Pengantar PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Antonius Budiono

Pengantar PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Antonius Budiono Widyaiswara Utama

diskripsi singkat PENYELENGGARAAN BINA PENATAAN BANGUNAN Pembelajaran tentang penyelenggaraan bina penataan bangunan yang meliputi dasar hukum dan pengertian, pengertian penyelenggaraan bangunan gedung, gedung bantuan teknis pembangunan gedung negara, pengelolaan rumah negara, negara penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan khusus, khusus dan kebijakan dan program BPB melalui ceramah interaktif, diskusi, dan latihan.

HASIL BELAJAR Peserta mampu memahami penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan.

Indikator HASIL BELAJAR Peserta mampu menjelaskan: menjelaskan 1. dasar hukum dan pengertian penyelenggaraan bina penataan bangunan; 2. penyelenggaraan bangunan gedung; 3. pembangunan gedung negara; 4. pengelolaan rumah negara; 5. penataan bangunan dan lingkungan khusus; dan 6. kebijakan dan program BPB.

Outline MATERI PENYELENGGARAAN PBL 1. Dasar Hukum dan Tusi Bina Penataan Bangunan 2. Penyelenggaraan Bangunan Gedung 3. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara 4. Pengelolaan Rumah Negara 5. Fasilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan khusus

1 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang No. 72 Tahun 57 Tentang Penetapan Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumahrumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG; 4. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara; 5. Peraturan Pemerintah N 0. 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan PP No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara; 6. Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan 7. Peraturan Menteri PUPR No. 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR.

TUSI DIT. BINA PENATAAN BANGUNAN (sesuai Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015) 1 Penyiapan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 2 Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Rumah Negara Gol. III 3 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) 4 Pemberian bimbingan teknis dan supervisi 5 Fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan 6 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Fasilitasi PBL Khusus ‐ ‐ ‐ ‐ Ruang Terbuka Hijau Kawasan Pusaka Permukiman Tradisional Destinasi Wisata Pos Lintas Batas Negara (Perbatasan) Kawasan Rawan Bencana Kawasan Tematik perkotaan khusus lainnya Fasilitasi Pembangunan Gedung Istana Kepresidenan dan Proyek Strategis

1 3 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TUGAS BINA PENATAAN BANGUNAN 2 BANTUAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA PENGELOLAAN RUMAH NEGARA GOL. III 4 FASILITASI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KHUSUS

2 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

1. Bangunan Gedung: Gedung wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 2. Penyelenggaraan Bangunan Gedung: Gedung kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. DIT. PBL PENGERTIAN

DIT. PBL FUNGSI - PERSYARATAN BG FUNGSI HUNIAN USAHA SOSIAL&BUDAY A KEAGAMAAN KHUSUS PERSYARATAN ASMINISTRASI TEKNIS

DIT. PBL Persyaratan BG UUBG administratif teknis Status Hak atas Tanah Tata Bangunan Keandalan BG Status Kepemilikan BG Peruntukan dan Intensitas BG Keselamatan Perizinan (IMB) Arsitektur BG Kesehatan Pengendalian Dampak Lingkungan Kenyamanan Pembangunan BG di atas Tanah Milik Orang/Pihak Lain dengan Perjanjian Tertulis Kemudahan Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pem. Da sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung fungsi khusus, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis khusus yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG STATUS LAHAN/IZIN LOK PERSIAPAN IZIN MENDIRIKAN BGN PERENCANAAN TEKNIS STATUS KEPEMILIKAN BG PELAKSANAAN KONSTRUKSI PENGAWASAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI PERSETUJUAN PEMANFAATAN PEMBONGKARAN PELESTARIAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS DIT. PBL TAHAPAN PENYELENGGARAAN BG PEMELIHARAAN PERAWATAN

DIT. PBL UNDANG-UNDANG NO. 28/2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG BAB VII PEMBINAAN Pasal 43 (1) Pemerintah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung. (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di daerah. (3) Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.

