PENGELOLAAN BMN ALIH STATUSHIBAH DAN SERAH TERIMA BMN

PENGELOLAAN BMN (ALIH STATUS/HIBAH DAN SERAH TERIMA BMN) Pengelolaan BMN Disampaikan oleh : Drs. Rohmatu, MM Jayapura, 21 Juli 2018 K E M E N T E R I A N PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT

BIODATA Nama : Drs. Rohmatu, MM Pendidikan : Pasca Sarjana (S 2 Riwayat Pekerjaan : Jafung Pembina Jasa Konstruksi Madya Kepala Subdit Pengelolaan Rumah Tapak Khusus, Ditjen Pn. P, Kementerian PUPR Kepala Bidang Kerjasama Pemerintah, Deputi Bidang Perumahan Formal, Kemenpera Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi, Deputi Bidang Perumahan Formal, Kemenpera Kepala Bidang Rumah Dampak Bencana dan Rumah Sosial, Kemenpera Kepala Subbid Rumah Dampak Bencana, Deputi Bidang Perumahan Formal, Kemenpera Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, Bapekin, Kementerian Kimpraswil Kasie IKMN, Setditjen Prasarana Wilayah, Kementerian Kimbangwil Asisten Umum, Proyek Pengadaan Komponen Jembatan Pracetak Bengkulu Alamat Kantor : Gedung Blok G Lt. VII, Jl. Patimura No. 20 Jakarta Selatan, DKI Jakarta Alamat Email : reka. rohmatu 59@gmail. com HP : 085691011959 NIP : 195906061990031002

SUB POKOK BAHASAN DASAR HUKUM PENGELOLAAN BMN 2. LINGKUP PENGELOLAAN BMN 3. PERMASALAHAN HIBAH BMN 4. TEMUAN AUDIT BPKRI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIA PUPR 5. PEMINDAHTANGANAN BMN (ALIH STATUS/HIBAH) 6. PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN 7. MEMPERTAHANKAN OPINI WTP 1.

Dasar Hukum 1. Keuangan Negara 2. Perbendaharaan Negara UU 17/2003 UU 1/2004 PMK 50/2014 PP 27/2014 3. Pengelolaan BMN/D 5. Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BMN PMK 78/2014 6. Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN PMK 246/2014 4. Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN 4

Kebijakan menteri Keuangan • 1. Kepmenkeu No 229/KM. 6/2016, tentang Pelimpahan sebagian wewenang Menkeu yg telah dilimpahkan kepada Dirjen. KN, kepada Pejabat di Lingkungan DJKN untuk dan atas nama Menkeu Menandatangani surat dan/atau Kep Menkeu. • 2. PMK No 111/PMK. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN • 3. PMK No 57/PMK. 06/2016 Tentang Tata cara Pelaksanaan Sewa BMN 5

PMK No 4/2015 ttg Pendelegasian Kewenangan& Tanggungjawab tertentu dari Pengelola Barang ke Pengguna Barang Kewenangan yg didelegasikan : 1. Penetapan status Penggunaan BMN 2. Pemberian persetujuan Penggunaan sementara BMN 3. Pemberian Persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN meliputi penjualan dan Hibah BMN, kecuali thd BMN yg berada pd Pengguna Barang yg memerlukan persetujuan Presiden/ DPR (untuk BMN yg tdk memiliki Bukti Kepemilikan dg nilai ≤ Rp 100 jt/unit/satuan 6

AMANAT UNDANG UU 17/2003 Pasal 9 : Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut : f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya; 7

UU No 1 /2004 TTG PERBEND NEGARA BAB VII PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Pasal 42 1. Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara. 2. Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. 3. Kepala kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan. 8

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PRESIDEN: PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DIKUASAKAN MENTERI KEUANGAN MENTERI/PIMP. LBG PENGELOLA BARANG PENGGUNA BARANG KEPALA KANTOR KUASA PENGGUNA BMN DISERAHKAN GUB/BUPT/WALKOTA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD SEKRETARIS DAERAH PENGELOLA BMD KEPALA SKPD PENGGUNA BMD Penyederhanaan Birokrasi q Pendelegasian kewenangan Pengelola BMN kepada Pengguna BMN (PP 27 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (3)) q Pendelegasian kewenangan Pengguna BMN kepada Kuasa Pengguna Barang (PP 27 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (3)) Slide 9

erdasarkan Pengertian Barang Milik Negara meliputi : 1. barang yg dibeli/diperoleh atas beban APBN 2. barang yg berasal dari perolehan lain yg sah. Perolehan lainnya yg sah meliputi barang : 1. hibah/sumbangan atau yg sejenis. 2. pelaksanaan perjanjian/ kontrak; 3. berdasarkan ketentuan undang-undang; 4. memperoleh kekuatan hukum tetap. 10

POTRET NILAI BMN & OPINI BPK KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 2. Nilai (dalam triliun Rupiah) Nilai BMN (Rp) 800. 00 736. 03 729. 03 700. 00 679. 21 600. 00 SIMAK BMN 500. 00 400. 00 225. 08 SABMN 200. 00 - SIMAK DGN DEPRESIASI 312. 77 300. 00 100. 00 552. 20 51. 06 2005 63. 86 82. 94 113. 83 DISCLAIMER 2006 2007 2008 WDP-WDP 2009 2010 2011 WTP DPP 2012 WTP 2013 2014 Catt: Nilai BMN dari 1. 321 Satker di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Nilai Aset Kem PUPR 2015 Rp 800 T hasil audit WDP 11

Lingkup Pengelolaan BMN Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengawasan/ pengendalian. Pengadaan; Penggunaan; Penatausahaan; Pemindahtanganan ; Pemanfaatan; Pemeliharaan; Penghapusan; Penilaian;

PERMASALAHAN HIBAH BMN PROSES PEROLEHAN BMN DAN HIBAH : ASBUILT DRAWINGS DIPA: BELANJA 52/53/526 DUKUMEN KONTRAK MOU DIRJEN DGN BUPATI/WALIKOTA: 1. SURAT PERNYATAAN MENERIMA HIBAH BMN 2. KEWAJIBAN PEMDA : AM, PLN, IMB, SERTIFIKAT TANAH PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BMD AUDIT BMN PENATAUSAHAAN BMN : 1. PEMBUKUAN 2. INVENTARISASI 3. PELAPORAN BMN HIBAH BMD 1. BAST 2. PERJANJIAN HIBAH

PERMASALAHAN HIBAH BMN RUSUN/ RUSUS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PENGANGGARAN YG TIDAK TEPAT DALAM DIPA KEWAJIBAN PEMDA SESUAI MOU TIDAK DIPENUHI IMB BELUM DIPROSES OLEH PEMDA SERTIFIKAT TANAH BELUM ADA DUKUMEN HIBAH TIDAK LENGKAP ( DIPA, KONTRAK, AS BUILT DRAWING) BELUM ADANYA LAPORAN HASIL AUDIT HIBAH OLEH AUDITOR BMN DALAM KEADAAN RUSAK (PERGANTIAN SATKER/PPK) BELUM DILAKUKANNYA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN SURAT PERNYATAAN MENERIMA HIBAH DARI PEMDA BELUM ADA

PENYELESAIAN MASALAH HIBAH : PENGANGGARAN DALAM DIPA : Belanja 52 untuk kegiatan pemeliharaan Belanja yang tidak menjadi Aset. Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian peralatan kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga.

KELOMPOK BELANJA BARANG (52) Belanja barang dikelompokkan ke dalam 3 kategori belanja yaitu : 1. Belanja pengadaan barang dan jasa, belanja barang dan jasa yang tidak memenuhi kapitalisasi dikategorikan ke dalam belanja barang operasional dan belanja barang non operasional. 2. Belanja pemeliharaan, yaitu belanja yang dikeluarkan dan tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat dan/atau kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, tetap dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan. 3. Belanja perjalanan, yaitu belanja perjalanan yang dikeluarkan tidak untuk tujuan perolehan aset tetap.

