PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN EVA ROSDIANA SST

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN EVA ROSDIANA, SST. , M. K. M

Pengertian Pengambilan Keputusan Proses pengambilan keputusan merupakan bagian dasar dan integral dalam praktik suatu profesi dan keberadaanya sangat penting karena akan menentukan tindakan selanjutnya.

Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah memilih alternatif yang ada. Ada 5 (lima) hal pokok dalam pengambilan keputusan: 1. Intuisi berdasarkan perasaan, lebih subyektif dan mudah terpengaruh 2. Pengalaman 3. Fakta, keputusan lebih riel, valit dan baik. 4. Wewenang lebih bersifat rutinitas 5. Rasional, keputusan bersifat obyektif, trasparan,

FUNGSI DAN TUJUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN *Fungsi Pengambilan Keputusan individual atau kelompok baik secara institusional ataupun organisasional, sifatnya futuristik. *Tujuan Pengambilan Keputusan tujuan yang bersifat tunggal (hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain) Tujuan yang bersifat ganda (masalah saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancer dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun, kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang hatus dipecahkan oleh pimpinan organisasi. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Bentuk pengambilan keputusan 1. Strategi : dipengaruhi oleh kebijakan organisasi atau pimpinan, rencana dan masa depan, rencana bisnis dan lain-lain. 2. Cara kerja : yang dipengaruhi pelayanan kebidanan di dunia, klinik, dan komunitas. 3. Individu dan profesi : dilakukan oleh bidan yang dipengaruhi oleh standart praktik kebidanan.

Pendekatan tradisional dalam pengambilan keputusan : 1. Mengenal dan mengidentifikasi masalah 2. Menegaskan masalah dengan menunjukan hubungan antara masa lalu dan sekarang. 3. Memperjelas hasil prioritas yang ingin dicapai. 4. Mempertimbangkan pilihan yang ada. 5. Mengevaluasi pilihan tersebut. 6. Memilih solusi dan menetapkan atau melaksanakannya.

Proses Pengambilan Keputusan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Identifikasi masalah. Dalam hal ini pemimpin diharapkan mampu mengindentifikasikan masalah yang ada di dalam suatu organisasi. Pengumpulan dan penganalisis data. Pemimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan. Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. Pemilihan salah satu alternatif terbaik. Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternative yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya. Pelaksanaan keputusan. Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pemimpin harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Setelah keputusan dijalankan seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan 1. Faktor fisik, didasarkan pada rasa yang dialami oleh tubuh sepeti rasa sakit, tidak nyaman dan kenikmatan. 2. emosional, didasarkan pada perasaan atau sikap. 3. Rasional, didasarkan pada pengetahuan 4. Praktik, didasarkan pada keterampilan individual dan kemampuan dalam melaksanakanya. 5. Interpersonal, didasarkan pada pengrauh jarigan sosial yang ada 6. Struktural, didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi dan politik.

Dasar Pengambilan keputusan 1. Ketidak sanggupan ( bersifat segera) 2. Keterpaksaaan karena suatu krisis, yang menuntut sesuatu unutuk segera dilakukan.

Pengambilan keputusan yang etis, Ciri - ciri nya: 1. Mempunyai pertimbangan yang benar atau salah 2. Sering menyangkut pilihn yang sukar 3. Tidak mungkin dielakkan 4. Dipengaruhi oleh norma, situasi, iman, lingkungan sosial

Tipe-tipe/jenis-jenis Pengambilan Keputusan 1. Pengambilan keputusan untuk tidak berbuat apaapa karena ketidaksanggupan atau merasa tidak sanggup. 2. Pengambilan keputusan intuitif, sifatnya segera langsung diputuskan karena keput 3. Pengambilan keputusan yang terpaksa karena harus segera dilaksanakan. usan tersebut dirasa paling tepat. 4. Pengambilan keputusan yang reaktif. Sering kali dilaksanakan dalam situasi marah-marah atau tergesa-gesa 5. Pengambilan keputusan yang ditangguhkan, dialihkan pada orang lain yang bertanggung jawab.

