Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pancasila yang semakin

Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

• Pancasila yang semakin terpinggirkan • Adanya usaha mengganti Pancasila dengan faham lain. • Meningkatnya gejala&kecenderungan political illeteracy (buta politik). • Menguatnya apatisme politik. • Semakin kompleksnya permasalahan negara bangsa (baik eksternal maupun internal).

Salah satu tugas pokok negara : Mewarganegarakan individu/orang yang hidup dalam wilayahnya/terikat oleh hukumnya, untuk menjadi warga negara yang good&smart. Warga negara yang demokratis, kritis, aktif, beradab, sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan siap menjadi bagian dari warga dunia.

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan : • Instrumen dan media bagi negara untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianut. • Dalam konteks negara demokratis (termasuk indonesia, menanamkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan civil society. • Dilakukan oleh lembaga pendidikan, dimana seseorang bisa mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga memiliki pengetahuan, kesadaran sikap dan partisipasi politik termasuk bisa mengambil keputusan politik secara rasional.

• Pengetahuan tentang kewargaan terkait dengan demokrasi, HAM dan civil society • Sikap kewargaan terkait dengan kesadaran&komitmen warga negara akan gender, toleransi, kemajemukan, dan kepedulian terhadap masalah-masalah kebangsaan. • Kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik&kemapuan untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaran negara dan pemerintahan

Urgensi PKn • Adanya kajian dan kesadaran tentang hak dan kewajiban diharapkan mampu mengantarkan keduanya (warga negara dan negara) menjalin hubungan secara wajar, demokratis, jujur, transparan dan adil • (hanya akan tercapai jika ada kesadaran dan konsistensi dari masing-masing untuk melaksanakan hak dan kewajibannya).

Historis PKn sejak 1960 s. d Sekarang • CIVICS/KEWARGAAN NEGARA : SMA/SMP 62, SD 68, SMP 1969, SMA 1969 • PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (PKN) : SD 68, PPSP 73 • PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP) : SD, SMP, SMU 1975, 1984. • PENDIDIKAN PANCASILA : PT 1970 -an - 2000 -an • PENDIDIKAN KEWIRAAN : PT 1960 -an – 2001 • PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN : PT 2002 - Sekarang • PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) : SD, SMP, SMU 1994 -Sekarang • PENDIDIKAN KEWARGAAN : IAIN/STAIN 2002 - sekarang (rintisan) • PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) : SD, SMP, SMU, PT (UU No. 20 Thn 2003 ttg SISDIKNAS)

Pendidikan Kewarganegaraan dalam konteks Sisdiknas. • Pendidikan nasional : berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ( Pasal 3 UU sisdiknas 20/2003) • Pendidikan nasional : …berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan , Sehat, Berilmu, Cakap, Kreatif, Mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. • Penjelasan pasal 37 ayat 2 : PKN dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

8 Karakteristik WN yang demokratis • Mengenal dan mendekati masalah sebagai warganegara dan warga global • Kerjasama dengan sesama, bertanggung jawab atas peran dan kewajibannya dalam masyarakat • Memahami, menerima dan menghormati perbedaan • Kritis dan sistematis • Penyelesaian konflik tanpa kekerasan • Gaya hidup selaras dengan LH • Peka dan berpegangan pada HAM • Mau dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik.