PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANGJASA

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Multipurpose Presentation LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan 2019

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DALAM KERANGKA PP NO. 11/2017 DAN PERMENPAN-RB NO. 77/2012

TUJUAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL OLEH INSTANSI PEMBINA Pasal 99 ayat (2) PP No. 11/2017 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA • • • Mengelola Jabatan Fungsional yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya Standar Kualitas dan Profesionalitas Jabatan • • Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk JF PPBJ Revisi butir kegiatan JF PPBJ mengacu kepada SKJ JF PPBJ Kebijakan Diklat dan Uji Kompetensi mengacu kepada SKJ JF PPBJ Penyusunan JF PPBJ Jenjang Utama Penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku JF PPBJ Usulan peningkatan kelas jabatan

Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pengembangan dan Pembinaan JF PPBJ “ Unit Kerja Organisasi Atasan Langsung Unit Kerja Kepegawaian Pejabat Pembina Kepegawaian Kepala UKPBJ

Profil JF PPBJ

PROFIL JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA* 1. 887 Pertama 598 (K/L) 433 (PD) Muda 384 (K/L) 382 (PD) Madya 48 (K/L) 42 (PD) Inpassing 1. 020 (K/L) 843 (PD) JF PPBJ Berdasarkan Jenjang Mekanisme Pengangkat an Aktif Pensiun 702 (K/L) 12 (K/L) Pembebasan Meninggal Dunia Status Sementara 735 (PD) 3 (PD) 6 (K/L) JF PPBJ 310 (K/L) 4 (PD) 115 (PD) Perpindahan Jabatan 3 (K/L) 9 (PD) Pengangkatan Pertama 7 (K/L) 5 (PD) * Data April 2019

STATISTIK JF PPBJ PEMDA (1) (Data Maret 2019, berdasarkan SK Pengangkatan yang ditembuskan ke LKPP) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Riau Bangka Belitung DKI Jakarta Pengangkatan JF PPBJ Jumlah JF PPBJ di Seluruh Pemkab/ Pemprov Pemkot 0 18 0 16 5 30 22 12 0 5 1 26 5 0 1 2 8 12 9 2 31 -

STATISTIK JF PPBJ PEMDA (2) (Data Maret 2019, berdasarkan SK Pengangkatan yang ditembuskan ke LKPP) No 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Provinsi Jawa Barat Jawa Tengah Banten Jawa Timur D. I Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Pengangkatan JF PPBJ Jumlah JF PPBJ di Seluruh Pemkab/ Pemprov Pemkot 0 96 16 75 37 27 23 42 1 26 11 52 16 36 2 0 7 1 8 0 7 30

STATISTIK JF PPBJ PEMDA (3) (Data Maret 2019, berdasarkan SK Pengangkatan yang ditembuskan ke LKPP) No 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Gorontalo Maluku Utara Papua Barat Pengangkatan JF PPBJ Jumlah JF PPBJ di Seluruh Pemkab/ Pemprov Pemkot 0 75 0 5 7 0 0 3 0 10 17 0 0 1 0 8 0 0 12 0 0 0 857

SDM PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 74 PERPRES No. 16 Tahun 2018 v Ayat (1): SDM PBJ, terdiri atas: a. JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; b. Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri; dan/atau c. Personel lain. v Ayat (2): SDM PBJ huruf b dan c wajib memiliki kompetensi di bidang PBJ.

SDM PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 74 PERRES No. 16 TAHUN 2018 v Ayat (3): SDM PBJ berkedudukan di Unit Kerja Barang/Jasa (UKPBJ). Pengadaan v Ayat (4): SDM PBJ yang bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, Pj. PHP/PPHP dapat berkedudukan di unit kerja selain UKPBJ.

