Pengertian Filsafat Hukum Filsafat hukum memiliki ruang lingkup

Ø Pengertian Filsafat Hukum. Ø Filsafat hukum memiliki ruang lingkup lebih luas karena di dalam filsafat hukum memuat teori hukum, metode penelitian huku, tujuan hukum, dan manfaat hukum. Filsafat hukum memberikan penjelasan tentang hukum yang sangat mendasar dan holistik. Ø Teori hukum hanya bersifat memberikan penjelasan tentang sebuah fenomena hukum atau fakta hukum, ruang lingkupnya lebih sempit dan tidak terlalu mendasar. Ø Meuwissen berpendapat bahwa filsaft hukum merefleksi semua masalah fundamental yang berkaitan dengan hukum, dan tidak hanya merefleksi hakekat hukum atau metode dari ilmu hukum atau ajaran metode saja.

Ø Filsafat hukum adalah filsafat, karena itu ia merenungkan semua masalah fundamental dan masalah marginal yang berkaitan dengan gejala hukum. Menurut Apeldorn, filsafat adalah kegiatan berpikir secara sistematis yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berpikir itu sendiri. Ø Menurut Mahadi : filsafat hukum adalah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai ke akarnya secara sistematis.

Ø Purnadi Purbacaraka menyatakan bahwa filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, penyelarasan nilai-nilai, seperti anatara ketertiban dan ketentraman, kebendaan dan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaharuan atau perubahan. Ø E. utrecht memberikan rumusan bahwa filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti : apakah hukum itu sebebnarnya? (persoalannya adanya dan tujuan hukum). Apakah sebabnya kita menaati hukum? (persoalan : berlakunya hukum). Apakah yang menjadi ukuran baik dan buruknya hukum itu? (persoalan : keadilan hukum). Pertanyaan-pertanyaan diatas membawa orang memahami hukum sebagai kaedah dalam kata ethisch wardeordeel.

Ø Soerjono Soekanto mengatakan filsafat hukum itu mencakup kegiatan perenungan nilai-nilai dan penyerasian nilai-nilai yang berpasangan tetapi kadangkala bersitegang. Ø Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa filsafat hukum itu mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum, ttg dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang mendasar itu. Ø Gustav Radburch merumuskan dengan sederhana yaitu bahwa filsafat hukum itu adalah cababng filsafat yang memperlajari hukum yang benar, sedangkan Langemeyer mengatakan bahwa pembahasan secara filosofis tentang hukum.

Ø Lili Rasjidi dalam bukunya Pengatar Filsafat Hukum, menyatakan bahwa beliau menyimpulkan dari berbagai macam pendapat bahwa filsafat hukum itu adalah : 1. Sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat etika dan moral; 2. Bahwa yang menjadi objek pembahasannya adalah hakikat hukum, yakni inti dari dasar yang sedalam-dalamnya dari hukum; 3. Mempelajari atau menyelidiki lebih lanjut hal-hal yang tidak dapat dijawab oleh ilmu-ilmu hukum.

Tujuan Hukum Ø Gustav Radburch membagi menadi 3 bidang kajian yang menjadi tujuan filsafat hukum untuk mencari, menemukan dan menganalisisnya, yaitu : 1. Aspek keadilan aitu menyangkut keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara hak dan kewajiban subjek hukum; 2. Aspek tujuan keadilan atau finalitas yaitu menentukan isi hukum agar sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan hukum sebagai instrumentalnya. 3. Aspek kepastian hukum atau legalitas yaitu menjamin bahwa hukum mampu memberikan dan menetapkan hak atas sesuatu dari seseorang sebagai subjek hukum.

Tujuan Filsafat Hukum secara Spesifik 1. Melakukan kajian hukum substantif secara holistik, menyeluruh, dengan demikian dapat ditemukan hukum yang seharusnya sesuai dengan harapan masyarakat, walaupun disana tidak meungkin ditemukan kesepahaman, sebab setiap pemikir hukum tentu memiliki pemahaman sendiri, pemikiran yang subyektif yang diselarahkan dengan paradigma yang dianutnya. Untuk menemukan hukum yang demikian, kita melakukan pertanyaan : apakah hukum itu?

