PENGENALAN ONLINE SINGLE SUBMISSION OSS DAN SISTEM ADMINISTRASI
PENGENALAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA (SABU), SERTA HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATAN AKTANYA Disampaikan pada acara WORKSOP KENOTARIATAN PENGURUS DAERAH MALANG RAYA IKATAN NOTARIS INDONESIA MALANG, 26 Oktober 2018
Seputar RUPS/Keputusan Pemegang Saham dan Perubahan dalam AHU Online Problematika Pengetahuan Terkini dengan Pemberlakukan sistem OSS Bagaimana Prosedur RUPS dan Keputusan Pemegang Saham (secara sirkuler), hal-hal apa saya yang perlu diperhatikan Apa kaitannya Pengadilan Negeri dengan pelaksanaan RUPS Apa yang dimaksud dengan OSS dan kenapa kita (notaris) perlu memahami sistem OSS tersebut Apa perbedaan PT Umum dan PT Khusus, bagaimana implementasinya saat ini pada AHU Online dan sistem OSS? Apa perbedaan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, bagaimana prosesnya dalam AHU Online Bagaimana tahapan yang harus dilakukan dalam Pembubaran PT Bagaimana memahami pembagian kategori menurut KBLI dikaitkan dengan penyusunan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar (Pasal 3). Bagaimana pengurusan PT PMA dengan pemberlakuan OSS? persyaratan modal dan DNI serta tahapan-tahapannya
1. Bagaimana Prosedur RUPS dan Keputusan Pemegang Saham (secara sirkuler), hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan Pelaksanaan RUPS Pemanggilan RUPS Rencana RUPS • Tahunan atau Luar Biasa • Permintaan Direksi/Dewan Komisaris/Pemegang Saham • melalui Surat Tercatat dan/atau Surat Kabar • 14 hari sebelum RUPS (diluar tanggal rapat dan tanggal pengumuman) • Memuat Mata Acara Rapat disertai dengan ketersediaan materi rapat • • • Dipimpin Dirut/Komut Korum Kehadiran pembahasan materi korum keputusan Risalah Rapat
Kuorum Kehadiran dan Kuorum Pemungutan Suara RUPS Tahunan/Biasa RUPS Perubahan AD lebih dari paling sedikit Kehadiran RUPS Pertama 1/2 bagian seluruh PS dgn 2/3 bagian dari seluruh PS hak suara dgn hak suara RUPS Penggabungan/Pelengam bilalihan dsb paling sedikit 3/4 bagian dari seluruh PS dgn hak suara Kehadiran RUPS Kedua paling sedikit 1/3 dari seluruh PS dengan hak suara Persetujuan RUPS Pertama dan Kedua paling sedikit 2/3 bagian dari paling sedikit 3/4 bagian lebih dari 1/2 bagian jumlah suara yang dari jumlah suara yang dikeluarkan Kehadiran dan Penetapan PN Persetujuan RUPS Ketiga paling sedikit 3/5 dari seluruh PS dgn hak suara Penetapan PN paling sedikit 2/3 dari seluruh PS dengan hak suara Penetapan PN
Keputusan Pemegang Saham (diluar RUPS) Pasal 91 UUPT Pasal 91 • Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Pengantar Direksi kepada Pemegang Saham Naskah/Surat Keputusan Tanda tangan sebagai persetujuan Pemegang Saham
2. Apa kaitannya Pengadilan Negeri dengan pelaksanaan RUPS 1. Persetujuan untuk RUPS yang ketiga, oleh karena RUPS Pertama dan Kedua tidak memenuhi korum kehadiran. • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XI/2013 • Pasal 86 ayat 9 UUPT : • “RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri”; 2. Persetujuan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham, setelah Direksi dan/atau Dewan Komisaris menolak untuk menyelenggarakan RUPS
3. Apa perbedaan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, bagaimana prosesnya dalam AHU Online
Proses PT dan Pengurusannya ke Kemenkumham Akta Pendirian - PNBP 300/600/1100 SK Pengesahan Persetujuan Perubahan AD - PNBP 1 Juta Rapat Umum Pemegang Saham Pemberitahuan Perubahan AD - PNBP Nol Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan - PNBP Nol
Persetujuan Perubahan AD 1. Nama 2. Tempat Kedudukan 3. Jangka Waktu 4. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 5. Modal Dasar 6. Pengurangan Modal 7. Perubahan status Terbuka - Tertutup Pemberitahuan Perubahan AD • Perubahan ketentuan dalam AD selain 7 hal di atas.
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan meliputi: perubahan susunan pemegang saham • akta tentang perubahan susunan pemegang saham yang meliputi nama dan jumlah saham yang dimiliki; dan/atau karena pengalihan saham dan/atau • akta pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perubahan jumlah kepemilikan saham perundangan. yang dimilikinya; perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris; perubahan alamat lengkap Perseroan; • akta tentang RUPS, akta keputusan pemegang saham di luar RUPS, atau dokumen lainnya tentang ganti nama pemegang saham; dan • keputusan instansi terkait mengenai perubahan nama pemegang saham badan hukum atau orang perseorangan. • akta tentang RUPS atau akta keputusan pemegang saham di luar RUPS tentang perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris; • fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung, instansi yang berwenang, atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan;
ahu a Me n ke nte ri erit mb Pe Ko r Akhan ir ma n mu ngu Pe mu m Pe ttg an Ko mb Re agi nca ran an na Lik Hasi uid l asi ngu Pe ahu a Me n ke nte ri erit mb Pe ma n K dan oran BN , mu ngu Pe al anu ara m • se Pa set ling la ela h R mbat UP 30 h S K ar edu i a RU Pe PS Lik rtang 60 uidatogungj Ke hari s r (Pa awab dua ete lin a ) lah g ce n Ko pa ran t • • pa l Pe ing ce ngu pa mu t 60 ma ha n P ri s erta ete ma lah e nlin a o car • se ha ri s tlh t 30 • pa l RU ing la PS mb a n ara mb ub Pe PS RU 4. Bagaimana tahapan yang harus dilakukan dalam Pembubaran PT
5. Apa yang dimaksud dengan OSS dan kenapa kita (notaris) perlu memahami sistem OSS tersebut • OSS (Online Single Submission) merupakan istilah popular dari Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 • Pengaturan dalam suatu PP, mempunyai hierarki perundang-undangan yang tinggi, hanya di bawah UU. Sehingga semua Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan sebagainya … semuanya harus tunduk dan menyesuaikan dengan sistem OSS. • Yang melakukan pendaftaran dalam sistem OSS adalah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. • Dalam hal Pelaku Usaha, adalah non perorangan, maka pendaftaran dalam sistem OSS harus disertai dengan Akta Notaris dan bukti Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. (Pasal 21 ayat 2 c PP 24/2018) • Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa : • Notaris sebagai pejabat umum membuat Akta Pendirian badan hokum wajib mempunyai pengetahuan yang utuh terkait kegiatan usaha • Notaris sebagai kuasa dari Perseroan, berdasarkan UU Perseroan Terbatas mempunyai akses untuk mendaftarkan Pengesahan Pendirian ke sistem AHU Online yang secara otomatis datanya akan terhubung dengan sistem OSS.
Nomor Induk Berusaha (NIB) • Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran. • NIB = TDP • berlaku selama jangka waktu keberlakuan NIB • NIB juga berlaku sebagai tanda peserta Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
6. Apa perbedaan PT Umum dan PT Khusus, bagaimana implementasinya saat ini pada AHU Online dan sistem OSS? • Istilah ‘Khusus’ yang selama ini kita kenal, maknanya adalah PT yang menjalankan kegiatan usaha tersebut tidak boleh menjalankan kegiatan usaha lainnya. • Sebaliknya, usaha ‘Umum’ membolehkan suatu PT menjalankan berbagai kegiatan usaha secara bersamaan. • Dahulu dalam sistem lama (Sisminbakum) dilakukan pengelompokan usaha umum dan khusus. • Saat ini pengelompokan dalam AHU Online dan OSS tidak ada lagi, yang menyebabkan tugas Notaris untuk melihat aturan umum atau khusus pada peraturan per-UU-an. Dengan dasar hokum OSS di level PP, maka yang harus dipelajari peraturan setingkat UU. • Misalnya usaha khusus yang diatur dalam Undang-undang : • Perbankan, asuransi, pembiayaan, sekuritas (Kelompok Jasa Keuangan) • Rumah Sakit (Kesehatan) • Angkutan utara, laut, kepelabuhan (Perbubungan/transportasi) • Penyiaran, TV Satelit (Informasi dan Telekomunikasi) • dsb
7. Bagaimana memahami pembagian kategori menurut KBLI dikaitkan dengan penyusunan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar (Pasal 3). • KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) diatur dalam Perka BPS nomor 19 Tahun 2017 (KBLI 2015 - perubahan 2017). • KBLI dibagi dalam 21 Kategori (A-U) yang disetarakan dengan Maksud dan Tujuan sebagaimana lazim diuraikan dalam Pasal 3 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. • KBLI terdapat 5 tingkatan (derajat) yang ditandai dengan jumlah digit nomor. Derajat ke-5 (5 digit) uraian akan dicantumkan dalam Kegiatan usaha dalam pasal 3 ayat 2 AD. Uraian Kegiatan Usaha inilah yang harus tepat pilihannya karena akan berhubungan dengan jenis perizinan yang akan diurus dan diterbitkan pada sistem OSS.