KETENTUAN PERALIHAN PASAL 88 PERPRES No. 16 TAHUN 2018 Kewajiban Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020

KETENTUAN PERALIHAN PASAL 88 PERPRES No. 16 TAHUN 2018 Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2020

Penilaian Kinerja JF PPBJ

Kedudukan Jabfung dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014 Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional • Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; • Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan • Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator Jabatan Pengawas Jabatan Pelaksana memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan JF Keahlian: a) Ahli Utama; b) Ahli Madya; c) Ahli Muda; dan d) Ahli Pertama. JF Keterampilan: a) Penyelia; b) Mahir; c) Terampil; dan d) Pemula

Jenjang Jabatan (Pangkat & Golongan Ruang) • Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan. • Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan Pembina Utama Muda (IV/c) Madya Pembina Tk. 1 (Iv/b) Pembina (IV/a) Muda Penata Tk. 1 (III/d) Penata (III/c) Pertama Penata Muda Tk. 1 (III/b) Penata Muda (III/a) *) Pasal 7 ayat 3, 4, 5 Angka kredit : • Satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PPBJ dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatan • Akumulasi prestasi kerja semua butir kegiatan yang dilaksanakan dikalikan dengan satuan Angka Kredit masing-masing butir kegiatan

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan (usulan revisi Permen PAN-RB) PENDIDIKAN PERENCANAAN PBJP PEMILIHAN PENYEDIA PBJP PENGELOLAAN KONTRAK PBJP PENGELOLAAN PBJP SECARA SWAKELOLA Unsur Penunjang PENGEMBANGAN PROFESI JAFUNG PBJ Unsur Utama Unsur Penunjang KEGIATAN PENUNJANG JAFUNG PBJ

Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal untuk Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan – Pendidikan S 1/Diploma IV Jenjang Jabatan/Gol Ruang & Angka Kredit Pengelola PBJ No 1 Unsur Utama A. Pendidikan 1. Sekolah 2. Diklat B. Pengelolaan PBJ C. Pengembangan Profesi Unsur Penunjang 2 Penunjang tugas pengelolaan PBJ Jumlah % Pertama III/b Muda IV/a Madya IV/b III/c III/d IV/c 100 100 ≥ 80% - 40 80 160 240 360 480 ≤ 20% - 10 20 40 60 90 120 100 150 200 300 400 550 700 *) Pasal 12

Syarat Kenaikan Jenjang Jabatan & Pangkat Angka kredit yang disyaratkan dalam kenaikan jenjang jabatan/pangkat berasal dari unsur pengembangan profesi (Pasal 13) 12 8 6 Angka kredit 4 2 Angka kredit *) Pasal 13, 14, 15 Angka kredit PPBJ Madya setiap tahun wajib mengumpulkan minimal 20 angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi (Pasal 15) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki angka kredit melebihi yang ditentukan untuk kenaikan jabatan kelebihannya diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya (Pasal 14)

Penilaian Prestasi Kerja Pejabat Fungsional Pengelola PBJ DUPAK Tim Penilai AK Pengelola Pengadaan Barang/Jasa SKP Atasan Langsung

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit *) Pasal 17 Permenpan 77/2012

Tim Penilai Pusat Tim Penilai Kab/Kota Dibentuk oleh Kepala LKPP/Pejabat Eselon I yang membidangi Pembinaan JF PPBJ Dibentuk oleh Sekda Kab/Kota atau Pejabat Eselon II yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa Tim Penilai Unit Kerja Tim Penilai Provinsi Dibentuk oleh Pejabat Eselon II yang membidangi Pembinaan JF PPBJ Tim Penilai Instansi Dibentuk oleh Pejabat Eselon II yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa *) Pasal 19 Dibentuk oleh Sekda Provinsi/ Pejabat Eselon II yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa

Kompetensi Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi Ketentuan Uji Kompetensi diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2016 *) Pasal 29

Pemberhentian dari JF Pengelola PBJ • Mengundurkan diri dari Jabatan • Diberhentikan sementara sebagai PNS ** • Cuti di luar tanggungan negara ** • Tugas belajar > 6 bulan ** • Ditugaskan penuh di luar JF ** • Tidak memenuhi persyaratan Jabatan **) Dapat diangkat kembali dalam JF apabila tersedia lowongan Jabatan Pasal 94 PP 11/2017

Organisasi Profesi Tugas Organisasi Profesi: 1. Menyusun kode etik dan kode perilaku profes 2. Memberikan advokasi 3. Memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Pasal 101 PP 11/2017 Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF

Penguatan Peran Strategis JF PPBJ

Transformasi ULP Menjadi UKPBJ ULP Organizational Change Perubahan struktur, operasional, strategi, metode, teknologi, budaya organisasi UKPBJ “Center of Excellence” Akselerasi (Peraturan, Kebijakan, Juklak/Juknis, SOP, dll) Pemilihan Penyedia Job Enlargement Perluasan Peran, Tugas dan Fungsi Pasal 75 Perpres No. 16/2018: • Pengelolaan PBJ • Pengelolaan LPSE • Pembinaan SDM dan Kelembagaan • Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, Bimtek

STRUKTUR UKPBJ • Perpres No. 16/2018 • Permendagri No. 112/2018 • Peraturan LKPP No. 14/2018 Pengelolaan PBJ Peraturan LKPP No. 14/2018 tentang UKPBJ : Pasal 8 ayat (2) : Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah dari UKPBJ dalam hal pada saat ditetapkannya Perpres No. 16/2018 tentang PBJP unit kerja tersebut telah terbentuk secara struktural. Pasal 28 : Penyesuaian ULP dan LPSE menjadi UKPBJ yang melaksanakan seluruh fungsi UKPBJ, dilaksanakan paling lambat pada 31 Desember 2023. Perpres No. 16/2018 ditetapkan oleh Presiden RI di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2018 Kepala Pengelolaan LPSE Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pendampingan, Konsultasi dan Bimtek DAPAT DIGABUNG MENJADI : PEMBINAAN & ADVOKASI PBJ 2 8 (Pasal 8 ayat (3) Peraturan LKPP 14/2018 Tentang UKPBJ)

Implikasi Transformasi ULP Menjadi UKPBJ Terhadap JF PPBJ • 1 Perluasan Tugas dan Fungsi JF PPBJ • 2 Reposisi tugas JF PPBJ di UKPBJ dan penugasan ke unit kerja diluar UKPBJ • 3 Penambahan kompetensi JF PPBJ untuk menunjang perluasan tugas dan fungsi: Teknis, Manajerial, Sosial-Kultural • 4 Perencanaan dan Pengembangan JF PPBJ menentukan tingkat kematangan UKPBJ (variabel)

Perluasan Tugas dan Fungsi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan PBJ PF PPBJ Pemilihan Penyedia UKPBJ ULP PF PPBJ Pengelolaan LPSE Pembinaan dan Advokasi PBJ PF PPBJ

Model Penugasan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PF PPBJ) PF PPBJ di UKBPJ Pokja Pemilihan di OPD/Satker Pejabat Pengadaan di UKPBJ sebagai Pokja Pemilihan diperbantukan di OPD/Satker sebagai Pejabat Pengadaan* (*sepanjang beban kerja masih memungkinkan) dapat: • membantu KPA untuk Perencanaan Pengadaan (Pasal 10 Perpres No. 16/2018) • membantu PPK untuk Manajemen Kontrak (Pasal 11 Perpres No. 16/2018)

Peran LKPP Kompetensi Untuk Mendukung Perluasan Peran dan Fungsi JF PPBJ PF PPBJ Diklat Kompetensi Sosio-Kultural* Kompetensi Manajerial* Kompetensi Teknis* * Permen PAN-RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN

Pelaksanaan Diklat JF PPBJ Oleh Pusdiklat LKPP Diklat Pembentukan 781 K/L 663 PD Diklat Tk. Pertama 18 K/L 10 PD Diklat Tk. Muda 27 K/L 96 PD Diklat Tk. Madya 28 K/L 30 PD * Data per April 2019

CURRENT ISSUES 01 Revisi Permenpan No. 77/2012 02 Kajian pembentukan jenjang Utama 03 Peningkatan Kelas Jabatan JF PPBJ

Keunggulan JF PPBJ PENDIDIKAN

1 Kenaikan pangkat JF PPBJ Lebih Cepat PERENCANAAN PENDIDIKAN PENGEMBANGA PROFESI JAFUNG PBJ Kenaikan Pangkat MANAJEMEN INFORMASI ASETReguler PENGADAAN Naik pangkat /Jabatan (2 tahun/1 tahun) Pasal 30 dan 32 Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013 dan No. 14 tahun 2013 Naik pangkat /Jabatan (4 tahun/1 tahun)