Tujuan Filsafat Hukum secara Spesifik. . lanjutan 2. Melakukan kajian hukum secara metodelogis, metode pendekatan untuk melakukan pengembangan terhadap hukum substantif, walaupun disini tidak mungkin ditemukan satu metode untuk semua pendekatan hukum. Sebab masing-masing pendekatan secara paradigmatik tentu mwmilki metode berpikirnya masing-masing. Untuk menemukan metode hukum yang tepat, kita mengajukan pertanyaan : bagaimana cara yang digunakan untuk menemukan hukum substantif iyu,

Tujuan Filsafat Hukum secara Spesifik. . lanjutan 3. Melakukan kajian terhadap hukum scara alikatif yaitu melakukan evaluasi terhadap hukum yang sedang berlaku disni saat ini, hukum positif. Untuk menemukan hal yang dicari dalam konteks yang demikian, pertanyaan yang diajukan : untuk apa hukum ini dibuat? , apakah hukum posistif itu telah sesuai dengan tujuan yang telah diletakan oleh hukum itu sendiri? Dan apakah hukum positif telah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat pendukungnya? .

Tujuan Filsafat Hukum secara Spesifik…lanjutan 4. Untuk menemukan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyrakat. Pertanyaan yang diajukan ialah ; mengapa hukum ini yang diberlakukan, bukan hukum yang lain? Apakah hukum ini benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat? . 5. Untuk menemukan hukum sebagai pedoman yang tepat bagi para pelaksana hukum, para birokrat, para penegak hukum, para yurist, dan sebagainya. Pertanyaan yang selalu diajukan : bagaimana hukum yang baik dan fungsional itu digunakan untuk kepentingan masyarakat? Hukum itu alat ataukan tujuan? Apa tugas hukum sebenar-benarnya? .

Tujuan Filsafat Hukum secara Spesifik…lanjutan Ø Secara umum, filsafat hukum dapat digunakan untuk memahami masing aliran, mahzab, atau paradigma yang berada di balik benak manusia pemikir hukum. Dengan memahami perbedaan yang dianut, maka akan ditemukan kekayaan dari masing-masing pemikir itu dan dengan demikian hakekat hukum dapat pula ditemukan. Dari sekian paradigma hukum itu, dapat dipilih, digabungkan, disari dan diracik menjadi sesuatu yang khas, hukum positif yang sosiologis, kultural dan filosofis.

Keadilan hukum yang benar dan adil Ø Arti keadilan. Ø Terdapat dua diksi yang sama namun berbeda dalam penerapannya, yaitu adil dan ketidakadilan. Ø Adil menurut hukum disamakan bahwa orang tidak menghiraukan hukum itu adalah orang yang tidak adil dan orang yang menaati hukum itu adil, maka semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil, dalam hal mana istilah “menurut hukum” itu kita artikan apa yang secara tegas diharuskan oleh pembentuk undang-undang.

Ø Arti keadilan adalah kebajikan yang sempurna, oleh karena ia melaksanakan kebajikan yang sempurna. Akan tetapi ia bersifat sempurna dengan cara yang khusus, oleh karena orang yang memiliki keadilan itu mampu untuk menerapkannya terhadap pihak yang lain dan bukan hanya dalam keadaan yang mengenai dirinya sendiri. Ø Menurut Apeldoorn, keadilan niscaya juga mengimplikasikan tertib hukum. Jadi keadilan adalah substansi dari tertib hukum maupun ketertiban umum, sehingga tidak berlebihan jika kita tegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk menegakan keadilan.

ARISTOTELES • AJARAN KEADILAN ARISTOTELES = MISOTES (FILSAFAT MORAL. Hukum = Moral) yaitu bahwa keadilan adalah titik tengah di antara berbuat tidak adil dan menderita ketidakadilan • FIAT JUSTITIA BEREAT MUNDUS = memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya – justitia correctiva (keadilan korektif) = keadilan yang didasarkan atas transaksi (sunallagamata) baik dilakukan secara sukarela maupun dengan paksaan. Keadilan ini pada umumnya terjadi dalam lapangan hukum privat seperti jualbeli, tukar-menukar, atau sewa-menyewa. – justitia distributiva (keadilan distributif/membagi) = keadilan membagi yang membutuhkan distribusi atas pe 14 nghargaan. Keadilan ini berkenaan dengan hukum public.

THOMAS AQUINAS = FILSAFAT SCOLASTIKA • THOMAS AQUINAS : – KEADILAN KHUSUS = IUSTITIA SPESIFICA – KEADILAN UMUM = IUSTITIA GENERALE/UNIVERSALITA • KEADILAN KHUSUS: keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. – keadilan yang membagi (justitia distributiva): keadilan ini menuntut keadilan dalam membagikan serta membutuhkan pengorbanan. Mis, hakim harus memiliki kompetensi sebagai hakim – keadilan karena kebersamaan (justitia commutativa): adalah keadilan berkenaan dengan kehidupan bersama dalam masyarakat yaitu dalam transaksi seperti tukar-menukar, sewa-menyewa, jual-beli. – keadilan yang memberi (justitia vindikativa): yaitu keadilan berkenaan dengan pemberian sanksi jika kewajiban yang wajib dikerjakannya tidak dikerjakan atau perintah yang wajib dihindari tetapi tidak dihiraukannya. • KEADILAN UMUM (IUSTITITA LEGALIS): keadilan menurut hukum = keadilan normatif

Ø Terdapat beberapa pengertian tentang keadilan dan keadilan. Konsep ini disesuaikan dengan konsep-konsep dari sudut pandang para filsuf (jaman dahulu) yang memberikan pandangan yang berkaitan dengan adil dan enar, diantaranya adalah : Ø Adapun ciri-ciri atau sifat adil sebagai berikut : 1) Tidak memihak (impartial) 2) Sama hak (equal) 3) Bersifat hukum (legal) 4) Sah menurut hukum (law ful) 5) Layak ( fair) 6) Wajar secara moral (equitable) 7) Benar secara moral (righteous)

Teori-Teori Keadilan Ø Teori Keadilan bertugas untuk menerangkan sifat-sifat dasar dan asal mula dari keadilan. Teori Keadilan sangat penting untuk diketahui dan dipahami, sebab suatu perbuatan akandikatakan adil kalau kita tahu tentang keadilan. Dalam pembahasan ini, tidak akan dibahas teori-teori berdasarkan kurun waktu, tetapi pembahasan ini akan mengungkapkan pendapat beberapa tokoh keadilan, yang akan kita sebut teori keadilan. Ø Tokoh-tokoh yang pernah mengungkapkan teorinya tentang keadilan sebagai berikut :

Teori Keadilan Aristoteles Teori-teori keadilan menurut Aristoteles yaitu sebagai berikut: a. Keadilan Komutatif (Comutative Justice) Keadilan komutatif adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasanya. Yang ditekankan dalam keadilan ini adalah asas persamaandari setiap orang, tanpa membedakan dan melihat tenaga yang telah dikeluarkan, kemampuan atau jasa-jasa yang telah disumbangkannya. b. Keadilan Distributif (Distributive Justice) Keadilan Distributif yaitu keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (P dan K, 1980: 9). Keadilan ini menekankan pada studi keseimbangan antara bagian yang di terima seseorang dengan jasa yang telah diberikannya. Orang yang mempunyai persamaan dalam ukuran yang ditetapkan, maka kedua orang itu harus memperoleh benda yang sama. Bila kedua orang itu tidak mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang itu akan memperoleh bagian (benda) yang tak sama. Dengan kata lain bila kedua orang itu mempunyai persamaan haruslah diperlakukan sama, bila berbeda harus pula diperlakukan beda dalam proposi yang sama. Agar pembagian itu merupakan keadilan, maka distribusi tersebut harus berwujud suatu perimbangan (propotion).

