PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN Oleh Kepala
PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN Oleh: Kepala Bagian Organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor: 61/Permentan/OT. 140/10/2010 MENTERI PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN Catatan : 1. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian dialihkan pembinaannya dari Sekretariat Jenderal melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 631/Kpts/OT. 140/1/2011 tanggal 28 Januari 2011 2. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dialihkan pembinaannya dari Sekretariat Jenderal melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 634/Kpts/OT. 140/1/2011 tanggal 28 Januari 2011
PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN TUGAS: MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PERTANIAN. FUNGSI: a. perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian; b. pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan; c. pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian; d. pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian; e. penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan hasil penelitian pertanian melalui tatakelola teknologi informasi dan promosi; f. pengelolaan sarana instrumentasi teknologi informasi dan bahan pustaka; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.
PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN BAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN BIDANG PERPUSTAKAAN SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN BIDANG PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUBBIDANG PROGRAM SUBBIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN SUBBIDANG PUBLIKASI SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN SUBBIDANG PELAYANAN PERPUSTAKAAN SUBBIDANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PROMOSI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 4
KEDUDUKAN PUSTAKAWAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1) Subbidang Pengelolaan Sumberdaya Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan sumber daya perpustakaan dan pembinaan perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian. 2) Subbidang Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria sistem pelayanan jasa perpustakaan.
Ø Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 30/Permentan/OT. 140/5/2011 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Biro Hukum Dan Informasi Publik ü Bagian Perundang-undangan II Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem jaringan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. ü Bagian Pengelolaan Informasi Publik - Subbagian Pameran dan Peragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan peragaan, serta pengelolaan perpustakaan. Ø Lingkup Direktorat Jenderal (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen PKH) ü Bagian Umum - Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan. Ø Lingkup Inspektorat Jenderal (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No. 58/Permentan/OT. 140/9/2011) ü Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum Dan Hubungan Masyarakat - Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pelaksanaan perpustakaan dan publikasi.
Ø Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No. 54/Permentan/OT. 140/9/2011) Sekretraiat Badan ü Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat - Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan perpustakaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) ü Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian dan
Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No. 81/permentan/OT. 140/11/2011) Ø Bagian Evaluasi Dan Pelaporan - Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan. Lingkup Badan Ketahanan Pangan (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No. 82/permentan/OT. 140/11/2011) Ø Bagian Umum - Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan perpustakaan. Lingkup Badan Karantina Pertanian (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No. 83/permentan/OT. 140/11/2011) Ø Bagian Hukum Dan Hubungan Masyarakat - Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik dan publikasi.
DASAR HUKUM • UNDANG – UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN • PERMENPAN & RB NOMOR 9 TAHUN 2014
PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan perpustakawanan PELAYANAN PERPUSTAKAAN PUSTAKAWAN Kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka
TUGAS POKOK PUSTAKAWAN Melaksanakan kegiatan dibidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.
TERAMPIL • Penyelia • Pelaksana Lanjutan • Pelaksana JENJANG JABATAN PUSTAKAWAN AHLI • • Utama Madya Muda Pertama
80% AK SATU JENJANG DIATAS Pusatakawan yang melaksanakan kegiatan TUGAS TAMBAHAN SATU JENJANG DIBAWAH 100% AK
SASARAN KERJA PEGAWAI • Pada awal tahun, setiap Pustakawan wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan • SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pustakawan sesuai dengan jenjang jabatannya • SKP yang telah disusun, harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja • Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian
SYARAT KENAIKAN PANGKAT III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d 2 4 6 8 10 12 14 Angka Kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi IV/e
ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN JENJANG PUSTAKAWAN PENYELIA PUSTAKAWAN UTAMA PANGKAT ANGKA KREDIT YANG DIKUMPULKAN SETIAP TAHUN III/d 10 KEGIATAN BERASAL DARI TUGAS POKOK 25 KEGIATAN BERASAL DARI TUGAS POKOK DAN PENGEMBANGAN PROFESI IV/e KETERANGAN
KARYA TULIS ILMIAH JUMLAH PENULIS UTAMA (%) PENULIS PEMBANTU (%) 2 ORANG 60 % 40% 3 ORANG 50 % 25% 4 ORANG 40 % 20 % Jumlah penulis pembantu maksimal 3 orang
PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT JABATAN Kepala Perpustakaan Nasional RI KEWENANGAN Pustakawan Madya (IV/b) s. d Pustakawan Utama (IV/e) LINGKUP • Perpustakaan Nasional RI • Instansi diluar Perpustakaan Nasional RI Pejabat Eselon I • Pustakawan Lingkungan instansi atau pejabat Pelaksana (II/b) masing-masing dibawahnya uang s. d Pustakawan ditunjuk paling Penyelia (III/d) rendah eselon II • Pustakawan yang membidangi Pertama (III/d) s. d kepegawaian di Pustakawan Instansi Pusat selain Madya (IV/a) Perpustakaan Nasional RI TIM PENILAI Tim Penilai Pusat Tim Penilai Instansi
KOMPOSISI TIM PENILAI • Unsur Teknis yang membidangi kepustakaan • Unsur Kepegawaian • Pustakawan Susunan Keanggotaan Keterangan KETUA merangkap Anggota Berasal dari unsur teknis Wakil Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Berasal dari Unsur Kepegawaian Anggota paling kurang 4 orang Paling kurang 2 orang berasal dari Pustakawan Apabila jumlah anggota tidak dapat dipenuhi dari Pustakawan, maka anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pustakawan
SYARAT ANGGOTA TIM PENILAI • Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pustakawan yang dinilai • Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pustakawan • Dapat aktif melakukan penilaian
PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI Pejabat eselon I atau pejabat dibawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II yang membidangi kepegawaian diinstansi pusat selain Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Tim Penilai Instansi Rekomendasi Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
HAL LAIN DALAM TIM PENILAI • Masa jabatan tim penilai yaitu 3 tahun dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya • PNS yang telah menjadi anggota dalam 2 masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 masa jabatan • Dalam hal terdapat anggota yang dinilai, Ketua mengangkat anggota pangganti
PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT (di lingkungan Kementerian Pertanian) Pejabat eselon I atau pejabat paling rendah eselon II dibidang kepegawaian diinstansi Pusat Pejabat dibidang Kepegawaian atau Pejabat paling randah eselon III 1. Pustakawan Pelaksana (II/b) s. d Pustakawan Penyelia (III/d) 2. Pustakawan Pertama (III/a) s. d Pustakawan Madya (IV/a)
PENGANGKATAN PERTAMA TERAMPIL 1. D. II ilmu perpustakaan 2. D. II bid. lain sesuai kualifikasi yg ditetapkan Kepala Perpustakaan Nasional RI 3. Pangkat paling rendah II/b AHLI 1. S 1 Ilmu Perpustakaan 2. S 1/D. IV bid. lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI 3. Pangkat paling rendah III/a 1. Pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS 2. Harus mengikuti dan lulus diklat fungsional dibidang kepustakaan tingkat terampil atau ahli 3. Paling lama 1 tahun setelah ditetapkan sebagai PNS, harus mengikuti dan lulus dikat fungsional kepustakaan terampil/ahli 4. Paling lama 2 tahun sejak lulus diklat fungsional harus diangkat dalam jabatan Pustakawan 5. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik 1 tahun terakhir
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN • Memenuhi persyaratan dalam pengangkatan pertama • Memiliki pengalaman dibidang kepustakaan paling singkat 1 tahun • Berusia paling tinggi 53 tahun • Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pustakawan • Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
Ketentuan Pustakawan tingkat terampil yang memperoleh ijazah S 1/D. IV dapat diangkat dalam jabatan Pustakawan Ahli 1. berijazah Sarjana (S 1) Ilmu Perpustakaan; atau 2. berijazah Sarjana (S 1)/Diploma IV (D. IV) ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 3. telah mengikuti dan lulus Diklat Alih Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli; 4. memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya; dan 5. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli. Pustakawan Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Pustakawan Tingkat Ahli diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazah Sarjana (S. 1)/Diploma IV (D. IV) dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.
KOMPETENSI • Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi • Dikecualikan dari uji kompetensi bagi Pustakawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi
INDIKATOR FORMASI • • jumlah Koleksi Perpustakaan jumlah Pemustaka jumlah jenis layanan luas wilayah layanan
PEMBEBASAN SEMENTARA Jabatan/Pangkat KARENA ANGKA KREDIT DILUAR ANGKA KREDIT Alasan Pembebasan Sementara 1. Pustakawan Pelaksana(II/b) s. d Pustakawan Penyelia (III/d) 2. Pustakawan Pertama (III/a) s. d Pustakawan Utama (IV/d) dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi Pustakawan Penyelia (III/d) setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 Angka Kredit dari tugas pokok Pustakawan Utama (IV/e) setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 Angka Kredit dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi - 1. diberhentikan sementara dari jabatan negeri 2. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pustakawan 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke empat dan seterusnya 4. menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan
PENGANGKATAN KEMBALI Alasan pembebasan sementara Ketentuan pengangkatan kembali dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 Angka Kredit dari tugas pokok bagi Pustakawan Penyelia (III/d) Telah dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan Angka kredit terakhir + angka kredit yang diperoleh selama pembebasan sementara Apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah Angka Kredit terakhir yang dimiliki setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 Angka Kredit dari tugas pokok dan/atau pengembangan profesi bagi Pustakawan Utama (IV/e) diberhentikan sementara dari jabatan negeri
LANJUTAN. . . Alasan pembebasan sementara Ketentuan pengangkatan kembali Menduduki jabatan eselon III ke bawah Belum berusia paling tinggi 56 tahun bagi Pustakawan Madya, Muda, Pertama, dan Terampil Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah pengembangan profesi Menduduki jabatan eselon I atau II 1. Angka Kredit terakhir yang dimiliki menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak ke empat dan seterusnya Telah selesai cuti diluar tanggungan negara menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan Telah selesai menjalani tugas belajar 2. Berusia paling tinggi 58 tahun bagi Pustakawan Madya Paling tinggi 6 bulan sebelum berusia 58 tahun harus sudah ditetapkan keputusan pengangkatannya
PENGHARGAAN PUSTAKAWAN BERPRESTASI TERBAIK Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional juara I 50% Angka Kredit untuk kenaikan jenjang dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Provinsi juara I 37, 5% Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan 1. 80% untuk unsur utama 2. 20% untuk unsur jenjang dan/atau pangkat penunjang setingkat lebih tinggi Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota juara I. 25% Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jenjang dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi
Prestasi kerja yang telah dilakukan Pustakawan sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan keputusan ini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/KEP/M. PAN/12/2002 tentang Jabatan Pustakawan dan Angka Kreditnya.
BATAS USIA PENSIUN PUSTAKAWAN AHLI TERAMPIL Utama 65 th Madya 60 th Muda 60 th * Pertama 58 th Penyelia 60 th * Pelaksana Lanjutan Pelaksana 58 th * KEPRES NO. 102 TAHUN 2003 tentang Perubahan Atas Kepres 64 tahun 1992 tentang Perpanjangan BUP PNS yang menduduki Jabatan Pustakawan
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN (PERPRES 71 TAHUN 2013) JENJANG JABATAN BESARAN TUNJANGAN UTAMA Rp. 1, 300, 000 MADYA Rp. 1, 100, 000 MUDA Rp. 800, 000 PERTAMA Rp. 520, 000 PENYELIA Rp. 700, 000 PELAKSANA LANJUTAN Rp. 420, 000 PELAKSANA Rp. 350, 000
TERIMA KASIH
- Slides: 36