2 4 C (Madya) Pangkat/Golongan PERENCANAAN PENDIDIKAN (maksimal) PENGADAAN MANAJEMEN INFORMASI ASET PENGEMBANGA PROFESI JAFUNG PBJ 4 E (Utama)

3 Kelas Jabatan PENDIDIKAN PERENCANAAN PENGADAAN JF PPBJ Penghasilan lebih Tinggi PENGEMBANGA PROFESI JAFUNG PBJ JFU

4 MEMILIKI KEAHLIAN TERTENTU PENDIDIKAN PERENCANAAN PENGADAAN

PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 2019 -2021

Pengangkatan Dalam Jabatan

Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Peraturan Menteri PAN-RB No. 42/2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing Peraturan Kepala LKPP No. . . /2019* tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (*dalam penyusunan) 42

Tahapan Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing 1. Penyampaian daftar usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari pimpinan Instansi Pemerintah kepada Kepala LKPP dengan tembusan disampaikan kepada Menteri PAN-RB; 2. Verifikasi dan validasi usulan oleh LKPP; 3. Pelaksanaan uji kompetensi oleh LKPP; 4. Penetapan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi oleh LKPP; 5. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa oleh Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari LKPP, dan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN-RB 6. Pelaporan pelaksanaan dari Instansi Pemerintah dan LKPP kepada Menteri PAN-RB.

Penyusunan Kebutuhan JF PPBJ v Penyusunan kebut. Uhan mempertimbangkan Beban Kerja dan Perolehan AK v Mengacu kepada Peraturan Kepala LKPP 14/2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi JF PPBJ v Penyusunan kebutuhan JF PPBJ meliputi jumlah kebutuhan per jenjang jabatan (Pertama, Muda, Madya), jumlah eksisting, jumlah yang masih kurang (atau lebih), dan rencana pemenuhannya. v Hasil penyusunan kebutuhan JF PPBJ disahkan Pimpinan Instansi dan disampaikan kepada Menteri PAN-RB untuk mendapatkan Penetapan Kebutuhan dan Peta Jabatan JF PPBJ. Instansi juga harus menginput hasil penyusunan kebutuhan ke web e-Formasi Kemen. PAN-RB.

Ketentuan Umum Penyesuaian/Inpassing ke dalam JF PPBJ pada K/L/PD ditujukan bagi: PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang PBJ paling kurang 2 tahun sebagai PA/KPA, PPK, PP/Pokja ULP, atau PPHP berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang; PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JFT dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang pernah diduduki dengan JF PPBJ; atau PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Persyaratan Penyesuaian/Inpassing JF PPBJ Akumulasi pengalaman minimal 2 tahun dalam Pengadaan Usia paling tinggi saat diangkat, yakni: a. 56 tahun bagi JF PPBJ yang akan menduduki jenjang Pertama dan Muda; b. 58 tahun bagi JF PPBJ yang akan menduduki jenjang Madya; Memiliki Sertifikat Tingkat Dasar PBJP Pendidikan minimal S-1/DIV Tidak menduduki JFT lainnya dan bukan Calon JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir Pangkat minimal Penata Muda, Gol. Ruang III/a - Tidak sedang menjalani/dijatuhi Hukuman Disiplin berdasarkan PP 53/2010 (Sedang atau Berat) - Tidak sedang Tubel > 6 Bulan - Tidak sedang CTLN Mengikuti dan Lulus Uji Kompetensi

