Pengawasan Kebijakan Prioritas Nasional Kemenristekdikti Disampaikan dalam Rapat

Pengawasan Kebijakan Prioritas Nasional Kemenristekdikti Disampaikan dalam: Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Prioritas Nasional Kemenristekdikti Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH. , MHum. Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Semarang, 17 Oktober 2018

Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenristekdikti 2015 -2019 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan Pendidikan 1 Tinggi 5 Menguatnya Kapasitas Inovasi 4 Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa Meningkatnya Kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti 2 Meningkatnya Relevansi, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Iptek dan Dikti Meningkatnya Relevansi dan produktivitas Riset dan Pengembangan 3 2

Kebijakan Kemenristekdikti 2017 01 Menciptakan sistem Pendidikan Tinggi yang berkeadilan 02 Memberikan akses bagi masyarakat tidak mampu ke Pendidikan Tinggi 03 Meningkatkan kapasitas dan kualitas Pendidikan Tinggi melalui alokasi BOPTN 04 Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan dan sumber daya iptek dan pendidikan tinggi (termasuk revitalisasi Pendidikan Vokasi) 05 Melakukan penyelesaian dan peningkatan infrastruktur, khususnya pembangunan Rumah Sakit Pendidikan dan infrastruktur lain yang terhenti 06 Meningkatkan produktifitas riset dan inovasi 07 Mengembangkan teknologi untuk pembangunan 08 Mengendalikan alokasi anggaran sehingga efisiensi dan keefektifan SDM professional Ristekdikti meningkat 3

ARAH KEBIJAKAN KEMENRISTEKDIKTI Arah q Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil berpendidikan tinggi. q Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan lembaga litbang. q Meningkatkan sumber daya litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas. q Meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan. q Meningkatkan inovasi bangsa. Fokus Bidang Utama § Pangan, § Energi, § Teknologi dan Manajemen Transportasi, § Teknologi Infomasi dan Komunikasi, § Teknologi Pertahanan dan Keamanan, § Teknologi Kesehatan dan Obat, dan § Material Maju.

Rancangan Kegiatan Prioritas Kemenristekdikti TA 2018 Rp. 40, 34 Rp. T T RISTEK PENDIDIKAN (Dikti) Antara lain untuk: • 8 Taman Sains (Rp. 107 M) • 7 Pilot Inkubator di Perguruan Tinggi Antara lain untuk: • Beasiswa Bidikmisi, PPA, ADik 494. 704 mhs (Rp. 4, 44 T ) • Beasiswa SM 3 T dan PPGT 25. 000 mhs (Rp. 352, 28 M) • BOPTN 107 PTN dan BPPTN-BH untuk 11 PTN-BH (Rp. 5, 06 T ) • Beasiswa 9. 266 S 2/S 3 (Rp. 594, 47 M) • Beasiswa KNB 560 Mhs (Rp. 28, 65 M ) • Akademi Komunitas dan Pengembangan PT, 72 PT (Rp. 176, 08 M ) • Revitalisasi Pendidikan Vokasi untuk 12 Politeknik (Rp. 320 M) • PHP PTS 25 PTS (Rp. 25 M) • PNBP/BLU 107 PTN (Rp. 9, 68 T ) • Gaji dan Tunjangan Dosen/Guru Besar/Pegawai, untuk 139 Satker (Rp. 14, 59 T) • Operasional Pemeliharaan 139 Satker (Rp. 1, 68 T) • PHLN 9 Project (Rp. 1, 35 T) • RMP 9 Project (Rp. 0, 4 T) 0, 89 (Rp. 35 M) Rp. Rancangan Pagu Indikatif • 650 Karyasiswa S 2/S 3 DN dan LN 41, 23 • 250 Penelitian Insinas (Rp. 91 M) • 25 prototipe PPTI (Rp. 52, 12 M) • 18 Paket Litbang Iptek Bidang Trilyun (Rp. 23, 41 M (APBN) & Rp. 173, 5 M (PHLN) Kesehatan dan Obat (Rp. 20, 4 M) • 105 Tenant Pengembangan PPBT (Rp. 62, 8 M) • 1 Paket Sarpras untuk Pusat Genomik (Rp. 40 M) • 1 Kawasan NSTP Pengembangan dan Pengelolaan Puspitek (Rp. 92, 5 M) • 40 Produk Inovasi (Rp. 50 M) • PNBP/BLU (Rp. 10, 9 M)

INSPEKTORAT JENDERAL Tugas Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Fungsi a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kemenristekdikti; b. pengawasan intern di lingkungan Kemenristekdikti terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kemenristekdikti; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri. Source: Permenristekdikti No. 15/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti.

