Pengantar Kebijakan Kesehatan Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat Menu
Pengantar Kebijakan Kesehatan Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat
Menu �Definisi �Ruang Lingkup �Kebijakan Publik dan Kebijakan Kesehatan �Pengembangan dan model Kebijakan Publik �Siklus kebijakan publik �Ragam alat analisis kebijakan �Kebijakan Kesehatan di Indonesia �Isue
KEBIJAKAN �Perangkat panduan dasar pengambilan keputusan. �Kebijakan Publik : kebijakan pemerintah �Kebijakan kesehatan: promosi, pencegahan dan pelayanan kesehatan
KEBIJAKAN KESEHATAN PUBLIK �Dari gerakan Promosi kesehatan �Menggunakan kebijakan di semua sektor untuk meningkatkan kesehatan �Kebijakan dapat berkontribusi pd pencegahan & pengobatan penyakit pd semua tingkatan.
DASAR KEBIJAKAN �Nilai �Ideologi �Politik �Evidence �Bukan pengaruh utama pd kebijakan yg biasa, tetapi nilai yg diperjuangkan �Kontribusi utama epidemiologi
What is Policy ? �Policy as ‘anything a government chooses to do, or not to do’. It is about decisions of government, including the decision to do nothing. But policies are more than decisions. �Howlett and Ramesh put it ‘public policy is a complex phenomenon consisting of numerous decisions made by numerous individuals and organisations’. �‘Policy’ is often distinguished from ‘administration’, management, implementation or delivery. The distinction is captured by the language of ‘steering’ —ie. policy — and ‘rowing’ — ie. doing. 6
What is Policy ? �Policy often fail because the practicalities of implementation have been neglected when the policy was under development. �Success in implementation may well depend on not just what is in the policy, but how the policy was developed. �Choice is at the heart of policy making. Despite the absence of adequate evidence should we do something or nothing? �Policy is a shorthand description for everything from an analysis of past decisions to the imposition of current thinking’ 7
Kebijakan Publik § Sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberi efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, § Hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan publik, § Produk yang terjadi akibat dari adanya hubungan antara eksekutif/pemerintah dengan lingkungannya, § Produk akhir setiap pemerintahan dalam arti merupakan suatu kesepakatan terakhir antara eksekutif dengan legislatif (wakil rakyat), 8
§ Hasil keputusan-keputusan eksekutif sebagai respons terhadap lingkungannya dan dipercayai akan bermanfaat pada perbaikan kondisi sosio-eknomis masyarakat serta disepakati/ disetujui oleh legislatif, § Produk akhir setiap pemerintahan dalam arti merupakan suatu kesepakatan terakhir antara eksekutif dengan legislatif (wakil rakyat), § Hasil keputusan-keputusan eksekutif sebagai respons terhadap lingkungannya dan dipercayai akan bermanfaat pada perbaikan kondisi sosio-eknomis masyarakat serta disepakati/ disetujui oleh legislatif. 9
§ Keputusan-keputusan eksekutif yang disetujui oleh legislatif tersebut yang dibuat dalam bentuk tertulis seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, § Keputusan Presiden yang terkait langsung dengan UU pada umumnya dapat dikelompokkan sebagai kebijakan publik strategis, § Keputusan Presiden yang bernuansa sektoral dan Keputusan Menteri dan/atau Keputusan Eselon I Departemen pada umumnya akan dikelompokkan sebagai kebijakan publik operasional. 10
Health Policy �Health policy is about the process and the power It is concerned with who influences whom in the making of policy , and how that happens
Health policy definitions �Economist (WB): about the allocation of scarce resources �Ugandan health planner: about influencing the determinants of health in order to improve public health �British physician: government policy for the health service �Brazilian: word politica means both policy and politics( health policy synonymous with health politics)
Pengembangan Kebijakan Publik § Merupakan hasil dari interaksi dari aktor/pelaku dan lingkungan kebijakan dengan memanfaatkan model-model tertentu, § Aktor/pelaku kebijakan disini adalah mereka yang terlibat aktif (langsung dan tidak langsung) dalam proses, baik dalam bentuk orang perorang, lembaga non pemerintah, dan badan pemerintah yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan yang dikembangkannya. 13
