PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN Oleh Andi Chairil Ichsan 1

PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN Oleh : Andi Chairil Ichsan 1

Pengelolaan/Manajemen……? 2

Manajemen…. . ? Manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumberyang tersedia dalam organisasi dengan cara sebaik mungkin. 3

Pola Umum Manajemen sebagai sarana atau alat bagi administrasi. Fungsi manajemen adalah menggerakkan unsur statis dari adminsitrasi yaitu organisasi Manejemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Manajemen Taman Nasional Perencanaan Penataan kawasan Pemangkuan Perlindungan Pengawetan plasma nutfah dan pemanfaatan kawasan Koordinasi Internal Eksternal Pengawasan dan evaluasi Organisasi Kepala Balai Sub Bagian Tata Usaha Seksi Konservasi Wilayah III Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanaan Pelayanan Perjizinan Pembinaan dan pengendalian 5

Inti Materi: I. Ilmu Pengelolaan Hutan (Forest Management Science) A. Ruang Lingkup B. Identitas sbg Satu Kesatuan Ilmu II. Pengertian Hutan III. Pengelolaan Hutan A. Pengelolaan Hutan vs Pengurusan Hutan B. Ciri-ciri Pengelolaan Hutan sebagai Kegiatan Usaha Berbasis SDA Dapat Dipulihkan C. Pengelolaan Hutan Lestari IV. Pengurusan Hutan Dunia A. Hutan dan Perkembangan Peradaban Manusia B. Permasalahan dlm Pengurusan Hutan Dunia V. Pengurusan Hutan di Indonesia A. Sejarah Masa Lampau B. Masa Kini dan Perkiraan di Masa Mendatang 6

I. Ilmu Pengelolaan Hutan (Forest Management Science) Kesetaraan Istilah dlm Bhs. Indonesia : Ilmu Manajemen Hutan A. RUANG LINGKUP : Forest Management sbg kegiatan : The practical application of : - Biological To the : - Physical - Regeneration - Quantitative - Management - Managerial - Utilization, and - Economical - Conservation - Social - Policy Principles of forest to meet specified goals and objetives while maintaining the productivity of the forest (SAF-Society of American Foresters, 1998) 7

Forest Management sbg kegiatan mengandung arti : Art (Seni) dan Science (Ilmu) Forest Management sbg Ilmu membahas teori dan konsep utk menerapkan prinsip-prinsip dlm bidang-bidang Ilmu : - Biological Physical Quantitative Managerial Economical Social Policy Principles Secara lengkap dan terintegrasi To the : - Regeneration - Management - Utilization, and - Conservation of forest to meet specified goals and objetives while maintaining the productivity of the forest. 8

B. IDENTITAS Tiga Komponen Suatu Kesatuan Ilmu : 1. Ontologi : obyek (sasaran) dan aspek yg ingin diketahui 2. Epistemologi : bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yg ingin diketahui 3. Axiologi : Nilai atau manfaat pengetahuan yg ingin diketahui 9

Identitas Ilmu Manajemen Ht sbg Satu Kesatuan Ilmu 1. Ontologi : - Sasaran : Hutan sbg ekosistem & lingk. , mencakup : • Masyarakat (manusia) • Ekosistem lain di sekitarnya - Aspek-aspek : • Ciri-ciri (atribut) • Potensi, Nilai • Komponen, Hirarki, Interaksi 2. Epistemologi : Bersifat empiris dgn pendekatan sistem 3. Axiologi : - Menjelaskan : • Macam, besarnya & nilai kekayaan ekosistem hutan • Pola hubungan yg khas antar komponen ekosistem dan dgn lingkungannya - Menjadi dasar (masukan) utk : • Teknologi • Teknik Manajemen • Kebijakan dlm Pengelolaan Htn 10

Ilmu Manajemen Hutan merupakan satu cabang ilmu yang bersifat : 1. Terapan (Applied Science) 2. Interdisiplin (Interdiscipline Science) 3. Empiris (Empirical Science) 11

II. Pengertian Hutan ASAL KATA HUTAN Dalam Bhs. Inggeris : FOREST Berasal dari Bhs. Latin kuno FORIS = di luar rumah (ruangan) Pohon-pohonan di luar dinding taman Kata Lain : SILVA = SYLVA, FOREST (HUTAN) 12

BEBERAPA PENGERTIAN HUTAN Pengertian hutan dapat ditinjau dari aspek-aspek : 1. Wujud biofisik lahan & tumbuhan 3. Kepentingan praktis pengelolaan 2. Fungsi ekologi 4. Status hukum lahan Add. 1. Berdasarkan Wujud Biofisik 1. Hutan : Komunitas tumbuhan yang didominasi oleh pohon² atau tumbuhan berkayu dgn kerapatan cukup (Sharma, 1992) 2. Hutan memiliki ciri-ciri : Penutupan pohon yang cukup rapat dan luas Terdiri atas tegakan-tegakan dgn beraneka-ragam sifat dlm hal : komposisi jenis, struktur, kelas umur atau pertumbuhan, dan proses-proses yang berhubungan 13

Add. 2. Berdasarkan Fungsi Ekologis Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem dgn ciri-ciri: Luasan tertentu Ada batas-batas fisik Ada komponen : flora, fauna, fisik Ada struktur Ada fungsi a. l. Mampu menciptakan iklim mikro Davis & Johnson (2001) ; Helm (1998) ; SAF (1998) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 14

Add. 3. Berdasarkan Pertimbangan Kepentingan Praktis Pengelolaan Hutan 1. Untuk tujuan inventarisasi hutan dunia (FAO, 1958) Lahan yang terdiri dari masyarakat tumbuhan yang didominasi oleh pohon-pohonan berbagai ukuran : - Diekspolitasi atau tidak - Menghasilkan kayu atau hasil hutan lainnya - Dapat memberikan pengaruh terhadap iklim atau siklus air - Memberikan perlindungan untuk ternak dan satwa liar Kriteria penutupan tajuk (%) Tahun 1995 : negara maju > 20% ; negara berkembang > 10% Tahun 2000 : negara maju dan negara berkembang > 10% 15

