PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DESA PERMENDES

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DESA PERMENDES, PDTT NO. 16 TAHUN 2018 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019

LANDASAN HUKUM

GAMBARAN UMUM Ancaman bencana utama yang sering terjadi ialah tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, gempabumi, gung api dll. Ancaman bencana ini yang perlu diperhatikan diantisipasi dalam membangun desa tangguh bencana. Program prioritas Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk tahun 2019 adalah Produk unggulan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Embung desa, dan Sarana olahraga desa. Program prioritas tersebut yang juga didorong untuk dilaksanakan oleh banyak desa di Indonesia. Pendanaan untuk kegiatan pra-bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana dapat dialokasikan pada BIDANG PEMBANGUNAN DESA. ( Permendes, PDTT No. 16 Tahun 2018 Hal. 8.

LANJUTAN Pendanaan untuk kegiatan tanggap darurat bencana dialokasikan sebesar 1% dari dana desa dalam pos anggaran tidak terduga. Akan tetapi, alokasi dana tersebut baru bisa digunakan untuk tanggap darurat dengan syarat adanya SK Bupati tentang status darurat bencana. Semua rencana pengembangan desa tangguh bencana harus ada dalam RPJMDesa. Rencana ini harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kewenangan desa. Perdes Kewenangan Desa RPJMDesa harus disusun dengan melibatkan semua kelompok di desa, termasuk perempuan, orang tua, penyandang disabilitas, dan anak-anak.

DASAR PENGANGGARAN (PERMENDARI NO. 20 TAHUN 2018) Pasal 23 ayat (1), Belanja tak terduga berskala lokal desa terdiri dari 3 (tiga) kegiatan sub bidang, yaitu: a. Penganggulangan Bencana Tanggap Darurat akibat bencana alam dan bencana sosial b. Keadaan darurat Penanggulangan keadaan darurat: kerusakan, terancam penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga, terganggu pelayanan dasar masyarakat. c. Keadaan mendesak Upaya pemenuhan kebutuhan primer, pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

KRITERIA Pasal 23 ayat (2), Kriteria belanja tak terduga, yaitu: a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. b. Tidak diharapkan terjadi berulang. c. Berada di luar kendali Pemerintah Desa

NAMA REKENING ANGGARAN 1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 2. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Keadaan Mendesak

RENCANA AKSI (MITIGASI & PENANGGULANGAN BENCANA) 1. Legislasi, Penyusunan Perdes tentang Kewenangan Desa (Penanggulangan Bencana) 2. Perencanaan, Pemetaan lokasi ancaman longsor dan jalur evakuasi, Profil Desa. 3. Penganggaran, Pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan desa 4. Kelembagaan, Pembentukan Tim Relawan 5. Pengembangan Kapasitas Pelatihan ketangguhan dalam menghadapi ancaman (gladi respon Tanggap Darurat bagi masyarakat secara reguler Pelatihan relawan tentang analisa resiko, kesiapsiagaan dan Operasi Tanggap Darurat

DASAR PENGANGGARAN (PERMENDES, PDTT NO. 16 TAHUN 2018) BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA PASAL 5 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 AYAT (3) DIUTAMAKAN UNTUK MEMBIAYAI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI BIDANG PELAYANAN SOSIAL DASAR YANG BERDAMPAK LANGSUNG PADA MENINGKATNYA KWALITAS HIDUP MASYARAKAT.

LAMPIRAN. I. HAL. 25. BAB. II. KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA BAGIAN. B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA POIN. 5. HAL. 36. PENGADAAN, PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA ALAM ATAU KEJADIAN LUAR BIASA LAINNYA YAITU : a. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM b. PEMBANGUNAN JALAN EVAKUASI DALAM BENCANA GUNUNG API c. PEMBANGUNAN GEDUNG PENGUNGSIAN d. PEMBERSIHAN LINGKUNGAN PERUMAHAN YANG TERKENA BENCANA ALAM e. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI LINGKUNGAN PERUMAHAN YANG TERKENA BENCANA ALAM f. SARPRAS UNTUK PB YANG LAINNYA SESUAI DENGAN KEWENANGAN DESA DAN DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH DESA

