PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR KHUSUSNYA AIR TANAH PASCA PUTUSAN
PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (KHUSUSNYA AIR TANAH) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 85/PUU-XI/2013 Heru Hendrayana Dipresentasikan pada : WORKSHOP DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN RAPERDA INISIATIF DPRD DIY TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 14 Desember 2018
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 85/PUU-XI/2013 PEMBATALAN UU SDA No. 7 Tahun 2004 IMPLIKASI TERHADAP REGULASI
AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 85/PUU-XI/2013 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD Tahun 1945 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Berlaku kembali Legal opinion menurut Kem. Hukum dan HAM UU No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air Dapat dinyatakan berlaku kembali/dapat diacu Amanat kewenangan Kementerian ESDM dalam pengaturan pengelolaan air tanah (termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang air tanah dan Kementerian PUPR di bidang air permukaan)
IMPLIKASI PEMBATALAN UU 7/2004 TERHADAP PENGELOLAAN AIR TANAH DASAR HUKUM UTAMA SEBELUM PUTUSAN MK SETELAH PUTUSAN MK UU 7/2004 TTG SUMBER DAYA AIR UU 11/1974 TTG PENGAIRAN 6 (ENAM) PRINSIP DASAR BATASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DALAM PUTUSAN MK PP 43/2008 TTG AIR TANAH PP 22/1982 TTG TATA PENGATURAN AIR DASAR HUKUM LAIN-LAIN (YG TERKAIT) UU 23/2014 TTG PEMERINTAH DAERAH (TDK TERMASUK DLM PUTUSAN MK) UU 23/2014 TTG PEMERINTAH DAERAH DASAR PENGELOLAAN AIR TANAH KEPRES 26/2011 TTG PENETAPAN CEKUNGAN AIR TANAH KEPMEN ESDM TTG BATAS CEKUNGAN AIR TANAH IZIN PEMAKAIAN/PENGUSAHAAN AIR TANAH OLEH KABUPATEN/KOTA IZIN PENGAMBILAN AIR TANAH OLEH PROVINSI PENGATURAN REKOMENDASI TEKNIS AIR TANAH DALAM PENERBITAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH PP PENGUSAHAAN SUMBERDAYA AIR PENGATURAN PENGELOLAAN AIR TANAH LAINNYA INVENTARISASI, KONSERVASI, PENDAYAGUNAAN, PENGENDALIAN DAYA RUSAK SESUAI UU 7/2004 INVENTARISASI, KONSERVASI, PENGATURAN PRIORITAS LBH TEGAS, PENGAWASAN& PENGENDALIAN SESUAI 6 PRINSIP DASAR PUTUSAN MK DASAR HUKUM (TURUNAN UU) PENGATURAN PERIZINAN
6 prinsip Keputusan MK 1. Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air; 2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah satu hak asasi tersendiri; 3. Kelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945; 4. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak; 5. Prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan 6. Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat. PENYUSUNAN Sebagai Dasar Pertimbangan PERATURAN PERUNDANGAN BARU TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Filosopi 6 Prinsip Dasar Batasan Pengelolaan Sumber Daya Air dalam putusan MK: SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT SUMBER DAYA AIR 1 2 3 4 5 6 Setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, dan peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Negara harus memenuhi hak rakyat atas air Harus mengingat kelestarian lingkungan hidup Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak Prioritas utama yg diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Apabila semua pembatasan tsb di atas sudah terpenuhi dan masih ada ketersediaan air, Pemerintah dapat memberikan izin kpd usaha swasta utk melakukan pengusahaan atas air dgn syarat tertentu dan ketat. Prioritas kebutuhan air adalah untuk RAKYAT Peningkatan penyediaan sarana air oleh Pemerintah Pelaksanaan kegiatan KONSERVASI, PENGENDALIAN, PENGELOLAAN DAERAH PERLINDUNGAN SDA MEMPERKUAT Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan air tanah diprioritaskan bagi BUMN dan BUMD utk kemanfaatan masyarakat luas PENGETATAN pada proses perizinan PENGUSAHAAN AIR non BUMN-BUMD
TINDAK LANJUT PEMERINTAH Dasar Penyusunan UU 11/1974 ttg Pengairan PP 22/1982 ttg Tata Pengaturan Air UU 23/2014 ttg Pemerintah Daerah Langkah Badan Geologi setelah PEMBATALAN UU 7/2004, menyusun: Surat Edaran Menteri ESDM ttg Penyelenggaran Pelayanan di Bidang Air Tanah setelah Putusan MK Peraturan Menteri ESDM ttg Pengelolaan Air Tanah (BARU) Keputusan Menteri ESDM ttg Penetapan Batas Cekungan Air Tanah (BARU) Dasar Penyusunan 6 prinsip Keputusan MK 1. Pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air; 2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Akses terhadap air adalah satu hak asasi tersendiri; 3. Kelestarian lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945; 4. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak; 5. Prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan 6. Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.
SEJARAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AIR TANAH DI INDONESIA S/D TAHUN 2017 HINDIA BELANDA KEMERDEKAAN UNDANG-UNDANG 1945 SETELAH KEMERDEKAAN 1970 - 1990 2000 - 2014 2015 -2017 UUD 1945 UU 23/2014 ttg Pemda Staatblat 1871 Aglemen Water Reglemen 1936 UU 11 / 1974 ttg Pengairan UU 7/2004 ttg Sumber Daya Air MEMBATALKAN RUU 2018 ttg Sumber Daya Air Putusan MK No. 85/PUUXI/2013 MEMBERLAKUKAN KEMBALI PP 22 / 1982 ttg Tata Pengaturan Air PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN MENTERI 2018 PP 42/2008 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air PP 43/2008 ttg Air Tanah PERAN KESDM Beberapa Permen ESDM terkait Air Tanah Mengatur AIR PERMUKAAN PP 121/2015 ttg Pengusahaa n Sumber Daya Air Mengatur AIR TANAH Beberapa Permen ESDM terkait Air Tanah
RUU SDA 2018 UU SDA 7/2004 Penguasaan SDA dikuasai Negara dan dipergunakan utk sebesar-besar kemakmuran Rakyat SDA tdk dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perorangan, kelompok masyarakat atau badan usaha Penguasaan Negara dan Hak Rakyat atas Air Pemerintah menjamin alokasi air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari Hak Guna Air Hak utk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota air sesuai alokasi Hak Guna Pakai Kegiatan bukan usaha Hak Guna Usaha kebudayaan, kemasyarakatan Izin utk penggunaan dlm jumlah besar, mengubah kondisi alam, di luas sistem irigasi Tdk Izin Tanpa izin utk kegiatan keagamaan, Izin PERIZINAN Pendayagunan Penggunaan Izin Kegiatan bukan usaha Kegiatan usaha
PERBANDINGAN OUTLINE ANTARA UU SDA 7/2004 DAN RUU SDA 2018 No 1 UU SDA 7 Tahun 2004 KETENTUAN UMUM RUU SDA Tahun 2018 (versi Mei 2018) KETENTUAN UMUM 2 ASAS, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN 3 PENGUASAAN NEGARA DAN HAK RAKYAT ATAS AIR 4 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TUGAS DAN WEWENANG 5 KONSERVASI SUMBER DAYA AIR 6 PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR 7 PENGENDALIAN DAYA RUSAK 8 PERENCANAAN 9 PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - Konservasi SDA - Pendayagunaan SDA - Pengendalian Daya Rusak SDA - Tahapan Pengelolaan SDA - Perencanaan Pengelolaan SDA - Pelaksanan Konstruksi Prasarana SDA & Pelaksanaan Konstruksi - Pelaksanaan Operasi & Pemeliharaan - Pemantauan & Evaluasi Pengelolaan SDA 10 PERIZINAN 11 SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR 12 PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN 13 PEMBIAYAAN 14 HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT HAK DAN KEWAJIBAN 15 PARTISIPASI MASYARAKAT 16 KOORDINASI 17 PENYELESAIAN SENGKETA 18 GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI 19 PENYIDIKAN 20 KETENTUAN PIDANA 21 KETENTUAN PERALIHAN 22 KETENTUAN PENUTUP
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SAAT INI AIR PEMBAGIAN AIR : WADAH AIR : AIR HUJAN AIR PERMUKAAN AIR TANAH WILAYAH SUNGAI CEKUNGAN AIR TANAH GEOLOGI FAKTOR PEMBATAS : SEKTOR TERKAIT DALAM PENGELOLAAN : DASAR HUKUM : TOPOGRAFI PUPR • UU 11/1974 ttg PENGAIRAN • UU 23/2013 ttg PEMDA TOPOGRAFI ESDM • UU 11/1974 ttg PENGAIRAN • UU 23/2013 ttg PEMDA 5