2. Untuk pengelolaan hutan dengan tujuan menghasilkan kayu q Davis dan Johnson (1987, 2001) : Hamparan lahan yg terdiri atas tumbuhan yg didominasi oleh pohon-pohon, atau yg akan ditumbuhi pohon-pohonan yg secara keseluruhan dikelola utk tujuan tertentu. q Bruenig (1996) : Sebidang lahan yang tertutupi pohon-pohonan yang dapat membentuk iklim tegakan (iklim mikro) Termasuk ke dalam hutan : Lahan bekas tebangan melalui tebang habis yg setelah pemanenan thdp tegakannya dilakukan penanaman kembali atau pemeliharaan permudaan alaminya, dipelihara dan dibina utk dijadikan tegakan hutan kembali. 16

Add. 4. Berdasarkan Status Hukum Lahan Kawasan Hutan (KH): Wilayah-wilayah tertentu yg ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah utk dipertahankan sbg hutan tetap (UU No. 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan) RANGKUMAN PENGERTIAN HUTAN : A. Wujud Biofisik Hamparan lahan dengan luasan tertentu Ditumbuhi pohon-pohonan dengan kerapatan yang cukup Kumpulan bidang lahan yg ditumbuhi pohon-pohonan atau akan ditumbuhi pohon-pohonan dgn kerapatan dan luasan yg cukup 17

B. Fungsi Ekologi Masy. tumbhn didominasi oleh pohon²an atau tumb. berkayu lainnya Merupakan satu kesatuan ekosistem Mampu menciptakan iklim mikro di dlm ht & fungsi ekologis lainnya C. Untuk Tujuan Kegiatan Pengelolaan Hutan Luas hamparan lahan (Indonesia : > 0, 25 Ha ; FAO : > 0, 50 Ha) Persentase penutupan tajuk (> 10%) Merupakan satu kesatuan pengelolaan Fungsi-fungsi tertentu (tata air, perlindungan satwa, dst. ) D. Status Hukum Lahan Hutan Dapat berupa lahan berstatus hak milik atau tanah negara Diperuntukan untuk hutan tetap (berhutan atau tidak berhutan) 18

III. Pengelolaan Hutan A. Pengurusan Hutan vs Pengelolaan Hutan Pengurusan Hutan : Ø Forest Governance (Ketataprajaan Hutan) Ø Forest Administration (Administrasi Hutan) Ø Forest Stewardship (Pengurusan Hutan) Keseluruhan tindakan manajemen thdp SDH utk mendptkan totalitas barang², manfaat², dan nilai² yg dapat diperoleh dgn tetap mempertahankan kelestariannya utk generasi skrg dan generasi y. a. d. Kata Kunci Ø Seluruh SDH tanpa ada klasifikasi/pengelompokan fungsi atau tujuan Ø Seluruh/totalitas barang, manfaat dan nilai-nilai Ø Seluruh kegiatan manajemen (Perenc. , Pelaks. , Pengorg. , Pengawasan) Ruang Lingkup Kegiatan (UU No. 41/1999) 1. Perencanaan Kehutanan 2. Pengelolaan Hutan 3. Litbang dan Diklatluh Kehutanan 4. Pengawasan 19

Pengelolaan Hutan (Forest Management) Praktek penerapan prinsip-prinsip/teori-teori ilmu pengetahuan (dalam bidang Biologi, Fisika, Kimia, Analisis Kuantitatif, Manajemen, Ekonomi, Sosial, Analisis Kebijakan) dalam kegiatan-kegiatan : Membangun atau meregenerasikan, Membina, Memanfaatkan, Mengkonservasikan Tujuan atau tujuan-tujuan, dan Sasaran atau sasaran-sasaran yg telah ditetapkan, dgn tetap mempertahankan produktivitas dan kualitas ht Ruang Lingkup Kegiatan (UU No. 41/1999) 1. Tata Htn dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Htn 2. Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan (KH) 3. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 20 4. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Perencanaan Kehutanan (UU No. 41/1999) 1. 2. 3. 4. Inventarisasi hutan Pengukuhan kawasan hutan (KH) Penatagunaan kawasan hutan (KH) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan 5. Penyusunan rencana-rencana kehutanan Hasil Perencanaan Kehutanan 1. Karakteristik dan potensi ekosistem hutan diketahui 2. Status lahan kawasan hutan tertentu (definitif) 3. Fungsi penggunaan KH ttt. : KH Lindung, KH Produksi, KH Konservasi 4. Terbentuk unit² pengelolaan htn utk setiap fungsi penggunaan htn 5. Tujuan pengelolaan dalam setiap unit pengelolaan hutan tertentu Pengelolaan Hutan Dilakukan : 1. Pada setiap unit pengelolaan hutan untuk setiap fungsi 2. Berdasarkan tujuan dan sasaran pengelolaan yang sudah ditetapkan 3. Dengan tetap mempertahankan atau terus meningkatkan : Kualitas, Fungsi dan Produktivitas Hutan 21

B. Ciri-ciri Pengelolaan Hutan sbg Kegiatan Usaha (Bisnis) Berbasis SDA Hayati yg Dapat Dipulihkan B. 1 Ciri-ciri Klasik yg pada Saat Ini Tidak Selalu Dipenuhi/Relevan Ciri 1 Hasil prod dan tempat prod terdpt pd bagian yg sama Memanen Hasil = Menghancurkan Pabrik Hasil Produksi : Riap atau Pertumbuhan Tempat Produksi : Pohon, Tegakan Total Riap (Phn, Tgkn) = Pohon (Tegakan) itu sendiri Memanen Riap (Pertumbuhan) = Menghilangkan Pohon (Tgkn) Bandingkan dgn proses prod. sepatu : - Hasil prod. = Sepatu - Tempat prod. = Pabrik Sepatu Mengambil sepatu tidak harus menghancurkan pabrik sepatu 22

CATATAN : 1. Ciri yg pertama ini hanya berlaku apabila tujuan pengelolaan htn bersifat tunggal, yaitu : menghasilkan kayu scr lestari/berkelanjutan (Sustained Yield Principle) • Prinsip ini merupakan cikal bakal pengelolaan hutan lestari yang kini dianut • Pada saat ini masih berlaku dlm praktek pengelolaan ht produksi utk menghasilkan kayu (HTI, HPH, Ht jati di Perhutani, Ht industri di berbagai negara) 2. Ciri ini tidak berlaku utk pengelolaan htn dgn tujuan utama menghasilkan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan tujuan ganda selain kayu 23

