PENGELOLAAN ASET RUMAH KHUSUS Disampaikan pada PELATIHAN PENYELENGGARAAN

PENGELOLAAN ASET RUMAH KHUSUS Disampaikan pada PELATIHAN PENYELENGGARAAN RUMAH KHUSUS (PELATIHAN DASAR DUA)

BIODATA Nama : Drs. Rohmatu, MM Pendidikan : Pasca Sarjana (S 2 Riwayat Pekerjaan : • Jafung Pembina Jasa Konstruksi Madya • Kepala Subdit Pengelolaan Rumah Tapak Khusus • Kepala Bidang Kerjasama Pemerintah, Deputi Bidang Perumahan Formal • Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi • Kepala Bidang Rumah Dampak Bencana dan Rumah Sosial • Kepala Sub Bagian Rumah Tangga, Bapekin, Kementerian Kimpraswil • Kasie IKMN, Setditjen Prasarana Wilayah, Kementerian Kimbangwil • Asisten Umum, Proyek Pengadaan Komponen Jembatan Pracetak Bengkulu Alamat Kantor : Gedung Blok G Lt. VII, Jl. Patimura No. 20 akarta Selatan Alamat Email : reka. rohmatu 59@gmail. com HP : 085691011959 NIP : 195906061990031002

KOMPETENSI DASAR Setelah mengikuti pembelajaran ini, para Peserta Pelatihan diharapkan akan mampu menjelaskan pengelolaan aset rumah khusus sebagai BMN

INDIKATOR KEBERHASILAN Peserta mampu: u. Memahami dan menjelaskan tentang pengelolaan aset rumah khusus u. Melaksanakan proses pengelolaan asset rumah khusus

MATERI DAN SUB MATERI POKOK u Pengelolaan Aset Rumah Khusus, meliputi: § § § Penatausahaan Barang Milik Negara. Tata Cara Pemanfaatan Rumah Khusus. Tata Cara Penggunaan Rumah Khusus. Pemindahtanganan Rumah Khusus (Alih Status/Hibah). Tata Cara Penghapusan Rumah Khusus.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Dalam Penyelenggaraan Rumah Khusus ini, tahap PEMANFAATAN Rumah Khusus merupakan tahap yg penting sebelum dilakukan SERAH TERIMA ASET (Alih Status & Hibah) Pengelolaan Aset Rumah Khusus (Alih Status /Hibah) dan Pemanfaatan Rumah Khusus selanjutnya harus dilakukan secara baik & tepat waktu Karena melibatkan banyak Pihak: Kementerian Keuangan; Kementerian/Lembaga lainnya; Pemda; Masyarakat & Mitra Lainnya; Dokumen Persyaratan Adm. yg harus disiapkan relatif banyak; dan Waktu penyelesaian yg relatif terbatas (maks. 1 tahun), seringkali menimbulkan permasalahan dan hambatan

PENGELOLAAN ASET RUMAH KHUSUS

PENGERTIAN TTG BARANG MILIK NEGARA/ DAERAH (BMN / BMD) PP No. 27 Tahun 2014 BARANG Diperoleh dgn Dana APBN BMN Diperoleh dgn Dana APBD BMD Diperoleh secara Sah: § § Dari hibah/sumbangan; Sbg pelaks. perjanjian/kontrak; Sesuai dgn Peraturan per-UU-an; Berdasarkan putusan Pengadilan yg berkekuatan hukum tetap. BMN atau BMD

PENGERTIAN TTG BARANG MILIK NEGARA/ DAERAH (BMN / BMD) BARANG Lahan dan/atau Bangunan (Rumah, Kantor, dll. ) Selain Lahan/Bangunan (Mobil, Motor, ATK, dll. ) RUMAH KHUSUS Dibangun/ diperoleh dgn Dana APBN BMN Dihibahkan kpd Pemerintah Daerah BMD

PENGERTIAN TTG BARANG MILIK NEGARA (BMN) Beberapa Pengertian terkait dgn Pengelolaan Aset: Pengelola Barang (Menteri Keuangan) Pejabat yg berwenang & bertanggung jawab menetapkan kebijakan & melakukan pengelolaan BMN Pengguna Barang (Menteri/ Kepala Lembaga) Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN Kuasa Pengguna Barang (Ka. Satker/ Ka. Kantor) Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yg ditunjuk oleh Pengguna Barang utk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya

PENGERTIAN TTG BARANG MILIK NEGARA (BMN) Beberapa Pengertian terkait dgn Pengelolaan Aset: Penggunaan (PMK No. 246/2014 jo PMK No. 87/2016) Kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dlm mengelola BMN sesuai dgn tugas dan fungsinya Pemanfaatan (PMK No. 78/2014) Pndayagunaan BMN yg tdk digunakn utk penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga dan/atau optimalisasi BMN dgn tdk mengubah status kepemilikan Pemindahtanganan (PMK No. 111/2016) Pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara (BMN) Hibah (PMK No. 111/2016) Pengalihan kepemilikan Barang tanpa memperoleh penggantian

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN RUMAH KHUSUS Permen Keuangan No. 246/PMK. 06/2014 BMN Status Penggunaannya ditetapkan oleh Pengelola Barang (Menteri Keuangan) Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN): Pengguna Barang melaporkan BMN yang diterimanya kpd Pengelola Barang, disertai dgn Usulan Penggunaannya Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang dan menetapkan Status Penggunaannya

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN RUMAH KHUSUS Penetapan Status Penggunaan BMN tidak dilakukan terhadap: BMN yg berupa barang persediaan, dlm pengerjaan konstruksi, atau barang yg dari awal direncanakan utk dihibahkan; BMN dari dana dekonsentrasi dana penunjang tugas pembantuan, yg direncanakan utk diserahkan; BMN lainnya yg ditetapkan oleh Pengelola Barang RUMAH KHUSUS (BMN) Barang Persediaan & Direncanakan utk Dihibahkan KEMENTERIAN/LE MBAGA/PEMDA Penetapan Status Penggunaan Rumah Khusus diberikan bersamaan dengan SERAH TERIMA ASET

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN RUMAH KHUSUS Peraturan Menteri Keuangan No. 4/PMK. 06/2015: MENTERI KEUANGAN sbg Pengelola Barang (BMN) dapat mendelegasikan kpd Pengguna Barang/ Kuasa PB Penetapan Status Penggunaan BMN dan Hibah BMN (< Rp 10 Milyar) Penetapan status Penggunaan Rumah Khusus (BMN) dilakukan melalui pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dari Menteri Keuangan (Pengelola Barang) kepada Menteri PUPR (Pengguna Barang) Secara Fungsional Dilaksanakan oleh: SEKRETARIS JENDERAL / KEMENTERIAN

PENATAUSAHAAN RUMAH KHUSUS Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK. 06/2016 Dalam Pengelolaan Rumah Khusus sebagai BMN, harus dilakukan Penatausahaan, yaitu rangkaian kegiatan yg meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan LINGKUP KEGIATAN PENATAUSAHAAN RUMAH KHUSUS: (1) Pembukuan: kegiatan pendaftaran & pencatatan BMN ke dlm Daftar Barang; (2) Inventarisasi: kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN; (3) Pelaporan: kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan ;

PENATAUSAHAAN RUMAH KHUSUS Skema Kegiatan Penatausahaan Rumah Khusus (Permen Keuangan No. 181/PMK. 06/2016)

PENATAUSAHAAN RUMAH KHUSUS Organisasi Penatausahaan UAPB Organisasi Penatausahaan Rumah Khusus secara Keseluruhan

PENATAUSAHAAN RUMAH KHUSUS Organisasi Penatausahaan UAPPB-E 1 Organisasi Penatausahaan UAKPB

FASILITASI PEMANFAATAN RUMAH KHUSUS Pemanfaatan BMN dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dgn memperhatikan kepentingan Negara/ Daerah dan Kepentingan Umum (Permen Keuangan No. 78 Tahun 2014) BENTUK PEMANFAATAN BMN BERUPA RUMAH YG DIBANGUN PEMERINTAH AGAR BISA DIHUNI MASYARAKAT DENGAN CARA: Sewa; Pinjam Pakai; Kerjasama Pemanfaatan; Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna; serta Kerjasama Penyediaan Infrastruktur

