PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU PELATIHAN DASAR TEKNIS

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI © Pusdiklat SDA dan Konstruksi, 2017

LATAR BELAKANG Dalam rangka menciptakan aparatur yang memiliki integritas dan profesional salah satu caranya yaitu dengan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam sebuah pembinaan/pelatihan. Dengan tujuan supaya ASN memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, pola pikir, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya terutama dalam kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.

AIR Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, seperti air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat, yang selalu bergerak mengikuti pola pergerakan/siklus tertentu.

SIKLUS HIDROLOGI Siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi dan transpirasi. Mengingat sebagian besar air di bumi berada di lautan maka, proses pergerakan atau siklus tersebut pada umumnya dimulai dari permukaan laut, dimana terjadi penguapan air laut akibat energi panas matahari. Slain itu, penguapan juga banyak terjadi pada air yang berada di daratan.

AIR PERMUKAAN Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, seperti air sungai, air saluran (stream), mata air (spring), air danau, air waduk, air telaga, dan air di kolam retensi. Air permukaan ini dapat berasal dari air hujan, lelehan salju, dan aliran yang berasal dari air tanah.

AIR PERMUKAAN Sifat dan Karakteristik Daerah Aliran Sungai yang berpengaruh terhadap air permukaan, meliputi : a. Luas dan Bentuk Daerah Aliran Sungai b. Kondisi Topografi c. Tataguna Lahan

AIR TANAH Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

CEKUNGAN AIR TANAH Daerah aliran tanah atau cekungan air tanah (akuifer) merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologis, tempat dimana semua kejadian hidrogeologis berlangsung, seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah.

CEKUNGAN AIR TANAH Cekungan air tanah dibedakan atas 2 kondisi : a. Cekungan air tanah bebas (confines aquifer) b. Cekungan air tanah tertekan (unconfined aquifer)

SUMBER DAYA AIR Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang dikandung di dalamnya, dimana sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Sumber Daya Air harus dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan guna kemakmuran rakyat.

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Pengelolaan daerah aliran sungai adalah pengelolaan sumber daya alam yang terbarui pada suatu daerah aliran sungai seperti, vegetasi, tanah dan air sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkesinambungan. Sasaran daerah aliran sungai yaitu, daerah-daerah yang secara alami berpotensi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan, khususnya erosi lahan di bagian hulu dan tengah aliran sungai dan memiliki kemiringan lebih besar dari 8%.

POLA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Pola pengelolaan daerah aliran sungai didasarkan atas : a. Landasan Institusional b. Landasan konsepsional c. Landasan Operasional

LINGKUP PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Lingkup pengelolaan daerah aliran sungai, mencakup : a. Daerah Tangkapan Air d. Pengendalian Banjir b. Pengelolaan Sumber Daya Air e. Pengelolaan Lingkungan Sungai c. Pemeliharaan Pengairan Prasarana dan Sarana f. Pemberdayaan Masyarakat

KEGIATAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai, meliputi : a. Pengelolaan Vegetasi c. Pengelolaan Air b. Pengelolaan Lahan d. Pembinaan Aktivitas Masyarakat

PENERAPAN PSDAT DI INDONESIA

YANG PERLU DIKETAHUI DALAM PENGELOLAAN SDA DI DITJEN SD PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU WILAYAH SUNGAI POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR ONE RIVER ONE PLAN ONE INTEGRATED MANAGEMENT SIDLACOM

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Pengelolaan sumber daya air adalah upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

POLA PENGELOLAAN SDA Pola Pengelolaan KERANGKA DASAR dalam: Merencanakan, Melaksanakan, Memantau, (berbasis WS) dan Mengevaluasi SDA Kegiatan: KONSERVASI SDA PENDAYAGUNAAN SDA Pengendalian daya rusak air Pasal 1 angka 8 v Penetapan WS dilakukan oleh Presiden dg memperhatikan pertimbangan Dewan SDA Nasional. (pasal 13 ayat 2) v Prinsip penyusunan Pola Pengelolaan SDA: (pasal 11 ayat 2 dan 4) 1) Keterpaduan antara air permukaan dan air tanah 2) Keseimbangan antara upaya Konservasi dan 19

BATASAN PENGERTIAN ISTILAH 1. KONSERVASI: upaya MEMELIHARA KEBERADAAN, serta KEBERLANJUTAN KEADAAN, SIFAT, dan FUNGSI SDAir agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yg memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. (pasal 1 angka 18) 2. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR: upaya PENATAGUNAAN, PENYEDIAAN, PENGGUNAAN, PENGEMBANGAN, dan PENGUSAHAAN SDAir secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna. (pasal 1 angka 20) 3. PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR: upaya untuk MENCEGAH, MENANGGULANGI, serta melakukan PEMULIHAN kerusakan kualitas lingkungan yg disebabkan oleh daya rusak air. (pasal 1 angka 19) 4. DAYA RUSAK AIR: daya air yang dapat merugikan kehidupan. (pasal 1 angka 21) 20

PILAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR a. Konservasi Sumber Daya Air b. Pendayagunaan Sumber Daya Air c. Pengendalian Daya Rusak Air d. Pemberdayaan Masyarakat e. Sistem Informasi Sumber Daya Air

Acuan Pengelolaan SDA (UU No. 7/2004 tentang SDA, PP 42/2008 ttg PSDA) Kebijakan Pengelolaan SDA § Pola PSDA 20 thn • Kebijakan Nasional § Rencana PSDA 20 Thn § Program PSDA 5 Thn § Kegiatan PSDA 1 thn memuat visi, tujuan, dan prinsip pengelolaan sumber daya air. Disusun & dirumuskan oleh Dewan SDA Nasional dan ditetapkan oleh Presiden (Pasal 6 (1), PP 42/2008 ) • Kebijakan Provinsi • Kebijakan Kab. /Kota Berbasis wilayah administrasi Berbasis Wil. Sungai 22

KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Kewenangan pengelolaan sumber daya air dapat dikelompokkan atas : a. Kewenangan Pemerintah Pusat b. Kewenangan Pemerintah Provinsi c. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota

KEWENANGAN PENGELOLAAN SDA Pembagian WS di Indonesia dapat dipilah menjadi lima kategori berdasarkan posisinya berdasarkan wilayah administratif pemerintahan, diantaranya : 1. WS di dalam satu wilayah kabupaten/kota kewenangan kabupaten 2. WS di dalam suatu provinsi atau lintas wilayah kabupaten/kota Propinsi 3. WS lintas wilayah provinsi 4. WS lintas wilayah negara Kewenangan pusat 5. WS strategis nasional

FUNGSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Fungsi dari pengelolaan sumber daya air, meliputi : a. Fungsi Sosial b. Fungsi Lingkungan Hidup c. Fungsi Ekonomi

KETERPADUAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU Keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu dilakukan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Antar sektor ( Pertanian, Domestik , Industri, Perkotaan, Tambang, kesehatan, dll ) Antar wilayah ( hulu – hilir ) Antar pemerintah pusat dan daerah, Antar air permukaan dan air tanah, Antar in stream – offstream Keseimbangan demand dan supply Keserasian pendaya gunaan dan konservasi SDA Kepentingan jangka pendek dan jangka panjang

KETERPADUAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU Keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air disajikan dalam bentuk dokumen : 1. POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI 2. RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI

PENERAPAN PSDAT DI INDONESIA Penerapan pengelolaan sumber daya air terpadu di Indonesia, selalu didasarkan kepada pola dan rencana PSDAT. Pola dan rencana tersebut berfungsi sebagai pengarah dalam pengelolaan sumber daya air terpadu. Pola dan rencana PSDAT disusun berdasarkan Wilayah Sungai (WS). WS di Indonesia dipilah menjadi lima kategori berdasarkan posisinya berdasarkan wilayah administratif pemerintahan, diantaranya : 1. WS di dalam satu wilayah kabupaten/kota 2. WS di dalam suatu provinsi atau lintas wilayah kabupaten/kota 3. WS lintas wilayah provinsi 4. WS lintas wilayah negara 5. WS strategis nasional

KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU Keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air terpadu merupakan bentuk sinergi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan melalui mekanisme koordinasi. Lembaga yang melaksanakan koordinasi pengelolaan SDA adalah : • Tingkat Pusat : Dewan sumber Daya Air Nasional. • Tingkat wilayah sungai : Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya air ( TKPSDA) Pada akhir tahun 2006, Kementerian PU membentuk Unit Pelaksana Teknis pengelolaan SDA pada setiap WS. UPT tersebut diberi nama Balai Besar Pengelolaan Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) yaitu : 11 BBWS 22 BWS

KEBIJAKAN PSDAT DI INDONESIA Kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu diatur dalam banyak Peraturan Menteri PUPR yang mencakup 7 sektor SDA

PILAR PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR a. Konservasi Sumber Daya Air b. Pendayagunaan Sumber Daya Air c. Pengendalian Daya Rusak Air d. Pemberdayaan Masyarakat e. Sistem Informasi Sumber Daya Air

PENGELOLAAN & PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air secara terpadu dan menyeluruh, antara lain berupa : a. Pengembangan daerah irigasi b. Pengembangan air tanah untuk irigasi c. Pengembangan sistem drainase d. Penyediaan air baku untuk rumah tangga dan industri e. Transportasi air f. Pembangkit listrik tenaga air g. Perikanan dan perlindungan satwa h. Rekreasi air i. Pengendalian pencemaran air dan gulma air j. Pengendalian erosi dan sedimen k. Pengendalian banjir l. Pengendalian kekeringan

4. Kebijakan pembangunan SDA q. Pengelolaan SDA dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, hulu dan hilir, pemanfaatan air permukaan dan air tanah, demand dan supply, serta kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. q. Pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan. q. Pengembangan dan penerapan sistem conjuctive use antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah. 1. Konservasi akan lebih diutamakan. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA Pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya Sumber : Renstra Kementerian PU 2010 -2014 35

4. Kebijakan pembangunan SDA q Pendayagunaan SDA untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi, rehabilitasi, dan operasi dan pemeliharaan. q Pendayagunaan SDA untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga. q Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan. Penyediaan dan pengelolaan air baku Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya q Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-konstruksi. q Pengamanan pantai-pantai dari abrasi. Pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai 36 Sumber : Renstra Kementerian PU 2010 -2014

4. Kebijakan pembangunan SDA q Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan. q Pengembangan dan pengelolaan SDA juga dilakukan dengan penataan kelembagaan. q Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi SDA dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan. Penataan dan perkuatan kelembagaan pengelolaan SDA 37 Sumber : Renstra Kementerian PU 2010 -2014

Acuan Pengelolaan SDA (UU No. 7/2004 tentang SDA, PP 42/2008 ttg PSDA) Kebijakan Pengelolaan SDA § Pola PSDA 20 thn • Kebijakan Nasional § Rencana PSDA 20 Thn § Program PSDA 5 Thn § Kegiatan PSDA 1 thn memuat visi, tujuan, dan prinsip pengelolaan sumber daya air. Disusun & dirumuskan oleh Dewan SDA Nasional dan ditetapkan oleh Presiden (Pasal 6 (1), PP 42/2008 ) • Kebijakan Provinsi • Kebijakan Kab. /Kota Berbasis wilayah administrasi Berbasis Wil. Sungai 38

TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSTRUKSI © Pusdiklat SDA dan Konstruksi, 2017