PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP Jasa Lingkungan Hidup

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP � Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat yang diperoleh manusia dari hubungan timbal balik yang dinamis yang terjadi di dalam lingkungan hidup, antara tumbuhan, binatang, dan jasa renik dan lingkungan nonhayati. � Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan hidup meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan

LEMBAGA NON STRUKTURAL JASA LINGKUNGAN HIDUP � Pasal 39 Perda Jabar 5 Tahun 2015 dan Pasal 32 Pergub Jabar nomor 33 Tahun 2019 � Untuk memperkuat penyelenggaraan jasa lingkungan, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat membentuk lembaga non struktural dengan melibatkan masyarakat. Lembaga non struktural di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota berkedudukan di instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau lembaga lain terkait jasa lingkungan. Pembentukan lembaga non struktural yang bersifat lintas wilayah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Lembaga non struktural beranggotakan: � unsur Pemerintah Daerah Provinsi; � unsur pemerintah kabupaten/kota terkait; � unsur pemerintah desa terkait; � unsur instansi terkait pengelolaan jasa lingkungan hidup; � masyarakat; � unsur lembaga pendidikan; � pemerhati lingkungan; � lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di lingkungan hidup; � perwakilan penyedia; � perwakilan pemanfaat; dan � stakeholder terkait dengan jasa lingkungan. � � �

KELEMBAGAAN JASA LINGKUNGAN (PP NO 46 TAHUN 2017) � 1. 2. Pasal 16 Dalam melaksanakan kerjasama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah, Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dapat: a. membentuk wadah atau forum kerjasama Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup Antar Daerah; dan/atau b. meminta bantuan fasilitator. Fasilitator meliputi: a. fasilitator Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah provinsi sesuai kewenangannya; dan/atau b. fasilitator yang berasal dari orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, perguruan tinggi, atau organisasi lain yang disepakati.

TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA NON STRUKTURAL Pasal 33 Pergub Jabar 33 Tahun 2019 � � Pembentukan lembaga non struktural di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota dilakukan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh instansi yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal mekanisme musyawarah mufakat tidak menghasilkan keputusan, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan sistem tertutup (rahasia).

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL PENGEMBANGAN JASA LINGKUNGAN HIDUP Pasal 35 Pergub Jabar 33 Tahun 2019 � Lembaga non struktural mempunyai tugas merumuskan: � � � kebijakan; rencana kegiatan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; pelaporan pelaksanaan jasa lingkungan; dan penguatan kapasitas kelembagaan jasa lingkungan. Fungsi Lembaga Non Struktural : � � � � � memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan terkait penyelenggaraan jasa lingkungan; melakukan pemantauan atas penyelenggaraan jasa lingkungan dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah daerah; memfasilitasi perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program/kegiatan terkait jasa lingkungan; memfasilitasi pengkajian berkaitan isus-isu dan permaslaahan terkait jasa lingkungan hidup; memfasilitasi penyelenggaraan pembayaran jasa lingkungan hidup; memfasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran jasa lingkungan hidup; memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat terkait pengelolaan jasa lingkungan hidup; mengkoordinasikan bersama instansi terkait jasa lingkungan di tingkat Pusat, Provinsi dan/atau kabupaten/kota terkait pengelolaan jasa lingkungan hidup. Lembaga non struktural dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pembinaan lembaga non struktural.

STRUKTUR KELEMBAGAAN NON STRUKTURAL � Struktur organisasi lembaga non struktural minimial terdiri dari pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan kelompok kerja bidang yang beranggotakan perwakilan penyedia, pemanfaat dan stakeholder terkait dengan jasa lingkungan Kelompok kerja bidang dalam lembaga non struktural paling sedikit meliputi : � perencanaan, perumusan kebijakan dan pendanaan jasa lingkungan hidup, � fasilitasi mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan, rehabilitasi dan konservasi, � monitoring dan evaluasi pelaksanaan mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan, � pengembangan kelembagaan jasa lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE Pengarah Ketua Sekretaris 1 Sekretaris 2 : Gubernur : Sekretaris Daerah : Kepala DLH Prov. Jabar : Dr. Pujo H. (SITH ITB) Sekretariat Badan Pengembangan Jasa Lingkungan

