PENGAWASAN NORMA K 3 LINGKUNGAN KERJA MENUJU TEMPAT

PENGAWASAN NORMA K 3 LINGKUNGAN KERJA MENUJU TEMPAT KERJA YANG AMAN, SEHAT DAN NYAMAN disampaikan oleh: Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K 3 Kementerian Ketenagakerjaan RI Pada acara Lauching Permenaker No 5 tahun 2018, Jakarta, 17 Juli 2018

Agenda I. III. IV. V. VIII. IX. X. Latar Belakang Dasar Hukum Pengertian Ruang Lingkup dan Tujuan Personil K 3 Pemeriksaan dan Pengujian Pengawasan Sanksi Lampiran Penutup

I. Latar belakang q q Amanat Pasal 5 dan Pasal 6 Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 120 yang telah di ratifikasi melalui UU No 3 tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No 120 Mengenai Higiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor; Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) huruf i, j, k, l dan m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Pengaturan dalam PMP No 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan dan Penerangan dalam Tempat Kerja yang sudah berusia lebih dari 54 tahun sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja saat ini; Pasal 17 Permenaker No 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja, mengamanatkan perlu nya peninjauan kembali sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali sejak diterbitkan, namun sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan perubahan terhadap peraturan ini, walaupun banyak perubahan terhadap Nilai Ambang Batas;

q Penegakan hukum terhadap PMP No 7 Tahun 1964 sulit dilakukan karena tidak mengacu pada sanksi hukum baik dalam UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ataupun UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. q Program nasional untuk simplifikasi peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan revisi sekaligus penggabungan terhadap peraturan yang serumpun yaitu PMP No 7 Tahun 1964 dan Permenaker No 13 Tahun 2011 dalam peraturan terbaru mengenai K 3 Lingkungan Kerja

II. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan Dan Kantor–Kantor; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

III. Pengertian (Pasal 1) Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi hidup manusia. Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Lingkungan Kerja adalah aspek Higiene di Tempat Kerja yang di dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi yang keberadaannya di Tempat Kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja. K 3 Lingkungan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan

IV. Ruang Lingkup dan Tujuan Tempat Kerja Apakah Terdapat Sumber Bahaya Lingkungan Kerja Berupa, FAKTOR: 1. FISIKA; 2. KIMIA; 3. BIOLOGI; 4. ERGONOMI; 5. PSIKOLOGI Tujuan (Ps. 4) Pengusaha/Pengurus WAJIB (Ps 2) Syarat K 3 Lingkungan Kerja (Ps. 3) 1. Pengendalian Faktor Fisika dan Faktor Kimia agar berada di bawah NAB; 2. Pengendalian Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi Kerja agar memenuhi standar; 3. Penyediaan fasilitas Kebersihan dan sarana Higiene di Tempat Kerja yang bersih dan sehat; dan 4. Penyediaan personil K 3 yang memiliki kompetensi dan mewujudkan Lingkungan Kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan akibat kerja. penyakit

Program K 3 Lingkungan Kerja (Ps. 5 - Ps. 44) Pelaksanaan syarat-syarat K 3 Lingkungan Kerja dilakukan melalui kegiatan: 1. pengukuran dan pengendalian Lingkungan Kerja yang meliputi fisika; kimia; biologi; ergonomi; dan psikologi 2. penerapan Higiene dan Sanitasi meliputi: Bangunan Tempat Kerja; fasilitas Kebersihan; kebutuhan udara; dan tata laksana kerumahtanggaan.

V. PERSONIL K 3 (Ps. 45 – 57) Pengukuran dan pengendalian Lingkungan Kerja harus dilakukan oleh personil K 3 bidang Lingkungan Kerja, meliputi: Ahli K 3 Muda Lingkungan Kerja; Ahli K 3 Madya Lingkungan Kerja; dan Ahli K 3 Utama Lingkungan Kerja. Personil K 3 harus memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri dan kewenangan K 3 bidang lingkungan kerja. Dapat diselaraskan dengan SKKNI terkait Higiene Industri Muda

Persyaratan personil yang berwenang Ahli K 3 Muda Lingkungan Kerja - Pendidikan D 3 - berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun Ahli K 3 Madya Lingkungan Kerja Ahli K 3 Utama Lingkungan Kerja - Pendidikan D 3 - berpengalaman paling sedikit 3 paling sedikit 5 (tiga) tahun (lima) tahun sebagai Ahli K 3 - memiliki sertifikat Muda Lingkungan Madya kompetensi Kerja Lingkungan Kerja; sesuai bidangnya - memiliki sertifikat (HIMU) kompetensi - berbadan sehat sesuai bidangnya (HIMA) (HIU)

