Pengawasan kinerja asn AUDITOR KEPEGAWAIAN LATAR BELAKANG Peraturan

Pengawasan kinerja asn

AUDITOR KEPEGAWAIAN

LATAR BELAKANG Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 4 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan RB No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya 3

Pedoman Audit Kepegawaian ! Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. (Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Audit Kepegawaian) 4

Audit Manajemen Kepegawaian Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti dilakukan secara independen, obyektif dan profesional atas implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil. (Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Standar Audit Manajemen Kepegawaian) 5

MANFAAT HASIL AUDIT 1. Hasil audit dapat menjadi masukan berharga untuk referensi dalam membuat keputusan atau merubah kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat lebih sesuai dengan perencanaan organisasi. 2. Membantu pimpinan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, sehingga pimpinan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan perbaikan yang diperlukan sesuai masukan dan rekomendasi Auditor Kepegawaian. 3. Membantu menetapkan prioritas permasalahan dan perbaikan manajemen fungsional yang berada dalam wilayah tanggung jawab unit pengelola sumber daya manusia. 6

MANFAAT HASIL AUDIT 4. Memberikan umpan balik berharga serta dampak psikologis dan motivasional untuk mengembangkan kompetensi individu dan memacu prestasi secara lebih terarah sesuai masukan objektif dari Auditor. 5. Pelaksanaan audit merupakan proses pembelajaran tentang bagaimana interaksi antara Auditor dengan Auditi dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan solusinya, yang dapat digunakan sebagai proses pengkaderan dan pematangan Auditor sebagai tenaga profesional. 7

JENIS AUDIT Audit regular : Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara tetap pada satuan instansi pemerintah Audit investigasi : Proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara lebih mendalam terhadap masalah yang menjadi focus perhatian dan/atau atas pengaduan masyarakat yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Audit reviu : Kegiatan audit berupa tinjauan atas hasil audit yang telah dilakukan karena diperolehnya bukti baru yang perlu diteliti dan dipertimbangkan. 8

TAHAPAN PELAKSANAAN AUDIT MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAPORAN PEMANTAUAN EVALUASI

Prinsip Pemantauan wasdalpeg: nformasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil wasdalpeg harus akurat dan obyektif dilakukan secara sederhana , tujuan jelas, tepat waktu Prinsip Evaluasi Wasdalpeg Lebih mengarah pada menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daripada membahas kesalahan yang telah terjadi. 10

I n s p e k t o r a t P r o v. J a t i m PEMBINAAN APARATUR : (Pedum 63 Tahun 2019) Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Prov. Jatim PROFESIONALISME ASN 1. Tunjangan / Gaji 2. Kode Etik Pegawas ASN 3. Disiplin Kerja 4. Izin Perkawinan dan Perceraian 5. Pakaian Dinas 6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7. Cuti 8. Pengawasan Melekat

Yang dipersiapkan pada saat p emeriksaan aparatur 1. Model DK/Tunjangan /Gaji; 2. Cuti (Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Alasan Penting, Cuti bersama, Cuti di Luar Tanggungan Negara); 3. Tugas Belajar/Izin Belajar; 4. Ijin Perkawinan dan Perceraian; 5. Rekap Data Fungsional (Penilaian DUPAK Terakhir, SK Pertama Fungsional ); 6. Kenaikan Pangkat; 7. Gaji Berkala; 8. Data PTT-PK (SK, Rekap TPP, Data Finger Print) 12

I n s p e k t o r a t P r o v. J a t i m Tunjangan dan Gaji PNS (Model DK) STUDY KASUS: 1. Pemberian Tunjangan Anak Belum Sesuai a. Umur lebih dari 21 Th tidak melanjutkan kuliah masih mendapatkan tunjangan ; b. Anak berumur 26 Tahun masih mendapatkan tunjangan; c. PNS tidak membuat Model DK; d. Anak sudah menikah tetapi masih mendapatkan tunjangan; e. Anak lulus kuliah tetapi masih mendapatkan tunjangan.

cuti Study Kasus : 1. PNS yang melaksanakan cuti bersalin masih mendapatkan TPP Penuh; 2. PNS yang menjalankan Cuti Ibdah Haji /Umroh masih mendapatkan TPP Penuh; 3. Ijin cuti tidak sesuai peruntukan (Menjalankan Ibadah Umroh ttp menggunakan cuti alasan penting) 14

Contoh cuti No. Nama / Unit Kerja Mulai Tanggal Waktu pelaksanaan cuti (bulan dan hari kerja) Bulan 1. INEM NIP. 19890327 201503 2 009 Pengolah Data – II/d 18 Nopember s/d 18 Februari 2019 T O T A L § dan objektif. Hari Kerja 11 Tarif TPP Potongan Jumlah Klas 6 Berdasar Potongan (Rp. ) kan Berdasarka Kinerja n (Rp. ) Kedisilinan (Rp. ) 8. 125. 000 2. 437. 495 2. 979. 000 Total Keseluruha n (TPP – Pot Kinerja & Kedisiplina n) 2. 708. 345 15

TUGAS BELAJAR STUDY KASUS: PNS Tugas Belajar tetapi mendapatkan Tunjangan Umum; IJIN BELAJAR PNS melaksanakan Ijin Belajar tetapi tidak segera dilaporkan ke BKD § dan objektif. 16

Contoh TUGAS BELAJAR NO 1. NAMA / UNIIT KERJA INUL PENDIDIKAN YG DITEMPUH S 2 Unted Graduate School Of Agricultural Sciences Enime University (Program Beasiswa Pemerintah Jepang/MEXT § TGL Tugas Belajar 16 -08 -2016 T O T A L dan objektif. BATASAN POT TUNJANGAN & Kelibihan Pemby. Tunj. Maret s/d Oktober 2017 (30 Bulan) BESARAN TUNJANG /bulan (Rp. ) 185. 000, - TOTAL (Rp) 5. 365. 000, - 17

PEJABAT FUNGSIONAL: × Study Kasus: × Pejabat Fungsional Pengawas tidak dapat memenuhi angka kredit selama 7 Tahun lebih tetapi masih diberikan tunjangan fungsional × Pjb. Fungsional yang dibebaskan sementara karena tidak memenuhi angka kredit & belum ditetapkam pemberhentian dari JF, diangkat kembali JFT nya sesuai dengan jenjang jabatannya (Permenpan No. 13 Tahun 2019) Ps. 80 ttg Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS 18

Contoh PJB FUNGSIONAL No. Nama/ NIP Pangkat/Gol TMT Penata Muda Tk. I Golongan (III/b) Dokter Hewan 01 -12 2012 BANG TOYIB 1 NIP………… No. 1 Nama/ NIP Kelebihan Tunjangan (Rp) BANG TOYIB NIP…………………. Rp. 540. 000 x 13 Bulan=7. 020. 000, - § Pendidikan Terakhir Jabatan Terakhir/TMT Keterangan Medik Veteriner Pertama MT 01 -12 -2012 Tunjangan: Rp 540. 000, 00 Nilai PAK smt. I = 152 Angka Kredit belum memenuhi sesuai ketentuan Seharusnya (Rp. ) Selisih (Rp. ) Rp. 185. 000 x 13 Bulan =2. 405. 000, - 4. 615. 000 Tunjangan Tukin Klas Jab. 8 -7 (2019) 1. 380. 000 x 11= 15. 180. 000 Total (selisih +Tukin) 4. 615. 000 + 15. 180. 000 = 19. 795. 000 dan objektif. Total 19. 795. 000 19

IBADAH HAJI & UMROH Study Kasus : PNS yang melaksanakan Ibadah Haji /Umroh masih mendapatkan TPP Penuh 20

CONTOH HAJI/UMROH No. Nama / Unit Kerja Waktu pelaksanaan cuti (bulan dan hari kerja) Mulai Tanggal Bulan 1. DONO 29 Juli – 22 Agustus 2019 2. MANDRA 3 Jumlah Potongan Total Berdasarkan TPP Keseluruhan (Rp. ) 3 78. 000 234. 000 Agustus 26 Juli – 7 September 2019 Juli 15 4 78. 000 43. 000 1. 170. 000 172. 000 1. 404. 000 TUKUL 7 Juli – 24 Agustus 2019 21 7 18 43. 000 36. 000 903. 000 301. 000 648. 000 1. 376. 000 4. KASINO 16 3 36. 000 576. 000 108. 000 1. 224. 000 Agustus 29 Juli – 15 September Juli 2019 § dan objektif. Agustus September 21 10 T O T A L 36. 000 756. 000 360. 000 1. 224. 00021 5. 228. 000 Juli Hari Kerja Potongan Berdasarkan TPP(Rp. ) Agustus September Juli

IJIN PERKAWINAN & IJIN PERCERAIA N × Study Kasus: PNS dicerai oleh suaminya terlebih dahulu dgn Akte Cerai per Juli 2018 namun surat cerai baru diberikan suami pada bulan September 2019 , Tunjangan harus dikembalikan terhitung mulai kapan …. ? 22

D is ip l in Kasus: pns × Study 1. Pembinaan Disiplin PNS dan PTT-PK Belum Optimal Tingkat Kedisiplinan PNS dan PTT-PK masih sangat rendah. 2. PNS Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin (sering tidak masuk tanpa keterangan bahkan setelah dihitung diakumulasikan dalam setahun terdapat 75 hari tidak masuk tetapi tidak ada peringatan atau hukuman disiplin dr Pimpinan 3. Perhitungan Tingkat Kehadiran Pada Tunjangan Daerah Prestasi Pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tidak Sesuai Dengan Finger Asli Mesin Sehingga Tidak Dapat Terukurnya Kinerja PNS 23

Matur nuwun 24

THANKS! 25

26

27