DEFINISI Wilayah Sungai: Kesatuan wilayah pengelolaan SDA dalam satu atau lebih DAS dan/atau pulau-pulau kecil yg luasnya kurang dari atau sama dgn 2000 km 2 Daerah Aliran Sungai (DAS): Suatu wilayah daratan yg merupakan satu kesatuan dgn sungai dan anak-anak sungainya, yg berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yg berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yg batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas laut sampai dgn daerah perairan yg masih terpengaruh aktivitas daratan Cekungan Air Tanah: Suatu wilayah yg dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologi spt proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung WS - DAS dan/atau - Pulau-Pulau Kecil ≤ 2. 000 km 2 Batas DAS: - Pemisah topografis, dan - Batas laut - Daerah perairan yg masih terpengaruh aktivitas daratan CAT Batas Geologis/Hidrogeologis - HANYA MEMBATASI UNTUK AIR PERMUKAAN !!! - TIDAK MENJELASKAN DEFINISI BATAS HIDROGEOLOGIS !!! 6
Peta CAT di DIY Peta DAS di DIY
KONSEP WILAYAH PENGELOLAAN SDA KONDISI SAAT INI KONDISI IDEAL BASIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ? ? ? WILAYAH SUMBER DAYA AIR DAERAH ALIRAN SUNGAI CEKUNGAN AIR TANAH WILAYAH SUNGAI DAERAH ALIRAN SUNGAI CEKUNGAN AIR TANAH ? ? ? ? PULAU 2 KECIL LUAS ≤ 2000 KM 2 CEKUNGAN AIR TANAH ? ? ? Satu DAS atau lebih 7
KONSEP PENGELOLAAN SDA dalam RUU SDA - Pengelolaan sumber daya air didasarkan pada wilayah sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan air permukaan dan air tanah, dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. - Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat di atas merupakan air tanah pada cekungan air tanah yang terdapat pada wilayah sungai yang bersangkutan RUU SDA: PENYATUAN KEWENANGAN REGIM PERIZINAN, PADA WS YANG SAMA HASIL OVERLAY DGN CAT, MAKA KEWENANGAN PEMBERI IZIN PENGUSAHAAN (AIR PERMUKAAN DAN AIR TANAH) PADA TINGKATAN PEMERINTAHAN YANG SAMA à TERDAPAT BEBERAPA CAT YG TERPOTONG DAN BERBEDA KEWENANGANNYA à UTK IZIN AT HRS ADA REKOMENDASI DAHULU MENGENAI KETERSEDIAAN AIR PERMUKAAN 8
KONSEP WILAYAH PENGELOLAAN SDA dalam RUU TUGAS PEMERINTAH PUSAT (versi 25 Juli 2018): Melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional, termasuk cekungan air tanah pada wilayah sungai tersebut; Berdasarkan konsep tsb diatas , sebagaimana dengan gambar pada slide berikut, terdapat beberapa catatan berikut: a. Penamaan CAT harus dikaji kembali, karena terdapat beberapa CAT yang sama namun terpotong-potong oleh batas WS b. Berubahnya kewenangan, jika mengacu pada kebijakan pengelolaan WS, yang terdapat kewenangan pemberian izin dan rekomendasi teknis di tingkat Pusat, Pemprov, dan Pemkab/Pemkot c. Perlu pengaturan mekanisme pelaksanaan zonasi konservasi AT yang melintasi beberapa WS dengan kewenangan yg berbeda 9
POLA INTEGRASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MENTERI PU, GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA DEWAN SUMBER DAYA AIR MENTERI ESDM, GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR PERMUKAAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA AIR KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAAN AIR TANAH INTEGRASI 1 WS CAT POLA PENGELOLAAN AIR PERMUKAAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR STRATEGI PENGELOLAAN AIR TANAH INTEGRASI 2 RENCANA PENGELOLAAN AIR PERMUKAAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR RENCANA PENGELOLAAN AIR TANAH INTEGRASI 3