Dokumen Persyaratan Penyesuaian/Inpassing 1. Surat Keterangan dari Kepala Satker/OPD bahwa ybs: a. telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang PBJ sebagai PA/KPA/membantu, PPK/membantu, Pokja Pemilihan, PP atau Pj. PHP/PPHP, dengan akumulasi masa tugas/pengalaman min. 2 tahun; b. masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JF PPBJ dan telah mendapatkan KP setingkat lebih tinggi, dengan akumulasi masa tugas/pengalaman min. 2 tahun; atau c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan JF PPBJ dengan akumulasi masa tugas/pengalaman min. 2 tahun 2. Salinan SK Pengangkatan dalam jabatan pada angka 1; 3. Ijazah pendidikan terakhir minimal S-1 / D-IV; 4. SK Pangkat terakhir; 5. SK Jabatan terakhir (jika Struktural/JFT lainnya); 6. Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Dokumen Persyaratan Penyesuaian/Inpassing (2) 7. SKP 2 tahun terakhir dengan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai Baik 8. Surat Keterangan dari Pimpinan Satker bahwa tidak sedang menjalani/ dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara; 9. Formulir mengikuti Penyesuaian/Inpassing; 10. SK Pengangkatan Calon PNS; 11. SK Pengangkatan PNS; 12. KTP; 13. Pasfoto berwarna 3 x 4; 14. Surat Pernyataan bersedia diangkat dalam JF PPBJ. tugas belajar,

Ketentuan Lain dalam Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan sampai 6 April 2021 Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing dilaksanakan paling lambat 6 Oktober 2020 (6 bulan sebelum masa Penyesuaian/Inpassing berakhir) PNS yang akan diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi terlebih dahulu dipertimbangkan KP agar dalam Penyesuaian/Inpassing telah menggunakan Pangkat terakhir

Langkah Pendaftaran Penyesuaian/Inpassing (berbasis web) Instansi menunjuk 1 (satu) orang utk menjadi Administrator (Admin PPK) Admin PPK membuat akun Admin PPK menginput jumlah kebutuhan JF PPBJ yang akan diikutsertakan Inpassing dan mengupload dokumen hasil ABK dan usulan nama peserta Pelaksanaan Uji Kompetensi Admin PPK memilih jadwal danmetode Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing (H-12 hari kerja) Admin PPK mengupload dokumen persyaratan peserta Jika peserta dinyatakan LULUS, akan menerima Sertifikat Kompetensi Jika peserta dinyatakan TIDAK LULUS, dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang Pemberian Rekomendasi Pengangkatan ke dalam JF PPBJ dan penyampaian Hasil Uji Kompetensi Pengangkatan ke dalam JF PPBJ https: //ppsdm. lkpp. go. id/inpassing/web/

>> Menilai kesesuaian bukti hasil pekerjaan terhadap Jenis Kompetensi. >> Bukti: Salinan hasil pekerjaan yang disertai dengan Surat Keputusan Pengangkatan/Surat Tugas/Surat Rekomendasi dari Pejabat yang berwenang/Sertifikat Pelatihan Kompetensi. >> Peserta memilih 1 dari 4 jenis kompetensi berdasarkan Portofolio yang dimiliki. >> Penilaian dilakukan terhadap bukti portofolio yang disampaikan. >> Peserta yang memiliki Sertifikat Kompetensi PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP dapat menggunakan Sertifikat Kompetensi tersebut sebagai pengganti Portofolio Jenjang JF PPBJ Pertama atau Muda. Tes Tertulis Verifikasi Portofolio Metode Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing >> Metode Uji Kompetensi yang dilakukan dengan menggunakan media komputer dalam jaringan (Ujian Berbasis Komputer). >> Dinyatakan lulus apabila memiliki nilai sama atau lebih besar dari 70.

Jumlah Komponen Minimal Bukti Portofolio (Syarat Kelulusan Uji Kompetensi Verifikasi Portofolio) Jumlah Komponen Minimal sebagai Persyaratan Kelulusan No 1 2 3 4 Jenis Kompetensi Perencanaan PBJP Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pengelolaan Kontrak PBJP Pengelola PBJP secara Swakelola Pertama Muda Madya 2 3 3 4 4 5 3 3 3 2 2 2

TERIMA KASIH Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Kedeputian Pengembangan dan Pembinaan SDM Gedung LKPP Lantai 4, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Telp: (021) 299 12 450 ext 0405 Email: ditbangprof@lkpp. go. id Website: lkpp. go. id ppsdm. lkpp. go. id