Ciri 2 Umur (jangka waktu) yg diperlukan sampai bisa dipanen (daur) sangat panjang Untuk menghasikan kayu : • Jati : 40 − 80 tahun • Mahoni : 40 − 60 tahun • Jenis² pohon di daerah iklim sedang : ≥ 100 thn Saat ini ciri ini tidak sepenuhnya benar, karena banyak dikembangkan jenis daur pendek, a. l. : • Sengon : 4 − 6 tahun • Akasia : 6 − 8 tahun Ciri 3 Proses produksi lebih mengandalkan kepada proses yg bersifat alami Pada saat ini telah dilakukan praktek pembinaan hutan intensif (HTI) 24

B. 2 Ciri-ciri Klasik yg Sampai Saat Ini Masih Harus Dipenuhi/ Relevan Ciri 4 Berlandaskan kepada konsep daya dukung ekologis lahan Kata Kunci : 1) Proses produksi berlandaskan kpd konsep daya dukung tempat tumbuh (Site) Site Quality : Site index, Bonita Pada saat ini berkembang ke arah Daya Dukung Wilayah Bentang Alam Ekologis 2) Bersifat menyeluruh (holistic) 3) Bersifat terpadu (integrated) 25

Perkembangan Prinsip (Azas) dgn Berlandaskan kepada Konsep Daya Dukung Ekologis 1. Fase Azas Kelestarian Hasil (Sustained Yield Principles) 2. Fase Azas Kelestarian Sumberdaya (Multiple Use of the Forest Resources Principles) 3. Fase Azas Kelestarian Ekosistem (Ecosystem Based Management of Forest Resources) Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem 26

Beberapa Anggapan Dasar (Kunci) dlm Pengelolaan (SDA) Berbasis Ekosistem : 1. Adanya Tujuan atau Tujuan yg Tegas (eksplisit) 2. Dilaksanakan berlandaskan kpd kebijakan, protokol dan Petunjuk Praktis yg Adaptif dan Diperoleh Melalui : • Monitoring scr Berkelanjutan • Penelitian utk Mendapatkan Pemahaman yg Mendalam thdp Interaksi Ekologis dan Proses yg Diperlukan utk Melestarikan Komposisi, Struktur dan Fungsi Ekosistem 3. Memperhatikan Kompleksitas Sistem (Ekologi, Ekonomi, Sosial) 4. Memperhatikan Sifat Dinamis Ekosistem 5. Memperhatikan Konteks dan Skala 6. Memasukan Manusia sbg Komponen dari Ekosistem 7. Bersifat Adaptif 8. Bersifat Akuntabel (Bertanggugat) 27

Prinsip-prinsip yg Harus Dianut dlm Pengelolaan Hutan Berbasis Ekosistem : 1. Ditujukan utk Mencapai Manfaat SD Ekosistem scr Berkelanjutan 2. Bertujuan Ganda tapi Tertentu 3. Berperspektif Bentang Alam Ekologis 4. Bersifat Menyeluruh 5. Bersifat Terpadu 6. Melibatkan Partisipasi Para Pihak 7. Berlandaskan kpd Hasil Monitoring yg Terus-menerus (Iteratif) 8. Bersifat Adaptif 9. Berlandaskan kpd Ilmu Pengetahuan yg Tepat dan Penilaian yg Baik 10. Memasukan Penget. , Emosi & Reaksi Moral ke dlm Pertimbangan (dlm Perencanaan, Penilaian Hasil & Dampak) utk Pengelolaan 11. Berlandaskan kpd Prinsip Kehati-hatian dan Pencegahan 28

Ciri 5 Banyaknya Pengulangan Kegiatan (Usaha) Bersifat tdk Terhingga Dalam Pengelolaan Htn utk Menghasilkan Kayu, 1 (satu) kali Daur (Ht Tanaman), atau Rotasi Tebang (Ht Alam) Merupakan Satu Kali Kegiatan (Usaha) Dengan Pengulangan Kegiatan yg tdk Terhingga, artinya : Setiap Tegakan Hutan yg Dipanen Akan Selalu Ditanam Kembali, Dibina, dan Dipanen, Begitu Seterusnya (Sampai tdk Terhingga Kali) Peruntukan Lahan Harus Tetap utk Hutan, sehingga disebut Hutan Tetap (Permanent Forest) 29

Sejarah : Nilai Harapan Lahan (Land Expectation Value, LEV) utk Hutan Dihitung dgn Rumus LEV yg Dibuat oleh Dr. Martin Faustmann (1849) dan disebut Faustmann Formula di mana : C = Biaya membangun hutan (Rp/Ha) W = Harga kayu (Rp/m³) VR = Volume kayu pada umur R (m³/Ha) R = Daur tanaman (thn) r = Suku bunga (%/thn) 30

LEV = Nilai Harapan Lahan, Merupakan Nilai Lahan Kosong yg Akan Diusahakan utk Menghasilkan Kayu dgn Tindakan Silvikultur tertentu Nilai LEV Diperoleh dgn cara Menghitung NPV Pendapatan Bersih (W x VR − C), dimulai dari Lahan Kosong dgn Ulangan Kegiatan Usaha yg tdk Terhingga Secara Matematis akan Dapat Dibuktikan : (Buongiorno and Gilles, 2003) 31

Ciri 5 (Banyaknya Pengulangan Kegiatan yg Bersifat tdk Terhingga) • Dianut dlm Prinsip Kelestarian Hasil (Sustained Yield Principle) • Merupakan Cikal Bakal utk Azas : — Pengelolaan Ht Lestari (Sustainable Forest Management, SFM) — Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Catatan : Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan 1. BERKELANJUTAN 2. KEADILAN 3. DEMOKRASI 32