BAB VII PEMBINAAN Pasal 43 (4) Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) melakukan pemberdayaan masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV. (5) Ketentuan mengenai pembinaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. DIT. PBL UNDANG-UNDANG NO. 28/2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BAB VI PEMBINAAN Pasal 105 (1) Pembinaan penyelenggaraan BG dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar: § penyelenggaraan BG dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan BG yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum. (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah ditujukan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara BG (3) Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ditujukan kepada penyelenggara BG DIT. PBL PERATURAN PEMERINTAH NO. 36/2005

PERATURAN PENYUSUNAN DAN PENYEBARLUASAN NSPM YG BERSIFAT NASIONAL BANTUAN TEKNIS PENYUSUNAN PERDA DAN KEBIJAKAN DAERAH BIDANG BANGUNAN GEDUNG PEMBERDAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DAN PENYELENGGARA BG MELALUI: § DISEMINASI, SOSIALISASI, dan DIKLAT UNTUK PENINGKATAN KESADARAN AKAN HAK, PERAN dan KEWAJIBAN PENGAWASAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENERAPAN PER-UU-AN BIDANG BG DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM EVALUASI SUBSTANSI PERDA SESUAI PER-UU-AN DIT. PBL PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH

NO. 28/2002: BANGUNAN GEDUNG PP NO. 36/2005: PERATURAN PELAKSANAAN UUBG PERMEN PU NO. 29/2006: PERSYARATAN TEKNIS BG PERMEN PU NO. 30/2006: PERSY. TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILTAS PADA BG & LINGKUNGAN PERMEN PU NO. 06/2007: PEDOMAN UMUM RTBL PERMEN PU NO. 24/2007: PEDOMAN IMB PERMEN PU NO. 25/2007: PEDOMAN SLF PERMEN PU NO. 26/2007: PEDOMAN TABG PERMEN PU NO. 45/2007: PEDOMAN TEKNIS PBGN DIT. PBL PEMBINAAN PENGATURAN OLEH PEMERINTAH

PERMEN PU NO. 24/2008: PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAAN BANGUNAN GEDUNG PERMEN PU NO. 26/2008: PERSY. TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BG & LINGKUNGAN PERMEN PU NO. 16/2010: PEDOMAN TEKNIS PEMERIKSAAN BERKALA PADA BG PERMEN PUPR NO. 17/2010: PEDOMAN TEKNIS PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG PERMEN PU NO. 18/2010: PEDOMAN REVITALISASI KAWASAN PERMEN PUPR NO. 01/2015: BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA PERMEN PUPR NO. 02/2015: BANGUNAN GEDUNG HIJAU PERMEN PUPR NO. 05/2016: IMB DIT. PBL PEMBINAAN PENGATURAN OLEH PEMERINTAH

PENYEBARLUASAN NSPM YANG BERSIFAT NASIONAL § SURAT EDARAN MENTERI PUPR KEPADA GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA, DAN KA DINAS PU TERKAIT DI SELURUH INDONESIA. § DALAM SURAT EDARAN ADA PERMINTAAN UNTUK MENGIMPLENTASIKAN DAN TINDAK LANJUT DIT. PBL PEMBINAAN PENGATURAN OLEH PEMERINTAH

DIT. PBL PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PERATURAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH BIDANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PENDAPAT PENYELENGGARA BG MENYEBARLUASKAN NSPM DENGAN MELIBATKAN MASYARAKAT TERKAIT § PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG TELAH TERSUSUN/TERBIT SEBANYAK 445 PERDA DI SELURUH INDONESIA (88%) § DARI JUMLAH TERSEBUT YANG TERIMPLEMENTASI BARU 2% (SEKITAR 9 PERDA).

DIT. PBL PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PEMBERDAYAAN KEPADA PENYELENGGARA BG MELALUI: PENDATAAN, SOSIALISASI, dan DIKLAT UTK PENINGKATAN KESADARAN AKAN HAK, KEWAJIBAN dan PERAN BERSAMA-SAMA DENGAN MASYARAKAT TERKAIT BG MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT TIDAK MAMPU MELALUI: § PENYEBARLUASAN POSTER/BOOKLET BANGUNAN SEDERHANA TAHAN GEMPA, § PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN, § PERCONTOHAN RUMAH TINGGAL, DAN § BANTUAN PENATAAN BANGUNAN & LINGKUNGAN