LAMPIRAN. II. HAL. 58. CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019. BUTIR. N. HAL. 78. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI POIN. 3. HAL. 83. GABUNGAN AKSI MITIGASI-ADAPTASI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA TERKAIT PERUBAHAN IKLIM DIBIYAI OLEH DANA DESA ATL: A. PEMBANGUNAN DAN ATAU PENGADAAN SARPRAS PENGURANGAN EMISI KARBON DAN RISIKO BENCANA TERKAIT PERUBAHAN IKLIM ANTARA LAIN : 1. PEMBUATAN/PERBAIKAN PARIT DIAREA RENTAN BANJIR 2. PENGADAAN PERALATAN PENGENDALI BANJIR.

3. PEMBUATAN TALUD DAN BANGUNAN PELINDUNG ABRASI PANTAI 4. PEMBUATAN TANGGUL PEMECAH OMBAK 5. PEMBELIAN BIBIT DAN PENANAMAN BAKAU 6. PENANAMAN DILERENG ATAU DENGAN STRUKTUR BETON PENAHAN LONGSOR 7. PENGADAAN ALAT ANGKUT DAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEMENTARA 8. PENGADAAN ALAT UNTUK PEMANFAATAN SAMPAH/LIMBAH ATAU PEMBUATAN PUPUK ORGANIK, MESIN CACAH. 9. REHABILITASI SDAN RELOKASI PEMUKIMAN PENDUDUK DIKAWASAN RAWAN LONGSOR 10. PENGADAAN ALAT PENDUKUNG PENANGANAN BENCANA SEPERTI RAMBU EVAKUASI, SISTIM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT

B. KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA UNTUK PENGURANGAN EMISI KARBON DAN BENCANA ALAM DIKARENAKAN PERUBAHAN IKLIM ANTARA LAIN : 1. PENYUSUNAN RENCANA ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM. 2. PELATIHAN KELOMPOK MASYARAKAT PROKLIM. 3. PENYUSUNAN RENCANA TANGGAP DARURAT 4. PELATIHAN RELAWAN TANGGAP DARURAT 5. SOSIALISASI DAN SIMULASI BENCANA 6. PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI.

BUTIR. O. HAL. 84. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCAN ALAM. POIN. 1. HAL. 84 -85 PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK DIBIAYAI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN MELALUI PERINGATAN DINI ( EARLY WARNING SYSTEM ) ATL: 1. PEMBUATAN TANDA KHUSUS PADA DAERAH RAWAN LONGSOR 2. PEMBUATAN ATAU MEMPERBAHARUI PETA-PETA WILAYAH DESA YANG RAWAN TANAH LONGSOR 3. PEMBUATAN TANDA KHUSUS BATASAN LAHAN YANG BOLEH DIJADIKAN PERMUKIMAN 4. PEMBUATAN TANDA LARANGAN PEMOTONGAN LERENG TEBING 5. MELAKUKAN REBOISASI PADA HUTAN YANG PADA SAAT INI DALAM KEADAAN GUNDUL, MENANM POHON-POHON PENYANGGA DAN MELAKUKAN PENGHIJAUAN PADA LAHAN-LAHAN TERBUKA. 6. MEMBUAT TERASERING ATAU SENGKEDAN PADA LAHAN YANG DIMILIKI KEMIRINGAN YANG RELATIF CURAM. 7. MEMBUAT SALURAN PEMBUANGAN AIR MENURUT BENTUK PERMUKAAN TANAH 8. MEMBUAT ATAU MENGADAKAN SARPRAS DAN PERINGATAN JIKA ADA GEJALA BENCANA TANAH LONGSOR. 9. PELATIHAN MASYARAKAT DESA UNTUK MAMPU MENYELAMATKAN DIRI JIKA TERJADI BENCANA TANAH LONGSOR ( SIMULASI )

POIN. 2. HAL. 85. PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MEMBIAYAI PEMULIHAN SETELAH TERJADINYA BENCANA TANAH LONGSOR ATL: 1. PEMBANGUNAN TEMPAT-TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA BAGIAN PARA PENGUNGSI SEPERTI TENDA-TENDA DARURAT. 2. MENYEDIAKAN DAPUR UMUM 3. MENYEDIAKAN SARANA PRASARANA KESEHATAN DAN AIR BERSIH 4. PENANGANAN TRAUMA PASCA BENCANA BAGI PARA KORBAN.