C. Pengelolaan Hutan Lestari atau PHL (Sustainable Forest Management, SFM) SFM Merupakan Prinsip Pengelolaan Hutan yg Dicetuskan dlm Konferensi PBB utk Lingkungan dan Pembangunan (United Nation Conference on Environment and Development, UNCED) di Rio De Janeiro, Brasil, 1992 Dimuat dlm Dokumen Principles on Forest yg Bersifat tdk Mengikat (Non Legally Binding) Tetapi Disepakati utk Diperhatikan dlm Setiap Kerjasama International dlm Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup SFM (UNCED, 1992) : The practice of meeting the forest resources needs and values of the present with out compromising the similar capability of future generations. 33

KRITERIA DAN INDIKATOR (C & I) PHL 1. ITTO 1992 COCOK UNTUK TUJUAN MENGHASILKAN KAYU PADA HUTAN TROPIKA ITTO 1998 PENDEKATAN EKOSISTEM 2. DEPARTEMEN KEHUTANAN MANDATORY TAHUN 1993 : KEPMEN KEHUTANAN NO. 610/KPTS-IV/1993 • PENILAIAN HPH TAHUN 2002 : KEPMEN KEHUTANAN NO. 4795/KPTS-II/2002 • PENILAIAN UNTUK PERPANJANGAN IJIN USAHA • DILAKSANAKAN OLEH LPI 3. FSC : PRINCIPLES AND CRITERIA FOREST STEWARDSHIP (VOLUNTARY) • ANTARA LAIN DIPERGUNAKAN UNTUK SERTIFIKASI PHL AREAL KERJA PERUM PERHUTANI 4. LEI BSN : C & I PHL HUTAN ALAM PRODUKSI (VOLUNTARY) • SERTIFIKASI HPH 34

C & I UKURAN KINERJA PENGELOLAAN • TINGKAT NASIONAL • TINGKAT UNIT PENGELOLAAN (Forest Management Unit, FMU) DALAM PENGELOLAAN HUTAN KONVENSIONAL HUTAN NORMAL (HARTIG, 1791) MERUPAKAN ‘BAKU MUTU’ TEGAKAN PERSEDIAAN YANG DAPAT MENJAMIN KELESTARIAN HASIL STANDAR UNTUK TEGAKAN HUTAN YANG DIHARAPKAN MEKANISME : C&I KEADAAN HUTAN MULA-MULA KEADAAN HUTAN PADA SAAT T ? Ya CERTIFIED Tidak PENGELOLAAN HUTAN REKOMENDASI STRATEGI PEMBENAHAN 35

APAKAH PENGELOLAAN HUTAN PADA FMU YANG CERTIFIED MENURUT C & I TERTENTU BERARTI SUDAH OPTIMAL ? BERGANTUNG ‘KUALITAS’ C & I DAN SISTEM SERTIFIKASI/ASSESSMENT YANG DIKEMBANGKAN A. C & I : • KERANGKA YANG LOGIS • DUKUNGAN EMPIRIS/DATA ILMIAH YANG KUAT, MEMADAI B. ASSESSMENT : • KUALITAS ASESOR • INDEPENDENSI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN JIKA A DAN B LEMAH, DAPAT TERJADI : 1. C & I TERLALU IDEAL, SULIT DICAPAI 2. KEPENTINGAN YANG TIDAK SEJALAN DENGAN PHL 3. STRATEGI NEGARA KONSUMEN KAYU • MELINDUNGI PRODUKSI KAYUNYA (NEGARA MAJU) • MENEKAN PERDAGANGAN KAYU NEGARA PRODUSEN KAYU (NEGARA BERKEMBANG) 36

BAGAIMANA KEADAAN KRITERIA PHL DI INDONESIA SEKARANG ? 1. KRITERIA DEPHUT MANDATORY 2. KRITERIA BSN (LEI, 2000) VOLUNTARY • MERUPAKAN HASIL MAKSIMAL YANG DAPAT DIPEROLEH PADA SAAT INI • TIDAK SELURUH C & I DIDUKUNG OLEH DATA EMPIRIS YANG KUAT MERUPAKAN MODAL YANG SANGAT BERHARGA UNTUK MENDAPATKAN C & I PHPL INDONESIA YANG PERLU DIUJI TERUS MENERUS C & I DENGAN : - KEABSAHAN (VALIDITY) - KETERANDALAN (RELIABILITY) 37

MEKANISME LAIN DLM MENGOPTIMALKAN KINERJA PENGELOLAAN HTN (BERDASARKAN PENDEKATAN KERANGKA SISTEM PENGURUSAN HUTAN) PENGAWASAN OPTIMALKAN PENGELOLAAN HUTAN OPTIMALKAN PERENCANAAN KEHUTANAN OPTIMALKAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN OPTIMAL LITBANG DAN DIKLATLUH KEHUTANAN OPTIMALKAN C&I ? Ya Tidak 38

IV. Pengurusan Hutan Dunia A. Hutan dan Perkembangan Peradaban Manusia SEJARAH PANJANG PERKEMBANGAN PERADABAN UMAT MANUSIA DI MUKA BUMI MENCATAT : 1) TIGA KOMPONEN SDA YG PALING BERPERAN DLM PERKEMBANGAN PERADABAN MANUSIA : 1. AIR SEGAR 2. TANAH YANG SUBUR 3. HUTAN PADAHAL HTN SANGAT BERPERAN DLM MEMELIHARA DAN MENJAGA • KUALITAS DAN PERSEDIAAN AIR DI DARAT • KESUBURAN TANAH SECARA ALAMI, EROSI TANAH (FUNGSI HIDROOROLOGIS HUTAN) • TEMPAT PEMELIHARAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (SUMBER PLASMA NUTFAH) HUTAN MERUPAKAN IBU KANDUNG PERTANIAN (FOREST IS THE MOTHER OF AGRICULTURE) 39

2. HUTAN DINILAI SANGAT BERPERAN DALAM MENYEDIAKAN SUMBER TENAGA (ENERGI) DAN MEREKATKAN TINGKAT PERADABAN MANUSIA ANTAR GENERASI HUTAN MERUPAKAN OTOT BAGI PERADABAN MANUSIA (FOREST IS THE SINEW OF CIVILIZATION) (GARDNER AND ENGELMAN, 1999) 40

