Pengelolaan Uang Persediaan Diklat Bendahara Pengeluaran APBN Kementerian
Pengelolaan Uang Persediaan Diklat Bendahara Pengeluaran APBN Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
Gambaran Pengelolaan UP Overviu Kas Mekani sme UP UP Besaran UP Tanggu ngjawa b
DASAR HUKUM PENGELOLAAN UP
Dasar Hukum UU 1 Tahun 2004 • Perbendaharaan Negara PP 45 Tahun 2013 • Tata cara Pelaksanaan APBN PMK 190/PMK. 05/2012 -Umum PMK 67/PMK. 05/2013 -Khusus PMK 160/PMK. 05/2015 -- Khusus Peraturan tentang penarikan dana PNBP terkait -- Khusus Peraturan tentang penarikan dana Tata Cara Penarikan dan Pembayaran PHLN terkait -- Khusus • Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN • Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI • Tata cara Pelaksanaan APBN Pada Perwakilan Luar Negeri
UU 1 Tahun 2004 • Pasal 21 kewenangan K/L atas UP • Pasal 31 -32 Pengelolaan Uang Persediaan untuk Keperluan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pasal 21 (2) : bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kementerian/ lembaga, kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kantor/satuan kerja, dapat diberikan Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran
PP 45 Tahun 2013 • Pasal 23 Tugas kebendaharaan atas uang persediaan • Pasal 66 Pembayaran Tagihan dengan UP oleh Bendahara
PMK 190/PMK. 05/2012 • Pasal 24 –> Tugas Bendahara UP • Pasal 43 – 49 –> Mekanisme Pembayaran dengan UP dan TUP • Pasal 50 - 54 Mekanisme SPPUP/GU Nihil • Pasal 55 – 59 Mekanisme Penerbitan SPP-TUP/PTUP • Pasal 56 -59 Mekanisme Pengujian SPP dan Penerbitan SPM
ILUSTRASI UANG PERSEDIAAN
Ilustrasi UP • Kas Kecil, merupakan sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Kas kecil yang jumlahnya dibatasi itu, secara periodik atau setiap uang kas kecil hampir habis diisi kembali
BUN UANG PERSEDIAAN • bendahara
Kontribusi terhadap perencanaan Kas Negara Pengelolaan UP
Jenis Belanja UP Jenis belanja apa saja yg dapat diberikan UP. . ? ? Belanja Barang, BM, lain-lain
Uang Persediaan 1. UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. 2. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving).
UANG PERSEDIAAN Dasar hukum : Pasal 10 (2) UU No. 1/2004 : “. . dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satker lembaga dapat mengangkat seorang bendahara pengeluaran. ”
JENIS DAN BESARAN UP
Jenis UP RM Jenis UP PHLN PNBP 17
Besaran Uang Persediaan Pagu DIPA 6 M 2, 4 M 0, 9 M 0 Rp 500 juta Rp 200 juta Rp 100 juta Rp 50 juta Pagu UP 18
MEKANISME UP
Dispensasi UP GUP (Isi) UP Awal Perubahan UP TUP PTUP Mekanisme UP GUP Nihil
UP Awal Hitung Kebutuhan UP Ajukan ke PPK (SPP) PPSPM (SPM)
Perubahan UP Hitung UP baru Hitung perubahan UP Ajukan Perubahan UP
Dispensasi UP Cek syarat Dispensasi UP Ajukan Dispensasi UP
Menghitung Perubahan UP
Penggantian UP UP digunakan jumlah tertentu Lengkapi persyaratan GUP Ajukan GUP
Tambahan UP Cek persyaratan TUP Ajukan TUP
Pertanggungjawaban TUP digunakan jumlah tertentu Lengkapi persyaratan PTUP Ajukan PTUP
Pengelolaan UP PNBP Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA maksimum sebesar Rp 500. 000, - (lima ratus juta rupiah). Realisasi PNBP termasuk sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas Maksimum Pencairan (MP). Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni.
Besaran UP PNBP Satker pengguna PNBP yang belum memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA, maksimal sebesar Rp 200. 000, - (dua ratus juta rupiah), dapat dilakukan untuk pengguna PNBP: a. yang telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP namun belum mencapai 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA; atau b. yang belum memperoleh Pagu Pencairan.
Penggantian UP PNBP Penggantian UP atas pemberian UP dilakukan setelah Satker pengguna PNBP memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP paling sedikit sebesar UP yang diberikan. Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan terhadap Satker pengguna PNBP yang telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP melebihi UP yang telah diberikan. Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut: MP = (PPP x JS) – JPS MP : Maksimum Pencairan PPP : proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan JS : jumlah setoran JPS : jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan
Tata cara penerbitan dan pengujian SPP dan SPM-UP/ TUP/PTUP/GUP Nihil/LS dari dana yang bersumber dari PNBP mengacu pada mekanisme dalam Peraturan Menteri ini. Penyampaian SPM atas beban PNBP juga dilampiri : a. bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan b. Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format Untuk Satker pengguna PNBP secara terpusat, penyampaian SPM mengacu pada mekanisme penyampaian SPM bukan PNBP. KPPN melakukan penelitian terhadap kebenaran perhitungan dalam Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP).
Terima Kasih Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
- Slides: 32