PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 132016 DAN 142016 DISKOMINFO

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016 DISKOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH SEMARANG, 31 JULI 2018

DASAR HUKUM • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 2

DASAR HUKUM • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. • Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika. 3

DASAR HUKUM • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika. • Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang LPSE. • Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. 4

DASAR HUKUM • Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang UPT Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. • Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. • Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 5

DASAR HUKUM • Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. • Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System di Jawa Tengah. • Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System di Jawa Tengah. 6

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN URUSAN KOMINFO NO SUB URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT PROVINSI KAB/KOTA 1. Penyelenggaraan, sumber daya, dan perangkat pos, serta informatika. Pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan perangkat pos, serta informatika. - - 2. Informasi dan Komunikasi Publik. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah pusat serta informasi strategis nasional dan internasional. 3. Aplikasi Informatika. a. Penetapan nama domain dan a. Pengelolaan nama domain a. Pengelolaan nama sub domain bagi instansi yang telah ditetapkan oleh domain yang telah pemerintah pusat dan sub ditetapkan oleh pemerintah daerah. domain di lingkup pemerintah pusat dan sub b. Pengelolaan nama domain daerah provinsi. domain di lingkup instansi penyelenggara b. Pengelolaan e-government di pemerintah daerah negara. lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan e-government provinsi. b. Pengelolaan enasional. government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota 7

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN URUSAN STATISTIK NO SUB URUSAN 1. Statistik Dasar. 2. Statistik Sektoral. PEMERINTAHAN PUSAT PROVINSI KAB/KOTA Penyelenggaraan Statistik Dasar. - - - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Provinsi. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota. URUSAN PERSANDIAN NO 1. SUB URUSAN Persandian untuk Pengamanan Informasi. PEMERINTAHAN PUSAT PROVINSI a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah provinsi. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antarkementerian/lembaga, Perangkat Daerah provinsi. antara Pemerintah Pusat dengan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. c. Pengelolaan kunci sandi. KAB/KOTA a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar. Perangkat Daerah kabupaten/kota. 8

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN URUSAN PERSANDIAN NO SUB URUSAN PEMERINTAHAN PUSAT PROVINSI KAB/KOTA 2. Akreditasi dan Sertifikasi a. Akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan sandi. b. Penerbitan sertifikasi sumber daya manusia sandi. c. Penerbitan sertifikasi peralatan sandi. - - 3. Analisis Sinyal. Pengelolaan analisis sinyal. - - 9

STRUKTUR ORGANISASI DISKOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH TIPE A (917) (PERGUB 70/2016) 10

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI TERKAIT STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI DISKOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH 1. Tupoksi Bidang IKP Diskominfo Provinsi Jawa Tengah overlapping dengan Bagian Kehumasan di Setda Provinsi Jawa Tengah; 2. Adanya kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bukan menangani urusan statistik sektoral; 3. UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) akan lebih efektif jika disatukan dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ); 4. Masalah menara telekomunikasi yang sudah tidak lagi menjadi kewenangan daerah tetap masih menjadi urusan daerah, adanya benturan peraturan yaitu UU 28/2008 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang masih berlaku. 11

VISI – Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (Tetap) Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi MISI JATENG Prioritas Pemb. 2019 (Tata Kelola Pem) S M A R T P R O V I N C E • Integrasi Data (single data) • Integrasi Aplikasi • Integrasi Infrastruk. • Publikasi Informasi & Komunikasi • Pengamanan Informasi Integrasi Data (single data) Integrasi Aplikasi Keamanan Informasi Inform + Komunikasi Publik Infrastruktur Integrasi sarpras Supporting SDM & Penguatan Kelembagaan 12 12

SMART PROVINCE BERBASIS ELEKTRONIK JAWA TENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH RENCANA 2019 - 2023 2021 (Mobility) Pengembangan Aplikasi : - Sistem Transportasi/ ATCS (area Traffic Control System) 2022 (Smart Branding) Pengembangan Aplikasi : - e-Healthy (sistem kesehatan) - Aplikasi Pariwisata 2022 2021 2019 (Smart Government) Pengembangan Aplikasi : - e-Sakip - e-Audit - e-RPJMD - e. Pemeliharaan Website Laporgub - Cashless Management System - Perda Smart Province 2019 2023 (Smart Environtment) Pengembanganaplikasi - Sistem Tata Kelola Sampah 2020 (Smart Living) Pengembangan/Pemeliharaan Aplikasi yg dikembangkan th 2019 Pengembangan/pemeliharaan/Fasilitasi aplikasi: - e-Commerce - Sistem Bantuan Jamban - Sistem Ketenagalistrikan - Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) - Basis Data Terpadu (Data Kemiskinan) - Regopantes 13

TERIMA KASIH #mjpic @mj_zapa

PELAYANAN DINAS KOMINFO Yan PPID Pembantu, Yan Pegawai, Keu, Aset Internal. SEKRETARIAT BIDANG IKP BIDANG TIK BIDANG EGOV BIDANG STATISTIK BIDANG PERSANDIAN & KI SOP 1. Media Komunikasi (Baliho), Blow-Up Media, Dialog (TV, Radio, Studio Mini) 2. Layanan Aduan Masyarakat 1. Penyediaan Bandwidth 2. Data Center 3. Fiber Optic 1. Pengembangan dan Integrasi Aplikasi 2. Rekom Pemb Sistem/Aplikasi 1. Single Data System 2. PPID Utama 3. Penyelesaian Sengketa Informasi (KIP) 1. Yan Pengiriman Surat Kawat 2. Video Conference, Live Streaming 3. Keamanan Informasi (Kontra Pengindraan) SOP SOP SOP 15