B. Permasalahan dlm Pengurusan Hutan Dunia Fakta di dunia : Ø Kebutuhan manusia thdp hutan : lahan, barang, jasa dari ekosistem hutan Ø Keragaman Meningkat Ø Per kapita, pada umumnya meningkat Catatan : rata-rata pertumbuhan kebutuhan thdp kayu dunia : 3%/thn Ø Populasi penduduk dunia terus meningkat : rata-rata 1, 5%/thn Th Th Th 6000 SM 0 M 1000 M 1500 M 1800 M : : : 0. 25 Milyar org 0. 30 Milyar org 0. 35 Milyar org 0. 50 Milyar org 1. 00 Milyar org Th Th Th 1900 1950 1990 2000 2010 M M M : : : 1. 60 Milyar org 2. 50 Milyar org 5. 25 Milyar org 6. 20 Milyar org 7. 00 Milyar org (Perkiraan) Ø Total kebutuhan barang dan jasa hasil ekosistem hutan terus meningkat 41

Ø Luas hutan dunia terus menurun Th Th Th 6000 SM 0 M 1000 M 1500 M 1800 M 1900 M : : : 6, 20 Milyar Ha 6, 00 Milyar Ha 5, 90 Milyar Ha 5, 75 Milyar Ha 5, 25 Milyar Ha Th Th Th 1950 1995 2000 2005 M M M : : : 4, 75 Milyar Ha 4, 25 Milyar Ha 3, 45 Milyar Ha 3, 87 Milyar Ha 3, 95 Milyar Ha Upaya yang mutlak diperlukan : Ø Pembatasan pertumbuhan populasi manusia Ø Peningkatan produktivitas lahan hutan Ø Substitusi barang dan jasa dari ekosistem hutan (? ) 42

V. Pengurusan Hutan di Indonesia A. Sejarah Masa Lampau 1. Zaman Sebelum Tahun 1602 Ø Arti hutan bagi kehidupan manusia sama dengan keadaan pada masyarakat primitif Ø Hutan atau jenis pohon tertentu dihormati karena diyakini sebagai tempat untuk inkarnasi jiwa leluhur mereka Ø Pada masa Hindu, masyarakat di P. Jawa diperkirakan sudah mulai menanam pohon Buku Pararaton menyebut istilah pengalosan (1247) menurut Altona (1927) : pejabat yang memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan sebidang lahan Ø Terdapat hutan jati di P. Jawa sekitar 1 juta ha Polemik : Ht jati tsb. asli (alami) atau eksotik (ditanam) ? ? ? 43

2. Zaman Kongsi dagang Belanda (1602– 1799) Ø Tahun 1602 berdiri organisasi dagang Belanda : VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) = Kompeni Pada masa gemilang Kerajaan Mataram Ø Beberapa catatan penting : q Hutan dianggap sbg domein (hak milik) Raja : Mataram, (Sultan) Banten, Cirebon q Residen, Sunan melakukan perjanjian penyewaan daerahnya dengan Kompeni - Kompeni menganggap semua SDA yg ada didlamnya sbg domein (milik) sendiri - Tetapi tata pemerintahannya tidak diambil Kompeni mengangkat Bupati (Bupati tdk dapat gaji dari Kompeni) - Masing-masing mengeruk keuntungannya sendiri - Cukai yg biasanya ditarik kerajaan (10 -satu) dimanfaatkan sendiri oleh Bupati Akar budaya korupsi ? ? ? q Keputusan Agraria 1870 : Semua lahan yang diatasnya tdk bisa dibuktikan hak miliknya, menjadi domein negara q Kebutuhan Kompeni terhadap kayu, terutama kayu Jati, tinggi q Telah dirintis usaha pelestarian produksi kayu jati, akibat kekurangan persediaan, tetapi gagal 44

3. Zaman Hindia Belanda : Pemangkuan Hutan Non Ilmiah (1800– 1850) Ø VOC (Kompeni) dibubarkan tahun 1796 daerah bekas kekuasaannya menjadi tanah jajahan Hindia Timur (Indonesia) Gubernur Jenderal th. 1807 : Herman Willem Daendels Ø Pengaturan hutan diatur dalam Plakat Kehutanan 1808 Ø Hutan sebagai domein negara hanya untuk kepentingan negara Ø Pemangkuan hutan oleh dinas khusus di bawah Gubernur Ø Semua kegiatan teknis dilakukan oleh rakyat dengan sistem upah Ø Prioritas peruntukan kayu : negara, swasta Ø Ada izin penebangan kayu untuk rakyat 45

4. Zaman Hindia Belanda : Pemangkuan Hutan Scr Ilmiah (1850 - 1942) Ø Th. 1849 ke Hindia Belanda dikirim 3 orang ahli Kehutanan dan ahli Geodesi Ø Dibuat beberapa undang-undang yang mengatur pengelolaan hutan Ø Ada definisi hutan negara Ø Hutan negara terdiri atas Hutan Jati dan Hutan Rimba Ø Hutan Rimba : hutan tetap dan hutan tidak tetap Ø Pemangkuan htn mencakup : Penataan ht, Pemanenan ht, Pengamanan ht Ø Pengelolaan hutan diatur dalam undang-undang (Reglemen Hutan) Ø Ada instansi pengelola hutan : “Boswezen” Ø Mulai ada penataan ht scr sistematis di P. Jawa (1897) dibuat KPH Kradenan Utara KPH = Kesatuan Pemangkuan Hutan (Houtvesterij) Bekas areal ini sekarang masuk BKPH Purwodadi Ø Mulai dirintis kegiatan perlindungan ht ditetapkan ht konservasi pertama : hutan di depok, seluas 6 Ha, dilindungi sejak th. 1714 Ø Merintis Litbang Kehutanan (1913) : Beekman, Wolf von Wulfing, Ferguson, dll. Majalah Ilmiah : Tectona 46