3 PILAR PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (AIR TANAH) Faktor ALAM+MANUSIA Pengend Daya Rusak SDA LAM A r to Fak Pendayagunaan SDA Konservasi SDA Sumberdaya Air Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat IA S U AN M r to Fak Jaringan Terpadu Sistem Informasi SDA Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Lembaga Pelaksana Pengelolaan SDA Tujuh Asas: kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan &keserasian , keadilan, kemandirian, transparansi & akuntabilitas
SARAN DAN MASUKAN TERHADAP NASKAH AKADEMIK (1) • Dalam NA dijelaskan bahwa NA ini disusun untuk penyusunan draf Ra. Perda tentang pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air, tetapi Draft Raperdanya adalah Pengelolaan Sumberdaya Air. • Tujuan NA belum tercapai, misalnya tujuan no. 2 mengkaji potensi sumber daya air di DIY, dalam NA tidak ada informasi yg menggambarkan potensi sumberdaya air di DIY; demikian juga tujuan lainnya. • Konsep dasar pengelolaan SDA yang dianut di dunia internasional adalah 3 pilar pengelolaan SDA (seperti yg distandardkan oleh PBB dalam konsep IWRM), dan telah diterapkan dalam UU SDA No. 7/2004 dan peraturan perundangan turunannya tentang SDA di Indonesia. Konsep ini tidak pernah dibahas dalam NA. • Dalam naskah NA, seharusnya dibahas tentang Kebijakan Pengelolaan SDA – Strategis Pengelolaan SDA – Rencana Pengelolaan SDA – Pelaksanaan Pengelolaan SDA pada setiap Pilar Pengelolaan SDA secara berkesinambungan menjadi satu kesatuan kebijakan pengelolaan SDA yang saling terkait. • Dalam NA belum ada bahasan/kajian tentang 6 Prinsip Dasar Batasan Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai amar putusan MK dan kaitannya dengan materi/isi draft Raperda Pengelolaan SDA, dimana 6 prinsip dasar tersebut seharusnya menjadi roh isi peraturan perundangan tentang SDA yang baru. 22/11/2020
SARAN DAN MASUKAN TERHADAP NASKAH AKADEMIK (2) • Pengelolaan SDA seharusnya mewadahi semua jenis sumberdaya air, yaitu sumberdaya air permukaan dan sumberdaya air tanah. Dalam NA, tidak membahas tentang air permukaan dan wilayah SDAnya serta potensinya, tetapi dalam draft Raperda 90% materinya memcakup kebijakan penglolaan SDA dari air permukaan. • Sebaliknya dalam NA justru membahas sumberdaya air tanah dan CAT, yang di dalam draft Raperda tidak diatur. • Bahasan wilayah sumberdaya air tidak pernah dibahas dalam NA, dimana masalah wilayah sumberdaya air ini menjadi dasar dalam penentuan dan implementasi kebijakan pengelolaan SDA. • Bahasan tentang kewenangan dalam pengelolaan SDA berdasar wilayah sumberdaya air (DAS dan CAT) yang selama ini diterapkan dalam semua peraturan perundangan SDA tidak pernah dibahas dalam NA, demikian juga integrasi pengelolaan DAS dan CAT, hal ini sangat penting dalam penyusunan program-program kebijakan pengelolaan SDA. • Data yang digunakan untuk menggambarkan kondisi dan permasalahan SDA di DIY umumnya sudah Out Of Date, data tersebut di DIY sangat pesat perkembangannya. Di tahun 2018 ini telah dilakukan updating kondisi dan permasalahan sumberdaya air permukaan dan air tanah yang sangat banyak. 22/11/2020
