PENGAKUAN Recognition Materi VII Hukum Internasional Devica Rully

PENGAKUAN (Recognition) Materi VII Hukum Internasional Devica Rully, SH. , MH. , L. LM.

PENGAKUAN Definisi: Tindakan politis suatu negara untuk mengakui negara baru sebagai subyek hukum internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Fungsi: Memberikan tempat yang sepantasnya kepada suatu negara atau pemerintah baru sebagai anggota masyarakat internasional. Arti Penting: Sebagai suatu jaminan yang diberikan kepada suatu negara baru bahwa negara tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional.

Pasal 3, Deklarasi Montevideo 1933: “Keberadaan politik suatu negara, bebas dari pengakuannya oleh negara lain”. Permasalahan: 1. Recognition is a political act with legal consequences. 2. Pengakuan merupakan masalah dalam hubungan internasional, karena: § Melibatkan masalah hukum dan politik; § Hukum internasional belum mengatur secara tegas; PENGAKUAN

Konsekuensi: 1. Konsekuensi politis: kedua negara dapat dengan leluasa mengadakan hubungan diplomatik. 2. Konsekuensi hukum: § Merupakan evidence of the factual situation; § Menimbulkan akibat hukum tertentu dalam hubungan diplomatik; § Memperkukuh judicial standing negara yang diakui.

Pengakuan Menurut Beberapa Pakar: § J. B. Moore: makna pengakuan sebagai jaminan bahwa negara baru tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional; § Lauterpacht dan Chen: pemberian pengakuan merupakan suatu kewajiban hukum; § Ian Brownlie: pengakuan adalah optional dan politis; § D. J. Haris: suatu negara tetap negara, meskipun belum atau tidak diakui sama sekali; § Podesta Costa: tindakan pengakuan merupakan tindakan fakultatif;

Bentuk-bentuk Pengakuan: v Pengakuan Negara Baru. v Pengakuan Pemerintah Baru. v Pengakuan Belligerency. v Pengakuan Terhadap Gerakan Pembebasan Nasional

Dua Teori tentang Lahirnya Suatu Negara: 1. Teori Konstitutif: Suatu negara menjadi subyek hukum internasional hanya melalui pengakuan. (Oppenheim, Lauterpacht, Chen) § Dasar berlakunya HI, negara sebagai subyek HI, tidak dapat tanpa kesepakatan; § Bila negara/pemerintah tidak diakui maka tidak bisa berhubungan dengan negara lain; LAHIRNYA SUATU NEGARA

2. Teori Deklaratif: Pengakuan hanyalah merupakan penerimaan suatu negara baru oleh negara-negara lainnya. Pengakuan bukan merupakan syarat bagi kelahiran suatu negara. (D. P. O’Connel, Pasal 3 Konvensi Montevideo). *Pertanyaan: Bagaimana jika sebuah negara yang baru lahir menjadi anggota PBB secara langsung?

Artinya: 1. Pernyataan suatu negara yang mengakui negara lain sebagai subyek hukum internasional(Mauna); 2. Pengakuan terhadap masyarakat internasional baru; 3. Mentaati kewajiban dalam HI; PENGAKUAN NEGARA (BARU)

Apakah pengakuan adalah hak negara baru dan kewajiban dari negara yang sudah ada? • Suatu negara tidak mempunyai hak untuk diakui (legal right to be recognised) dan tidak ada kewajiban hukum untuk mengakui (legal duty to recognise). • Pengakuan adalah soal kebijaksanaan dimana negara berhak mengakui atau tidak suatu negara baru.

Pengakuan Sebagai Kebijakan Politik, karena: • Pengakuan adalah suatu kebijakan individual dimana negara -negara bebas mengakui suatu negara tanpa harus memperhatikan sikap negara lain. • Pengakuan adalah suatu discretionary act yaitu suatu negara mengakui negara lain jika dianggap perlu untuk kepentingan nasionalnya. Akibat dari pengakuan: • Negara yang mengakui dan negara yang diakui terdapat hubungan sederajat dan dapat mengadakan segala macam hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan nasional yang diatur oleh hukum internasional.

1. Pengakuan secara terang-terangan dan individual. a. nota diplomatik, suatu pernyataan atau telegram. b. Suatu perjanjian internasional. 2. Pengakuan secara diam-diam. 3. Pengakuan secara kolektif. 4. Pengakuan secara prematur. BENTUK PENGAKUAN

Artinya: Suatu pernyataan dari suatu negara bahwa negara tersebut telah siap dan bersedia berhubungan dengan pemerintahan yang baru diakui sebagai organ yang bertindak untuk dan atas nama negaranya. Hubungan dengan Pengakuan Negara: • Pengakuan negara juga mengakibatkan pengakuan terhadap pemerintah negara yang diakui dan kesediaan untuk melakukan hubungan dengan pemerintah tersebut. • Pengakuan negara tidak dapat ditarik kembali sedangkan pengakuan terhadap pemerintahan dapat ditarik sewaktu-waktu. PENGAKUAN PEMERINTAH

Akibat pengakuan terhadap pemerintah baru: • Dapat mengadakan hubungan resmi (diplomatik) dengan negara yang mengakui. • Atas nama negaranya, dapat menuntut negara yang mengakui di peradilan internasional. • Negara yang mengakui dapat melibatkan tanggung jawab negara yang diakui untuk perbuatan internasionalnya. • Berhak memiliki harta benda pemerintah sebelumnya diwilayah negara yang mengakui.

Terjadinya Suatu Pengakuan Pemerintah: �Doktrin Tobar (doktrin legitimasi konstitusional) “suatu negara harus berusaha untuk tidak mengakui pemerintah asing bila pembentukan pemerintahan tersebut karena kudeta militer atau pemberontakan”. �Doktrin Stimson “doktrin yang menolak diakuinya suatu keadaan yang lahir akibat penggunaan kekerasan atau pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang ada”. �Doktrin Estrada “penolakan pengakuan tidak saja bertentangan dengan kedaulatan suatu negara tetapi juga merupakan campur tangan terhadap soal dalam negeri negara lain. (diplomatic representation is to the state and not to the government)”.

�Pengakuan de facto pengakuan yang diberikan kepada suatu pemerintahan yang belum disahkan secara konstitusional. �Pengakuan de jure pengakuan terhadap pemerintahan yang memenuhi ciri seperti: 1. efektifitas 2. regularitas 3. eksklusivitas Pengakuan De Facto & De Jure

Penyalahgunaan Pengakuan Pemerintah Baru: Pengakuan yang diberikan kepada suatu pemerintah baru yang bersifat sebagai alat politik nasional guna menekannya supaya memberikan konsesi-konsesi politik dll kepada negara yang hendak memberi pengakuan.

v Memberikan kepada belligerent hak dan kewajiban suatu negara merdeka selama konflik. v Mempunyai akibat: a. Pasukan dan kapal-kapal perangnya adalah kesatuan yang sah sesuai dengan hukum perang. b. Peperangan tersebut harus sesuai dengan hukum perang. c. Blokade-blokade di laut karena konflik tersebut harus dihormati negara-negara netral. v Belligerent menjadi subjek hukum internasional terbatas, tidak penuh dan bersifat sementara PENGAKUAN THDP PEMBERONTAK

v Akibat pengakuan terhadap belligerent oleh negara-negara ketiga, negara induk dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatan-perbuatan belligerent tersebut. v Bila negara induk juga mengakui belligerent maka negara lain tidak boleh ragu-ragu untuk mengakuinya. v Pengakuan ini bersifat terbatas dan hanya selama berlangsungnya perang tersebut. v Pengakuan ini juga akan berakibat terhadap negara-negara netral dengan alasan kemanusiaan.

• Suatu perkembangan baru dalam hukum internasional dan belum bersifat universal. • Pengakuan ini adalah pengakuan terbatas kepada gerakan-gerakan pembebasan nasional yang memungkinkan untuk ikut dalam PBB atau OI lainnya. • Contohnya adalah diberikannya status peninjau tetap (permanent observer) kepada PLO dan SWAPO di PBB melalui resolusi Majelis Umum PBB. • Selain itu, dimungkinkan juga bagi negara-negara untuk memberikan pengakuan dengan cara meningkatkan hubungan diplomatiknya. PENGAKUAN THDP GERAKAN 2 PEMBEBASAN