PENGATURAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENGATURAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN Disampaikan Oleh: Drs. Syarifuddin, MM. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Ayat (17): DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANAKELURAHANDAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN UU 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA PASAL 230 APBD PP 17 TAHUN 2018 ttg KECAMATAN PASAL 30 Ayat (1) : Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD anggaran kabupaten/kota untuk PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA LOKAL KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN APBN UU 12 TAHUN 2018 ttg APBN 2019 PASAL 11 KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN KEGIATAN PRASARANA KELURAHAN DAN KELURAHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIATU DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM R

APBN (DAU TAMBAHAN) SUMBER ANGGARAN KEGIATAN Dukungan Kepada (On Top) APBD PERHITUNGAN ALOKASI 1. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai Undang-Undang mengenai APBN. 2. untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterim a oleh desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai Undang-Undang m engenai APBN. PENYALURAN Penyaluran DAU Tambahan diatur dalam PMK 1 8 7 / P M K. 0 7 / 2 0 1 8 Mekanisme penyaluran diusulkan melalui 2 TAHAPAN. PERHITUNGAN ALOKASI Pagu sebesar Rp. 3 T untuk kelurahan pada 4 1 0 kab/kota. 8. 212 dihitung berdasarkan 3 kategori publik: BAIK, pelayanan dasar DITINGKATKAN, dan SANGAT DITINGKATKAN, dihitung secara proporsional : kinerja PERLU 1. ‘BAIK’ dialokasikan untuk 2. 805 kelurahan, 91 Kab/Kota dengan alokasi R p 3 5 2 , 9 juta/Kel. 2. ‘PERLU DITINGKATKAN’ dialokasikan u n t u k 4. 7 8 2 k e l u r a h a n , 2 5 7 Kab/Kota dengan alokasi R p 3 7 0 , 1 juta/Kel. 3. ‘SANGAT PERLU DITINGKATKAN’ 6 2 5 k elu ra h a n , 6 2 dialokasikan untuk Kab/Kota dengan alokasi R p 3 8 4 , 0 juta/Kel.

PERATURANMENTERI DALAM NEGERI Tentang PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANAKELURAHAN& KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN RUANG LINGKUP

TUJUAN… MEMPERCEPAT PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 2 MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN 3 MEMPERKECIL KESENJANGAN PENDAPATAN DI MASYARAKAT

A R A H… PEMBANGUNAN SARANA& PRASARANA KELURAHAN Membiayai Pelayanan Sosial Dasar Yang Berdampak Langsung Pada Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN Untuk Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan

PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA KELURAHAN, MELIPUTI : PENGADAAN, PEM BANGUNAN, PENGEM BANGAN DAN PEM ELIHARAAN S ARANA DAN PRAS ARANA LINGKUNGAN PEMUKIMAN a n t a r a l a i n : 1. JARINGAN AIR MINUM; 2. DRAINASE DAN SELOKAN; 3. SARANA PENG UMPULAN SAMPAH DAN SARANA PENGOLAHAN ANTARA; 4. SUMUR RESAPAN; 5. SISTEM PENG ELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SKALA PEMUKIMAN; 6. ALAT PEMADAM API RINGAN; 7. POMPA KEBAKARAN PORTABEL; 8. PENERANGAN LIN 9. GKUNGAN PEMUKIMAN; DAN/ATAU 10. SARANA PRASARANA LINGKUNGAN PEMUKIMAN LAINNYA SESUAI DENGAN HASIL YANG DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN PENGADAAN, PEM BANGUNAN, PENGEM BANGAN DAN PEM ELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI antara lain : 1. JALAN PEMUKIMAN; 2. JALAN POROS KELURAHAN; DAN/ATAU 3. SARANA PRASARANA TRANSPORTASI LAINNYA SESUAI DENG AN HASIL YANG DIPUTUSKAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DALAM KELURAHAN; PENGADAAN, PEM BANGUNAN, PENGEM BANGAN DAN PEM ELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN antara lain : 1. MANDI, CUCI, KAKUS UNTUK UMUM/KOMUNAL; 2. POSYANDU DAN POSBINDU; DAN/ATAU 3. SARANA PRASARANA KESEHATAN LAINNYA SESUAI DENG AN HASIL YANG DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN;

PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA KELURAHAN… (Lanjutan) PENGADAAN, PEM BANGUNAN, PENGEM BANGAN DAN PEM ELIHARAAN S ARANA DAN PRAS ARANA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN a n t a r a l a i n : 1. TAMAN BACAAN MASYARAKAT; 2. BANGUNAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI; 3. WAHANA PERMAINAN ANAK DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI; DAN/ATAU 4. SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN HASIL YANG DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN, MELIPUTI : PENINGKATAN KAPASITAS KAPABILITAS M AS YARAKAT KELURAHAN a n t a r a lain : DAN DI 1. PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT; 2. PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN; 3. PENGELOLAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH; 4. PENGELOLAAN KEGIATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN; 5. PENGELOLAAN KEGIATAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT; DAN 6. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENG HADAPI BENCANA SERTA KEJADIAN LUAR BIASA LAINNYA; PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT a n t a r a lain : 1. PELAYANAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT; 2. KELUARGA BERENCANA; 3. PELATIHAN KADER KESEHATAN MASYARAKAT; DAN/ATAU 4. KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT LAINNYA SESUAI DENGAN HASIL YANG DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN. PENGELOLAAN KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN a n ta ra lain : 1. PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA; 2. PENYELENGARAAN KURSUS SENI BUDAYA; DAN/ATAU 3. KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA SESUAI DENGAN HASIL YANG DIPUTUSKAN PEM BANG UNAN DALAM MUSYAWARAH KELURAHAN;

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN… (Lanjutan) PENGELOLAAN KEGIATAN PENGEM BANGAN US AHA M IKRO, KECIL, DAN MENENGAH a n t a r a lain 1. PENYELENG G ARAAN PELATIHAN USAHA; DAN/ATAU 2. KEGIATAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENG AH LAINNYA SESUAI DENGAN HASIL YANG DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN. PENGELOLAAN KEGIATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN a n t a r a lain : 1. PELATIHAN PEMBINAAN LEMBAG A KEMASYARAKATAN KELURAHAN; DAN/ATAU 2. KEGIATAN PENGELOLAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA SESUAI DENGAN HASIL YANG DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN. PENGELOLAAN KEGIATAN KETENTERAM AN, KETERTIBAN UM UM , DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT a n t a r a l a i n : 1. 2. 3. PENG ADAAN/PENYELENG G ARAAN POS KEAMANAN KELURAHAN; PENGUATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA KEAMANAN/KETERTIBAN (SATLINMAS) KELURAHAN; DAN/ATAU KEGIATAN PENGELOLAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNG AN MASYARAKAT LAINNYA SESUAI DENGAN HASIL YANG DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA SERTA KEJADIAN LUAR BIASA LAINNYA a n t a r a l a i n : 1. PENYEDIAAN LAYANAN INFORMASI TENTANG BENCANA; 2. PELATIHAN KESIAPSIAG AAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA; 3. PELATIHAN TENAG A SUKARELAWAN UNTUK PENANGANAN BENCANA; 4. EDUKASI MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN; DAN/ATAU 5. PENGUATAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT YANG LAINNYA SESUAI DENGAN HASIL YANG DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN

PENENTUAN KEGIATAN Penentuan kegiatan pem bangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan m elalui M USYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN. Penambahan dan/atau perubahan kegiatan pem bangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui MUSYAWARAH ANTARA LURAH DENGAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN. Musyawarah dilaksanakan untuk m endapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan yang dibuat dalam bentuk BERITA ACARA.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melimpahkan kewenangan kepala daerah kepada camat dengan KEPALA KEPUTUSAN DAERAH. Berdasarkan dokumen disusun RKA Kecamatan. perencanaan daerah RKA Keca m atan disusun oleh Lurah selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN sebagai bagian dari RKA Kecamatan. PENGANGGAR AN PERENCANAAN kegiatan pem bangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan disusun dala m DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota anggaran kegiatan m engalokasikan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dalam APBD. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, m a s i n g - m a s i n g d i t u a n g k a n p a d a RKA tersendiri. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pem berdayaan m asyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBN dicatat sebagai: a. Kelompok Pendapatan DANA PERIMBANGAN; b. Jenis Pendapatan DAU; c. Objek Pendapatan DAU; d. Rincian Objek Pendapatan DAU TAMBAHAN.

PELAKSANAAN Kepal Daerah m enetapkan lurah a Kuasa Pengguna Anggaran selaku pelaksanaan kegiatan untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran m enunjuk pejabat penatausahaan keuangan dan Pejabat pelaksana Teknik Kegiatan di Kelurahan. Kepala Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.

Penatausahaan kegiatan pada kelurahan menggunakan mekanisme TU dan LS sesuai ketentuan peraturan perundangan. Pada saat penetapan Perpres mengenai Rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan-LO. Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran. Akuntansi dan pelaporan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh PPK-SKPD Kecamatan. Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban-tambahan uang (TU) dan laporan pertanggungjawaban fungsional. Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, baik yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tahun anggaran

LAPORANPENGGUNAAN ANGGARAN Disampaikan oleh Lurah Kepada CAMAT dan Bendahara Umum Daerah LAPORANPELAKSANAAN KEGIATAN Disampaikan oleh Kepada BUPATI CAMAT Lurah Melalui BUPATI Menyampaikan Kepada MENTERI DALAM NEGERI melalui GUBERNUR BATASWAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN : A. Semester I disampaikan paling lambat MINGGU KEDUABULANJULI; dan B. Semester II disampaikan paling lambat MINGGU KEDUABULAN JANUARI.

Bupat i / walikota melakukan pembinaan pengawasan dan terhadap kegiatan dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan pembangunan sarana masyarakat di Kelurahan Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, bupat/wali kota dapat melimpahkan kewenangannya kepada camat ➢ Pengawasan dalam pelaksanaannya dibantu inspektorat kabupaten/kota. oleh ➢ Pembinaan dan pengawasan oleh camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan BENTUK PEMBINAAN : FASILITASI KONSULTASI DIKLAT LITBANG BENTUK PENGAWASAN : REVIU MONITORING EVALUASI PEMERIKSAAN

TERIMA KASIH 20