SARAN DAN MASUKAN TERHADAP NASKAH RAPERDA (1) • RUU tentang SDA masih dalam tahapan pembahasan di DPR RI, belum menghasilkan Draft Final, masih terus berkembang dan berubah-ubah materi dan isinya, bersifat sangat dinamis. Perlu dipertimbangkan terbitnya Perda tentang Pengelolaan SDA di tingkat Daerah sebelum adanya UU SDA yang berlaku agar peraturan yang ada tidak saling bertentangan. • Raperda Pengelolaan SDA harus mencakup pilar-pilar pengelolaan SDA yang sudah menjadi standard dalam kebijakan dalam pengelolaan SDA (Konservasi-Pendayagunaan-Pengendalian Daya Rusak serta pilar-pilar pendukungnya). • Raperda Pengelolaan SDA harus mencakup pengaturan semua sumberdaya air sesuai cakupannya/definisinya, yaitu air permukaan dan air tanah (walaupun tidak terlalu detil). • Pengaturan secara lebih detil masing-masing sumberdaya air (air permukaan dan air tanah) dapat diatur dalam peraturan terpisah di tingkat bawahnya. (Seperti RUU SDA yang diturunkan dalam PP tentang Air Tanah dan PP tentang Air Permukaan). 22/11/2020
SARAN DAN MASUKAN TERHADAP NASKAH RAPERDA (2) • Batasan kewenangan Wilayah Sumberdaya Air harus dimasukkan dalam pengaturan pada Raperda, termasuk Wilayah Kewenangan masing-masing jenis sumberdaya air (DAS dan CAT). • Masih perlu ditambahkan definisi beberapa istilah penting lainnya, misalnya definisi air permukaan, air tanah, mata air, CAT dst. • Belum ada pasal tentang Asas-Asas yang mendasari Pengelolaan SDA. • Intergrasi Pembahasan Kebijakan dan Kewenangan setiap Wilayah SDA belum diatur dalam draft Raperda. • Pembahasan tentang Sumberdaya Air Tanah hanya ada 1 pasal bersamaan dengan Irigasi dan terlalu singkat, sehingga dapat menyulitkan pengaturan yang lebih detil pada peraturan di bawahnya. • Mata air yang merupakan salah satu sumber air yang sangat vital dan strategis belum di atur. 22/11/2020
SARAN DAN MASUKAN TERHADAP NASKAH RAPERDA (2) • Penyebutan Lembaga Pendidikan Tinggi pada Bab VIII dan beberapa pasal lain, sangat membatasi peran serta Lembaga Pendidikan selain Pendidikan tinggi pada program kebijakan Pengelolaan SDA. • Pengaturan Perizinan dalam SDA tidak dapat disamakan antara perizinan untuk sumberdaya air permukaan dan air tanah, keduanya mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dan dikelola di bawah kewenangan Kementerian yang berbeda. • Secara keseluruhan materi Raperda belum mengakomodasi 6 Prinsip Dasar Batasan Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai amar putusan MK secara tegas. • Berdasarkan isi/materi dalam Draft Raperda, maka Draft tersebut lebih cocok untuk Perda Pengelolaan Air Permukaan. • USULAN : • Pengelolaan SDA seharusnya diatur di tingkat Pusat, setingkat Undang-Undang • Pengelolaan Air Permukaan, Pengelolaan Air Tanah dan Pengelolaan hal lainnya terkait SDA di atur di bawah tingkat Undang-Undang. 22/11/2020
TERIMA KASIH
- Slides: 24