Pengadaan BarangJasa Sesuai Peraturan Rektor No 20 Tahun

Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Peraturan Rektor No 20 Tahun 2017 Nia Budi Puspitasari BP ULP

Ruang Lingkup Pasal 3 1. Kantor Pusat, Fakultas, MWA, BP Satuan Usaha, BP Kerjasama, RSND, SPI, Lembaga, dan atau unit kerja lainnya yang sumber pembiayaan seluruhnya dibebankan pada dana selain APBN 2. Sumber pembiayaan sebagian/seluruhnya dari dana APBN, berpedoman pada Peraturan Presiden 54/2010 dan Perubahannya kecuali kedudukan PA/KPA tetap mengacu pada Peraturan Rektor ini 3. Dana hibah non pemerintah, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa mengikuti ketentuan yang disebutkan di dalam kontrak. Jika tidak disebutkan maka pelaksanaannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Bab IV Kewenangan Pengadaan Pasal 10 § Pada prinsipnya proses pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), namun dalam kondisi tertentu kewenangan pengadaan Barang/Jasa dapat dilimpahkan kepada Unit Kerja masing. § Unit Kerja dapat melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan bertanggungjawab terhadap proses pengadaan yang dilakukan kepada PA/KPA.

Bab IV Kewenangan Pengadaan Pasal 11 Unit Layanan Pengadaan (ULP) memiliki kewenangan melakukan proses pengadaan barang/jasa sebagai berikut: 1. barang/jasa untuk seluruh unit kerja di Universitas Diponegoro; 2. barang/jasa yang proses pemilihannya dilakukan secara terbuka melalui pelelangan/seleksi; 3. barang/jasa yang membutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan khusus; 4. barang/jasa yang membutuhkan waktu relatif lama dalam pengadaannya karena terkait dengan kegiatan desain, perakitan, pembangunan, pabrikasi dan pengiriman; 5. barang/jasa yang dibutuhkan oleh unit kerja tertentu namun unit kerja tersebut tidak sanggup melaksanakan pengadaan.

Bab IV Kewenangan Pengadaan Pasal 11 Unit kerja memiliki kewenangan melakukan proses pengadaan barang/jasa sebagai berikut: 1. barang/jasa yang proses pemilihannya dilakukan melalui pengadaan langsung, e-purchasing (melalui e-catalog), pembelian/ pembayaran secara langsung dan belanja online; 2. barang/jasa sederhana; 3. barang/jasa yang memiliki resiko kecil; 4. barang/jasa untuk kebutuhan operasional; 5. barang/jasa yang mampu dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa, usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil; 6. barang/jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan swakelola.

Bab V Organisasi Pengadaan Pasal 12 1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA); 2. Unit Perencana Pengadaan (UPP); 3. Tim Teknis Perencanaan Pengadaan (TTPP); 4. Tim Teknis Pelaksanaan Kontrak (TTPK); 5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 6. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan (PP)/Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK) 7. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP/Pj. PHP); 8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Bab V Organisasi Pengadaan Pasal 12 Rektor adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dana Undip UPP : Unit Perencana Pengadaan ULP : Unit Layanan Pengadaan Tim Teknis : TTPP dan TTPK PPK : Pejabat Pembuat Komitmen PPPK : Pejabat Pelaksana & Pengedali Kegiatan PP : Penjabat Pengadaan P/Pj. PHP : Panitia/Pejabat PHP Rektor �� Unit Perencana Pengadaan/UPP ULP/Pokja Pengadaan PA adalah pemegang kewenangan penggunaan dana Undip PA �� Tim Teknis PPK/ PPPK Wakil Rektor, Dekan, Ketua MWA, Ketua BPSU/Kerjasama, Dirut RSND, Ketua SPI, Ketua Lembaga PP PPHP/ Pj. PHP

Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disebut PP adalah personil yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan penyedia Barang/Jasa melalui Pengadaan Langsung (untuk pengadaan barang/jasa lainnya sampai dengan Rp. 500. 000), Penunjukan Langsung dan E-Purchasing. Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pembelian atau pembayaran secara langsung, dan/atau belanja online untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling tinggi Rp 50. 000, 00 (lima puluh juta rupiah)

