PENGELOLAAN BMN Bayu Ambang Ramadhan S Kom M
PENGELOLAAN BMN Bayu Ambang Ramadhan, S. Kom. , M. T. I. Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya
Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, serta investasi dan Kekayaan Negara lainnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai
Barang Milik Negara Definisi Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban pendapatan dan belanja Negara dan berasal dari perolehan lain yang sah Perolehan Lain yang sah 1. 2. 3. 4. Hibah Pelaksanaan dari Perjanjian Kontrak Ketentuan perundang-undangan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
Pengelolaan BMN (1) Rencana Kebutuhan dan Penganggaran Pengadaan Penggunaan Pemanfaatan Pengamanan dan Pemeliharaan Penilaian
Pengelolaan BMN (2) Pemindahtanganan Pemusnahan Penghapusan Penatausahaan Pembinaan dan Wasdal
Pejabat Pengelolaan BMN (1) Siapa yaaa? ? ?
Pejabat Pengelolaan BMN (2) Pengelola Barang • Kementerian/Lembaga • Regulasi, Penggunaan? ? Hayoooo ngantuk Pengguna Barang yaaaaa? . . • Kementerian Keuangan • Penggunaan
Kewenangan Pengelola BMN (1) Pengelola Barang a. Merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman Pengelolaan BMN; b. Meneliti dan Menyetujui RKBMN; c. Menetapkan status penguasaan dan penggunaan BMN d. Mengajukan usul pemindahtanganan BMN (TB) yang memerlukan persetujuan DPR; e. Memberi keputusan atas usul pemindahtanganan BMN pada Pengelola BMN yang tidak memerlukan persetujuan DPR, sepanjang dalam batas kewenangan Menkeu;
Kewenangan Pengelola BMN (2) Pengelola Barang f. Memberi pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan BMN yang tidak perlu persetujuan DPR pada Presiden; g. Memberi persetujuan atas usul pemindahtanganan BMN pada Pengguna Barang yang tidak perlu persetujuan DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menkeu; h. Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengelola Barang; i. Memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang;
Kewenangan Pengelola BMN (3) Pengelola Barang j. Memberi persetujuan atas usul pemusnahan dan penghapusan BMN; k. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi BMN dan menghimpun hasil inventarisasi; l. Menyusun Laporan BMN; m. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN; n. Menyusun dan mempersiapkan laporan rekap BMN pada Presiden jika diperlukan
Kewenangan Pengelola BMN (4) Pengguna Barang a. Menetapkan KPB dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN; b. Mengajukan RK dan Penganggaran BMN; c. Melaksanakan Pengadaan BMN sesuai ketentuan berlaku; d. Mengajukan Permohonan PSP BMN; e. Menggunakan BMN u/ mendukung tusi; f. Mengamankan dan memelihara BMN; g. Mengajukan usul pemanfaatan BMN;
Kewenangan Pengelola BMN (5) Pengguna Barang h. i. j. k. l. m. Mengajukan usul pemindahtanganan BMN; Menyerahkan BMN idle; Mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN; Melakukan wasdal atas penggunaan BMN; Melakukan Pencatatan dan Inventarisasi BMN; Menyusun dan Menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan;
RK dan Penganggaran (1) Dasar Pemikiran ü Memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/Satuan Kerja serta ketersediaan BMN ü Sebagai salah satu dasar usulan penyediaan anggaran Lingkup a. b. c. d. e. Pengadaan; Pemeliharaan; Pemanfaatan; Pemindahtanganan; Penghapusan.
RK dan Penganggaran (2) Pedoman 1. Standar Barang 2. Standar Kebutuhan 3. Standar Harga
Pengadaan Landasan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pelaksanaan Prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel
Penggunaan (1) Siapa yaaa? ? ?