SEJJARAH MEMBANGUN KELEMBAGAAN JASA LINGKUNGAN DI JAWA BARAT THN KEJADIAN PENTING OUTPUT PERAN 2004 Kesepakatan IJLA Kuningan Cirebon Model PES G to G Pemda Kng, Pemda Cirebon, PDAM, BPLHD 2008 Kesepakatan IJLA Suntenjaya dgn PT. AETRA Model PES P to C AETRA, BPLHD 2011 KEJADIAN PENTING PERAN OUTPUT Fasilitasi Perdes Jasling Pemdes Cihanjuang, Sindang Pakuon, YBUL Perdes Jasling 2012 Pokja Jasling Kep. Gub No. 660/1176 BPLHD/2012 BPLHD 2013 Inisiatif Dewan Draft Perda Jasling DPRD PROV Inisiasi Awal IJLA luar KK BBKSDA, ADB, CWMBC Membangun pemahaman Pembelajaran Cidanau Pengalaman Inisiatif Excecutive Draft Perda Jasling BPLHD Penyadaran IJLA luar KK BBKSDA, ADB, CWMBC, BLH SMD, Intansi Terkait Perubahan Pola Pikir tentang Jasling Inisiasi Kelembagaan Jasling Sumedang Draft Perda Jasling, Membangun Kelembagaan Jasling (Kasus Gn. Geulis) BPLHD, BLH SMD, KPH SMD, Biotropics Institute Pengesahan Perda Jasling Perda No 5 Tahun 2015 Kesepakatan IJLA luar KK TBMK BPLHD, BBKSDA, ADB, CWMBC, BLH SMD, Intansi Terkait Model PES C to C dan P to C Pengembangan Kelembagaan Jasling BPLHD, BBKSDA, ADB, CWMBC, BLH SMD, Intansi Terkait Draft Kelembagaan Jasling Kab. Sumedang 2014 2015

HISTORI MEMBANGUN KELEMBAGAAN JASA LINGKUNGAN DI JAWA BARAT THN KEJADIAN PENTING OUTPUT PERAN PENJELASAN PENTING 2017 Penyusunan Pergub Draft Rapergub Juklak Jasa Lingkungan 2018 (6 X) Fasilitasi Pilot IJL Tingkat Tapak Model PES P to C DLHProv, Kab, Biotropics Institute, Desa Sindang Pkuon, Desa Sindulang 1. 2. 3. 4. 2018 -2020 Fasilitasi IJL Tingkat Tapak Model PES P to G DLHProv, Kab, KHDTK Hutan Pendidikan ITB, PT. Garuda Food, Biotropics Institute, KTH Gugeul Hurip I Model Rehabilitasi Hutan Lindung Berbasis Agrforestry 2019 Pergub Prov Jabar No 33 Tahun 2019 tentang Juklak Perda No 5 tahun 2015 Pengesahan, Sosialisasi DLH Prov 2019 Draft Kelembagaan Non Struktural Jasa Lingkungan Perumusan Draft DLH Jabar, Biotropics Institute Sosialiasai Survey awal FGD Tingkat Desa Survey para pihak (Penyedia, Pemanfaat, Institusi lainnya) 5. Rakor Kelembagaan IJL 6. Ground Check Ulang 7. Workshop IJL

Draft Kelembagaan Non Struktural Komite Pengembangan Jasa Lingkungan Hidup 1. Pokja Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup 2. Pokja Fasilitasi Penyelenggaraan Jasa Lingkungan Hidup 3. Pokja Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Jasa Lingkungan Hidup 4. Pokja Gasilitasi Penyelesaian Perselisihan 5. Sekretariat Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup

Hatur Nuhun