BELANJA MODAL (53) Belanja 53 untuk Belanja Modal Belanja yang akan menghasilkan ASET. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Aset tetap mempunyai ciri-ciri berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri aset lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dan nilainya relatif material.

KELOMPOK BELANJA MODAL (53) Belanja modal meliputi antara lain : a. Belanja modal tanah, adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/ pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. b. Belanja modal peralatan dan mesin, adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. c. Belanja modal gedung dan bangunan, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan.

LANJUTAN BELANJA MODAL 53 d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap digunakan. e. Belanja modal lainnya, adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya atau aset tetap lainnya dan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam belanja modal diatas. Pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut sampai dengan siap digunakan. Belanja modal lainnya dapat digunakan untuk pengadaaan software, pengembangan website, pengadaan lisensi yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun baik secara swakelola maupun kontraktual. Belanja modal lainnya dapat digunakan untuk pembangunan aset tetap renovasi yang akan diserahkan kepada entitas lain dan masih di lingkungan pemerintah pusat. Termasuk dalam belanja ini adalah pengadaan/pembelian barang-barang keseneian, dan koleksi perpustakaan.

CIRI BELANJA MODAL (53) Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila : 1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas; 2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; 3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau dibagikan.

BELANJA BARANG UNTUK DIHIBAHKAN (526) Belanja 526 untuk BMN yang akan diserahkan ke masyarakat/Pemda DICATAT DI BARANG PERSEDIAAN DIHIBAHKAN DGN PERSETUJUAN MENTERI PUPR Penggunaan akun 57 (Belanja Sosial) hanya digunakan untuk bantuan yang memenuhi kriteria bansos sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 81/PMK. 02/2012 tentang Pelaksanaan Bansos di Lingkup K/L. Bantuan kepada masyarakat /pemda yang tidak memenuhi kriteria bansos, dicatat dalam kelompok akun 526 (Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda). Seluruh realisasi akun pada kelompok akun 526 (Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda) dicatat ke dalam aplikasi persediaan. Seluruh realisasi akun 526 dicatat sebagai persediaan, meskipun berupa tanah, gedung bangunan, peralatan & mesin, atau persediaan lainnya.

TEMUAN AUDIT BPKRI Permasalahan-permasalahan terkait Barang Milik Negara (BMN) yang menjadi Temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum, antara lain : 1. Sistem Pengendalian Belanja 52 untuk kegiatan pemeliharaan Belanja 526 untuk BMN yang akan diserahkan ke masyarakat/Pemda DICATAT DI BARANG PERSEDIAAN DIHIBAHKAN DGN PERSETUJUAN MENTERI PUPR Belanja 53 untuk Belanja Modal 2. Aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan 3. Pemanfaatan aset Kementerian PU oleh pihak ketiga atas Pemerintah Daerah 4. Penatausahaan persediaan pada beberapa satker Kementerian PU belum tertib 5. Aset tetap di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum tidak dapat ditelusuri keberadaannya 6. Penggolongan aset tidak tepat dan aset belum dikodefikasi 7. Penyajian Aset Tak Berwujud pada Kementerian PU belum dapat ditelusuri keberadaannya

TEMUAN BPKRI LK 2016 KEM PUPR : Pencatatan dan Penyajian Nilai Persediaan pada Enam Satker Belum Tepat 1. Penyesuaian nilai persediaan bukan dihasilkan dari aktifitas penilaian penyesuaian harga perolehan terakhir Ditjen Penyediaan Perumahan : - Satker Penyediaan Rumah Susun Strategis - Satker Penyediaan Rumah Khusus Strategis - Satker Fasilitas Rumah Umum 2. Persediaan yang disajikan pada laporan persediaan berbeda dengan jumlah pada kartu gudang, hasil stock opname dan aplikasi persediaan Ditjen Sumber Daya Air - Satker BPSDA - Satker BWS Nusa Tenggara II Prov. NTT Ditjen Cipta Karya - Satker Tanggap Darurat Permukiman 3. Pengelolaan Persediaan pada Enam Satker Belum Tertib (SEKJEN : Biro Umum; Biro Perencanaan&KLN; DJSDA : BWS Nusa Tenggara II Provinsi NTT ; Bina Penatagunaan SDA ; DJCK : Tanggap Darurat Permukiman )

LANJUTAN TEMUAN BPKRI 2016 Pengamanan Persediaan pada Tiga Satker Kurang Memadai Ditjen Sumber Daya Air - BBWS Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan - OP SDA Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan - BWS Nusa Tenggara II Provinsi NTT Sistem Pengendalian Aset Tetap Pencatatan Aset Tetap pada Tiga Satker dengan Kuantitas 1 Unit (m²) DJCK : PKP MALUKU DJSDA : PJSA Sulawesi Selatan ; BWS Pompengan Jeneberang Sulawesi Selatan Aset Tetap Masih Bernilai Rp 1, 00 pada Satker BBWS Pompengan-Jeneberang Aset Tetap pada Enam Satker Dimanfaatkan Pihak Lain

LANJUTAN TEMUAN BPKRI Aset Tetap dimanfaatkan tanpa berita acara pinjam pakai Ditjen Sumber Daya Air : BWS Sumatera I & BWS Kalimantan II Ditjen Cipta Karya : PKP Berbasis Masyarakat BPSDM : Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja Aset Tetap Jalan pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Makassar Digunakan/Dimanfaatkan oleh Pihak Lain Tanpa Persetujuan Aset Tetap yang Diperoleh dari Transfer Masuk Masih Dikuasai oleh Satker Asal Penghapusan Aset Tetap pada Dua Satker Tidak Tepat Sistem Aplikasi Penyusutan dan Penerapannya Pada Aset Tetap Renovasi Belum Tepat

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT PELAPORAN BMN OLEH KEPALA SATKER � Kesesuaian penganggaran ü Belanja 52 untuk kegiatan pemeliharaan ü Belanja 526 untuk BMN yang akan diserahkan ke masyarakat/Pemda ü Belanja 53 untuk Belanja Modal � Nilai Wajar BMN Tidak terdapat nilai wajar negatif pada Daftar BMN � Nilai Buku BMN Tidak terdapat nilai buku negatif pada Daftar BMN � Apa yang dilaporkan, dapat dipertanggunjawabkan keberadaannya, jumlah (kuantitas), nilai, kondisi � Kebenaran Satuan dan volume � Satker memahami Proses Transaksi Masuk/Keluar (Mutasi masuk, Mutasi Keluar, Reklas, dsb. ) � Melaporkan apa yang diketahui dan mengetahui apa yang dilaporkan

HIBAH BMN KEMENTERIAN PUPR

Pemindahtanganan BMN § Penjualan § Tukar - Menukar § Hibah § Penyertaan Modal Pemerintah Pusat 28

Hibah 29

Pengertian Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 30

Pertimbangan Hibah BMN Non. Profit Oriented Untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Penunjang Menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. 31

Subjek & Objek Hibah BMN PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG 1. Tanah/Bangunan yg dari awal pengadaannya utk dihibahkan; Tanah/bangunan. 2. Tanah/Bangunan dari Dekon/TP; 3. Sebagian tanah pada Pengguna Barang; 4. Selain tanah/bangunan. dengan persetujuan Pengelola Barang 32

Penerima Hibah BMN Pemda • Lembaga Sosial; • Lembaga Keagamaan; • Lembaga Kemanusiaan. 33

Ketentuan Pokok Hibah BMN v BMN yang dapat dihibahkan: • Dari awal pengadaan untuk dihibahkan (dokumen penganggaran); • Bukan barang rahasia negara; • Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; • Barang idle; • Berdasarkan keputusan pengadilan atau ketentuan perundang- undangan ditentukan untuk dihibahkan; • Untuk pembangunan fasilitas umum sesuai ketentuan perundang- undangan, fasilitas sosial dan keagamaan. 34

Ketentuan Pokok v BMN harus digunakan sebagaimana fungsinya pada saat dihibahkan, dan tidak boleh dimanfaatkan oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain. 35

KELENGKAPAN ADMINISTRASI HIBAH 1. Penjelasan /Pertimbangan dilakukannya Hibah 2. SK Pembentukan Tim Internal Pengguna Barang 3. Berita Acara /Laporan hasil penelitian administrasi dan Fisik oleh Tim Internal 4. Calon Penerima Hibah 5. Nilai dan tahun perolehan 6. Rincian peruntukan 7. Status dan Bukti Kepemilikan 8. Surat Permintaan Hibah/ Pernyataan bersedia menerima Hibah dari calon penerima Hibah 9. Hasil Audit apparat pengawas fungsional/ ITJEN 10. Jenis Spesifikasi/ identifikasi teknis 11. Dokumen Penganggaran yg menunjukkan bhw BMN tsb ut dihibahkan 12. Lokasi dan Luas 13. Nilai tanah dan atau bangunan 14. Tahun Pembuatan dan Konstruksi bangunan 15. Foto BMN/ gambar situasi 16. NJOP 17. Soft copy daftar BMN yg dihibahkan 18. Hal lain yg dianggap perlu Tanah/Bangunan : diatas Rp 10 milyar , PB -> Pengel B -> Persetujuan Presiden 2, 5 sd Rp 10 milyar -> PB -> Menteri Keuangan 1 sd Rp 2, 5 milyar -> PB E-1 ->Kanwil DJKN sd Rp 1 milyar -> satker ke KPKNL 36

SK TIM INTERNAL 37

ANGGOTA TIM INTERNAL 38

SURAT PERNYATAAN MENERIMA HIBAH BMN 39

Prosedur Hibah BMN Uraian Pengguna Pengelola Tim Penerima 1. Pengguna Bentuk Tim Internal 2. Teliti data administrarif 3. Hasil penelitian 4. Usulan hibah 5. Penelitian/proses 6. Setuju 7. Perjanjian/BAST 8. SK Hapus (DBP) 9. Laporan 10. SK Hapus (DBMN) 40

SURAT PERSETUJUAN PRESIDEN BMN DGN NILAI DIATAS Rp 10 Milyar 41

SURAT MENTERI KEUANGAN PD PRESIDEN 42

SURAT PERSETUJUAN MEN KEU UT HIBAH BMN 43

LANJUTAN SURAT PERSETUJUAN KEM KEUANGAN 44

PERJANJIAN HIBAH 45

LANJUTAN PERJANJIAN HIBAH 46

LANJUTAN PERJANJIAN HIBAH BMN 47

BAST HIBAH BMN 48

LANJUTAN BAST HIBAH BMN 49

Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Pengguna Barang 50

Penetapan Status Penggunaan oleh Pengguna Barang Didahului permohonan dari Kuasa Pengguna Barang, dalam hal BMN berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang Selain tanah dan/atau bangunan Tanpa Didahului permohonan dari dengan nilai Kuasa Pengguna Barang, dalam hal perolehan sampai BMN berada dalam penguasaan dengan Pengguna Barang Rp 100. 000, dan/atau alutsista 51

Proses Penetapan Status Penggunaan oleh Pengguna Barang Penetapan Permohon • Kuasa an Pengguna Barang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengguna Barang. • Pengguna Barang melakukan Penelitian penelitian terhadap permohonan Kuasa Pengguna Barang. • Berdasarkan hasil penelitian. Penggguna Barang melakukan penetapan status penggunaan BMN dengan keputusan Pengguna Barang. • Keputusan sekurangnya memuat: pertimbangan, BMN yang ditetapkan, Pengguna Barang dan tindak lanjut. Keputusan penetapan status Pengguna Barang yang diterbitkan oleh Pengguna Barang, dilaporkan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan. 52

Prosedur Penetapan Status Penggunaan Tanah/Bangunan PENGGUNA BARANG PENGELOLA BARANG PERSIAPAN PENGAJUAN USULAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN PENDAFTARAN, PENCATATAN, PENYIMPANAN DOKUMEN 53

Flowchart/Alur Proses PSP NO URAIAN 1. Usulan 2. Ditolak 3. Diterima 4. Pencatatan Satker Eselon-I Menteri PU Menteri Keuangan

Data/Dokumen Pendukung usulan: No. Dokumen Pendukung T/B Selain T/B 1. Dokumen/Bukti Kepemilikan √ √ 2. KIB √ √ 3. Lokasi √ - 4. Jenis dan Spesifikasi BMN √ √ 5. Nilai Perolehan BMN √ √

KEPUTUSAN MENTERI PUPR NO. 548/KPTS/M/2015 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 56

MATERI MUATAN KEPUTUSAN MENTERI PUPR NO. 548/KPTS/M/2015 TGL 1 DESEMBER 2015 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGGUNA BARANG KEPADA : a. Sekretaris Jenderal; Diktum KESATU b. Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan); Diktum KEDUA c. Kuasa Pegguna Barang (Kepala Satuan Kerja); Diktum KETIGA FORMAT SURAT DAN KEPUTUSAN TERLAMPIR Diktum KEEMPAT PEMBERLAKUAN KEPUTUSAN MENTERI PUPR Diktum KELIMA 57

KESATU Melimpahkan Kewenangan dan Tanggung Jawab Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Sekretaris Jenderal : a. untuk dan atas nama Menteri melaksanakan penetapan dan memberikan persetujuan/penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini; b. melaksanakan pengajuan usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini. 58

LAMPIRAN I HURUF A KEWENANGAN SEKRETARIS JENDERAL 1. PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGGUNAAN SEMENTARA a. Menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN), untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan diatas Rp 50. 000, 00 sampai dengan Rp 100. 000, 00 per unit/satuan. b. Memberikan persetujuan/penolakan atas usulan Penggunaan Sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100. 000, 00 per unit/satuan. 59

LANJUTAN …. . KEWENANGAN SEKRETARIS JENDERAL 2. PERSETUJUAN/PENOLAKAN ATAS USULAN PEMINDAHTANGANAN BERUPA PENJUALAN a. selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100. 000, 00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; b. bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi). 3. PERSETUJUAN/PENOLAKAN ATAS USULAN PEMINDAHTANGANAN BERUPA HIBAH a. BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: 60

LANJUTAN …. . KEWENANGAN SEKRETARIS JENDERAL 4. PERSETUJUAN/PENOLAKAN ATAS USULAN PEMUSNAHAN BMN a. Persediaan; b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman; c. selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100. 000, 00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; d. bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi). 5. PERSETUJUAN/PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PENGHAPUSAN BMN a. Persediaan; b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman; c. selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100. 000, 00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan. 61

LAMPIRAN I HURUF B KEWENANGAN SEKRETARIS JENDERAL PENGAJUAN USULAN KEPADA MENTERI KEUANGAN / DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 62

LANJUTAN …. . KEWENANGAN SEKRETARIS JENDERAL PENGAJUAN USULAN KEPADA MENTERI KEUANGAN / DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 2. Usulan Pengalihan Status Penggunaan BMN, untuk BMN berupa: a. tanah dan/atau bangunan, dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku*) BMN per usulan lebih dari Rp 10. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah); dan b. selain tanah dan/atau bangunan, dengan nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp 10. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah). 63

n LANJUTAN …. . KEWENANGAN SEKRETARIS JENDERAL PENGAJUAN USULAN KEPADA MENTERI KEUANGAN / DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 4. Usulan Pemanfaatan BMN dan perpanjangannya, dalam bentuk: a. Sewa untuk BMN berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp 10. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan disewakan per usulan lebih dari Rp 5. 000, 00 (lima miliar rupiah); b. Pinjam Pakai untuk BMN berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjamkan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp 25. 000, 00 (dua puluh lima miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dipinjamkan per usulan lebih dari Rp 5. 000, 00 (lima miliar rupiah); c. Kerjasama Pemanfaatan untuk BMN berupa: 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjamkan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp 25. 000, 00 (dua puluh lima miliar rupiah); 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dipinjamkan per usulan lebih dari Rp 10. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah). d. 64 akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai buku tanah per usulan lebih dari Rp 10. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah).

LANJUTAN …. . KEWENANGAN SEKRETARIS JENDERAL PENGAJUAN USULAN KEPADA MENTERI KEUANGAN / DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 65

KEWENANGAN MENTERI PUPR/ SEKJEN MENGAJUKAN USULAN KEPADA MENTERI KEUANGAN/ DIRJEN KEKAYAAN NEGARA DENGAN NILAI BUKU KEWENANGAN SEKJEN MENGAJUKAN USULAN KEPADA DIRJEN KEKAYAAN NEGARA /PKNSI DENGAN NILAI BUKU 66

KEDUA Melimpahkan Kewenangan dan Tanggung Jawab Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pimpinan Tinggi Madya (Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan) : a. untuk dan atas nama menteri melaksanakan penetapan dan memberikan persetujuan/penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini; b. melaksanakan pengajuan usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini. 67

LAMPIRAN II HURUF A KEWENANGAN PERSETUJUAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA PIMPINAN TINGGI MADYA A. N. MENTERI Menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN), untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 50. 000, 00 (lima puluh juta rupiah) per unit/satuan. 68

LAMPIRAN II HURUF B KEWENANGAN PENGAJUAN USULAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA PIMPINAN TINGGI MADYA ATAU PIMPINAN TINGGI PRATAMA YANG DITUNJUK UNTUK MENGAJUKAN USULAN A. N. PIMPINAN TINGGI MADYA PENGAJUAN USULAN KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA. (NILAI BUKU PER USULAN) UT PEMANFAATAN , PENGHAPUSAN/ PEMUSNAHAN & PEMINDAHTANGANAN MEMERLUKA IZIN PRINSIP DARI MENTERI 69

KETIGA Melimpahkan Kewenangan dan Tanggung Jawab Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kuasa Pengguna Barang : a. untuk melaksanakan pengajuan usulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini; b. menerbitkan surat keputusan penghapusan Barang Milik Negara setelah beralihnya kepemilikan, terjadinya pemusnahan, atau penghapusan karena sebab lain yang telah memperoleh persetujuan Pengelola Barang/ Sekretaris Jenderal a. n. Menteri sesuai kewenangannya. 70

LAMPIRAN III KEWENANGAN PENGAJUAN USULAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KUASA PENGGUNA BARANG PENGAJUAN USULAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (NILAI BUKU PER USULAN) UT PEMANFAATAN , PENGHAPUSAN/ PEMUSNAHAN & PEMINDAHTANGANAN MEMERLUKA IZIN PRINSIP DARI MENTERI 71

KEEMPAT Keputusan dan Surat Persetujuan atas Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana ditetapkan dalam diktum KESATU, diktum KEDUA, dan diktum KETIGA mengikuti bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini. 72

LAMPIRAN IV FORMAT SURAT DAN KEPUTUSAN DAPAT DILIHAT PADA SURAT KEPUTUSAN MENTERI PUPR NO. 548/KPTS/M/2015 73

Mempertahankan Opini WTP 74

Kebijakan dan Strategi Mempertahankan Opini BPK RI WTP Murni Menuntaskan temuan BPK Penyelesaian Penajaman IP Peningkatan Kepatuhan Satker Peningkatan Kualitas SDM, Bidang Keuangan & Barang Milik Negara Peningkatan Kualitas Lap. Keuangan/Barang Milik Negara Penyelesaian pemindahtanganan Perkuatan hak dan sertifikasi Pengamanan fisik Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara Perbaikan penatausahaan Rumah Negara Percepatan Penetapan status penggunaan BMN

Terima Kasih Drs. Rohmatu, MM