Penggunaan (2) Penetapan Status Penggunaan Tidak dilakukan terhadap: 1. Barang Milik Negara selain: a. b. c. Barang Persediaan; KDP; Barang yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dihibahkan 2. BMN berasal dari dana DK dan TP; 3. BMN Lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang
Penggunaan (3) Tata Cara PSP 1. Pengguna Barang melaporkan BMN yang diterima pada Pengelola Barang beserta usul penggunaannya 2. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang 3. Pengelola Barang menetapkan status penggunaan
Penggunaan (4) Ketentuan Lain 1. BMN yang telah ditetapkan status penggunaan pada Pengguna Barang, dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang Lain tanpa harus mengubah status penggunaan (dengan persetujuan Pengelola Barang) 2. BMN dapat dialihkan status penggunaannya antar Pengguna Barang 3. Pengalihan status dapat dilakukan oleh Pengelola Barang dengan terlebih dahulu menginfokan tujuannya pada Pengguna Barang 4. Tanah dan/atau Bangunan yang tidak digunakan, dicabut Penetapan Statusnya
Penggunaan (5) BMN idle 1. Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN idle berupa Tanah dan/atau Bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Pengelola Barang 2. Pengguna Barang yang tidak menyerahkan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan yang telah ditetapkan statusnya sebagai BMN yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, akan dikenakan sanksi
Penggunaan (6) Sanksi 1. Pembekuan dana pemeliharaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan 2. Penundaan penyelesaian atas usulan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, atau Penghapusan BMN
Penggunaan (7) Tindak Lanjut BMN Idle 1. Pengelola Barang menetapkan BMN yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang 2. Hal yang harus diperhatikan: a. Standar Kebutuhan Tanah dan/atau Bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tusi instansi bersangkutan b. Hasil audit atas Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan c. Laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain
Pemanfaatan (1) Pelaksana • Pengelola Barang dengan Persetujuan Pemerintah Daerah • Pengguna Barang dengan Persetujuan Pengelola Barang Bentuk Pemanfaatan • • • Sewa Pinjam Pakai KSP BGS, BSG Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
Pemanfaatan (2) Sewa 1. BMN pada Pengelola Barang, dilaksanakan oleh Pengelola Barang 2. BMN pada Pengguna Barang, dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang 3. Waktu maksimal 5 (lima) tahun dapat diperpanjang untuk: a. Kerja sama infrastruktur b. Kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun c. Ditentukan lain oleh undang-undang
Pemanfaatan (3) Sewa 4. Besaran sewa BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan ditentukan oleh Pengelola Barang 5. Besaran sewa BMN berupa STB ditentukan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang 6. Hasil sewa BMN merupakan penerimaan negara dan wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara
Pemanfaatan (4) Pinjam Pakai 1. Dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau antar Pemerintah Daerah 2. Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang 1 kali 3. Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian
Pemanfaatan (5) Kerja Sama Pemanfaatan 1. Dilaksanakan dalam rangka: a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN b. Meningkatkan Penerimaan Negara 2. Obyek KSP adalah BMN yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang
Pemanfaatan (6) Bangun Guna Serah (BGS) Pemanfaatan tanah pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya. Selanjutnya didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka tertentu yang telah disepakati dan kemudian diserahkan kembali pada Pengelola Barang setelah jangka waktu berakhir.
Pemanfaatan (7) Bangun Serah Guna (BSG) Pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka yang disepakati.
