PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN MELALUI PENYESUAIAN INPASSING Oleh

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING Oleh. : Dra. TITI ASRINING WIJATI, MM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2018

Latar Belakang Mengingat kondisi saat ini jumlah Pustakawan di Indonesia per Januari 2017 sebanyak 3. 179 orang sedangkan jumlah perpustakaan sebanyak 154. 359, terdiri dari 121. 187 perpustakaan sekolah, 2. 428 perpustakaan perguruan tinggi, 23. 611 perpustakaan umum, dan 7. 132 perpustakaan khusus, sehingga masih diperlukan Pustakawan sebanyak 356. 049 orang. Momentum terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut sangat tepat untuk memenuhi kekurangan jumlah Pustakawan di Indonesia.

Dasar Hukum Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2016 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya; a)

LANJUTAN… Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing; e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing; f) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Cara Pegawai Negeri Sipil dalam Pengangkatan Jabatan Fungsional Pustakawan melalui penyesuaian/inpassing. d)

Pengertian

Pengertian Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka (Bab 1 Pasal 1 UU No. 43 Th 2007) 2. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. (Bab 1 Pasal 1 UU No. 43 Th 2007) 1.

3. Pejabat Fungsional Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. (Permenpan No 9 Th 2014, Pasal 1 Nomor 2) 4. Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesinal yang meliputi: pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. (Permenpan No 9 Th 2014, Pasal 1 Nomor 3)

5. Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. (Kepmentrans RI No. 83 Th 2012); 6. Kompetensi Kerja dalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan (Bab 1 Pasal 1 UU No 13 Th 2003)

�Penyesuaian/Inpassing adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.

TATA CARA PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

1. Persyaratan Umum PNS baik di Pusat maupun Daerah; b) Berijazah paling rendah: 1. SLTA atau sederajat bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Kategori Keterampilan; dan 2. Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S-1) semua bidang ilmu bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Kategori Keahlian. a)

c) Pangkat, Golongan paling rendah: Pengatur Muda Tk. I, Gol. II/b bagi Pejabat Fungsional Pustakawan Kategori Keterampilan; dan 2). Penata Muda, Gol. III/a bagi Pejabat Fungsional Pustakawan Kategori Keahlian. d) Memiliki pengalaman melaksanakan tugas kepustakawanan pada unit Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi secara kumulatif (tidak perlu terus-menerus) paling singkat 2 (dua) tahun. 1)

e) Mengikuti dan lulus uji kompetensi melalui: Tes tertulis, bagi PNS dengan kualifikasi pendidikan SLTA sampai dengan Doktor (S-3) selain bidang Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi. 2. Portofolio bagi: a)Pejabat fungsional Pustakawan yang dibebaskan sementara; b)PNS yang pengangkatannya berdasarkan formasi sebagai pejabat fungsional Pustakawan; c)PNS dengan kualifikasi pendidikan Diploma II (DII) sampai dengan Doktor (S-3) bidang Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi; 1.

lanjutan PNS dengan kualifikasi pendidikan selain bidang Perpustakaan, Dokumentasi, dan Informasi yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional Pustakawan; e) PNS yang memiliki sertifikat kompetensi Pustakawan dari LSP Pustakawan dan masih berlaku. f) Prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. d)

Lanjutan… g. Usia paling tinggi: 1. Bagi Pustakawan Kategori Keterampilan 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pelaksana dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (Gol. II/b). 2. Bagi Pustakawan Kategori Keahlian : a). 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pelaksana dengan pangkat paling rendah Penata Muda (Gol. III/a). b) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Administrator dengan pangkat paling rendah Penata Tingkat I (Gol. III/d) dan Pengawas dengan pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (Gol. III/b).