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN RUMAH KHUSUS Permen Keuangan No. 246/PMK. 06/2017 KEMENTERIAN PUPR (Pengguna Barang) Pembangunan RUMAH KHUSUS atas Usulan Kementerian/Lembaga Kementerian/Lem baga Pengusul (Pengguna Barang) Penyerahan Rumah Khusus melalui Pengalihan Status Penggunaan Rumah Khusus KETENTUAN PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BMN DAPAT DILAKUKAN: (1) Antar Pengguna Barang setelah ada permohonan dari Pengguna Barang Lama dan disetujui Pengelola Barang; (2) Berdasarkan Inisiatif Pengelola Barang dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya kepada Pengguna Barang; (3) Thd BMN yg berada dlm penguasaan Pengguna Barang ttp tidak digunakan lagi; (4) Tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan BMN Pengganti; (5) Dgn melakukan penatausahaan dan pemeliharaan oleh Pengguna Barang yg Baru.

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN RUMAH KHUSUS Proses Penetapan Status dan Alih Status Rumah Khusus DATA YANG DIBUTUHKAN MEN KEUANGAN MENTERI PUPR P TOR R DIRJEN PP SATKER O S E PPK KONTRAKTOR S PENETAPAN STATUS dan ALIH STATUS PENGGUNAAN RUMAH KHUSUS IMB FHO SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA ASET AUDIT

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN RUMAH KHUSUS Kelengkapan Data Pendukung untuk Alih Status Rumah Khusus Sumber: Direktorat Rumah Khusus, 2017

PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN RUMAH KHUSUS Kelengkapan Data Pendukung untuk Alih Status Rumah Khusus Sumber: Direktorat Rumah Khusus, 2017

ALUR PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS BERDASARKAN ALIH STATUS DARI KEMENTERIAN PUPR KPD KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN

ALUR PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS BERDASARKAN ALIH STATUS DARI KEMENTERIAN PUPR KPD KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN Sumber: Direktorat Rumah Khusus, 2017

HIBAH RUMAH KHUSUS Pemindahtanganan Rumah Khusus (BMN) melalui Hibah (Permen Keuangan No. 111/PMK. 06/2016) RUMAH KHUSUS sbg BMN yg tidak Diperlukan bagi Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dapat Dipindahtangankan HIBAH RUMAH KHUSUS PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN HIBAH KEPADA DAERAH (Permen Keuangan No. 52/PMK. 010/2008: (1) Bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan; (2) Yg bersumber dari Pendapatan Dlm Negeri, kegiatannya merupakan kebijakan Pemerintah atau dapat diusulkan oleh Kementerian/Lembaga Negara; (3) Ditetapkan oleh Menteri Keuangan stlh berkoordinasi dg Menteri pd Kementerian/ Pimpinan Lembaga terkait; (4) Harus sejalan dgn RPJM; (5) Yang bersedia menyediakan Dana Pendamping; (6) Dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah; (7) Dengan mempertimbangkan kinerja pengelolaan Hibah sebelumnya, akumulasi Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan oleh Daerah.

HIBAH RUMAH KHUSUS

HIBAH RUMAH KHUSUS Kelengkapan Data Pendukung untuk Hibah Rumah Khusus Sumber: Direktorat Rumah Khusus, 2017

HIBAH RUMAH KHUSUS Kelengkapan Data Pendukung untuk Hibah Rumah Khusus Sumber: Direktorat Rumah Khusus, 2017

ALUR PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS BERDASARKAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT Sumber: Direktorat Rumah Khusus, 2017

ALUR PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS BERDASARKAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT Sumber: Direktorat Rumah Khusus, 2017

ALUR PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS BERDASARKAN HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA MASYARAKAT Sumber: Direktorat Rumah Khusus, 2017

HIBAH RUMAH KHUSUS

HIBAH RUMAH KHUSUS Data Capaian Hibah/Alih Status Rumah Khusus Tahun 2006 -2016 Sumber: Direktorat Rumah Khusus, 2017

DISKUSI KELOMPOK MEMBAHAS PERMASALAHAN RUMAH KHUSUS Permasalahan & Kendala yg sering terjadi adalah Ketidaklengkapan Dokumen (Datadata) Persyaratn Administrasi Proses Penyelesaian HIBAH terhambat dan terlambat melebihi waktu yg tlh ditentukan (maksimal 1 tahun) Menimbulkan masalah baru, yaitu kondisi bangunan Rumah Khusus mulai rusak dan tdk dapat dihuni sehingga memerlukan perbaikan yang relatif cukup besar atau revitalisasi bangunan rumah khusus DISKUSI KELOMPOK (DIBAGI 3 -4 KELOMPOK) (1) Identifikasi permasalahan dan kendala (yang rinci dan spesifik) dalam proses penyelesaian Alih Status maupun Hibah Rumah Khusus. (2) Masukan berupa solusi-solusi yg inovatif & bersifat terobosan utk percepatan proses Alih Status maupun Hibah Rumah Khusus yg tlh dibangun.

PEMAFAATAN RUMAH KHUSUS

PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS Pemanfaatan Rumah Khusus dalam kerangka perumahan dan kawasan permukiman adalah suatu proses untuk memanfaatkan rumah khusus sesuai dengan rencana yang ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala. (Mengacu pada PP RI Nomor 14 Tahun 2016) Contoh Rumah Khusus untuk hunian Masyarakat Nelayan, yg dilengkapi dengan prasarana jalan dan saluran sisi jalan (Sumber: Direktorat Rumah Khusus, 2017)

PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS Pemanfaatan Rumah Khusus dan PSU-nya (Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2016) Setiap orang berhak utk bertempat tinggal atau menghuni rumah, dengan berbagai cara, melalui hak milik, cara sewa menyewa, atau cara bukan sewa menyewa (Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2016) Setiap Pemerintah Kab. /Kota (Penerima Penyediaan Rumah Khusus) diharapkan dapat melakukan penghunian sementara rumah khusus (SE Ditjen Penyediaan Perumahan, 2017), dan pengelolaan selanjutnya (pemeliharaan & perawatan)

PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS: PENETAPAN PENGHUNIAN SEMENTARA, PROSES PENGHUNIAN, SERTA HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI

PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS PENETAPAN PENGHUNIAN SEMENTARA RUMAH KHUSUS Setelah pembangunan Rumah Khusus selesai dilaksanakan, maka akan dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan, yg dilengkapi dngan pembuatan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Kepala Satuan Kerja menyampaikan Laporan Penyelesaian Pembangunan Rumah Khusus & dokumen kelengkapannya kepada Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan (minimal memuat jumlah rumah beserta kelengkapan PSU-nya, penerima penyediaan rumah khusus, alamat lokasi pembangunan, dasar kontrak pembangunan rumah khusus, identitas penyedia jasa konstruksi, dan tahun anggaran Berdasarkan Laporan Penyelesaian Pembangunan Rumah Khusus tersebut maka dilakukan Penetapan Penghunian Sementara Rumah Khusus oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan

PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS PROSES PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS SELEKSI CALON PENGHUNI 1. Dilakukan oleh UPT, ttp apabila UPT blm dibentuk, akan dilakukan oleh SKPD/Unit yg diberi mandat oleh Gubernur/Walikota/Bupati utk mengelola rumah khusus. 2. Cara melakukan seleksi Calon Penghuni diatur oleh Pemerintah Daerah sebagai Penerima Penyediaan Rumah Khusus. 3. Seleksi Calon Penghuni dilakukan berdasarkan prioritas kebutuhan bagi Penerima Manfaat yang akan menghuni Rumah Khusus yang telah selesai pembangunannya. PENETAPAN CALON PENGHUNI 1. Penentuan urutan prioritas kebutuhan bagi Penerima Manfaat yang memenuhi syarat sebagai Calon Penghuni. 2. Penetapan Penerima Manfaat yang memenuhi syarat untuk menghuni Rumah Khusus, sebanyak jumlah unit hunian Rumah Khusus yang tersedia dan siap dihuni. 3. Penentuan nomor unit Rumah Khusus, berdsk pertimbangan sosial, dan lain-lain, yang dibuat dalam Daftar Penetapan Penghuni. Selanjutnya, UPT wajib mengiventarisasi Penghuni dalam Daftar Penghuni.

PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS PROSES PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS SOSIALISASI PENGHUNIAN 1. Penyiapan Penghuni bertujuan agar Penghuni dpt beradaptasi dalam sikap dan perilaku menghuni rumah khusus sesuai dengan aturan penghunian. 2. Para Penghuni terpilih akan diberi informasi dan pengetahuan tentang penghunian dan pengelolaan Rumah Khusus, terutama mengenai hak, kewajiban, dan larangan bagi Penghuni. HAK, KEWAJIBAN & LARANGAN PENGHUNI RUMAH KHUSUS HAK-HAK PENGHUNI 1. Menghuni dan memanfaatkan rumah khusus, serta prasarana, dan utilitas umum (PSU) yang ada sesuai peruntukan dan fungsinya. 2. Mendapatkan kenyamanan dan ketenteraman dalam menghuni rumah khusus. 3. Memanfaatkan rumah khusus untuk kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan atau mengganggu fungsi huniannya.

PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS HAK, KEWAJIBAN & LARANGAN PENGHUNI RUMAH KHUSUS KEWAJIBAN PENGHUNI 1. Menghuni rumah khusus setelah ditetapkan sbg Penerima Manfaat Rumah Khusus. 2. Mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis dari Penerima Penyediaan Rumah Khusus tentang tata cara penghunian rumah khusus sebagai Penghuni. 3. Melakukan pemeliharaan rumah khusus, serta prasarana, dan utilitas umum yang ada sehingga terpelihara dengan baik. 4. Memperbaiki kerusakan-kerusakan yang wajar, baik perorangan maupun kelompok tanpa mengubah desain dan bentuk bangunan. 5. Membuang sampah setiap hari pd tempat yg telah disediakan secara baik dan rapi. 6. Menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komimen (PPK) dalam hal terjadi kerusakan di masa pemeliharaan atau sebelum dilakukan Serah Terima Akhir. 7. Menyampaikan laporan kepada Penerima Penyediaan Rumah Khusus apabila terdapat kerusakan pada rumah khusus yang membutuhkan perawatan akibat terjadinya kesalahan konstruksi atau keadaan kahar (forse majeure). 8. Dalam hal habisnya jangka waktu hunian atau memutuskan kesepakatan dalam menghuni rumah khusus maka Penghuni wajib mengembalikan rumah khusus dalam keadaan baik, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penghunian.

PENGHUNIAN RUMAH KHUSUS HAK, KEWAJIBAN & LARANGAN PENGHUNI RUMAH KHUSUS LARANGAN PENGHUNI 1. Menyerahkan/ memindahtangankan sebagian atau seluruhnya bangunan rumah khusus serta prasarana, dan utilitas umum kpd Pihak lain. 2. Mengubah sebagian atau seluruh bentuk bangunan rumah khusus serta prasarana, dan utilitas umum. 3. Memanfaatkan rumah khusus tdk sesuai dengan peruntukan dan fungsinya. 4. Menyewakan/ mengalihfungsikan bangunan rumah khusus serta prasarana, dan utilitas umum kepada Pihak lain dengan alasan apapun. 5. Memusnahkan/ menghilangkan bentuk rumah khusus serta prasarana, dan utilitas umum. 6. Merusak seluruh atau sebagian komponen rumah khusus. 7. Membuat keributan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan. 8. Menjual/memakai/memproduksi narkoba dan minuman keras, berjudi, serta berbuat maksiat.

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN RUMAH KHUSUS Dalam pemanfaatan Rumah Khusus sangat diperlukan pemeliharaan dan perawatan bangunan, yang mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2008 Pemeliharaan bangunan (rumah khusus) adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan rumah beserta kelengkapannya agar bangunan rumah tersebut selalu layak fungsi. Perawatan bangunan (rumah khusus) adalah kegiatan memprbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan rumah, komponen, bahan bangunan, dan/atau kelengkapannya agar bangunan rumah tersebut tetap layak fungsi.

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN RUMAH KHUSUS Kelembagaan yg Bertanggungjawab dlm Pemeliharaan & Perawatan Rumah Khusus Pd masa pemeliharaan/ sbelum Serah Terima Akhir Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus menjadi tanggung jawab PPK (Dit. Rumah Khusus) dan Penyedia Jasa Konstruksi Stlah Serah Terima Akhir Pekrjaan/ Serah Terima Aset Rumah Khusus Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Khusus menjadi tanggung jawab Kementerian/ Lembaga, Pem. Daerah & Masyarakat

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN RUMAH KHUSUS Lingkup Perawatan Bangunan Rumah Khusus REHABILITASI RENOVASI RESTORASI TINGKAT KERUSAKAN

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN RUMAH KHUSUS Akibat Pemeliharaan yg Buruk: 1. Kondisi bangunan akan merosot/ cepat rusak. 2. Fungsi dari bangunan serta kegiatan sehari-hari akan terganggu. 3. Berbahaya untuk keamanan Penghuni. 4. Diperlukan biaya rehabilitasi yang lebih mahal. 5. Kamar Mandi/ WC akan menjadi tidak sehat dan menimbulkan penyakit. Pekerjaan pemeliharaan dan perawatan pada umumnya akan mencakup bagian-bagian bangunan rumah, yaitu atap, kusen dan pintu, dinding, kaca, lantai, kamar mandi/ wc, listrik dan air bersih, furniture, saluran pembuangan/ drainase/ air kotor, peralatan yang menyangkut pekerjaan besi, halaman dan taman, serta pagar

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN RUMAH KHUSUS v. Atap Apabila mengalami kebocoran, harus segera diganti agar tidak merusak yang lainnya, seperti plafond dan dinding. v Kusen dan Pintu Apabila cat atau pelitur terkelupas, harus segera diperbaiki agar kusen, daun pintu dan jendela terpelihara dengan baik. v. Dinding Apabila dinding terkelupas harus segera diperbaiki dengan cara menambah bagian yang rusak dengan adukan semen dan pasir, kemudian segera dicat kembali. v Kaca dan Lantai Kaca yang retak/ pecah, dan lantai keramik yang retak, harus segera diganti.

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN RUMAH KHUSUS v Kamar Mandi & WC Jangan membuang air sabun dan kotoran ke dalam Kloset. Kotoran di lantai (seperti tanah, daun, dsb. ) jangan dibuang ke dalam saluran buangan. Ubin yang pecah segera diganti. v Listrik dan Air Bersih Sambungan kabel listrik harus tertutup, apabila ada yang terkelupas harus segera diperbaiki. Saluran air bersih harus menggunakan pipa PVC yang baik mutunya dan tahan lama, apabila saluran bocor, harus segera diperbaiki/ diganti. v Furnitur Dibersihkan setiap hari. Apabila ada yang rusak segera diperbaiki. Kalau lepas dipaku kembali. Kalau kerusakannya parah segera diganti. v Saluran Pembuangan/ Drainase Harus sering dibersihkan. Bagian yang retak/ pecah harus segera diperbaiki agar kotoran atau sampah tidak tersangkut.

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN RUMAH KHUSUS v. B e s i Dilakukan pengecekan berkala. Cat yang terkelupas segera diperbaiki. Bagian yang patah diperbaiki dengan cara mengelas. v Halaman dan Taman Pembersihan setiap hari. Pemotongan rutin thd rumput dan tanaman. Penyiraman yang teratur. Rumput/ tanaman yang mati harus segera dipotong. v. P a g a r Pemeliharaan pagar secara rutin, harus sering dibersihkan. Rumput-rumput yang tumbuh dan menempel di pagar harus secepatnya dibersihkan. Apabila pagar terbuat dari besi, perawatannya sama dengan perawatan pada pekerjaan besi.

CATATAN PENUTUP u Pada Pelatihan Dasar Dua ini, Peserta Pelatihan dituntut untuk mampu memahami secara mendalam dan menerapkan pengelolaan aset rumah khusus. u Modul ini didesain agar dapat dipelajari oleh Peserta Pelatihan secara mandiri, sehingga Peserta Pelatihan siap dilibatkan dalam kegiatan nyata di lapangan. u Untuk siap dan mampu berperan aktif dalam melaksanakan pengelolaan aset rumah khusus, Peserta Pelatihan dapat mempelajari lebih mendalam lagi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dan mendukung, studi literatur, kebijakan dan program Penyediaan Rumah Khusus, serta kebijakan terkait lainnya.

Terima kasih. . . .