Dasar Hukum KBLI Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Perka BPS Nomor 19 Tahun 2017 tentang KBLI 1997 2017 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia) KBLI merupakan salah satu klasifikasi baku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk aktivitas ekonomi. KBLI menyediakan satu set kerangka klasifikasi aktivitas ekonomi yang komprehensif di Indonesia agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data statistik menurut aktivitas ekonomi. KBLI digunakan antara lain sebagai dasar penentuan kualifikasi TDP, Penanaman Modal dan izin usaha dari instansi terkait.
Pelaksanaan Reformasi Perizinan The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
Tampilan Maksud dan Tujuan dalam SABH Mengikuti kategori dalam KLBI 2015 (Perubahan 2017)
PASAL 3 ANGGARAN DASAR Ayat 1 (Derajat 1) Maksud dan tujuan perseroan adalah di bidang Perdagangan Eceran Ayat 2 (Derajat 5) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan menjalankan kegiatan usaha : Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket
PASAL 3 ANGGARAN DASAR Ayat 1 Maksud dan tujuan perseroan adalah dibidang a)Perkebunan b)Industri Pengolahan Ayat 2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan menjalankan kegiatan usaha : • Perkebunan Buah Kelapa Sawit • Industri Minyak Mentah Kelapa Sawiit (CPO)
Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Pengangkutan, Pariwisata (Penyewaan dan aktivitas perjalanan). 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Pengangkutan : Angkutan Darat Wisata Angkutan Bus Tidak Bertrayek Pariwisata (Aktivitas Perjalanan) : Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan, Pergudangan, Pariwisata (Aktivitas Penyewaan dan Perjalanan). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Perdagangan : perdagangan besar mobil baru perdagangan besar mobil bekas perdagangan eceran mobil baru perdagangan eceran mobil bekas reparasi mobil perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil perdagangan eceran suku cadang dan aksesori mobil Pengudangan : Pergudangan dan Penyimpanan Aktivitas Penyewaan. Perjalanan : Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran
Pasal 3 Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Real Estat dan Konstruksi. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Konstruksi Gedung Tempat Tinggal Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga Real Estat : Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa Real Estat atas dasar balas jasa dan kontrak
Perkebunan Kelapa Sawit (Tampilan AHU - Pendirian)
Agen Perdagangan (Tampilan AHU)
Usaha Minimarket
Usaha Pengangkutan Bus
4. Bagaimana pengurusan PT PMA dengan pemberlakuan OSS? persyaratan modal dan DNI serta tahapannya • Sejak berlakunya OSS, pendirian PT PMA tidak diperlukan izin prinsip dari BKPM, sehingga para pendiri PMA, melakukan proses yang sama dengan pendirian PMDN, langsung membuat akta Notaris serta mendaftarkan pengesahannya pada AHU Online • Pendaftaran dalam sistem OSS untuk PMA akan dibuat pembatasan dalam 2 hal : • Pembatasan kegiatan usaha (tertutup, untuk UMKM, terbuka bersyarat) atau yang dikenal dengan DNI (Daftar Negatif Investasi) – Penpres Nomor 44 Tahun 2016. • Memperhatikan ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Per. BKPM Nomor 6 Tahun 2018.
Pasal 6 Per. BKPM 6/2018 • (1) Perusahaan PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, wajib melaksanakan ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh Perizinan Penanaman Modal. • (3) Perusahaan PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, harus memenuhi ketentuan nilai investasi, yaitu: • a. total nilai investasi lebih besar dari Rp 10. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan; • b. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp 2. 500. 000, 00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); • c. persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham; dan • d. Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit Rp 10. 000, 00 (sepuluh juta rupiah). • (5) Nilai investasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan/atau ayat (3) harus dipenuhi Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal Perusahaan memperoleh Izin Usaha. • (6) Penanam Modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.
Sekian dan Terima Kasih Aulia Taufani, SH ataufani@gmail. com +628161972218
- Slides: 39