5. Zaman Pendudukan Jepang (1942 – 1945) Ø Boswezen diubah menjadi Ring Yoo Thuoo Zimusyo, Pusat di Jakarta Ø Kegiatan pengurusan hutan : Ø Perencanaan hutan : kurang diperhatikan Ø Pembinaan hutan : reboisasi, perlindungan hutan, rehabilitasi lahan Ø Pelestarian alam : tidak ada usaha yang terencana Ø Litbang : kurang mendapat perhatian 6. Zaman Perang Kemerdekaan (1945 – 1949) Ø Pengurusan hutan oleh Jawatan Kehutanan R. I. Ø Kegiatan pengurusan hutan : Ø Perencanaan hutan : dibuat rencana perusahaan (berlaku 10 th) Ø Pemanfaatan hutan : terbatas Ø Pembinaan hutan : penanaman kembali, mulai membangun hutan industri Ø Litbang : dilakukan percobaan penanaman kayu asing Ø Diklat : didirikan Sekolah Menengah Kehutanan, kursus-kursus, dan Sekolah Tinggi Kehutanan Ø Akademi Kehutanan di Yogyakarta Ø Pendidikan Tinggi Kehutanan di Klaten UGM Yogyakarta Ø Jurusan Kehut. -Fak. Pertanian -Universiteit van Indonesia di Bogor IPB 47

7. Zaman Demokrasi Liberal (1950 – 1959) Ø Awal pembangunan Kehutanan pada periode kemerdekaan Ø Pengurusan hutan oleh : Jawatan Kehutanan di bawah DEPTAN Ø Kegiatan pengurusan hutan : Ø Perencanaan hutan : pengukuhan kawasan hutan, penataan hutan oleh Bagian Planologi Kehutanan. Luas kawasan htn : 125, 29 juta ha (SK Mentan No. 73/UM/52) Ø Pembinaan hutan : reboisasi, perlindungan hutan, rehabilitasi lahan Ø Pelestarian alam : pertama kali dimasukan dalam pengurusan hutan Seksi perlindungan hutan (1951) Ø Litbang : dibuat balai besar penyelidikan kehutanan – Bogor (1956) Ø Diklat : didirikan Sekolah Menengah Kehutanan dan kursus-kursus 48

8. Zaman Demokrasi Terpimpin (1960 – 1965) Ø Dibuat Garis² Besar Pemb. Nasional Semesta Berencana tahap pertama (1961 -1969) oleh Dewan Perancang Nasional (Depernas) Bappenas Ø Mulai dilaksanakan desentralisasi urusan kehutanan dan perusahaan kehutanan negara Ø Dibentuk perusahaan kehutanan negara (PERHUTANI) : 1961 Ø Pertama kali berdiri Departemen Kehutanan pada Kabinet Dwikora (1964)/Kabinet 100 Menteri Ø Kegiatan pengurusan hutan mulai dilakukan secara sistematis Dibuat : UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 9. Zaman Orde Baru : 1965 - 1998 Ø Supersemar (1966) Ø Pengurusan hutan oleh : Ditjen Kehutanan pada Deptan s/d 1983. Mulai Kabinet Pembangunan IV (1983) dibentuk Departemen Kehutanan Secara fungsional pengurusan hutan berhubungan dengan Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) 49

Ø Dibuat : - UU No. 5/1967 ttg Ketentuan 2 Pokok Kehut. - UU No. 1/1967 ttg PMA - UU No. 6/1967 ttg PMDN - UU No. 4/1982 ttg Ketentuan 2 L. H. - UU No. 5/1990 ttg KSAH dan Ekosistemnya - UU No. 24/1992 ttg Penataan Ruang Ø Kegiatan pengurusan hutan Perenc. ht : Tata Guna Ht Kesepakatan Kawasan hutan = 143, 0 juta ha H. L. = 30, 0 juta ha H. SA dan H. W. = 19, 0 juta ha H. PT = 31, 0 juta ha H. Produksi Tetap = 33, 0 juta ha TOTAL Hutan Tetap = 113, 0 juta ha H. P yg dpt dikonversi = 30, 0 juta ha TOTAL HUTAN = 143, 0 juta ha Hasil paduserasi TGHK dgn RTRWP : H. L. = 33, 9 juta ha H. K. = 20, 6 juta ha H. P. Terbatas = 23, 2 juta ha H. P. Tetap = 35, 3 juta ha TOTAL Hutan Tetap = 113, 0 juta ha H. P yg dpt dikonversi = 8, 1 juta ha TOTAL HUTAN = 121, 1 juta ha 50

Ø Ø Ø Ø Ø Pemanfaatan hutan : HPH, HPHH Pembinaan hutan : reboisasi hutan dan rehabilitasi lahan dalam DAS Perlindungan hutan : TPI, THPA, THPB. TPI TPTI Pelestarian alam : ditetapkan 16 Taman Nasional Litbang : LPH, LPHH, LPKHH, PLEH Ø Badan Litbang DEPHUT Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam ; Puslitbang Hasil Hutan ; dan Puslitbang Sosek Kehutanan Ø Sekarang (Mulai 2006) - Puslitbang Hutan Alam - Puslitbang Hasil Hutan - Puslitbang Hutan Tanaman - Puslitbang Sosek Kehutanan Diklatluh : berdiri Jurusan dan Fak. Kehutanan pada PTN dan PTS ‘World Forestry Congress’ ke-8 di Jakarta 1978. Tema : Forest for People Partisipasi masyarakat dlm pengurusan hutan mulai didorong : berdiri NGO (LSM) bidang Kehutanan Kerjasama internasional bidang Kehutanan melalui proyek kerjasama internasional : FAO, USAID, ADB/WB, ODA DFID, WWF/IUCN, UNDP, 51 JICA, FORD FOUNDATION, dll.