§ Pejabat resmi di kalangan pemerintah, pimpinan partai, tokoh masyarakat non partisan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, kelompok intelektual, mahasiswa, dll. merupakan sebagian dari aktor/pelaku dalam proses tersebut. , § Lingkungan kebijakan adalah setiap aspek kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu dipengaruhi oleh pelaku kebijakan untuk dikembangkan menjadi lebih baik dari sebelumnya. 14
Pendekatan Pengembangan �Pendekatan Kelembagaan : § lebih menekankan struktur daripada proses atau perilaku politik, § kebijakan publik merupakan hasil dari lembaga-lembaga negara/pemerintah, § masyarakat wajib mematuhi kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, § mengabaikan masalah lingkungan dimana kebijakan diterapkan 15
�Pendekatan Sistem : § tuntutan, dukungan, sumberdaya dari individu dan masyarakat input § sistem politik akan memprosesnya menjadi luaran (kebijakan-kebijakan) § kebijakan mempengaruhi lingkungan § perubahan lingkungan tuntutan baru dari individu dan masyarakat § cenderung memelihara ketenangan sistem 16
Proses Pengembangan Kebijakan � Penyusunan Agenda : § Memasok pengetahuan yang relevan dengan masalah § Menemukan asumsi-asumsi yang tersmbunyi § Mendiagnosis penyebab masalah § Memetakan alternatif tujuan § Memadukan pandangan yang berbeda § Merancang peluang-peluang kebijakan baru 17
� Peramalan : § Memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah masa datang akibat dari pilihan § Mengenali kendala-kendala pencapaian tujuan § Mengestimasi dukungan dan oposisi terhadap setiap pilihan � Rekomendasi : § Analisis manfaat-biaya setiap alternatif § Estimasi tingkat risiko dan ketidakpastian § Mengenali eksternalitas dan akibat ganda 18
• Menentukan pertanggungjawaban administratif bagi • Menentukan kriteria pembuatan pilihan implementasi kebijakan �Pemantauan : § Menyediakan pengetahuan yang relevan dengan akibat dari kebijakan sebelumnya § Menilai tingkat kepatuhan, mengidentikasi kendala implementasi § Menemukan akibat yang tidak diinginkan § Menemukan posisi pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap kebijakan 19
�Evaluasi: § Menyediakan pengetahuan yang relevan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan dengan harapan § Menilai seberapa jauh masalah terselesaikan § Melakukan klarifikasi dan identifikasi kritik terhadap nilai-nilai dasar kebijakan § Membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah 20
22
23
Model Pengembangan Model elit : suatu proses pengembangan kebijakan publik yang merujuk kepada suatu kenyataan bahwa kelompok atas yang relatif sedikit akan selalu memiliki kekuasaan lebih untuk mengatur kelompok bawah yang relatif banyak. Kebijakan publik yang dilahirkan dengan memanfaatkan model ini umumnya akan mencerminkan kehendak dan nilai-nilai kelompok elit penguasa. 24
Model kelompok: diwarnai oleh peran aktif dari berbagai kelompok kepentingan untuk mempengaruhi substansi dan bentuk kebijakan. Proses tawar menawar (bargaining process) dalam pengembangan kebijakan yang akan bermuara pada suatu keseimbangan (equilibrium). Manfaat langsung secara nalar akan dirasakan oleh masyarakat khusus dari kelompok kepentingan yang paling dominan. 25
Model rasional: Membandingkan antara tingginya nilai keberhasilan kebijakan dengan rendahnya nilai pengorbanan yang terpaksa harus terjadi dikenal sebagai model rasional. Sulit dalam melakukan kuantifikasi dari nilai pengorbanan dan nilai keberhasilan dari fenomena sosial yang tidak terlepas dari aspek kultural suatu kelompok masyarakat. Siapa yang berhak (perorangan, kelompok, atau organisasi) melakukan penilaian terhadap keberhasilan atau pengorbanan tersebut 26
Model inkremental: Adanya keterbatasan waktu dan kemampuan intelektual pelaku serta keterbatasan sumber dana untuk melakukan kuantifikasi di atas sebagai rujukan dasar, Adanya asumsi bahwa kebijakan yang sudah ada apabila dirubah akan lebih banyak memberikan kerugian dibandingkan dengan keuntungannya, Adanya asusmsi bahwa akan timbul konflik antara kelompok pro dan kontra kebijakan baru yang dinilai akan merugikan masyarakat luas. 27
SIKLUS KEBIJAKAN • Fase Pengembangan –Kegiatan mulai dr ide kebijakan sampai kebijakan tsb diterapkan Fase Penilaian –Kegiatan evaluasi manfaat kebijakan yang ada, termasuk lessons learned yg didapat Ø MEMERLUKAN 2 JENIS ANALISIS KEBIJAKAN ex ante = Penilaian dilakukan sebelum kebijakan dibuat ex post = Penilaian dilakukan sesudah kebijakan di implementasi kan • • •
SIKLUS KEBIJAKAN Masalah Kesehatan Evaluasi Kebijakan Implementasi Kebijakan prioritas Def & Uraian Masalah Pilihan 2 strategi & kebijakan Pemilahan kebijakan
No RAGAM ALAT ANALISIS KEGUNAAN 1. SWOT Analisis keadaan lingkungan internal & eksternal 2. Force field analysis Analisis merencanakan perubahan 3. brainstorming Teknik menggali ide, kreatifitas menyelesaikan masalah 4. Diagram pohon masalah Model untuk merinci masalah dan sebab akibat 5. Diagram fishbone Model untuk merinci masalah dan sebab akibat 6. Model causal map Model untuk pemetaan sebab 7. Model matriks Model untuk penyusunan fakta dan data 8. Check sheet Lembar periksa keadaan atau faktor/masalah 9. Stratifikasi Pengelompokan ke dalam kriteria
10. Model skala nilai 11. Matriks USG 12 Diagram pareto 13. Model priority 14 Model dalam menilai, membobot satu faktor Matriks dalam memilih prioritas masalah Model penyajian dan pemilihan fakta dan data Model pemilihan prioritas masalah Teknik komparasi Teknik membandingkan atau evaluasi/menilai 15 Cost benefit model ratio antara biaya dan keuntungan/manfaat 16 Teori tapisan Model pemilihan alternatif terbaik
Sasaran SMART. 1) Spesific, terfokus kepada suatu atribut atau karakteristik yang diinginkan atau satu sasaran. 2) measurable, terukur 3) Attenable atau achieveable, dapat dicapai, 4) Rasional, realistis memungkinkan dicapai, disesuaikan dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki 5) TIME BOUND, ada batas waktu
Desentralisasi dan Kebijakan Kesehatan �The Purpose of Decentralization : To increase public/community participation in decision/policy making process hence the public policy has released by local government is appropriate with the aspiration and local need
When decentralization fails
� Ayuningtyas, Dumilah, Jakarta Post, December 21, 2000 , Improving management of decentralized health services … � ( “ Orville Solon and Christi Hanson (1999) have given the valuable lessons learnt from the Philippines and Latin America. They say that it would take some 8 -15 years before the benefit or success of decentralization can be enjoyed. During the transitional period, there will be money wasting (including hidden costs) and hurdles owing to conflicts of interests and politicking of various parties in the health service area, resulting in confusion. It is important for those assigned to enforce health decentralization to contemplate on the words of the Filipino and Latin American health experts below: "The implementation of health decentralization will never come to fruition in the absence of a strong leadership, a bright vision, and a total reform spirit which will gear this decentralization toward cross-sector productive work involving the community, non-government organizations, private sectors, universities and the mass media”. It is not possible to build a ship while sailing. It is too risky an undertaking and the stakes, the health of the community and the fate of the nation in the years to come, will be too high a price to pay.
Some Lessons Learned �Plans for decentralisation should be strategic rather than predefined. Decentralisation needs to be a flexible process, allowing the central/local dynamics to evolve and taking into consideration potential instability of the political framework. Example: Burkina Faso �Broad participation is needed for the decentralisation process to be successful. Decentralisation can facilitate empowerment and encourage creative local solutions. Example: Cairo, Egypt �Not all government functions should be entirely decentralised. Example: Health Care in Uganda �While decentralisation is primarily a political process, it will not be successful unless adequate provision is made to finance the devolved or decentralised responsibilities. Example: Nepal
Sumber �Sjaaf, Amal. 2006. Politik dan Kebijakan Kesehatan. �Pargiono. 2008. Metode Penyusunan Kebijakan Kesehatan. �Ayuningtyas, Dumilah. 2010. Health Policy Desentralization. �Spasoff, Robert. A. 1999. Epidemiologic Methods for Health Policy. �Walt, Gill, et. all. 2005. Making Health Policy. �WHO. 2003. Health Policy Development.
- Slides: 37