SK REKTOR NO: 70/UN 7. P/HK/20 18 UNIVERSITAS DIPONEGORO Maks Rp. 50 jt Surat Pesanan PPPK Direktorat Aset dan Pengembangan Pejabat Pengadaan PETUNJUK TEKNIS : BELANJA ONLINE Operasional selain Persediaan Barang Modal Operasional untuk Persediaan Disusun RUP melalui Simaset

SK Rektor No: 70/UN 7. P/HK/20 18 PETUNJUK TEKNIS : Belanja Online UNIVERSITAS DIPONEGORO Direktorat Aset dan Pengembangan Belanja online dilakukan pada online shop antara lain : • Lazada. co. id; • Tokopedia. com; • Blibli. com; • Bhinneka. com; • Shopee. co. id; • Elevenia. co. id; atau • Online shop lainnya yang memiliki sistem pembayaran melalui perbankan terkemuka

UNIVERSITAS DIPONEGORO SK Rektor Direktorat Aset dan Pengembangan No: 70/UN 7. P/HK/20 Jenis barang/jasa antara lain : 18 • Peralatan elektronik dan aksesorisnya PETUNJUK TEKNIS : Belanja Online • Komputer, laptop, printer • Mebelair perkantoran • Alat tulis kantor • Tiket (hotel, pesawat, kereta api); atau • Produk-produk standar lainnya yang berasal dari merek yang dikenal dan tersedia luas di pasaran

SK Rektor No: 70/UN 7. P/HK/20 18 PETUNJUK TEKNIS : Belanja Online UNIVERSITAS DIPONEGORO Direktorat Aset dan Pengembanga Proses Belanja Online : 1 PPPK/PP • Daftar • Buat Akun Pribadi (ext. unit kerja) 6 PPPK/PP • Pilih metode bayar yang tersedia di web penyedia Bendahara • Pembayaran melalui web penyedia 7 2 PPPK/PP • Lapor Akun ke Bendahara Unit Kerja 3 PPPK/PP • Pesan, simpan keranjang • Pastikan Ongkir 5 Bendahara • Siapkan Pembayaran • Sampaikan kesiapan pembayaran 4 PPPK/PP • Kirim Bukti Pesan ke Bendahara 8 PPPK/PPHP • Memeriksa • Menerima • Melaporkan

SK Rektor No: 440/UN 7. P/HK/20 18 Pengadaan Langsung secara Elektronik • Pengadaan langsung dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Langsung secara Elektronik (Simpel) yang dikembangkan oleh Universitas Diponegoro. • Calon penyedia yang dipilih adalah Penyedia yang tercantum dalam Daftar Rekanan Tetap (DRT) Universitas Diponegoro. • Verifikasi kualifikasi administrasi terhadap Penyedia yang tercantum dalam Daftar Rekanan Tetap (DRT) dilakukan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Undip. • Pengadaan langsung secara elektronik dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

Surat Edaran REKTOR No: 21/UN 7. P/SE/201 8 Pelaksana Pengadaan Langsung • Pejabat Pelaksana dan Pengendali Kegiatan (PPPK) hanya dapat melaksanakan Pengadaan Langsung untuk barang/jasa operasional (bukan untuk persediaan) s/d Rp 50. 000, 00. • Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan Pengadaan Langsung untuk barang/jasa modal dan/atau operasional (persediaan). • Calon penyedia yang dipilih melalui Pengadaan Langsung adalah penyedia yang masuk Daftar Rekanan Tetap (DRT) Undip. • Unit kerja wajib melakukan konsolidasi perencanaan pengadaan.

Surat Edaran WR Sumber Daya No: 4685/UN 7. P 2/TU/20 18 Pengadaan Barang Modal Penelitian 1. Pengadaan barang modal dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan sesuai dengan tata cara pengadaan yang diatur dalam Peraturan Rektor Undip No. 20 Tahun 2017. 2. Pengadaan barang modal melalui Pelelangan dilaksanakan oleh ULP Undip. 3. Barang modal hasil pengadaan tersebut dicatat sebagai Barang Milik Undip melalui aplikasi SIMASET Undip