VI. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN (Ps. 58 -68) Setiap Tempat Kerja yang memiliki potensi bahaya Lingkungan Kerja wajib dilakukan Pemeriksaan dan/atau Pengujian. Pemeriksaan merupakan kegiatan mengamati, menganalisis, membandingkan, dan mengevaluasi kondisi Lingkungan Kerja untuk memastikan terpenuhinya persyaratan Pengujian merupakan kegiatan pengetesan dan pengukuran kondisi Lingkungan Kerja yang bersumber dari alat, bahan, dan proses kerja untuk mengetahui tingkat konsentrasi dan pajanan terhadap Tenaga Kerja untuk memastikan

Dilakukan secara: internal untuk mengukur besaran pajanan sesuai dengan risiko Lingkungan Kerja dan tidak menggugurkan kewajiban Tempat Kerja untuk melakukan pengukuran dengan pihak eksternal dilakukan oleh personil K 3 bidang Lingkungan Kerja. eksternal : 1. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan (Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K 3 Lingkungan Kerja) 2. Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja beserta Unit Pelaksana Teknis Bidang K 3 (Penguji K 3) 3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang membidangi pelayanan Pengujian K 3(Penguji K 3) 4. lembaga lain yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri (Ahli K 3 Lingkungan Kerja)

Jenis Pemeriksaan dan/atau Pengujian : 1. Pertama untuk mengidentifikasi potensi bahaya Lingkungan Kerja di Tempat Kerja meliputi: area kerja dengan pajanan Faktor Fisika, Faktor Kimia, Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi; Kualitas Udara Dalam Ruang (KUDR); dan Sarana dan fasilitas Sanitasi. 2. Berkala dilakukan secara eksternal paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan penilaian risiko atau ketentuan peraturan perundangan, meliputi sda. 3. Ulang dilakukan apabila hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian sebelumnya baik secara internal maupun eksternal terdapat keraguan. 4. Khusus dilakukan setelah kecelakaan kerja atau laporan dugaan tingkat pajanan di atas NAB

Mekanisme Laporan Riksa Uji Pelaksana Riksa Uji: Pengawas Ketenagakerjaan Sp K 3 LK pada UPT Wasnaker; YA UPT Wasnaker Penguji K 3 pada Direktorat Bina K 3 beserta UPT K 3 dan UPTD Bidang K 3; AK 3 Lingkungan Kerja pada PJK 3 Riksa Uji LK ≤ NAB atau memenuhi standar TIDAK Perusahaan yang meminta SURKET memenuhi Syarat K 3: Riksa Uji Berkala L 1, u/ Perusahaan; L 2, u/ UPT Wasnaker; L 3, u/ Ditjen PPK dan K 3 SURKET TIDAK Memenuhi Syarat K 3: Riksa Uji Ulang dan/atau STIKER

VII. Pengawasan (Ps. 70) Pengawasan pelaksanaan K 3 Lingkungan Kerja dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K 3 Lingkungan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. Sanksi (Ps. 71) Pengusaha dan/atau Pengurus yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

IX. Lampiran Terdapat 10 (sepuluh) lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; Untuk memudahkan penerapan Permenaker No 5 tahun 2018, diterbitkan Buku Pedoman Teknis Penerapan K 3 Lingkungan Kerja sebagai suplemen yang berisi penjelasan tambahan yang tidak mungkin secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri ini.

X. Penutup Permenaker No 5 Tahun 2018 mengatur kewajiban bagi Pengurus dan/atau Pengurus untuk menerapkan syarat-syarat K 3 Lingkungan Kerja, meliputi o Pengendalian Faktor Fisika dan Faktor Kimia agar berada di bawah NAB; o Pengendalian Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi Kerja agar memenuhi standar; o Penyediaan fasilitas Kebersihan dan sarana Higiene di Tempat Kerja yang bersih dan sehat; dan o Penyediaan personil K 3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K 3 di bidang Lingkungan Kerja. Pelaksanaan syarat-syarat K 3 Lingkungan Kerja bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat dan syaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Dengan terbitnya Permenaker 5 tahun 2018 ini mencabut PMP No 7 Tahun 1964, Permenakertrans No 13 Tahun 2011 dan SE Menaker No 1 Tahun 1978.

Terima Kasih