10. Zaman Reformasi (1998 – sekarang) Ø Pengurusan hutan dilakukan oleh : q Dep. Kehutanan dan Perkebunan (1998 -1999) q Dep. Pertanian : Kementerian Muda Kehutanan (2000) q Dep. Kehutanan (2000 – sekarang) Ø Dibuat UU No. 41 Tahun 1999 ttg Kehutanan – disahkan 30 -091999, pengganti UU No. 5 Tahun 1967 Ø Kegiatan pengurusan hutan : Terikat oleh LOI (Letter of Intent) sebagai akibat adanya bantuan IMF Ø Ditetapkan 12 komitmen pemerintah dalam pengurusan hutan 52

B. Masa Kini dan Perkiraan di Masa Mendatang 1. Permasalahan 1) TUNTUTAN AKADEMIS a) NILAI, PERAN DAN POSISI EKOSISTEM HT DEMIKIAN BESAR DAN PENTING BAGI SELURUH KEHIDUPAN & PERKEMBANGAN PERADABAN MANUSIA DI MUKA BUMI ‘PERAN HUTAN TELAH LAMA (BERABAD-ABAD) DIKERDILKAN OLEH UMAT MANUSIA DGN MENJADIKAN HT HANYA SBG SUMBER KAYU DAN HASIL HUTAN LAIN YG BERNILAI EKONOMIS SEMPIT (FINANSIAL) DAN LANGSUNG SAJA’ SEBAGAI AKIBAT DARI : TOTAL KEBUTUHAN THDP BARANG DAN JASA EKOSISTEM HUTAN YG TERUS MENINGKAT DAN KESERAKAHAN PERLU UPAYA YG SANGAT MENDASAR, KUAT DAN DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA UNTUK : MENGEMBALIKAN EKOSISTEM HUTAN KEPADA POSISI, PERAN, DAN NILAI YG SEMESTINYA DALAM KEHIDUPAN UMAT MANUSIA, TERMASUK DI INDONESIA 53

b) PENGELOLAAN HUTAN MEMERLUKAN KEPEDULIAN DAN KETERLIBATAN PARA PIHAK YG BERKEPENTINGAN, PADAHAL PARA PIHAK BERBEDA-BEDA DALAM HAL : • PENGALAMAN • LATAR BELAKANG DISIPLIN ILMU (BIDANG KEAHLIAN) : BIOLOGI, EKONOMI, SOSIAL, POLITIK, HUMANIORA, DLL. • MEMILIKI KEPENTINGAN BERBEDA-BEDA SELURUH PIHAK : HARUS ‘BERDIRI’ DI ATAS PIJAKAN YANG SAMA 54

2) TUNTUTAN YURIDIS > DIKELUARKANNYA UU NO. 22/1999 TTG PEMERINTAHAN DAERAH DAN DIIKUTI DGN PP NO. 25/2000 TTG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROP SBG DAERAH OTONOM. ADA PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PENGURUSAN HUTAN : SECARA TEORITIS IDEAL, TETAPI IMPLEMENTASINYA TIDAK SELALU SEJALAN DENGAN TUNTUTAN PENGELOLAAN HUTAN YANG BAIK PADAHAL : FUNGSI EKOSISTEM HUTAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERSIFAT LINTAS BATAS > DIKELUARKANNYA UU NO. 41/1999 TENTANG KEHUTANAN : ADA PENINGKATAN KECUKUPAN DAN KUALITAS ATURAN DALAM PENGURUSAN HUTAN, TETAPI ADA PULA PERBEDAAN PENDAPAT DAN PERSEPSI PADAHAL : KESAMAAN PEMAHAMAN DAN PERSEPSI, THDP PERATURAN PERUNDANGAN SANGAT DIPERLUKAN PERLU ADA KESADARAN BERSAMA UNTUK MENTAATI PERATURAN PERUNDANGAN YG BERLAKU SAMBIL TERUS MENERUS MELENGKAPI DAN MENYEMPURNAKANNYA 55

3) TUNTUTAN PRAGMATIS • KETERSEDIAAN DAN PENGUASAAN IPTEKS UTK PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA SUDAH MEMADAI (CUKUP) • PERATURAN PERUNDANGAN DLM BIDANG PENGELOLAAN HUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SUDAH TERSEDIA, KECUKUPAN MINIMAL TERPENUHI AKAN TETAPI : Ø PRAKTEK PENGELOLAAN HUTAN YG BAIK DAN BENAR BELUM DAPAT DITERAPKAN Ø PERATURAN PERUNDANGAN MASIH ENFORCEMENT SULIT DITERAPKAN BANYAK DILANGGAR, LAW PADAHAL : PENGELOLAAN HUTAN YG BAIK MEMERLUKAN LINGKUNGAN YG KON-DUSIF UTK DAPAT DITERAPKANNYA IPTEK YANG CUKUP DAN TEPAT SERTA KETAATAN TERHADAP PERATURAN YANG BERLAKU. PERLU ADA TEKAD YG KUAT DAN KEHENDAK YG SAMA UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN HUTAN YG BENAR DAN BAIK 56

2. PROSPEK 1) KEMAMPUAN EKOSISTEM HUTAN ALAM DLM MENGHASILKAN BARANG DAN JASA YG DIPERLUKAN UNTUK MENYANGGA KEHIDUPAN DI MUKA BUMI SANGAT BESAR, DAN DIYAKINI : ‘JASA LINGKUNGAN YANG DAPAT DIHASILKAN OLEH EKOSISTEM HUTAN TIDAK DAPAT DIGANTIKAN OLEH HASIL TEKNOLOGI YANG MAMPU DICIPTAKAN OLEH UMAT MANUSIA’ (GARDNER AND ENGELMAN, 1999) ARAH PENGEMBANGAN BENTUK BIOFISIK HUTAN MASA DEPAN : • HUTAN ALAM : MEMPERTAHANKAN MENINGKATKAN KUALITAS HUTAN ALAM KEBERADAAN DAN • HUTAN TANAMAN : MENGEMBANGKAN HUTAN TANAMAN DGN BENTUK BIOFISIK HUTAN YANG MENDEKATI BENTUK BIOFISIK HUTAN ALAM YANG TUMBUH DI TEMPAT ITU (CLOSE TO THE NATURAL FOREST) 57

2) Menurut Bank Dunia (WB, 2006), Kehutanan di Indonesia penting karena : Hutan Merupakan : • Aset Nasional • Komoditi Masyarakat Global • Sumber Kehidupan Utama bagi 36 juta masyarakat miskin SDH belum Memberikan Kontribusi yg Selayaknya bagi : • Penurunan Kemiskinan • Pembangunan Ekonomi dan Sosial • Keberlanjutan Lingkungan Hidup Hilangnya Hutan Mengurangi : • Sumber Penghidupan Masyarakat Desa • Jasa Lingkungan • Kemampuan Indonesia Mencapai Sasaran Penurunan Kemiskinan 58