Teori Keadilan Aristoteles…lanjutan c. Keadilan Kodrat Alam ( natural justice) Keadilan alamiah (kodrat alam), yaitu keadilan yang bersumber pada hukum alamiah/hukum kodrat (jus Naturale). Menurut para ahli hukum Romawi, hukum alamiah ditentukan oleh akal manusia yang dapat merenungkan sifat dasarnya sebagai makhluk berakal dan bagaimana seharusnya kelakuannya yang patut diantara sesama manusia. d. Keadilan Konvensional yaitu keadilan yang mengikat warga negara, karena keadilan itu didekritkan melalui suatu kekuasaan khusus. Keadilan Konvensional menekankan pada keputusan/aturan kebiasaan yang harus dilakukan warga negara yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan. Jadi suatu tindakan yang dilakukan warga negara dianggap adil karena memang berdasarkan suatu aturan/keputusan, kebiasaan-kebiasaan yang dianggap lazim dalam suatu wilayah kekuasaan tertentu. e. Keadilan Perbaikan (Remedial Justice) Keadilan Perbaikan yaitu untuk mengembalikan persamaan dengan menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan. Keadilan ini khusus ditujukan terhadap seseorang atau orang lain yang dirugikan atau beruntung karena dalam proses pengadilan.

Teori Keadilan Menurut Plato sebaiknya yang memerintah suatu negara adalah seorang yang arif dan bukannya hokum, karena hokum tidak memahami secara sempurna apa yang paling adil untuk semua orang, dan karenanya tidak dapat melaksanakan yang terbaik. Dari ungkapan tersebut, berarti seorang raja harus mempunyai jiwa filsafat, supaya mengetahui apa itu keadilan dan bagaimana keadilan itu harus dicapai oleh negara. Plato mengungkapkan dua teori keadilan, yaitu: a. Keadilan Moral, yaitu keadilan yang dasarnya keselarasan (harmoni). Oleh karena itu dia berpendapat bahwa keadilan itu timbul karena adanya pengaturan atau penyesuaian yang member tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. b. Keadilan Prosedural atau Keadilan Hukum merupakan sarana untuk melaksanakan keadilan moral yang berkedudukan lebih tinggi daripada hokum positif dan adat kebiasaan.

Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes adalah seorang tokoh teori perjanjian masyarakat, oleh karena itu konsepsi mereka tentang keadilan didasarkan pada teori perjanjian masyarakat. Menurut kontruksi dia dalam perjanjian masyarakat, bahwa manusia pada dasarnya jelek, suka cakar menyakar. Jadi manusia harus dikendalikan, harus ada kekuatan yang mengendalikan manusia. Menurutnya suatu tindakan dikatakan adil kalau suatu perjanjian yang telah dibuat ditaati, dan ketidakadilan adalah tidak lain daripada ketiadaan pelaksanaan (pelanggaran) dari perjanjian yang telah dibuat.

Pentingya membiasakan berbuat dan berlaku adil terhadap sesama Franz Magnis Suseno mengemukakan bahwa orang yang sama sekali tidak dapat memahami apa yang dimaksud keadilan, percuma kita dekati agar ia bertindak dengan lebih adil. Perlakuan dan perbuatan yang adil harus diterapkan dibiasakan dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu diantaranya: a. Berlaku dan berbuat adil dalam bidang ekonomi 1) Memberikan upah yang sama kepada setiap orang yang sama, dan memberikan upah yang berbeda kepada setiap orang yang berbeda. 2) Pembagian-pembagian yang wajar yang bertalian dengan kesejahteraan 3) Memberikan hak dan kebebasan kepada orang lain untuk memiliki sesuatu, dan untuk menjual serta membeli sesuatu.

Pentignya berbuat adil…lanjutan b. Berlaku dan berbuat adil dalam bidang politik 1) memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan aturan yang berlaku. 2) memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang yang sama untuk menduduki suaru jabatan tertentu. 3) pengakuan kedudukan seseorang sebagai warga yang sederajat. 4) memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga yang sama untuk ikut serta dalam pemilihan umum, dan sebagainya. c. Berlaku dan berbuat adil dalam bidang hukum 1) memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan harus sama untuk setiap orang dalam situasi yang sama. 2) tidak memandang seseorang yang bersalah sebelum dibuktikan di pengadilan (tidak main hakim sendiri). 3) memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Pentignya berbuat adil…lanjutan d. Berlaku dan berbuat adil dalam bidang sosial budaya 1) menghormati dan menghargai sesame manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. 2) mau mengkritik orang lain dan menerima kritikan dari orang lain. 3) tidak merugikan orang lain. 4) mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. 5) menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. 6) memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. 7) menghargai dalam arti tidak menganggap rendah budaya lain.