Buat lah contoh kasus dari masing 2 keputusan di atas !!!!

1. Contoh kasus: • Di sebuah desa terdapat seorang bidan yang bernama bidan C, bidan tersebut baru lulusan sekolah kebidanan tahun yang lalu, tetapi bidan C sudah membuka klinik praktik mandiri. Pada suatu ketika, ada ibu hamil yang mendatangi bidan C tersebut dalam keadaan pendarahan hebat. Karena pengalaman yang belum cukup banyak, bidan C bingung dan ragu-ragu harus melakukan apa karena bidan C baru pertama kali melayani pasien pendarahan di klinik praktik mandiri miliknya sehingga bidan C bingung untuk menentukan pilihan apakah harus merujuknya ke Rumah Sakit atau menolong persalinan ibu hamil tersebut di klinik miliknya. Karena terlalu lama ia memikirkan tindakan, maka ibu hamil tersebut sudah kehabisan darah dan sudah tidak bisa untuk ditolong lagi.

2 Contoh kasus: • Di sebuah desa terpencil seorang ibu mengalami pendarahan postpartum setelah melahirkan bayinya yang pertama di rumah. Ibu tersebut menolak untuk diberikan suntikkan uterotonika. Bila ditinjau dari hak pasien atas keputusan yang menyangkut dirinya maka bidan bisa saja tidak memberikan suntikkan karena kemauan pasien. Tetapi bidan akan berhadapan dengan masalah yang lebih rumit bila terjadi pendarahan hebat dan harus diupayakan pertolongan untuk merujuk pasien, dan yang lebih fatal lagi bila akhirnya pasien meninggal karena pendarahan. Dalam hal ini bisa dikatakan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Walaupun bidan memaksa pasiennya untuk disuntik, mungkin itulah keputusan yang terbaik yang harus ia lakukan.

3 Contoh kasus: • Ny. Michel usia 25 tahun, hamil pertama yang akan melahirkan di bidan X. Ny. Michel tinggal di Amerika bersama seorang suami. Ny. Michel pendarahan hebat dan letak janinnya sungsang. Namun, saat Ny. Michel akan dirujuk ke Rumah Sakit, ternyata terjadi badai salju di luar sehingga bidan X tidak dapat melakukan apa-apa. Ny. Michel pun meninggal dan bayi yang masih di dalam kandungannya tersebut saat diperiksa masih berdetak denyut jantungnya. Lalu bidan X membicarakan hal ini pada suami Ny. Michel, dan suaminya pun memaksa bidan X untuk melakukan sesuatu, yaitu seksio caesaria karena ia tidak ingin anaknya meninggal juga. Awalnya bidan X tidak ingin melakukan pelanggaran ini, namun jika bidan X tidak cepat mengambil keputusan, maka bayi yang ada di dalam kandungan Ny. Michel akan ikut meninggal. Sehingga dengan terpaksa bidan X melakukan seksio caesaria di rumahnya dengan menggunakan pisau dapur dalam keadaan Ny. Michel telah meninggal. Jadi, bayi tersebut dapat diselamatkan dan Ny. Michel telah meninggal dunia dari sebelum bidan X melakukan seksio caesaria pada Ny. Michel.

4 Contoh kasus: • Seorang remaja putri dengan usia kandungan baru 8 minggu, ia hamil di luar nikah dan pasangannya pun tidak ingin mempertanggung jawabkan apa yang telah mereka perbuat. Remaja putri tersebut datang ke bidan B berniat untuk menggugurkan kandungannya tersebut. Dengan keadaan emosional yang meningkat, remaja putri tersebut tidak dapat berpikir panjang sehingga menyuruh bidan untuk melakukan aborsi pada kandungannya. Awalnya bidan B tidak ingin melakukannya, namun remaja putri tersebut memaksa dan mengiming”kan bayaran dengan harga tinggi sehingga bidan B berubah pikiran dan bersedia melakukan aborsi. Namun tindakan yang dipilih bidan B dan remaja putri tersebut berakibat fatal dan terjadi pendarahan hebat pada remaja putri tersebut sehingga remaja putri tersebut meninggal dunia.

5 Contoh kasus: • Ny. Dini usia 35 tahun, akan melakukan persalinan multipara dibidan X. Namun plasenta pada kandungan Ny. Dini menutupi jalan lahir normal sehingga kandungan Ny. Dini harus dilahirkan secara seksio caesaria. Tetapi bidan X tidak dapat melakukan tindakan tersebut karena tindakan seperti itu sudah melanggar batasan kerja bidan. Jadi, bidan X langsung melakukan tindakan untuk merujuk Ny. Dini ke Rumah Sakit dan memindahkan tanggung jawab bidan X kepada tenaga kesehatan di Rumah Sakit tersebut.

6 Contoh kasus: • Seorang ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi yang menahun atau mempunyai penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik bagi calon ibu maupun bagi janin yang sedang dikandungnya. Bidan A mempertimbangkan berbagai pilihan untuk mengaborsi, tetap melakukan persalinan normal atau melakukan seksio caesaria. Namun, bidan A memilih aborsi terapeutik atau pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis agar ibu hamil tersebut dapat diselamatkan. Namun semua ini dilakukan atas dasar pertimbangan medis yang akurat.

Tips pengambilan keputusan dalam keadaan kritis : 1. Identifikasi dan tegaskan apa masalahnya, baik oleh sendiri atau dengan orang lain. 2. Tetapkan hasil apa yang diinginkan. 3. Uji kesesuaian dari setiap solusi yang ada. 4. Pilih solusi yang lebih baik. 5. Laksanakan tindakan tanpa ada keterlambatan.

Menghadapi Masalah Etik Moral Dan Dilema Dalam Praktek Kebidanan Menurut Daryl Koehn (1994) bidan dikatakan profesional bila dapat menerapkan etika dalam menjalankan praktik. Bidan ada dalam posisi baik yaitu memfasilitasi pilihan klien dan membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang etika untuk menetapkan dalam strategi praktik kebidanan

MASALAH – MASALAH ETIK MORAL YANG MUNGKIN TERJADI DALAM PRAKTEK KEBIDANAN

Masalah Etik Moral Yang Mungkin Terjadi Bidan harus memahami dan mengerti situasi etik moral, yaitu : § Untuk melakukan tindakan yang tepat dan berguna. § Untuk mengetahui masalah yang perlu diperhatikan Kesulitan dalam mengatasi situasi : § Kerumitan situasi dan keterbatasan pengetahuan kita § Pengertian kita terhadap situasi sering diperbaruhi oleh kepentingan, prasangka, dan faktor-faktor subyektif lain Langkah-langkah penyelesaian masalah : § 1) Melakukan penyelidikan yang memadai § 2) Menggunakan sarana ilmiah dan keterangan para ahli § 3) Memperluas pandangan tentang situasi § 4) Kepekaan terhadap pekerjaan § 5) Kepekaan terhadap kebutuhan orang lain

Masalah Etik Moral yang mungkin terjadi dalam praktek kebidanan : Tuntutan bahwa etik adalah hal penting dalam kebidanan karena 1. Bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat 2. Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil Untuk dapat menjalankan praktik kebidanan dengan baik dibutuhkan : 1. Pengetahuan klinik yang baik 2. Pengetahuan yang Up to date 3. Memahami issue etik dalam pelayanan kebidanan Harapan Bidan dimasa depan : 1. Bidan dikatakan profesional, apabila menerapkan etika dalam menjalankan praktik kebidanan (Daryl Koehn , Ground of Profesional Ethis, 1994) 2. Dengan memahami peran bidan à tanggung jawab profesionalisme terhadap patien atau klien akan meningkat 3. Bidan berada dalam posisi baik à memfasilitasi klien dan membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang etika untuk menerapkan dalam strategi praktik kebidanan

Informed Choice • Informed choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentan alternatif asuhan yang akan dialaminya. Menurut kode etik kebidanan internasionl (1993) bidan harus menghormati hak informed choice ibu dan meningkatkan penerimaan ibu tentang pilihan dalam asuhan dan tanggung jawabnya terhadap hasil dari pilihannya. • Definisi informasi dalam konteks ini meliputi : informasi yang sudah lengkap diberikan dipahami ibu, tentang pemahaman resiko, manfaat, keuntungan dan kemungkinan hasil dari tiap pilihannya. Pilihan (choice) berbeda dengan persetujuan (consent) : a. Persetujuan atau consent penting dari sudut pandang bidan karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan bidan b. Pilihan atau choice penting dari sudut pandang klien sebagai penerima jasa asuhan kebidanan, yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya dan menerapkan aspek otonomi pribadi menentukan “ pilihannya” sendiri. • • • Choice berrati ada alternatif lain, ada lebih dari satu pilihan dan klien mengerti perbedaanya sehingga dia dapat menentukan mana yang disukai atau sesuai dengan kebutuhannya

Tujuannya adalah untuk mendorong wanita memilih asuhannya. Peran bidan tidak hanya membuat asuhan dalam manajemen asuhan kebidanan tetapi juga menjamin bahwa hak wanita untuk memilih asuhan dan keinginannya terpenuhi. Hal ini sejalan dengan kode etik internasional bidan yang dinyatakan oleh ICM 1993, bahwa bidan harus menghormati hak wanita setelah mendapatkan penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung jawab untuk hasil dari pilihannya.

Beberapa Jenis Pelayanan Yang Dapat Dipilih Klien 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. pemeriksaan ANC dan skrening laboratorium ANC Tempat melahirkan Masuk ke kamar bersalin pada tahap awal persalinan. Di dampingi waktu melahirkan Metode monitor djj Augmentasi, stimulasi, induksi Mobilisasi atau posisi saat persalinan Pemakaian analgesia Episiotomi Pemecahan ketuban Penolong persalinan Keterlibatan suami pada waktu melahirkan Teknik pemberian minuman pada bayi Metode kontrasepsi

Informed consent • Informed consent adalah persetujuan individu terhadap pelaksanaan suatu tindakan, seperti operasi atau prosedur diagnostik invasif, berdasarkan pemberitahuan lengkap tentang risiko, manfaat, alternatif, dan akibat penolakan • Informed consent adalah persetujauan yang diberikan pasien atau wali nya yang berhal atas terhadap bidan, untuk melakukan suatu tindakan kebidanan kepada pasien setelah memeperoleh informasi lengkap dan dipahami mengenai tindakan yang akan dilakukan. • Informed consent berrati pernyataan kesediaan atau pernyataan penolakan setelah mendapat informasi secukupnya sehingga yang diberi informasi sudah cukup mengerti akan segala akibat dari tindakan yang akan dilakukan terhadapnya sebelum ia mengambil keputusan.

Tujuan Informed Consent: 1. Memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya. 2. Memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa resiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu resiko (Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 3 ).

Komponen penting dalam Informed Consent Komponen penting yang harus dipahami pada suatu consent atau persetujuan menurut Culver and Gert adalah : 1. Sukarela (Voluntariness). Sukarela mengandung makna bahwa pilihan yang dibuat adalah atas dasar sukarela tanpa ada paksaan didasari informasi dan kompetensi. Sehingga pelaksanaan sukarela harus memenuhi unsusr informasi yang diberikan sejelas-jelasnya. 2. Informasi (Information). Jika pasien tidak tahu atau sulit untuk dapat mendeskripsikan keputusan. Dalam berbagai kode etik pelayanan kesehatan bahwa informasi yang lengkap dibutuhkan agar mampu membuat keputusan yang tepat. Kurangnya informasi atau diskusi tentang resiko, efek samping tindakan, akan membuat pasien sulit mengambil keputusan, bahkan ada rasa cemas dan bingung. 3. Kompetensi(Competence). Dalam konteks consent kompetensi bermakna suatu pemahaman bahwa seseorang membutuhkan sesuatu hal untuk mampu membuat keputusan dengan tepat, juga membutuhkan banyak informasi. 4. Keputusan (Decision). Pengambilan keputusan merupakan suatu proses, dimana merupakan persetujuan tanpa refleksi. Pembuatan keputusan merupakan tahap terakhir proses pemberian persetujuan. Keputusan penolakan pasien terhadap suatu tindakan harus divalidasi lagi apakah karena pasien kurang kompetensi. Jika pasien menerima suatu tindakan senyaman mungkin.