Lanjutan… 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun bagi Administrator dengan pangkat paling rendah Pembina (Gol. IV/a) yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya. d) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi dengan pangkat paling rendah Pembina Tingkat I (Gol. IV/c). c)

Persyaratan Administrasi a) b) c) d) e) f) g) Fotokopi ijazah terakhir yang disahkan oleh Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; Fotokopi SK pengangkatan jabatan terakhir yang disahkan oleh Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; Fotokopi SK pembebasan bagi Pustakawan yang dibebaskan sementara; Fotokopi Kartu Pegawai; Fotokopi penilaian prestasi kinerja 1 (satu) tahun terakhir; Daftar Riwayat Hidup yang memuat pengalaman tentang pelaksanaan tugas di bidang Kepustakawanan selama paling singkat 2 (dua) tahun; Surat persetujuan dari Pimpinan Unit Kerja;

Lanjutan… Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dan tidak rangkap jabatan; i) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/sedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; j) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar. h)

PROSES FORMASI

Proses Penetapan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan 1. 2. 3. PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Pusat dan PPK Daerah menyampaikan surat usulan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan kepada Kepala Perpustakaan Nasional untuk mendapatkan persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Kepala ini diundangkan. Kepala Perpustakaan Nasional mengangkat Tim untuk melakukan validasi terhadap formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan yang diusulkan oleh PPK Pusat dan PPK Daerah. Kepala Perpustakaan Nasional menyampaikan hasil validasi formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan yang diusulkan PPK Pusat dan PPK Daerah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur

lanjutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan melalui e-formasi berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan pendapat Menteri Keuangan. 5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan hasil penetapan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan kepada PPK Pusat dan PPK Daerah dengan tembusan kepada Kepala Perpustakaan Nasional. 4.

TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN /INPASSING

1. 2. 3. 4. 5. PPK Pusat dan PPK Daerah menginformasikan kepada seluruh PNS di lingkungan masing-masing perihal penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Pustakawan. PNS mengajukan surat permohonan penyesuaian/inpassing kepada Pimpinan Unit Kerja dengan melampirkan persyaratan administrasi. Pimpinan Unit Kerja menyeleksi berkas administrasi PNS yang mengajukan permohonan penyesuaian/inpassing. Pimpinan Unit Kerja menetapkan daftar nama PNS yang dapat mengikuti penyesuaian/inpassing. Pimpinan Unit Kerja mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan administrasi kepada PPK Pusat dan PPK Daerah.

Lanjutan… PPK Pusat dan PPK Daerah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan dengan memperhatikan: a) kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas persyaratan administrasi yang dilampirkan; b) tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan; dan c) tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, jabatan, serta masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit. 7. PPK Pusat dan PPK Daerah menyampaikan usulan PNS yang akan mengikuti uji kompetensi setelah memenuhi persyaratan administrasi kepada Kepala Perpustakaan Nasional. 46 8. Panitia uji kompetensi yang diangkat oleh Kepala 6.

Lanjutan. . . Panitia uji kompetensi menyampaikan hasil uji kompetensi kepada Kepala Perpustakaan Nasional. 10) Kepala Perpustakaan Nasional memberikan rekomendasi/persetujuan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan kepada PPK Pusat dan PPK Daerah. 11. PPK Pusat dan PPK Daerah menetapkan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan. 12. PPK Pusat dan PPK Daerah melaporkan hasil pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan kepada Kepala Perpustakaan Nasional. 9)

13. Kepala Perpustakaan Nasional melaporkan hasil pelaksanaan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Pustakawan kepada: a) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan b) Kepala Badan Kepegawaian Negara. 14. Alur Proses Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing tercantum dalam Anak Lampiran 1.

LAMPIRAN PERMENPAN NO. 42/2018

PERMENPAN 42/2018 ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASING BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SLTA/D 1/DIII/SARJANA MUDA ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN No GOLONGAN RUANG 1 II/a 2 II/b 3 II/c 4 II/d 5 III/a 6 III/b 7 III/c 8 III/d STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT SLTA/D I D II SARJANA MUDA/D III SLTA/D I D II SARJANA MUDA/D III SLTA/D III/SARJANA MUDA/D III KURANG 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN/ LEBIH 25 40 40 60 60 60 80 80 80 100 100 150 150 200 200 29 43 44 63 64 65 83 84 85 110 111 112 161 162 163 221 222 223 34 47 48 68 69 70 87 88 89 121 122 123 172 173 174 245 246 38 52 53 73 74 75 92 93 94 132 133 134 183 184 185 268 269 270 39 57 58 77 78 79 97 98 99 144 145 146 195 196 197 290 291 292 300 300 300 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, TTD SYAFRUDDIN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASING BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S-1) / D-IV / MAGISTER (S-2) / DOKTOR (S-3) No GOLONGAN RUANG STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT 1 2 III/a III/b 3 III/c 4 III/d 5 IV/a 6 IV/b 7 IV/c 8 IV/d 9 IV/e SARJJANA / D IV SARJANA / D IV MAGISTER (S 2) DOKTOR (S 3) SARJANA / D IV MAGISTER (S 2) DOKTOR (S 3) SARJANA s. d. DOKTOR ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN KURANG 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 100 150 200 200 300 300 400 400 550 550 700 700 850 850 105 154 155 214 216 309 310 311 415 416 418 559 560 711 712 855 856 857 1050 118 165 168 237 239 241 332 334 336 450 453 456 593 595 598 731 733 735 902 903 904 1050 130 178 181 264 268 356 359 363 486 490 494 620 632 636 765 768 771 948 949 950 1050 4 TAHUN/ LEBIH 142 190 195 285 290 294 380 385 390 522 527 532 665 670 674 798 803 807 988 993 997 1050

PERBEDAAN ANTARA PERMENPAN 26/2016 DENGAN PERMENPAN 42/2018

NO PERMENPAN NO. 26 /2016 1 3 TAHUN SEBELUM BATAS USIA PENSIUN 2 3 TAHUN SEBELUM BATAS USIA PENSIUN DALAM JABATAN TERAKHIR BAGI PELAKSANA DENGAN PANGKAT PALING RENDAH PENATA MUDA (III/A 2 TAHUN SEBELUM BATAS USIA PENSIUN DALAM JABATAN TERAKHIR BAGI ADMINISTRATOR DENGAN PANGKAT PALING RENDAH PENATA TK. I (GOL, III/d) DAN PENGAWAS DENGAN PANGKAT PALINGRENDAH PENATA MUDA TK. I (GOL. III/b) 3 1 TAHUN SEBELUM BATAS USIA PENSIUN BAGI ADMINISTRATOR DENGAN PANGKAT PALING RENDAH PEMBINA (GOL. IV/a) YANG AKAN MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL AHLI MADYA PERKA NO. 2/2017 SAMA 26/2016 PERMENPAN NO. 42/2018 JABATAN 56 TAHUN FUNGSIONAL KETRAMPILAN BERUSIA PALING TINGGI • 56 TAHUN BAGI YANG AKAN DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL JENJANG AHLI PERTAMA DAN AHLI MUDA; • 58 TAHUN BAGI YANG AKAN DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL JENJANG AHLI MADYA • FUNGSIONAL KEAHLIAN

NO PERMENPAN NO. 26 /2016 PERKA NO. 2/2017 PERMENPAN NO. 42/2018 1 TAHUN SEBELUM BATAS USIA PENSIUN DALAM JABATAN TERAKHIR BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DENGAN PANGKAT PALING RENDAH PEMBINA TK. I (GOL. IV/c) NILAI PRESTASI KERJA PALING SEDIKIT BERNILAI BAIK DALAM 1 (SATU) TAHUN TERAKHIR NILAI PRESTASI KERJA PALING SEDIKIT BERNILAI BAIK DALAM 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR JABATAN

Terangi dunia dengan membaca