Pentignya berbuat adil…lanjutan e. Berlakunya dan berbuat adil dalam bidang agama 1) memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. 2) tidak memaksakan agama yang kita anut kepada orang lain. Itulah satu contoh Perlakuan dan Perbuatan adil atau cara bersikap dan berbuat adil dalam berbagai bidang kehidupan manusia.

Memperjuangkan Keadilan dan Kebenaran Untuk menentukan benar tidaknya suatu perbuatan harus ada tolok ukur atau ukuran tentang kebenaran. Ketiadaan tolok ukur atau ukuran tentang kebenaran akan mengakibatkan kesimpangsiuran yang pada akhirnya akan melahirkan ketidakadilan dan ketidaktentraman. Bagi bangsa Indonesia yang dijadikan tolok ukur kebenaran adalah pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Karena Pancasila oleh bangsa Indonesia dijadikan sebagai sumber nilai atau sebagai Central Value dari berbagai nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Sikap dan perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila merupakan sikap dan perbuatan yang tidak benar dan tidak dibenarkan oleh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu bersikap dan berbuat benar merupakan salah satu bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila dan juga agama.

Ø Sikap dan perbuatan yang benar menurut Pancasila yaitu sikap dan perbuatan yang berdasarkan 36 butir Pancasila beserta nilai-nilai yang tesirat di dalamnya. Ke-36 butir Pancasila tersebut yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa a. Percaya dan takwa kepada tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. b. Hormat mrnghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup. c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercyaannya. d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. b. Saling mencintai sesama manusia c. Mengembangkan sikap tenggang rasa d. tidak semena-mena terhadap orang lain e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan g. Berani membela kebenaran dan keadilan h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karerna itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila Persatuan Indonesia a. Menempatkan persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan bangsa dan negara. b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara c. Cinta tanah air dan bangsa d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber. Bhineka Tunggal Ika

Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan e. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur g. Keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan b. Bersikap adil c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban d. Menghormati hak-hak orang lain e. Suka memberi pertolongan terhadap orang lain f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain g. Tidak bersikap boros h. Tidak bergaya hidup mewah i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum j. Suka bekerja keras k. Menghargai hasil karya orang lain l. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

Ø Sebagai insan Pancasila (juga insan religius) bersikap dan berbuat benar merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara kontinuitas. Disamping itu kita pun harus menegakkan kebenaran, menyatakan benar untuk perbuatan yang benar dan menyatakan tidak benar untuk perbuatan yang memang salah. Ø Negara sebagai organisasi puncak mempunyai kewajiban untuk menegakan keadilan dan kebenaran, lebih-lebih negara kita yang mendasarkan pada keadilan sosial. Di samping itu negara/pemerintah mempunyai pengaruh paling beasr atas kehidupan masyarakat sebagai keseluruhan.

Perjuangan negara untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dapat kita lihat dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam kehidupan hokum, sosial, budaya, ekonomi, agama dan politik. Negara/pemerintah selalu terlibat bila dalam masyarakat terjadi tindakan ketidakadilan dan ketidakbenaran, lebih-lebih ketidakadilan sosial karena akan berakibat kemiskinan yang menimpa satu kelas atau golongan atau lapisan masyarakat yang kita kenal kemiskinan struktural. Selain negara, masyarakatpun berkewajiban untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran baik untuk kepentingan masyarakat itu sendiri yang diperlakukan tidak adil dan tidak benar maupun kepentingan masyarakat lain.

FILSAFAT PANCASILA

Pokok Bahasan 1. Pengertian Filsafat dan Filsafat Pancasila 2. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat 21. Ontologi Pancasila 22. Epistemologi Pancasila 23. Aksiologi Pancasila 3. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara 4. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pengertian Filasafat dan Filsafat Pancasila § Pengertian Filsafat § Istilah ‘filsafat’ secara etimologis merupakan padanan kata falsafah (Arab) dan philosophy (Inggris) yang berasal dari bahasa Yunani (philosophia). § Kata philosophia merupakan kata majemuk yang terususun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan.

§ Dengan demikian philosophia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat atau mencintai pengetahuan. § Cinta mempunyai pengertian yang luas. Sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam yang berbeda satu dari yang lainnya. § Istilah philosophos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. • Ketika Pythagoras ditanya, apakah engkau seorang yang bijaksana? • Dengan rendah hati Pythagoras menjawab, ‘saya hanyalah philosophos, yakni orang yang mencintai pengetahuan’.

§ Ada dua pengertian filsafat, yaitu: Filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. § Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. § Ini berarti Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia.

§ Pengertian Filsafat Pancasila § Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. § Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. § Pancasila dikatakan sebahai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the faounding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem (Ruslan Abdul Gani). § Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan penngertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasla (Notonagoro).

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat § Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. § Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. § Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna

• Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. • Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. • Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia.

• Dengan demikian Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme dan sebagainya. • Ciri sistem Filsafat Pancasila itu antara lain: 1. Sila-sila Pancasila merupakan satu-kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah maka itu bukan Pancasila. 2. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut: • Sila 1, meliputi, mendasari dan menjiwai sila 2, 3, 4 dan 5;

• • Sila 2, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4 dan 5; Sila 3, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5; Sila 4, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan mendasari dan menjiwai sila 5; Sila 5, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, 4. • Inti sila-sila Pancasila meliputi: § § Tuhan, yaitu sebagai kausa prima Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong § Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.

§ Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. § Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. § Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas landasan Ontologis Pancasila, Epistemologis Pancasila dan Aksiologis Pancasila.

1. Landasan Ontologis Pancasila § Ontologi, menurut Aristoteles adalah ilmu yang meyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. § Masalah ontologis antara lain: Apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang ada tampak ini suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup? Dan seterusnya. § Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada (eksistensi dan keberadaan) manusia, benda, alam semesta (kosmologi), metafisika.

§ Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. § Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, malainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. § Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis, atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subyek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia.

§ Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang Berketuhan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. § Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hirarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. (lihat Notonagoro, 1975: 53).

§ Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab-akibat: § Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. § Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab, dan negara adalah sebagai akibat.

2. Landasan Epistemologis Pancasila § Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. § Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. § Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. § Menurut Titus (1984: 20) terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu: 1. Tentang sumber pengetahuan manusia; 2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia; 3. Tentang watak pengetahuan manusia.

§ Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. § Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. § Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia.

§ Pancasila sebagai suatu obyek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. § Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila. § Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal.

§ Sifat hirarkis dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, di mana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainny, sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelma, sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat § Dengan demikian susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.

§ Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu: 1. Isi arti Pancasila yang umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan inti sari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan konkrit. 2. Isi arti Pancasila yang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia. 3. Isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkrit, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khhusus konkrit serta dinamis (lihat Notonagoro, 1975: 36 -40)

§ Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah monopluralis, yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Hakikat raga manusia memiliki unsur fisis anorganis, vegetatif, dan animal. Hakikat jiwa memiliki unsur akal, rasa, kehendak yang merupakan potensi sebagai sumber daya cipta manusia yang melahirkan pengetahuan yang benar, berdasarkan pemikiran memoris, reseptif, kritis dan kreatif. Selain itu, potensi atau daya tersebut mampu meresapkan pengetahuan dan menstranformasikan pengetahuan dalam demontrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham. § Dasar-dasar rasional logis Pancasila menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, juga menyangkut isi arti Pancasila tersebut.

§ Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. § Manusia pada hakikatnya kedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi. § Dengan demikian kebenaran dan pengetahuan manusia merupapakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa dan kehendak manusia untuk mendapatkankebenaran yang tinggi.

§ Selanjutnya dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. § Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalamupaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

3. Landasan Aksiologis Pancasila § Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. § Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori. § Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. § Nilai (value dalam Inggris) berasal dari kata Latin valere yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai “keberhargaan” (worth) atau “kebaikan” (goodness). Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan.

§ Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia (dictionary of sosiology an related science). Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek. § Ada berbagai macam teori tentang nilai. § Max Scheler mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya, dan dapat dikelompokkan menjadi empat tingkatan, yaitu: 1) Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakkan dan nilai yang tidak mengenakkan, yang menyebabkan orang senang atau menderita. 2) Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan, seperti kesejahteraan, keadilan, kesegaran. 3) Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (geistige werte) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini misalnya, keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.

4) Nilai-nilai kerokhanian: dalam tingkat ini terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi. (Driyarkara, 1978) § Walter G. Everet menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam delapan kelompok: 1) Nilai-nilai ekonomis: ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli. 2) Nilai-nilai kejasmanian: membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan. 3) Nilai-nilai hiburan: nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan. 4) Nilai-nilai sosial: berasal mula dari pelbagai bentuk perserikatan manusia. 5) Nilai-nilai watak: keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan.

6) Nilai-nilai estetis: nilai-nilai keindahan dalam dan karya seni. 7) Nilai-nilai intelektual: nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran. 8) Nilai-nilai keagamaan § Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam, , yaitu: 1) Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia. 2) Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakana kegiatan atau aktivitas. 3) Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi empat macam: a) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia. b) Nilai keindahan, atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (aesthetis, rasa) manusia. c) Nilai kebaikan, atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (will, karsa) manusia. d) Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

§ Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. • Nilai dasar, adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. • Nilai instrumental, adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. • Nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. § Nila-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai intrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbansa, dan bernegara.

§ Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subscriber of value Pancasila), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. § Pengakuan, penerimaan dan pernghargaan atas nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai Manusia Indonesia

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA • Pengertian Ideologi Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, paham. Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu

• Beberapa pengertian ideologi: § A. S. Hornby mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang. § Soerjono Soekanto menyatakan bahwa secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. § Gunawan Setiardja merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. § Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka.

§ Ideologi tertutup, merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-cirinya: merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat; atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat; isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak. § Ideologi terbuka, merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya: bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri; dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut; nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional.

• Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti (1999) ada dua, yaitu: sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat, dan sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. • Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafat bangsa. Dengan demikian memenuhi syarat sebagai suatu ideologi terbuka. • Sumber semangat yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah terdapat dalam penjelasan UUD 1945: “terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabutnya

• Sifat Ideologi Ada tiga dimensi sifat ideologi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. 1. Dimensi Realitas: nilai yang terkandung dalam dirinya, bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya. 2. Dimensi idealisme: ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin diicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme ini tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas. 3. Dimensi fleksibilitas: ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bebrsifat dinamis, demokrastis. Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat relevansinya dari masa ke masa.

• Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila § Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. § Kenyataan menujukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup danbeku cendnerung meredupkan perkembangan dirinya. § Pengalaman sejarah politik masa lampau. § Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional.

• Sekalipun Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, namun ada batas-batas keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu: § Stabilitas nasional yang dinamis § Larangan terhadap ideologi marxisme, leninnisme dan komunisme § Mencegah berkembangnya paham liberalisme § Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat § Penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus.

• Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa § Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang ber. Kemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan. § Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat memparsatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

C. Etika bersifat absolute, tdk dpt ditawar-2 Etiket bersifat relative, yg dianggap tdk sopan dlm suatu kebudayaan dpt saja dianggap sopan dlm kebudayaan lain. D. Etika memandang manusia dr segi dalam (batiniah) Etiket memandang manusia dr segi luar (lahiriah). Persamaan : Istilah ke dua hal tersebut adalah, mengenai Perilaku manusia secara normatif, artinya Memberi norma perilaku manusia bagaimana seharusnya berbuat atau tidak berbuat. Konsep ini untuk saling menghormati hak dan kewajiban satu orang dengan orang lain.

Motivasi dan Tujuan Akhir Ad. 1. Motivasi Adalah Hal yg diinginkan oleh seseorang / pelaku perbuatan dgn maksud untuk mencapai sasaran yg hendak dicapai, jd Motivasi dikehendaki secara sadar, sehingga menentukan morivasi tersebut dijadikan kadar moralitas perbuatan. Ad. 2. TUJUAN AKHIR Adalah Diwujudkannya perbuatan yg dikehendaki scr bebas. Moralitas perbuatannya ada dlm kehendak manusia tersebut, artinya perbuatan itu memang dikehendaki dan dijadikan tujuan akhir oleh pelaku.