PENGENDALIAN INTERN PP NOMOR 60 TAHUN 2008 SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi: 1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, 2. Keandalan laporan keuangan, 3. Pengamanan aset negara, dan 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Definisi Pengawasan Intern: Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

KEGIATAN PENGAWASAN ITJEN • Pengambilan keputusan/kebijakan strategis K/L telah melalui proses evaluasi atas berbagai aspek risiko • Dengan harapan Pimpinan K/L terhindar dari masalah hukum akibat dari kebijakan yang diambilnya. Internal Audit Consulting Activities Assurance Activities Audit Keuangan Audit Kinerja Audit Tujuan Tertentu Evaluasi Audit Pengadaan Barang/Jasa Pengawasan Lain, Pemantauan, pendampingan Reviu Bimtek/Sosi alisasi/ Asistensi/ Konsultasi Audit PNBP • • Reviu LK Reviu revisi Anggaran Reviu Sarpras Reviu Tunggakan Pembayaran

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI Pengawalan TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEKDIKTI Mencegah dan Melindungi sesuatu Dari Ketidaknyamanan dan Kehancuran Mencegah Mengarahkan Menghentikan Mendorong

KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENRISTEKDIKTI Peringatan Dini Mendukung profesionalisme APIP melalui training, pendampingan, back-up teknis dalam kesinergian, pemberian pedoman pengawasan, perumusan kode etik, standar audit & telaahan sejawat Katalisator Mendukung penyelenggaraan kegiatan Kemenristekdikti yang tertib, efektif, efisien, dan ekonomis, serta penegakan hukum yang berkeadilan Konsultan Memberikan pendapat dan saran terhadap permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas Kemenristekdikti Auditor dan SPI harus dapat memberikan solusi seoptimal mungkin dalam pelaksanaan good governance dan clean government dalam pelaksanaan audit, bukan hanya menekankan banyaknya temuan.

PROGRAM PRIORITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL Pengawas an Mandatori • Reviu RKAKL • Reviu Laporan Keuangan • Evaluasi PMP RB • Evaluasi Belanja Terhutang • Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan • Pemantauan SPIP • Evaluasi SAKIP • Laporan Kinerja Instansi Pemerintah • • • Pengawasa n Prioritas Nasional • • Revitalisasi Politeknik Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela Revitalisasi LPTK Pengembangan CPPBT Pengembangan Teaching Industry Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan Akademi Komunitas Science Techno Park Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) 3 T, Papua, dan Papua Barat Beasiswa Bidik Misi Beasiswa SM 3 T/PPGT Bagi Guru 11 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN 11 TINGGI

PROGRAM PRIORITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL • • Pengawas an Prioritas K/L • • • BOPTN dan BPPTNBH Kegiatan BAN-PT Program PP PTS Pembukaan Prodi Baru (termasuk Prodi Langka) Pelaksanaan L 2 Dikti Beasiswa PPA SNMPTN/SBMPTN Pelaksanaan Kreativitas Mahasiswa dan Kewirausahaan Mahasiswa Beasiswa Dosen S 2/S 3 Pelaksanaan Sertifikasi Dosen Kontrak World Class Professor Detasering Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Program Hibah Luar Negeri • • Pengawasa n Perintah Menteri • • • Penerimaan Negara Bukan Pajak Pembentukan PTN BH dan PTN BLU Pelayanan Publik Tunjangan Fungsional dan Kinerja Audit Aset Realisasi Anggaran Kerjasama Internasional Kemenristekdikti Kehadiran Awal Tahun dan Libur Nasional Program Inovasi Nasional Riset Nasional Publikasi Lektor Kepala dan Guru Besar Program Pembelajaran Detasering 12 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN 12 TINGGI

PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2018 KEGIATAN INSP I PENGAWASA N MANDATORY 1. Reviu RKA 2. Reviu LK 3. Ev PMPRB 4. Evaluasi Belanja Terhutang PENGAWASA N PRIORITAS NASIONAL FOKUS KEG SEMARA NG INSP III 1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 2. Pemantauan SPIP 1. Evaluasi SAKIP 2. Pelaporan LAKIP 1. Revitalisasi Politeknik 2. Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela 3. Revitalisasi Lemb Pendidikan dan Tenaga Kependididkan (LPTK) 1. Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) 3 T, Papua, dan Papua Barat 2. Beasiswa Bidik Misi 3. Beasiswa SM 3 T/PPG/ PPGT bagi Guru 4. Pengembangan Prog Pemula Berbasis Teknologi dan Perg Tinggi 5. Pengembangan Teaching Industry 6. Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan AKOM 7. Science Techno Park (STP)

PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2018 KEGIATAN INSP III PENGAWASAN PRIORITAS K/L BOPTN dan BPPTNBH 1. Kegiatan BAN-PT 2. Program PP PTS 3. Pembukaan Prodi Baru (termasuk Prodi Langka) 4. Pelaksanaan Kegiatan Lemb Layanan Pend Tinggi (L 2 DIKTI) 1. Beasiswa PPA 2. SNMPTN/SBMPTN 3. Pelaksanaan Kreatifitas Mhs dan Kewirausahaan 4. Beasiswa Dosen S 2/S 3 5. Pelaksanaan Sertifikasi Dosen 6. Kontrak WCP 7. Detasering 8. Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas) 9. Program Hibah Luar Negeri (PHLN) PENGAWASA N PERINTAH MENTERI 1. PNBP 2. Pembentukan PTN BH dan PTN BLU 3. Pelayanan Publik 4. Tunjangan Fungs dan Kinerja 5. Audit Aset 6. Realisasi Anggaran 7. Kerjasama Int Kemenristekdikti 1. Kehadiran Awal Tahun dan Libur Nasional 1. Riset Nasional 2. Publikasi Lektor Kepala dan Guru Besar 3. Program Pembelajaran Daring 2. Program Inovasi Nasional

ARAHAN MENRISTEKDIKI ANGGARAN 2019 1. PP PTS berubah dari 100 PTS (Rp 100 M) menjadi 300 PTS (Rp 300 M) 2. Beasiswa PPA dari 130. 000 mahasiswa menjadi 150. 000 mahasiswa 3. Beasiswa S 3 Dalam Negeri Baru Tahun 2019 berubah dari 3000 orang menjadi 2000 orang 4. Beasiswa S 3 Luar Negeri Baru Tahun 2019 berubah dari 355 orang menjadi 250 orang 5. Revitalisasi Pendidikan Vokasi (Politeknik dan Akademi Komunitas) sebesar Rp 500 M 6. Alokasi anggaran sarpras PTN/Kopertis, terdapat anggaran Rp 150 M untuk Sarpras PTN Baru dan Daerah 3 T serta Kopertis 7. Alokasi anggaran sarpras untuk LPTK sebesar Rp 73, 625 M 8. Alokasi anggaran sarpras PP Iptek, terdapat Sarpras untuk PP Iptek sebesar Rp 17, 5 M

BANTUAN PEMERINTAH DI DITJEN INOVASI Pendanaan Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT) Pendanaan Inkubasi Bisnis Teknologi (IBT) Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi di Perguruan Tinggi (PPBTP) Pendanaan Penguatan Inovasi Industri Pendanaan Penguatan Inovasi Perguruan Tinggi di Perguruan Tinggi Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Klaster Inovasi

PMK No. 168/PMK. 5/2015 Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga non pemerintah.

PERMASALAHAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH DI DITJEN INOVASI q pelaksanaan tidak sesuai dengan PMK No. 173/PMK. 05/2016 q belum dikenakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan q terdapat selisih dengan Berita Acara Pemeriksaan Aset q terdapat kegiatan yang belum selesai karena peralatan yang terlambat datang

SEBARAN BANTUAN PEMERINTAH DI PTN INSPEKTORAT III Sekretariat Jenderal Ditjen Penguatan Inovasi LBM Eijkman Biro SDM, Setjen Ditjen Kelembagaan Iptek&Dikti Univ Tadulako Pusdiklat, Setjen PP Iptek Univ Tanjungpura Puspiptek Univ Negeri Surabaya Univ Maritim Raja Ali Haji Univ Andalas Univ Sam Ratulangi Univ Trunojoyo Univ Mulawarman Univ Lampung Univ Bengkulu Univ Negeri Jakara Univ Jend Soedirman Univ Papua Univ Pendidikan Ganesha Univ Negeri Padang Univ Palangkaraya Univ Negeri Medan Univ Sultan Ageng Tirtayasa Univ Sebelas Maret Surakarta Univ Negeri Makassar Univ Halu Oleo Univ Nusa Cendana Poltek Negeri Ujung Pandang Univ Riau Univ Negeri Semarang Univ Brawijaya Univ Tidar Poltek Neg Nusa Utara UPN Veteran Yogyakarta Poltek Negeri Batam Poltek Neg Tanah Laut Univ Siliwangi Universitas Sriwijaya UPN Veteran Jatim

URGENSI PEMERIKSAAN BPK (1) Meningkatkan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara sungguh-sungguh. a. proyek pembangunan sering dilakukan secara fiktif; b. pemilihan rekanan dilakukan dengan cara yang kurang bertanggung jawab (2) Mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Ref. “Mengenal Lebih Dekat BPK: Sebuah Panduan Populer”, BPK RI.

PENYELESAIAN HASIL PEMERIKSAAN BPK (1) Mengevaluasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Kemenristekdikti. (2) Mendorong penyelesaian rekomendasi yang masih berstatus ‘belum sesuai rekomendasi’ dan ‘belum ada tindak lanjut’ (3) Mengidentifikasi permasalahan dalam penyelesaian hasil pemeriksaan BPK yang masih belum ada tindak lanjut. (4) Pelaksanaan pemantauan penyelesaian tindak lanjut dilaksanakan bertahap sejak tahun 2008 s/d 2018 (5) Segera menyelesaikan rekomendasi BPK yang ditujukan kepada Inspektorat Jenderal

TERIMA KASIH