3. PERSYARATAN TIGA ALASAN DI MUKA (AKADEMIS, YURIDIS, PRAGMATIS) MENUNTUT KITA (BANGSA INDONESIA) UTK MEMILIKI PIJAKAN YG SAMA DLM HAL : FALSAFAH ; VISI ; MISI ; TUJUAN ; KOMITMEN DALAM PENGURUSAN HUTAN INDONESIA 1) SALAH SATU UPAYA UNTUK MEMBUAT PIJAKAN YANG SAMA UNTUK PENGURUSAN HUTAN INDONESIA ADALAH MEMBUAT : KESEPAHAMAN TENTANG HUTAN INDONESIA (INDONESIA FOREST ACCORD) 59

APAKAH KESEPAHAMAN TENTANG HUTAN INDONESIA ITU ? q KESETARAAN ISTILAH DALAM BAHASA INGGRIS : INDONESIA FOREST ACCORD q PERNYATAAN KESEPAHAMAN BANGSA INDONESIA TENTANG HUTAN INDONESIA, MENCAKUP : q GAMBARAN KEADAAN, PERAN HUTAN BAGI KEHIDUPAN q FALSAFAH, VISI, MISI, TUJUAN BANGSA INDONESIA DALAM PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA q KOMITMEN BANGSA INDONESIA TERHADAP KELESTARIAN HUTAN INDONESIA q DITANDATANGANI OLEH WAKIL PARA PIHAK YANG TERLIBAT DAN BERKEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA q BERFUNGSI SEBAGAI KOMITMEN MORAL BANGSA INDONESIA DALAM PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA 60

GAIMANA PROSES EMBUATAN KESEPAHAMAN TENTANG HUTAN INDONESIA (KHI) ? KHI MERUPAKAH HASIL KESEPAKATAN BERSAMA ! PROSES PEMBUATAN DILAKUKAN BERSAMA OLEH PARA PIHAK YANG TERLIBAT DAN BERKEPENTINGAN DALAM PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN HUTAN INDONESIA DENGAN PRINSIP : PARTISIPATIF AKOMODATIF DEMOKRATIS 61

PROSES PEMBENTUKAN KHI 1. GAGASAN UNTUK MEMBUAT KHI TELAH DISAMPAIKAN DALAM KKI III DAN DISEPAKATI UNTUK DIBUAT (REKOMENDASI HASIL KKI III) 2. BERBAGAI PIHAK (DEPT. KEHUTANAN, PERGURUAN TINGGI, LSM, PAGUYUBAN MASYARAKAT) TELAH BERUSAHA UNTUK : Ø MERUMUSKAN BUTIR-BUTIR KHI Ø MERUMUSKAN BUTIR-BUTIR MASUKAN UNTUK KHI • SECARA SENDIRI 2 ATAU BERSAMA DLM KELOMPOK YG TERBATAS • MASIH BELUM ADA KOORINASI YANG BERSIFAT MENYELURUH 3. PROSES DALAM KKI IV (SEPTEMBER 2006) : • NASKAH AWAL KHI DISIAPKAN OLEH TIM MATERI KKI IV (SC) Ø BERUSAHA SCR MAKSIMAL MENGAKOMODASIKAN BAHAN 2 YG DPT DIPERGUNAKAN UTK DOKUMEN KHI DARI BERBAGAI PIHAK Ø NASKAH AWAL MERUPAKAN BHN MENTAH UTK DISEMPURNAKAN SANGAT TERBUKA UNTUK DIKURANGI, DITAMBAH, DISEMPURNAKAN, DST. ! 62

4. NASKAH KHI YG SUDAH DISEPAKATI KONGRES (KKI IV) DIHARAPKAN DAPAT : • DITANDATANGANI OLEH WAKIL-WAKIL PARA PIHAK PESERTA KONGRES • DIDEKLARASIKAN SEBAGAI HASIL KEPUTUSAN KONGRES • PIHAK YANG MASIH BELUM TERWAKILI DALAM KONGRES DIHARAPKAN DAPAT MENANDATANGANINYA SETELAH KONGRES (KKI IV) • AGAR KHI MENJADI ‘MILIK’ SELURUH BANGSA INDONESIA, MAKA PENANDATANGAN DOKUMEN SEYOGYANYA MERUPAKAN WAKIL-WAKIL DARI SELURUH PIHAK PEMANGKU HTN DI INDONESIA : PEMERINTAH PUSAT, DPR, DPD, PEMDA PROP. , DPDRD PROP. , PEMDA KABUPATEN/KOTA, DPRD KAB. /KOTA, PELAKU USAHA, ORGANISASI PROFESI, LSM DAN KELOMPOK MASYARAKAT LAIN, AKADEMISI, PENELITI, DAN LAIN-LAIN ? 5. DALAM KKI IV TGL 13 -15 SEPTEMBER 2006 YANG LALU DI JAKARTA TELAH BERHASIL DIDEKLARASIKAN KESEPAHAMAN TTG HUTAN INDONESIA YG DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK : MASYARAKAT ADAT/LOKAL, PEMERINTAH, PELAKU BISNIS, BISNIS KEHUTANAN, LSM, DAN AKADEMISI DIDEKLARASIKAN TGL 15 SEPTEMBER 2006 63

2) PEMBANGUNAN YG SEIMBANG ANTARA IPTEK DAN IMTAQ Kurva Hipotetis Hubungan Persediaan & Permintaan Barang & Jasa Ekosistem Hutan pada Keadaan Tanpa dan dgn Peran IPTEK, serta IPTEK & IMTAQ Nilai Barang & Jasa Ekosistem Hutan S 3 D S’ 2 6000 SM D = Permintaan S 1 = Persediaan tanpa peningkatan produktivitas (tanpa IPTEK) S’ 2 = Persediaan tanpa diikuti produksi baru (tanpa atau dengan IPTEK tanpa IMTAQ) S 2 = Persediaan dengan peningkatan produktivitas kurang optimum (dgn IPTEK kurang IMTAQ) S 1 S 3 = Persediaan dengan peningkatan produktivitas optimum (dgn IPTEK dan IMTAQ) 0 M MUTLAK DIPERLUKAN PENGEMBANGAN YG SEIMBANG ANTARA IPTEK DAN IMTAQ 64

Terima kasih…