FILSAFAT HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

PEMBUKAAN UUD 1945 A. FUNGSI DAN KEDUDUKAN PEMB. UUD 1945 • • Pembukaan UUD 45 merupakan STAATSFUNDAMENTALNORM, yaitu sebagai sumber hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Konsekuensi : seluruh peraturanperundang-undangan dari yang tertinggi sampai yang terendah materinya tidak boleh kontradiksi dengan nilai-nilai yang terdpt dlm Pemb. UUD 45, karena pada hakikatnya seluruh peraturan hukum merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai yg ada dlm Pemb. UUD 45 merupakan sumber bagi seluruh peraturan hukum lainnya, tetapi mengapa dalam Tata urutan Peraturan Perundang-undangan (1966 – 2004), Pemb. UUD 45 tidak dicantumkan ? , sbg antisipasi terhadap terjadinya amandemen, shg secara hierarkhis formal kedudukan Pem. UUD 45 dipisah dg peraturan hukum lain, tetapi scr hierarkhis material memiliki hubungan causal organis, tidak terpisah.

TATA URUTAN PER-UU-AN a. Berdasarkan TAP MPR No. XX/MPRS/1966 • UUD 45 • TAP MPR • UU/PERPU • PP • Kep. Pres • Peraturan-peraturan Pelaksanaan lain, spt – Peraturan menteri – Instruksi menteri – Dll b. Berdasar Tap MPR No. III/MPR/2000, ttg Sumber Hukum dan tata urutan per-uuan • UUD 45 • Ketetapan MPR • UU • PERPU • Peraturan Pemerintah • Keputusan Presiden • Peraturan Daerah

lanjutan c. Berdasar UU No. 10 tahun 2004, tgl 22 juni 2004 • • • UUD 45 UU/PERPU Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah a. Perda propinsi b. Perda kabupaten / kota c. Peraturan desa/peraturan yang singkat.

Lanjutan…. • Berdasar UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

B. KONSTRUKSI DASAR TERTIB HUKUM INDONESIA • Teori Stuffen Theory Hans Kelsen ? Grund Norma Umum Norma Khusus • Atau Nilai dasar Norma Umum norma praktis • Aplikasi : Pemb. UUD 45 Norma hukum lainnya. • Pembukaan UUD 45 sbg Staatsfundamentalnorm, merupakan asas kerokhanian tertib hukum Indonesia, di dalamnya terdapat pengakuan adanya hukum kodrat (alinea I), hukum etis (alinea I, III), hukum Tuhan (alinea III), dan hukum filosofis, yaitu asas kerokhanian Pancasila yg mendasari hukum positif Indonesia (alinea IV).

HUBUNGAN PEMB. UUD 45 DG HUKUM POSITIF • Hukum Tuhan, hukum etis, hukum kodrat, dan hukum filosofis tersebut merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi hukum positif Indonesia. Dalam hal ini negara merupakan pelaksana yg aktif dalam pelaksanaan dan realisasi hukum positif dg mengambil bahan dari hukum dan nilai yg terdapat dlm pemb. UUD 45 tadi, disesuaikan dg situasi, kondisi, serta kebijakan tertentu.

KONSEKUENSI • Konsekuensi bagi setiap realisasi dan pelaksanaan hukum positif Indonesia harus senantiasa sesuai dg hukum Tuhan, hukum etis, hukum kodrat, dan hukum filosofis. Nilai-nilai hukum tersebut sekaligus juga merupakan ukuran bagi setiap hukum positif Indonesia, yaitu UUD dan seluruh peraturan perundangan yg lain apakah telah sesuai dg aturan yg berasal dr Tuhan (hukum Tuhan), dg perikemanusiaan dan perikeadilan(hukum kodrat), dg nilai-nilai kebaikan (hukum etis), dan dg nilai-nilai Pancasila yg abstrak umum universal (hukum filosofis).

KESIMPULAN • Jadi, pertama: pelaksanaan hukum positif Indonesia harus berlandaskan asas-asas nilai kerokhanian Pancasila dan asas-asas nilai lainnya spt tertuang dlm pemb. UUD 45. • Kedua; mrupakan suatu keharusan bagi negara Indonesia untuk menjadikan nilai-nilai dlm Pemb. UUD 45 tadi sbg ukuran dlm penyusunan, pengembangan, dan interpretasi semua peraturan hukum yg berlaku di Indonesia

Terima Kasih