DIT. PBL PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PENGAWASAN PELAKSANAAN PENERAPAN PERDA BG MELALUI: § PENERBITAN IMB, § PENERTIBAN PEMBANGUNAN GEDUNG YANG TIDAK SESUAI IMB, § PENERBITAN SLF, § PENERTIBAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG YANG TUDAK SESUAI IMB/SLF, § PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG, § PERSETUJUAN & PENETAPAN PEMBONGKARAN BG DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN DAPAT MELIBATKAN MASYARAKAT

3 BANTEK PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA

§ Pembangunan BGN adalah kegiatan mendirikan BGN yang DIT. PBL PENGERTIAN diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan § BGN adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah. § Pengelolaan Teknis dilakukan oleh tenaga pengelola teknis yang bersertifikat. § Tenaga Pengelola Teknis bertugas membantu dalam pengelolaan kegiatan pembangunan gedung negara di bidang teknis administratif.

DIT. PBL Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Informasi: peraturan, pedoman/ petunjuk/ standar teknis Tenaga: Tim Analis, Pengelola Teknis, Tim Koordinasi Bantuan Teknis, Pokja Pengadaan, Tim Narasumber, Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, dan/atau penatar/ penuyuluh Kegiatan percontohan: fisik dan/atau model peraturan DIT. PBL BANTUAN TEKNIS

Setiap pembangunan BGN yang dilaksanakan oleh K/L/SKPD harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis bantuan teknis tenaga pengelola teknis § Pengelolaan teknis pembangunan gedung negara adalah pemberian bantuan teknis oleh Menteri Pekerjaan Umum kepada kementerian/lembaga/SKPD dalam pembangunan BGN DIT. PBL DESKRIPSI SINGKAT

DIT. PBL PERPRES 73/2011 § UMUM konsideran, definisi § PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA § PROSEDUR PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA § BIAYA PEMBANGUNAN § PEMBINAAN Pasal 11 Ayat (2) Pengelola teknis yang bersertifikat

PERPRES 73/2011 (beberapa) Gedung Kantor dan Rumah Dinas dibangun terlalu mewah dan berlebihan DIT. PBL Latar Belakang terbitnya

DIT. PBL Persyaratan BGN administrasi teknis Status Hak atas Tanah Tata Bangunan Keandalan BG Status Kepemilikan BG Peruntukan dan Intensitas BG Keselamatan Perizinan (IMB) Arsitektur BG Kesehatan Pengendalian Dampak Lingkungan Kemudahan Kenyamanan DOKUMEN: PENDANAAN, PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENDAFTARANAN KETENTUAN : KLASIFIKASI, STANDAR LUAS, STANDAR JUMLAH LANTAI, SPESIFIKASI TEKNIS

berdasarkan TINGKAT KOMPLEKSITAS Sederhana: Sederhana BGN dengan teknologi‐spesifikasi sederhana Klasifikasi Tidak Sederhana: BGN dengan teknologi‐ spesifikasi tidak sederhana Khusus: Khusus BGN dengan Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedung negara berpedoman kepada Peraturan Menteri PU No. 45/PRT/M/2007 (belum direvisi). fungsi, teknologi, dan spesifikasi khusus DIT. PBL KLASIFIKASI BGN

Standar Luas BGN Gedung Kantor Rincian standar luas ruang gedung kantor sesuai Lampiran I Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan BGN Rumah Negara Rincian standar luas ruang RN sesuai Lampiran I Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan BGN 10 M 2/pesonil Ruang layanan dihitung berdasarkan analisis Tipe RN berdasarkan jabatan/golongan BGN lainnya Ketentuan menteri yang bersangkutan Standar luas BGN lainnya, dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan setelah konsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang pelayanan di luar ruang penunjang, fungsi dan luasnya dihitung tersendiri berdasarkan analisis kebutuhan ruang pelayanan tersebut. DIT. PBL STANDAR LUAS BGN

Gedung Kantor Standar Jumlah Lantai Rumah Negara § Maksimal 8 lantai § Bangunan gedung negara yang dibangun > 8 lantai persetujuan Menteri. PU § Non Rusun Maksimal 2 lantai § Rusun, sesuai ketentuan Gedung Kantor Besaran Koefisien Pengali untuk HSBGN bertingkat sd. 8 lantai mengikuti ketentuan Peraturan Menteri PU DIT. PBL STANDAR JUMLAH LANTAI BGN

a. Setiap pembangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/SKPD harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis. b. Pengelolaan teknis dilakukan oleh tenaga pengelola teknis yang bersertifikat. c. Tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam pengelolaan kegiatan pembangunan gedung negara di bidang teknis administratif. DIT. PBL PROSEDUR PEMBANGUNAN BGN 1. Pengelolaan Teknis 2. Tahapan Pembangunan

DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG STATUS LAHAN/IZIN LOK PERSIAPAN IZIN MENDIRIKAN BGN STATUS KEPEMILIKAN BG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI PERENCANAAN TEKNIS PELAKSANAAN KONSTRUKSI PASCA KONSTRUKSI PENGAWASAN MANAJEMEN KONSTRUKSI DOK. PEMBIAYAAN DOK. PERENCANAAN ORG. KEGIATAN DOK. PELELANGAN FISIK BGN STATUS BMN DOK. PELAKSANAAN DOK. PENDAFTARAN PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS

TAHAP PENYUSUNAN RENCANA PENDANAAN TAHAP KONSTRUKSI PERENCANAAN KONSTRUKSI PELAKSANAAN KONSTRUKSI PENGAWASAN KONSTRUKSI TAHAP PASCA KONSTRUKSI DIT. PBL TAHAPAN PEMBANGUNAN BGN

Peraturan Menteri PU Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasai dan Tata Kerja PUPR Direktorat Bina Penataan Bangunan, DJCK, Kem. PUPR Dinas Pekerjaan Umum/SKP D Provinsi untuk pembagunan BGN yang dilakukan oleh kementerian/lembaga yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta atau perwakilan RI di luar negeri. untuk pembagunan BGN yang dilakukan oleh kementerian/lembaga yang berkedudukan di luar Provinsi DKI Jakarta. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum/yang bertanggung jawab dalam pembinaan BGN/daerah yang ditugaskan oleh Gubernur sebagai tugas pembantuan Kementerian PUPR DIT. PBL UNIT KERJA PEMBINA PENGELOLA TEKNIS

yang harus mendapat bantuan teknis Dalam nota keuangan APBN 2012 terdapat 94 kementerian/lembaga secara nasional DIT. PBL LINGKUP PEMBANGUNAN BGN 1. Berdasarkan peraturan perundangan ada lima tugas pemerintahan yang bersifat dekonsentrasi atau tugas dan fungsi kemeterian/lembaga ditangani langsung oleh unit kerja vertikal pemerintah pusat di daerah dalam bentuk kantor wilayah. Kelima tugas yang bersifat dekonsentrasi meliputi bidang pertahanan/ keamanan, keuangan, hukum, agama, dan urusan hubungan luar negeri. 2. Seluruh kementerian/lembaga sebagaimana tersebut di atas, apabila mendapat alokasi APBN untuk pembangunan gedung negara, harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis dari Menteri Pekerjaan Umum. (Untuk APBD berlaku mutatis mutandis)

1. Tenaga pengelola teknis bersertifikat adalah: § pegawai negeri sipil bidang teknik (sarjana teknik arsitektur, teknik sipil, teknik lingkungan, teknik elektro, teknik mesin dan lainnya yang berkaitan dengan bangunan gedung) atau § pejabat fungsional tata bangunan dan perumahan jenjang ahli Kementerian PUPR/ Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/SKPD Provinsi yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan gedung negara yang bersertifikat pengelola teknis DIT. PBL TENAGA PENGELOLA TEKNIS bersertifikat

2. Sertifikat pengelola teknis diterbitkan setelah melalui pelatihan pengelola teknis pembangunan BGN, yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian PUPR Tenaga pengelola teknis bertugas mambantu Kuasa Pengguna Anggaran kementerian/ lembaga dalam pengelolaan kegiatan pembangunan BGN di bidang teknis administratif. DIT. PBL TENAGA PENGELOLA TEKNIS bersertifikat

