PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Disampaikan oleh Dinas Kominfo
PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Disampaikan oleh Dinas Kominfo Kab. Kebumen
DATA DIRI NAMA : ANINDYA ARIEF SETIADI, ST, MPA PEKERJAAN : DINAS KOMINFO KAB. KEBUMEN KASI DISEMINASI INFORMASI DAN ANALISIS MEDIA ALAMAT KTP: RT 2 RW 1, JL. MAYJEN SUNGKONO NO. 25 KEC. KALIMANAH, KAB. PURBALINGGA
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UU NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP 1. 2. 3. 4. 5. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Permendagri No. 3 Tahun 2017 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017
LANDASAN FILOSOFIS UU NO 14 TAHUN 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) § Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan dijamin konstitusi (Pasal 28 F UUD 1945). § Mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik (good governance). § Mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas § Memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN. § Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memeroleh informasi dengan mudah dan cepat.
Makna Keterbukaan Informasi Publik? UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Asas (Pasal 2) (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. DULU !!!! Tertutup Terbuka (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Sekarang ! Terbuka Tertutup (pasal 17)
PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN BADAN PUBLIK INFORMASI PUBLIK (UU NO. 14 TH. 2008) PEMOHON INFORMASI PUBLIK INF. YANG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN BERKALA SERTA MERTA SETIAP SAAT INF. YANG DIKECUALIKAN RAHASIA NEGARA RAHASIA BISNIS 26 RAHASIA PRIBADI RAHASIA JABATAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (D I P) DAFTAR INFORMASI PUBLIK UJI KONSEKUENSI
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA 1. Informasi tentang profil Badan Publik 2. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik ; 3. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik; 4. Ringkasan laporan keuangan; q q Rencana dan L R A Neraca Laporan Arus Kas dan C A L K Daftar Aset dan Investasi 5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik; q q Jml. permintaan informasi yg diterima Waktu yg diperlukan BP dlm memenuhi setiap permintaan Jml. pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau Alasan penolakan permintaan informasi 6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan; 7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik; 8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang; 9. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa; 10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat. q q q q Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap; Ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan; Tugas dan fungsi badan publik beserta kantor unit-unit dibawahnya; Struktur organisasi; Gambaran umum setiap satuan kerja; Profil singkat pejabat struktural; Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah dikirimkan oleh komisi pemberantasan korupsi ke badan Publik untuk diumumkan.
INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA Standar pengumuman informasi serta merta q Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak q Ketertiban umum INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT 1. Daftar Informasi Publik 2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik 3. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan 4. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya 5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 6. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan 7. Data perbendaharaan atau inventaris 8. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik 9. Agenda kerja pimpinan satuan kerja 10. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT 11. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 12. Jumlah jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan masyarakat serta laporan penindakannya 13. Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan 14. Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 UU Keterbukaan Informasi Publik 15. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka
APAKAH YANG DIMAKSUD INFORMASI YANG DIKECUALIKAN ?
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat pasal 2 ayat (4) UU KIP, maka pengecualian informasi harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain : UU NO. 14 TAHUN 2008, PASAL 17 UNDANG-UNDANG UU NO. 14 TAHUN 2008 PENGUJIAN KONSEKUENSI KEPATUTAN KEPENTINGAN UMUM a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum; b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e. Dapat Merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. Dapat Mengungkapkan merugikan kepentingan hubungan luar negeri; g. Dapat Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi; i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi Atau Pengadilan; j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Maksud dari KEPATUTAN ? Pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat Apakah merupakan kepatutan apabila Informasi tersebut diumumkan atau disediakan ?
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Maksud dari Kepentingan Umum ? Setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya
APAKAH YANG DIMAKSUD PENGUJIAN KONSEKUENSI DALAM PENGECUALIAN INFORMASI ? 16
PENGUJIAN KONSEKUENSI Pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya 17
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK
TUJUAN PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK Pengklasifikasian Informasi Publik yang dilakukan oleh Badan Publik bertujuan untuk menentukan dan menetapkan informasi tertentu sebagai Informasi yang Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
ASAS PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK 1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. 2) Informasi Publik yang Dikecualikan BERSIFAT KETAT dan TERBATAS. 3) Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Pasal 6 UU KIP Hak Badan Publik Menolak Permohonan Informasi Publik 1) Badan Publik berhak menolak memberikan yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Alasan Substansi); 2) Badan Publik berhak menolak memberikan Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Alasan Prosedur). informasi peraturan Informasi peraturan
SIFAT PENGECUALIAN INFORMASI Pengecualian Absolut: Informasi yang dikecualikan secara absolut bersifat rahasia dan tidak dapat diuji dengan kepentingan publik. Pengecualian Kualifikasi: Informasi yang dikecualikan dengan kualifikasi bersifat rahasia, namun masih dapat dibuka setelah diuji dengan kepentingan publik.
Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang dikecualikan Dalam hal salinan dokumen informasi publik akan diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan/ mengaburkan materi informasi yang dikecualikan PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan dokumen informasi publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen informasi publik
PPID wajib menjaga kerahasian, mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Semoga Bermanfaat Sekian ………. Terima Kasih
Materi dapat didownload di : http: //ppid. kebumenkab. go. id/index. php/web/download
- Slides: 26