BUTIR. P. HAL. 85. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM. POIN. 1. HAL. 85 JENIS KEGIATAN TANGGAP DARURAT YANG DAPAT DIBIAYAI MELALUI APABDES ATL: A. KEADAAN BENCANA 1. PENGORGANISASIAN KELOMPOK MASYARAKAT UNTUK PENYELAMATAN MANDIRI 2. PELATIHAN KETRAMPILAN PASCA BENCANA. B. KEADAAN DARURAT BENCANA 1. MENYEDIAKAN MCK KOMUNAL SEDRHANA. 2. PELAYANAN KESEHATAN 3. MENYIAPKAN LOKASI PENGUNGSIAN 4. MENYEDIAKAN OBAT-OBATAN SELAMA DIPENGUNGSIAN SEPERTI : -MINYAK ANGIN -MINYAK TELON -OBAT NYAMUK -OBAT ANALGESIK -OBAT DIARE, ORALIT - DLL.

C. KEADAAN MENDESAK 1. MEMBERIKAN PERTOLONGAN PERTAMA 2. PENYEDIAAN PENAMPUNGAN SEMENTARA (POS PENGUNGSIAN) 3. PENYEDIAAN DAPUR UMUM 4. PENYEDIAAN MCK DARURAT 5. MENYEDIAKAN AIR BERSIH DAN ALAT PENANMPUNGANNYA 6. MENYIAPKAN KEBUTUHAN KHUSUS UNTUK KELOMPOK, PEREMPUAN, ANAK, BAYI, BALITA, LANSIA, KAUM DIFABEL DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA. 7. PENGAMANAN LOKASI 8. MENERIMA DAN MENYALURKAN BANTUAN. POINT. 2 HAL. 86. MEKANISME PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA TERHADAP DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDESA) TAHUN 2019 DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBD DESA) TAHUN 2019 YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA SEBELUM TERJADINYA BENCANA ALAM, DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH SEBAGAI BERIKUT : A. ADANYA PERUBAHAN RKPDES ATL ; -PERHITUNGAN ULANG DILAKUKAN DENGAN REFOKUSING ATAU MENGURANGI JUMLAH KEGIATAN SEBANYAK-BANYAKNYA 5 KEGIATAN, SEHINGGA DIPASTIKAN DAPAT MEMNUHI KEBUTUHAN ANGGARAN UTK PEMENUHUAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DIWIL. YANG TERKENA DAMPAK BENCANA ALAM

B. PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2019. 1. BAGI DESA YANG SUDAH MENETAPKAN APBDESA TAHUN 2019, NAMUN DILAKUKAN PERUBAHAN RKPDESA TAHUN 2019 UNTUK KEPENTINGAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM, WAJIB MELAKUKAN PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2019 2. KEPALA DESA DAN BPD MELAKUKAN PERUBAHAN APBDESA TAHUN 2019 DENGAN BERPEDOAN PADA PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2019 PERUBAHAN 3. KEPALA DESA MENGAJUKAN RANCANGAN PERUBAHAN TPBDESA TAHUN 2019 UNTUK DIREVEW OLEH BUPATI/WALIKOTA. 4. DALAM HAL RANCANGAN PERUBAHAN APABDESA TAHUN 2019 SUDAH DISETUJUI BUPATI/WALIKOTA MAKA KEPALA DESA DAN BPD MENETAPKAN PERDES APBDESA TAHUN 2019 PERUBAHAN.

TERIMA KASIH