Dasar Hukum informed consent 1. a. b. 2. a. b. c. Diatur dalam Registrasi dan Praktik bidan pada Kepmenkes no. 900/2002 Pasal 25 Ayat (1) Bidan dalam menjalankan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berdasarkan standar profesi. Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidan dalam melaksanakan praktik sesuai dengan kewenangannya harus: a. menghormati hak pasien; b. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani; c. menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. memberikan informasi tentang pelayanan yang akan diberikan; e. meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan; f. melakukan catatan medik (medical record) dengan baik Diatur dalam Registrasi dan Praktik bidan pada Kepmenkes no. 900/2002 Bab IX, Sanksi Pasal 42 Bidan yang dengan sengaja : melakukan praktik kebidanan tanpa mndapat pengakuan/adaptasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan /atau; melakukan praktik kebidanan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; melakukan praktik kebidanan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) ayat (2); dipidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

3. a. b. c. 4. 5. Pasal 53 pada UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menetapkan sebagai berikut: Ayat 2, Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Ayat 4, Ketentuan mengenai standar profesi dan hak pasien sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Penjelasan Pasal 53 UU No. 23/92 Tentang Kesehatan adalah: Ayat 2, Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Tenaga kesehatan yang berhadapan dengan pasien dalam melaksanakan tugasnya harus menghormati hak pasien. Yang dimaksud dengan hak pasien adalah hak atas informasi, hak untuk memberikan persetujuan, hak atas rahasia kedokteran dan hak atas pendapat kedua. Secara hukum informed consent berlaku sejak tahun 1981, PP No. 8 Tahun 1981. Informed consent dikukuhkan menjadi lembaga hukum, yaitu dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik, lebih jelasnya baca dilamppiran. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 Tahun 1989 ini dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 (a) menetapkan apa yang dimaksud Informed Consent; Persetujuan tindakan medic adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien

Ada dua dimensi dalam proses informed concent : 1. Dimensi yang menyangkut hukum dalam hal ini informed concent merupakan perlindungan bagi pasien terhadap bidan yang berperilaku memaksakan kehendak, dimana proses informed concent sudah memuat : • a) Keterbukaan informasi dari bidan kepada pasien • b) Informasi tersebut harus dimengerti pasien • c) Memberikan kesempatan kepada pasien untuk memberikan kesempatan yang baik 2. Dimensi yang meyangkut etik • Dari proses informed concent terkandung nilai etik sebagai berikut : • a) Menghargai kemandirian/otonomi pasien • b) Tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila dibutuhkan/diminta sesuai dengan informasi yang telah dibutuhkan

Syarat Sahnya Perjanjian Atau Consent (KUHP 1320) 1. Adanya Kata Sepakat. 2. Kecakapan. Contoh : Bila ibu dalam keadaan inpartu mengalami kesakitan hebat, maka ia tidak dapat berpikir dengan baik, maka persetujuan tindakan bidan dapat diberikan oleh suaminya, bila tidak ada keluarga atau suaminya dan bidan memaksa ibu untuk memberikan persetujuan melakukan tindakan dan pada saat pelaksanaan tindakan tersebut gagal, maka persetujuan dianggap tidak sah. 3. Suatu Hal Tertentu. Misal : Dalam persetujuan ditulis dengan jelas identitas pasien meliputi nama, jenis kelamin, alamat, nama suami, atau wali. Kemudian yang terpenting harus dilampirkan identitas yang membuat persetujuan 4. Suatu Sebab Yang Halal.

Segi Hukum Informed Consent • Pernyataan dalam informed consent menyatakan kehendak kedua belah pihak, yaitu pasien menyatakan setuju atas tindakan yang dilakukan bidan formulir persetujuan ditandatangani kedua belah pihak, maka persetujuan tersebut mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. • Informed consent tidak meniadakan atau mencegah diadakannya tuntutan dimuka pengadilan atau membebaskan RS atau RB terhadap tanggungjawabnya bila ada kelalaian. Hanya dapat digunakan sebagai bukti tertulis adanya izin atau persetujuan dari pasien terhadap diadakannya tindakan. • Formulir yang ditandatangani pasien atau wali pada umumnya berbunyi segala akibat dari tindakan menjadi tanggung jawab pasien sendiri dan tidak menjadi tanggung jawab bidan atau rumah bersalin. Rumusan tersebut secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum, mengingat seseorang tidak dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya atas kesalahan yang belum dibuat.

Bentuk Informed Consent 1. 2. a. b. c. Implied constructive Consent (Keadaan Biasa). Tindakan yang biasa dilakukan , telah diketahui, telah dimengerti oleh masyarakat umum, sehingga tidak perlu lagi di buat tertulis misalnya pengambilan darah untuk laboratorium, suntikan, atau hecting luka terbuka. Implied Emergency Consent (keadaan Gawat Darurat). Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu : Persetujuan Tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung resiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam Per. Men. Kes No. 585/Men. Kes/Per/IX/1989 Pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No. 319/PB/A. 4/88 butir 3, yaitu intinya setiap tindakan medis yang mengandung resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis serta resiko yang berkaitan dengannya (telah terjadi informed consent) Persetujuan Lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat noninvasif dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat, misalnya pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya.

Masalah Yang Lazim Terjadi Pada Informed Consent 1. 2. 3. 4. 5. Pengertian kemampuan secara hukum dari orang yang akan menjalani tindakan, serta siapa yang berhak menandatangani. Masalah wali yang sah. Timbul apabila pasien atauibu tidak mampu secar hukum untuk menyatakan persetujuannya. Masalah informasi yang diberikan, seberapa jauh informasi dianggap telah dijelaskan dengan cukup jelas, tetapi juga tidak terlalu rinci sehingga dianggap menakut – nakuti Dalam memberikan informasi apakah diperlukan saksi, apabila diperlukan apakah saksi perlu menanda tanagani form yang ada. Bagaimana menentukan saksi? Dalam keadaan darurat, misal kasus perdarahan pada bumil dan kelaurga belum bisa dihubungi, dalam keadaan begini siapa yang berhak memberikan persetujuan, sementara pasien perlu segera ditolong.

Contoh Informed Consent secara Tertulis • Persetujuan Tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung risiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam PERMENKES No. 585/Men. Kes/Per/IX/1989 Pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No. 319/PB/A. 4/88 butir 3, yaitu intinya setiap tindakan medis yang mengandung risiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi adekuat tentang perlunya tindakan medis serta risiko yang berkaitan dengannya (telah terjadi informed consent).

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN MEDIS KHUSUS Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : (L/P) Umur/Tgl Lahir : Alamat : Telp : Menyatakan dengan sesungguhnya dari saya sendiri/*sebagai tua/*suami/*istri/*anak/*wali dari : Nama : (L/P) Umur/Tgl lahir : Dengan ini menyatakan SETUJU/MENOLAK untuk dilakukan Tindakan berupa………………………………………. orang Medis Dari penjelasan yang diberikan, telah saya mengerti segala hal yang berhubungan dengan penyakit tersebut, serta tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinana pasca tindakan yang dapat terjadi sesuai penjelasan yang diberikan. Jakarta, …………………. 20…… Dokter/Pelaksana, Ttd (…………) *Coret yang tidak perlu Yang membuat pernyataan, Ttd (……………. . )

Contoh Informed Consent secara Lisan • Persetujuan Lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat non-invasif dan tidak mengandung risiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien. • Contohnya, ketika bidan melakukan komunikasi kepada psien untuk melakukan tindakan keperawatan yaitu memandikan klien dan perawatn menyanyakan kepada klien dan keluarga mengenai kesediaan untuk dilakukan tindakan. Kemudian pasien atau keluarga pun hanya menyetujui dengan lisan tanpa harus dilakukan persetujuan