Pemanfaatan (8) BGS dan BSG 1. Untuk mendukung fungsi pelayanan yang dilakukan untuk menyediakan bangunan dan fasilitas dalam mendukung tusi K/L, yang dana pembangunannya tidak tersedia dalam APBN 2. Selama pengoperasian BGS/BSG, Pengguna Barang harus dapat menggunakan langsung objek BGS/BSG untuk menyelenggarakan tusi paling sedikit 10% dari luas objek BGS/BSG 3. Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 tahun
Pemanfaatan (9) BGS dan BSG 4. Kewajiban mitra BGS/BSG a. Membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Negara b. Tidak menjaminkan, memindahtangankan dan/atau menggadaikan objek BGS/BSG c. Memelihara objek BGS/BSG 5. Pemilihan mitra dilakukan melalui tender dengan min 5 peserta 6. IMB harus atas nama Pemerintah RI
Pengamanan dan Pemeliharaan (1) Aspek Pengamanan Administrasi Pengamanan Fisik Pengamanan Hukum
Pengamanan dan Pemeliharaan (2) Pengamanan Administrasi § Kegiatan menghimpun, mencatat dan menyimpan bukti-bukti administrasi yang dapat menunjukkan hubungan hukum antara data dan informasi yang ada dalam dokumen tersebut. § Pengamanan administrasi: a. Pembukuan b. Inventarisasi c. Penyusunan Laporan d. Penyimpanan Dokumen
Pengamanan dan Pemeliharaan (3) Pengamanan Fisik § Tujuan Pengamanan Fisik Aset: a. Mencegah penurunan fungsi b. Mencegah penurunan kuantitas c. Mencegah hilangnya barang § Pengamanan fisik dilakukan dengan: a. Pemagaran b. Papan Nama c. Tanda Batas d. Pencantuman Koordinat
Pengamanan dan Pemeliharaan (4) Bentuk Pengamanan Fisik Patok Beton Pagar Pembatas Papan Pengumuman Prasasti
Pengamanan dan Pemeliharaan (5) Pemeliharaan § Pengelola Barang, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan BMN di bawah penguasaannya § Pemeliharaan berpedoman pada daftar kebutuhan § Biaya dibebankan pada APBN § Dalam hal dimanfaatkan oleh pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak penyewa, peminjam, mitra KSP, mitra BGS/BSG, mitra penyediaan infrastruktur
Penilaian • Bertujuan untuk memperoleh nilai wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan • Dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah Pusat/Daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan, kecuali: a. Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai b. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah • Penetapan Penilaian berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah • Yang menilai: a. Penilai Pemerintah b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola
Pemindahtanganan (1) 1. BMN yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, dapat dipindahtangankan 2. Bentuk Pemindahtanganan: o Penjualan o Tukar Menukar o Hibah o Penyertaan Modal Pemerintah
Pemindahtanganan (2) Persetujuan Pemindahtanganan § Dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR: a. Tanah dan/atau Bangunan b. STB dengan nilai lebih dari Rp. 100. 000 § TB tidak perlu persetujuan DPR jika: a. Tidak sesuai Tata Ruang Wilayah/Penataan Kota b. Harus dihapus karena anggaran pengganti sudah tersedia c. Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum e. Dikuasai negara berdasar keputusan hokum tetap dan/atau peraturan perundang-undangan (tidak memiliki nilai
Pemusnahan ü BMN tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan/atau dipindahtangankan ü Terdapat alasan lain sesuai ketentuan perundangan ü Dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang ü Dituangkan dalam Berita Acara ü Dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan
Penatausahaan (1) Pembukuan Pelaporan Inventarisasi
Penatausahaan (2) Pembukuan ü Pengelola dan Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN dalam penguasaannya berdasarkan kodefikasi BMN ü Penggolongan dan Kodefikasi ditetapkan oleh Menteri Keuangan
Penatausahaan (3) Inventarisasi ü Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN sekurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun ü BMN berupa barang persediaan dan KDP, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun ü Laporan inventarisai disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi
Penatausahaan (4) Pelaporan ü Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun Neraca satuan kerja untuk disampaikan pada Pengguna Barang ü Laporan Barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Pusat
Pembinaan, Wasdal Pembinaan Menteri Keuangan melakukan pembinaan Pengelolaan BMN dan menetapkan kebijakan Pengelolaan BMN Wasdal ü Dilakukan oleh Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban ü Dilakukan oleh Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi ü Pengguna Barang dapat meminta APIP untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban
Terima Kasih
Kesimpulan BMN merupakan underlying asset sebagai dasar penerbitan SBSN; Pengelolaan BMN turut memberikan dampak pada Pembangunan Nasional; Perlunya peningkatan kepedulian pimpinan dalam hal Pengelolaan BMN.
- Slides: 47