Tugas Penyedia Jasa Konstruksi membantu Pengguna Anggaran Kementerian/Lembaga dalam pembangunan BGN di bidang teknis teknologis Bidang teknis teknologis mempunyai pengertian yang terkait dengan kualitas, kuantitas, waktu, biaya, dan kesesuaian sasaran fungsional BGN atas perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi yang merupakan tanggung jawab profesionalnya sesuai kontrak yang disepakati untuk menghindarkan terjadinya kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan gedung. DIT. PBL TUGAS PENYEDIA JASA KONSTRUKSI

DIT. PBL BIAYA PEMBANGUNAN BGN 1 BIAYA STANDAR 2 BIAYA NON STANDAR HARGA SATUAN PER M 2 TERTINGGI BGN MAKSIMUM 150% BIAYA STANDAR

KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN BGN 1 BIAYA PENGELOLA KEGIATAN 2 BIAYA PERENCANAAN KONSTRUKSI 3 BIAYA PENGAWASAN/MK KONSTRUKSI 4 BIAYA PELAKSANAAN KONSTRUKSI BIAYA OPERASIONAL PENGGUNA ANGGARAN BIAYA PENGELOLAAN TEKNIS nilai biaya pengelolaan kegiatan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam Tabel B 1 dan B 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. DIT. PBL BIAYA PENGELOLAAN TEKNIS

4 PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

DIT. PBL PENGERTIAN Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejbat dan/atau Pegawai Negeri; Pengelolaan Rumah Negara adalah kegiatan penetapan status, pendaftaran, dan penghapusan Rumah Negara; 47

DIT. PBL PENGELOLAAN RUMAH NEGARA 1. UNDANG‐UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN UNDANG‐UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1955 TENTANG PENJUALAN RUMAH‐RUMAH NEGERI KEPADA PEGAWAI NEGERI SEBAGAI UNDANG‐UNDANG Pasal 1 : Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat menjual rumah‐ rumah Negeri termasuk golongan III sebagai termaksud pada "Burgerlijkewoningregeling" Staatsblad 1925 No. 48, dengan semua perubahan dan tambahannya, beserta atau tidak beserta tanahnya kepada Pegawai‐pegawai Negeri menurut peraturan‐peraturan yang ditetapkan oleh Menteri‐menteri tersebut. 48

DIT. PBL PENGELOLAAN RUMAH NEGARA 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA Rumah Negara: a. Rumah Negara Gol. I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut; b. Rumah Negara Gol. II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara; c. Rumah Negara Gol. III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya 49

DIT. PBL PENGELOLAAN RUMAH NEGARA 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA PENETAPAN STATUS PENGELOLAAN RUMAH NEGARA PENDAFTARAN PENGHAPUSAN 50

DIT. PBL PENGELOLAAN RUMAH NEGARA 2. PERATURAN MENTERI PU NO. 22/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGADAAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS, DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA. PENGADAAN PENDAFTARAN PENETAPAN STATUS PENGHUNIAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA PENGALIHAN STATUS PENGALIHAN HAK 51

DIT. PBL PENGELOLAAN RUMAH NEGARA Pengadaan rumah negara dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau tukar bangun; atau hibah, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang‐undangan. Pembangunan Pembelian Pengadaan RN Tukar menukar/ Tukar Bangun Hibah TIPE LUAS RN LUAS TNH Khusus 400 1. 000 A 250 600 B 120 350 C 70 200 D 50 120 E 36 100 52

Pendaftaran rumah negara merupakan kegiatan pencatatan/inventarisasi rumah negara baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib administrasi kekayaan negara. DIT. PBL PENGELOLAAN RUMAH NEGARA Menteri PUPR jabodetabek Direktur BPB Kadis PUPR Prov. diluar jabodetabek Pimpinan Instansi RN 53

Untuk menentukan Gol. Rumah Negara dilakukan penetapan status Rumah Negara sebagai Rumah Negara Gol. I, Rumah Negara Gol. II, dan Rumah Negara Gol. III. RN Gol. I & Gol II Pimpinan K/L Ybs. RN Gol. III Menteri PUPR Penetapan Status RN 54 DIT. PBL PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

Penghunian rumah negara oleh pejabat atau pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan surat izin penghunian (SIP) yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Pimpinan Instansi SIP RN Gol I Pejabat Es 1 SIP RN Gol III Dirjen CK Kadis PUPR Prov. DIT. PBL PENGELOLAAN RUMAH NEGARA 55 § Pemilik SIP wajib menempati Rumah Negara selambat‐lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak SIP diterima.

