Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Masalah sumber Daya

Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia

• Masalah sumber Daya Alam struktur penguasaan Sumber daya alam • Kebijakan sumber Daya Alam Struktur Penguasaan sumber daya alam • Dominasi SDA di Indonesia

Masalah sumber Daya Alam struktur penguasaan Sumber daya alam • Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia yang populasinya semakin besar. Beberapa permasalahan pokok dapat digambarkan berikut ini: 1. Terus menurunnya kondisi hutan Indonesia 2. Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai) 3. Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak 4. Citra pertambangan yang merusak lingkungan 5. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati 6. Pencemaran air semakin meningkat 7. Kualitas udara, khususnya di kota-kota besar, semakin menurun 8. Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan 9. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas 10. Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu

11. Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa lingkungan 12. Belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga 13. Potensi kelautan belum didayagunakan secara optimal 14. Merebaknya pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak 15. Pengelolaan pulau-pulau kecil belum optimal 16. Sistem mitigasi bencana alam belum dikembangkan 17. Terjadinya penurunan kontribusi migas dan hasil tambang pada penerimaan negara 18. Ketidakpastian hukum di bidang pertambangan 19. Tingginya tingkat pencemaran dan belum dilaksanakannya pengelolaan limbah secara terpadu dan sistematis 20. Adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim (climate change) dan pemanasan global (global warming) belum dilaksanakan

21. Alternatif pendanaan lingkungan belum dikembangkan 22. Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan nasional dan daerah 23. Belum harmonisnya peraturan perundangan lingkungan hidup. 24. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan 25.

Kebijakan sumber Daya Alam Struktur Penguasaan sumber daya alam • 1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. • 2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. • 3. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik. • 4. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga, yang diatur dengan undang-undang. • 5. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur dengan undang-undang.

• Arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam : • 1. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini. • 2. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi dalam pembangunan nasional. • 3. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional. • 4. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut. • 5. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ketetapan ini. • 6. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah maupun nasional.

Dominasi SDA di Indonesia • Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang sangat besar. Menyimpan banyak sumber mineral, energy, perkebunan , hasil hutan dan hasil laut yang melimpah. Saat ini Indonesia berada peringkat 6 dalam hal cadangan emas, nomor 5 dalam produksi tembaga, berada pada urutan 5 dalam produksi bauksit, penghasil timah terbesar di dunia setelah Cina, produsen nikel terbesar ke dua di dunia. Tambang Grasberg Papua adalah tambang terbesar di dunia. Kesimpulannya negara ini berada dalam urutan teratas dalam hal raw material. • Negara ini adalah produsen sumber energi terbesar. Berada pada urutan nomor 2 eksportir batubara di dunia setelah Australia, eksportir gas alam bersih LNG terbesar di dunia, seperempatnya dikirim ke Singapura. Eksportir terbesar gas alam cair setelah Qatar dan Malaysia. Dalam hal komoditi perkebunan Indonesia berada pada nomor 1 dalam produksi CPO, produsen karet terbesar di dunia, berada dalam urutan 3 dalam hal produksi kakao, merupakan produsen kopi terbesar di dunia bersama Vietnam dan Brasil.

• Kondisi Objektif • Mineral dan Batubara : Sejauh ini jumlah izin usaha pertambangan mencapai 10. 566 izin. Dari total izin itu, sebanyak 5. 940 izin di antaranya bermasalah atau non clean and clear, yang terdiri atas 3. 988 izin usaha pertambangan operasi dan produksi mineral serta 1. 952 IUP operasi dan produksi batubara. • Minyak dan Gas : Sebanyak sejak 2002 hingga 2011, terdapat 287 wilayah kerja migas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Data BP Migas tahun 2007 wilayah kerja migas hanya 169 unit, 200 unit wilayah kerja migas pada 2008. Selanjutnya, bertambah lagi menjadi 228 pada 2009 dan 245 pada 2010. • Kehutanan : Jumlah pemegang izin hak penguasaan hutan (HPH) saja sampai dengan kuartal III/2011 mencapai 22, 9 juta hektare dengan jumlah pengusaha pemegang izin sebanyak 286 unit. Kini HPH disebut dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan alam. Pemegang izin hutan tanaman industri (HTI) sampai dengan kuartal III/2011 sebanyak 244 unit dengan luas 9, 9 juta ha. Sejak 2010 sampai dengan saat ini, terdapat permohonan izin HTI sebanyak 315 unit dengan luas 18, 0 juta ha.

• . Dominasi Asing • Total luas tanah/lahan di Indonesia dibawah penguasaan perusahaan-perusahaan besar. Sekitar 42 juta hektar untuk pertambangan mineral dan batubara, 95 juta hektar untuk minyak dan gas, 32 juta hektar untuk kehutanan, 9 juta hektar untuk perkebunan sawit. Luas keseluruhan mencapai 178 juta hektar. Sebagian besar lahan dikontrol oleh perusahaan asing. Padahal luas daratan Indonesia 195 juta hentar. • Investasi di Indonesia didominasi oleh perusahaan asing. Sedikitnya 95% kegiatan investasi mineral dikuasai dua perusahaan AS yaitu PT Freeport Mc Moran, dan PT Newmont Corporation. Sebanyak 85% ekplotasi minyak dan gas dikuasasi oleh asing, 48% migas dikuasai Chevron. Sebanyak 75 -80% ekploitasi batubara dikuasai perusahaan asing. 65%-70 % perkebunan dikuasai asing. Sebanyak 65% perbankkan dikuasai asing. • Sebanyak 100 persen mineral diekspor, 85 persen gas diekspor, 75 persen hasil perkebunan diekspor, untuk kebutuhan industri negara-negara maju.