif Kredit konsumtif Kredit profesi

Kegiatan Bank Umum 3. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (Services) Merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Jasa-jasa yang ditawarkan meliputi : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) Transfer Kliring Inkaso Safe Deposit Box Kartu Kredit Bank Notes Bank Garansi Bank Draft Letter Of Credit Traveller Cheque Menerima Setoran-Setoran Melayani Pembayaran-pembayaran Bermain di Pasar Modal

n n 1. 2. 3. Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umum, hanya saja jumlah jasa bank yang dilakukan BPR jauh lebih sempit Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing Dalam mencari dana, juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan. Dalam hal pemberian kredit lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja seperi perdagangan internasional, penanaman modal asing. Sedangkan khusus untuk jasa-jasa bank lainnya dapat dilakukan selayaknya bank umum yang ada di Indonesia.

Penggabungan Usaha Bank l Alasan Penggabungan 1. 2. 3. Masalah Kesehatan Apabila Bank sudah dinyatakan tidak sehat oleh BI setelah melalui beberapa perbaikan sebelumnya, maka sebaiknya bank tersebut melakukan penggabungan. Masalah Permodalan Apabila modal suatu bank dirasakan kecil sehingga sulit untuk melakukan perluasan usaha, maka bank dapat bergabung dengan satu atau beberapa bank sehingga modal dimiliki menjadi besar. Masalah Manajemen

Penggabungan Usaha Bank l l Teknologi dan Administrasi Bank yang menggunakan teknologi masih tradisional sangat menjadi masalah. Diperlukan modal yang tidak sedikit. Jalan keluar yang dipilih adalah melakukan penggabungan dengan bank yang udah memiliki teknologi canggih. Begitupun dalam hal administrasinya sehingga diharapkan jadi lebih baik. Ingin menguasai Pasar Dengan adanya penggabungan dari beberapa bank, maka jumlah cabang dan jumlah nasabah yang dimiliki bertambah. Tujuan ini untuk menghilangkan atau melawan pesaing yang ada.

Badan Hukum dan Kerahasiaan Bank l Izin Pendirian Jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan BI. Persyaratan yang wajib dipenuhi menurut UU no. 10 tahun 1998 sekurang-kurangnya : 1. Susunan organisasi dan kepengurusannya 2. Permodalan 3. Kepemilikan 4. Keahlian di bidang perbankan 5. Kelayakan rencana kerja Di samping izin yang telah diajukan, pemohon dapat memilih bentuk badan hukum yang diinginkan dan yang telah ditentukan.

n Bentuk Badan Hukum Bank Sesuai UU no. 10 tahun 1998 bentuk badan hukum Bank umum dapat berupa : 1. Perseroan Terbatas (PT) 2. Koperasi 3. Perseroan Daerah (PD) Bentuk Badan Hukum BPR sesuai UU no. 10 tahun 1998 dapat berupa : 1. Perusahaan Daerah (PD) 2. Koperasi 3. Perseroan Terbatas (PT) 4. Atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembinaan dan Pengawasan Bank Dilakukan oleh BI dengan menetapkan kriteria kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehatian. Ø Apabila tindakan BI untuk keberlangsungan bank tidak mapu mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan dapat membahayakan sistem perbankan, maka pimpinan BI dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank segera menyelenggarakan RUPS guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Ø

n Rahasia Bank Ø Bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar, perbankan akan dikenakan sanksi. Ø Rahasia bank akan gugur apabila kondisi : v Untuk kepentingan perpajakan v Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara. v Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. v Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank

n Sanksi Administratif Ø Sanksi diberikan kepada siapa saja yang melakukan kegiatan perbankan seperti menghimpun dana tanpa izin usaha dari pimpinan BI. Ø Sanksi juga diberikan kepada anggota dewan komisaris, direksi atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan.