Pengertian Perjanjian Pengangkutan Pengertian Hukum Pengangkutan usaha yang

Pengertian & Perjanjian Pengangkutan

Pengertian Hukum Pengangkutan usaha yang dijalankan oleh perusahaan di bidang jasa angkutan, menggunakan alat pengangkut mekanik dengan memungut biaya angkutan. Dalam buku ini diuraikan bermacam jenis angkutan niaga yang didasarkan pada perjanjian antara pengangkut dan penumpang/pengirim barang. Selain itu, juga dibahas arti penting pengangkutan bagi pembangunan nasional dan daerah, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang jasa angkutan, khususnya di bidang hukum pengangkutan, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengangkutan niaga di Indonesia. Karena perjanjian pengangkutan umumnya dibuat secara lisan, maka dokumen-dokumen angkutan berperan penting sebagai alat bukti. Tidak kalah pentingnya lagi adalah aspek asuransi dalam setiap pelaksanaan pengangkutan niaga.

Perjanjian Pengangkutan Perjanjian pengangkutan barang melalui kapal laut merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan pengangkutan menyeberang laut. Pada pengangkutan barang di laut disamping menggunakan sistem konvensional, penyelenggaraan angkutan laut juga dengan menggunakan sistem peti kemas (container). Angkutan laut mengenai muatan dengan menggunakan sistem container harus disesuaikan dengan jenis barang yang diangkut.

Peti kemas dipakai untuk mengangkut barang, seperti: besi tua, lembaran baja, gula, semen, batu bara, sayur mayur, buah-buahan, daging, bahan-bahan kimia dan lain-lain. Pengangkutan barang dengan sistem container disamping mempunyai akibat hukum bagi mereka yang membuatnya, juga dapat menguntungkan bagi mereka. Dalam hukum Islam prinsip perjanjian pengangkutan barang di laut dibolehkan. Dalam hal ini adalah muamalah, yaitu adanya perjanjian pengangkutan barang antara pengangkut dan pengirim, sebab Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerja sama, tolong menolong dan Islam juga menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang bersumber pada Al-Qur'am surat At-Taubah ayat 4.

Memasuki pasar bebas AFTA (Asia Free Trafe Area) tahun 2003, dunia ekonomi dan perdagangan pada khususnya mengalami perubahan sistem yang signifikan. Pasar bebas berarti masuknya komoditi barang dan jasa bebas tanpa ada lagi perlakuan istimewa yang bersifat nasional maupun regional.

Bagi Indonesia beberapa jenis komoditi ekspor sangat mendapat perhatian dari pemerintah, karena secara umum perekonomian Indonesia tidak lagi mengandalkan komoditi migas sebagai penyumbang devisa dalam pembangunan. Itulah sebabnya deregulasi dan debirokratisasi yang pemerintah gulirkan sampai saat ini diarahkan pada peningkatan dan kemajuan eksport produk non migas. Tetapi pada saat yang bersamaan terjadi ketimpangan lain yang perlu segera ditangani dan dibenahi, seperti misalnya perangkat hukumnya.

Persaingan bebas di tingkat internasional berarti efisiensi dan keharusan adanya kepastian hukum. Perdagangan dalam partai besar yang ditujukan untuk ekspor sangat dominan dilakukan melalui laut. Untuk keamanan, keselamatan dan kelancaran pengangkutan barang, baik eksportir maupun importir banyak menggunakan sistem container.

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dalam rangka mencapai tujuan cita-citanya seperti yang ditetapkan dalam konsep wawasan nusantara memerlukan sarana transportasi yang mantap. Salah satu sarana transportasi yang memegang peranan penting adalah angkutan laut.