2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA Penetapan Status § Setiap pimpinan instansi wajib menetapkan status rumah negara yang berada dibawah kewenangannya menjadi Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan II; § Rumah negara yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan I 56 DIT. PBL PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

DIT. PBL PENGELOLAAN RUMAH NEGARA 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA Pengalihan status dan hak atas rumah negara § Rumah Negara Gol. I tidak dapat dialihkan statusnya. § Rumah Negara yang dapat dialihkan statusnya hanya Rumah Negara Gol. II menjadi Rumah Negara Gol. III. 57

2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA Pengalihan status dan hak atas rumah negara Rumah Negara Gol. II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Gol. III adalah: a. Rumah Negara Gol. II yang berfungsi sebagai mess/ asrama sipil dan ABRI; b. Rumah Negara Gol. II yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan laboratorium/ balai penelitian. 58 DIT. PBL PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA Pengalihan Status § Rumah Negara Gol. I yang golongannya tidak sesuai lagi karena adanya perubahan organisasi atau sudah tidak memenuhi fungsi yang ditetapkan semula, dapat diubah status golongannya menjadi Rumah Negara Golongan II setelah mendapat pertimbangan Menteri PU; 59 DIT. PBL PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA Pengalihan Status § Pengalihan status rumah negara yang berbentuk rumah susun dari Gol. II menjadi Gol. III dilakukan untuk satu blok rumah susun yang status tanahnya sudah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku; 60 DIT. PBL PENGELOLAAN RUMAH NEGARA

DIT. PBL PENGELOLAAN RUMAH NEGARA 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA Pengalihan Hak § Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara Gol. III § Rumah Negara Gol. III beserta atau tidak beserta tanahnya hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni. § Rumah Negara Gol. III yang berada dalam sengketa tidak dapat dialihkan haknya. § Suami dan istri yang masing‐masing mendapat izin untuk menghuni Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada salah satu dari suami dan istri yang bersangkutan 61

DIT. PBL Tabel Standar Luas Rumah Negara PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 73 TAHUN 2011 TANGGAL : 11 OKTOBER 211 STANDAR LUAS RUMAH NEGARA TIPE PENGGUNA LUAS (M 2) BANGUNAN TANAH 2) MENTERI / KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN, KEPALA LEMBAGA TINGGI/ TERTINGGI NEGARA PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1) 400 1. 000 A 1) 2) SEKJEN, IRJEN, DIRJEN, KEPALA BADAN, DEPUTI PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1) 250 600 B 1) 2) 3) DIREKTUR, KEPALA BIRO, INSPEKTUR, KAKANWIL, ASISTEN DEPUTI PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN IV/d DAN IVe 120 350 C 1) 2) 3) KEPALA SUB DIREKTORAT, KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN IV/a SD IV/c 70 200 D 1) 2) 3) KEPALA SEKSI, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN III/a SD III/d 50 120 E 1) 2) 3) KEPALA SUB SEKSI PEJABAT YANG JABATANNYA SETINGKAT DENGAN 1) PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN GOLONGAN II/d KEBAWAH 36 KHUSUS 1) 100 62

DIT. PBL PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/PMK. 06/2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH NEGARA 63

DIT. PBL PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 138/PMK. 06/2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH NEGARA Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan: a. menetapkan status penggunaan BMN berupa Rumah Negara; b. memberikan persetujuan atas usulan alih status penggunaan, pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN berupa Rumah Negara; dan c. melakukan pengawasan dan pengendalian BMN berupa Rumah Negara 64

5 FASILITASI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KHUSUS

PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KHUSUS PENATAAN KAWASAN PBL STRATEGIS 4

Penataan Kawasan Terdiri atas kegiatan penataan dan/atau revitalisasi: revitalisasi § Ruang Terbuka Hijau melalui: § Kawasan Pusaka bantuan teknis § Permukiman Tradisional penyusunan § Destinasi Wisata RTBL, DED, dan Fisik § Pos Lintas Batas Negara Pecontohan § Kawasan Rawan Bencana § Kawasan Tematik perkotaan khusus lainnya

Program Dit BPB terkait PBL § PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN KOTA § PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU PUSAKA

DAFTAR LOKASI PENGEMBANGAN KEBUN RAYA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kebun Raya Balikpapan Kebun Raya Banua Kebun Raya Batam Kebun Raya Baturraden Kebun Raya Kendari Kebun Raya Liwa 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kebun Raya Parepare Kebun Raya Bogor Kebun Raya Cibinong Kebun Raya Cibodas Kebun Raya Eka Karya Kebun Raya Purwodadi

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL 1. KSPN Tanjung Kelayang 2. KSPN Danau Toba 3. KSPN Pulau Seribu 4. KSPN Mandalika 5. KSPN Borobudur 6. KSPN Komodo Labuan Bajo 7. KSPN Tanjung Lesung 8. KSPN Morotai 9. KSPN Wakatobi 10. KSPN Bromo-Tengger-Semeru

PENGEMBANGAN ECODISTRICT TUJUAN Mewujudkan tata kelola kota berkelanjutan dengan pemenuhan standar pelayanan perkotaan. SASARAN 1. Peningkatan kualitas hidup 2. Peningkatan efisiensi 3. Peningkatan keberlanjutan

DAFTAR LOKASI PENGEMBANGAN ECO DISTRICT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kawasan Tamansari, Kota Bandung Kawasan Kota Tua Ampenan, Kota Mataram Kawasan Iringmulyo, Kota Metro Kawasan Banjir Kanal Barat, Kota Semarang Kawasan Umbulharjo, Kota Jogjakarta Kota Singkawang Kabupaten Wonosobo Kabupaten Purbalingga Kawasan Kebonrojo, Kabupaten Jombang

PENGEMBANGAN SMART CITY Kontribusi Dit. BPB dalam mengembangkan Smart City melalui salah satu komponen Smart city: smart environment � Smart environment energy, environment, public space � Energy � Kementerian PUPR mengeluarkan Permen PUPR No. 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau � Environment � Kementerian PUPR memiliki program P 2 KH (Program Pengembangan Kota Hijau). Program ini juga merupakan pengembangan atribut kota hijau skala kota � Public Space � Kementerian PUPR berkomitmen untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bersama dengan Pemda untuk pemenuhan 20% RTH publik dan 10% RTH private.

DAFTAR LOKASI PENGEMBANGAN SMART CITY Kota diatas 1 juta penduduk ü Kota Surabaya, Jawa Timur ü Kota Tangerang, Banten ü Kota Bandung, Jawa Barat ü Kota Depok, Jawa Barat ü Kota Semarang, Jawa Tengah Kota dibawah 200 ribu üKota Magelang, Jawa Tengah üKota Madiun, Jawa Timur üKota Bontang, Kalimantan Timur üKota Mojokerto, Jawa Timur üKota Salatiga, Jawa Tengah Kota antara 200 ribu – 1 juta penduduk ü Kota Yogyakarta, DIY ü Kota Balikpapan, Kalimantan Timur ü Kota Surakarta, Jawa Tengah ü Kota Pontianak, Kalimantan Barat ü Kota Malang, Jawa Timurs Sumber: Pemenang Anugrah Kota Cerdas, IKCI

PEMBANGUNAN TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA (TES) § Kel. Ulak Karang Utara, Kota Padang, Sumatera barat § Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, Jawa barat § Kec. Sradakan, Kab. Bantul, DIY Yogyakarta TES Pangandaran TES Padang

FASILITASI PEMBANGUNAN GEDUNG ISTANA KEPRESIDENAN

Pembangunan Gedung Istana Kepresidenan Kegiatan pembangunan gedung Istana Kepresidenan merupakan instruksi Presiden karena adanya kondisi atau acara tertentu. Istana MERDEKA Istana NEGARA Istana BOGOR

Pembangunan Gedung Istana Kepresidenan Kegiatan pembangunan gedung Istana Kepresidenan merupakan instruksi Presiden karena adanya kondisi atau acara tertentu. Istana YOGYAKARTA Istana CIPANAS Istana TAMPAK SIRING

TERIMA KASIH DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT