Pengadaan BarangJasa Pemerintah Tujuan dalam Pengadaan BarangJasa Secara
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tujuan dalam Pengadaan Barang/Jasa Secara umum, memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggung jawabkan, jumlah dan mutu sesuai, tepat waktu.
Prinsip Dasar Pengadaan barang/jasa pemerintah • Efisien • Efektif • Terbuka dan bersaing • Transparan • Adil/tidak diskriminatif • Akuntabel
Dalam rangka keuangan negara dan kebijakan fiskal B a. Pengadaan c k g Barang/Jasa r oun d Background Belanja melalui proses pengadaan barang/jasa Volume yang Untuk menyediakan barang/jasa publik Pemerintah Kinerja: Efisiensi Efektivitas sangat besar Peran belanja negara bagi perekonomian sangat significant Dalam rangka Kinerja: Instrumen bagi pengembangan good kebijakan fiskal Pertumbuhan governance dan Corporate) untuk menggerakan(Public ekonomi, daya saing, perekonomian lapangan kerja
Besarnya volume belanja melalui pengadaan Volume yang barang/jasa Pendekatan dan pengaturan proses sangat besar Lebih Efisien bagi pengembangan good governance Peran belanja. Instrumen negara bagi perekonomian (Public dan Corporate) sangat significant Pendekatan danbagi pengembangan Peran belanja good Instrumen pengaturan bagi governance (Publicperekonomian dan Corporate) lingkungan usaha pengadaan Designed by Ikak. GP lebih besar
Problem Inefisiensi, bagaimana belanja yang efisien Lemahnya daya saing nasional, bagaimana memaksimalkan peran belanja pemerintah bagi pertumbuhan perekonomian, khususnya mendorong peningkatan daya saing; Governance. Created by Ikak. GP
Problem Inefisiensi: –Proses dan tatacara yang tidak sederhana –Persaingan tidak sempurna dalam suatu lingkungan usaha –Rendahnya daya saing barang/jasa domestik Created by Ikak. GP
Problem Kurang maksimalnya peran belanja: –Belanja yang inefisien dan inefektif –Kurang termanfaatkannya belanja sbg pasar bagi usaha domestik pada bidang usaha yang efek penggandanya besar –Kurang mendorong keinginan peningkatan kemampuan usaha –Pasar yang pasti untuk tumbuhnya industri dan usaha jasa baru Created by Ikak. GP
Problem Governance: –Transparansi bagi semua stakeholder –Partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam rangka checks and balances –Akuntabilitas Created by Ikak. GP
Lingkungan Strategis Kebijakan pengadaan barang/jasa • Demokratisasi • Otonomi daerah • Liberalisasi perdagangan
Faktor Legal framework Adanya peraturan perundangan dan sistem pengadaan yang lebih memadai Human resources Adanya SDM yang mencukupi dalam kapasitas dan profesionalitas Institutional Adanya setting kelembagaan dlm rangka monitoring, pengembangan kebijakan. Created by Ikak. GP
KERANGKA KERJA PENGADAAN BARANG/JASA Prinsip-prinsip pengadaan Kebijakan 2 Sektoral Tujuan Kegiatan/ Proyek Kebijakan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Kapasitas SDM Pengelola Pengadaan Created by Ikak. GP Persaingan usaha yang sehat Public and Corporate Governance Daya Saing Nasional
Tujuan pengaturan dg Keppres 80 tahun 2003 Agar pelaksanaan pengadaan dilakukan secara : – efisien, – efektif, – terbuka dan bersaing, – transparan, – adil/tidak diskriminatif dan – akuntabel.
Kebijakan umum • Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional; Created by Ikak. GP
Kebijakan umum • Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa; • Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa; • Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional; Created by Ikak. GP
Kebijakan umum • Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa; • Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan; Created by Ikak. GP
Kebijakan umum • Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; • Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas. Created by Ikak. GP
Peta Pengaturan Keppres 80 Tahun 2003 Swakelola Kegiatan Badan usaha & orang perseorangan Jasa Konsultan • Barang • Jasa Pemborongan • Jasa lain Pengguna Instansi lain Penerima hibah Metode pemilihan: • Seleksi umum/terbatas • Seleksi langsung • Penunjukan langsung Metode pemilihan: • Pelelangan Umum/Terbatas • Pemilihan langsung • Penunjukan langsung
7 Gagasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003 Ekonomi biaya tinggi dikurangi Usaha kecil Persaingan usaha yang sehat perlu didorong Produksi dalam negeri Created by Ikak. GP perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya perlu ditingkatkan penggunaannya Prosedur perlu sederhana. Konsistensi ketentuan perlu dijamin Pengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas
Menyederhanakan prosedur Konsep Swakelola: • Dg alasan tertentu, pelaksanaan secara swakelola dapat dipilih sejak awal. Pengadaan paket kecil: • Paket s/d Rp. 50 juta dapat ditunjuk langsung Kepanitiaan: • Pejabat Pengadaan untuk nilai pengadaan s/d Rp. 50 juta Dokumen pendukung: • Peserta lelang tidak perlu melampirkan dokumen pendukung kualifikasi diganti dengan pernyataan kualifikasi
Menyederhanakan prosedur Kualifikasi: • Kewajiban melakukan pasca-kualifikasi untuk pelelangan umum. • Menyederhanakan persyaratan kualifikasi badan usaha dalam pengadaan. • Larangan membuat kriteria dan persyaratan yang diskriminatif dan tidak obyektif. • Larangan kepada departemen/ lembaga/ pemerintah daerah menambah persyaratan yang bertentangan dg Keppres.
Swakelola Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola : a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.
7 Gagasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003 Ekonomi biaya tinggi dikurangi Usaha kecil Persaingan usaha yang sehat perlu didorong Produksi dalam negeri Created by Ikak. GP perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya perlu ditingkatkan penggunaannya Prosedur perlu sederhana. Konsistensi ketentuan perlu dijamin Pengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas
Mengurangi ekonomi biaya tinggi Penyedia adalah: • badan usaha/ perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ jasa Persyaratan pertama: • memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk menjalankan usaha. Created by Ikak. GP Persyaratan: • pernah memiliki pekerjaan dalam 4 th terakhir (kontrak/sub kontrak, dg swasta/ pemerintah). Panitia pengadaan sebagai pelaksana tunggal yang menilai terpenuhinya persyaratan.
Mengurangi ekonomi biaya tinggi Larangan menambah persyaratan: • Panitia dilarang menambah persyaratan di luar yang telah ditetapkan dalam Keppres atau peraturan perundangan yang lebih tinggi. Created by Ikak. GP Kemampuan usaha: • didasarkan pada ukuran yg lazim pada usaha ybs, dan bila ada harus merupakan syarat minimal. Pembidangan usaha: • didasarkan pada pengalaman mengerjakan paket pekerjaan sejenis.
7 Gagasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003 Ekonomi biaya tinggi dikurangi Usaha kecil Persaingan usaha yang sehat perlu didorong Produksi dalam negeri Created by Ikak. GP perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya perlu ditingkatkan penggunaannya Prosedur perlu sederhana. Konsistensi ketentuan perlu dijamin Pengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas
Mendorong Persaingan Usaha • Pakta Integritas • Kewajiban melaksanakan Pelelangan Umum dg Pascakualifikasi Created by Ikak. GP Menghapuskan segmentasi: • Tidak diatur penggolongan usaha yang dikaitkan dengan kemampuan melaksanakan paket pekerjaan yang didasarkan pada nilai paket. • Tidak diatur pembidangan usaha untuk menentukan jenis usaha yang dapat ikutserta dalam pengadaan.
Mendorong Persaingan Usaha Transparansi: • Pengumuman rencana pengadaan • Pengumuman pelaksanaan pengadaan di surat kabar propinsi atau nasional yang ditetapkan Created by Ikak. GP Memperluas kompetisi: • keikutsertaan hanya didasarkan pada kompetensi/ kemampuan usaha • tidak boleh menghalangi keikutsertaan badan usaha dari luar kabupaten/kota • kewajiban memberi waktu yang cukup
7 Gagasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003 Ekonomi biaya tinggi dikurangi Usaha kecil Persaingan usaha yang sehat perlu didorong Produksi dalam negeri Created by Ikak. GP perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya perlu ditingkatkan penggunaannya Prosedur perlu sederhana. Konsistensi ketentuan perlu dijamin Pengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas
Meningkatkan peran serta usaha kecil Landasan hukum: Definisi usaha kecil • UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. • kekayaan bersih maks Rp. 200 juta, atau hasil penjualan tahunan maks Rp. 1 milyar; dan • milik WNI; dan • Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang yg dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi dg usaha menengah/besar; atau • Koperasi kecil yg punya unit usaha jasa pemborongan/jasa lainnya atau pengadaan barang.
Meningkatkan peran serta usaha kecil Problem Faktor • Terbatasnya usaha kecil yang terlibat dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. • Terbatasnya jumlah usaha kecil yang memenuhi persyaratan. • Terbatasnya peluang usaha. • Terbatasnya akses informasi peluang usaha. • Terbatasnya kompetensi usaha. • Pemanfaatan peluang usaha oleh usaha kecil “semu”. • Lingkungan usaha – Persaingan usaha yang sehat – Pembatasan usaha • Dukungan usaha – Program pemberdayaan. – Program peningkatan kompetensi. – Perizinan usaha. – Permodalan. – SDM • Peluang usaha – – Perencanaan anggaran Perencanaan pengadaan Informasi peluang Metode pengadaan
Meningkatkan peran serta usaha kecil Pokok-pokok pengaturan: • Mencadangkan anggaran belanja pengadaan untuk dilaksanakan oleh usaha kecil. • Melindungi kesempatan usaha kecil terhadap usaha menengah/besar. • Memperbesar peluang usaha kepada usaha kecil • Memperluas informasi peluang usaha. • Menyederhanakan persyaratan. • Pengawasan oleh masyarakat • Memberdayakan usaha kecil.
Peluang usaha kecil: • Menyediakan paket • Tidak membuat pekerjaan di bawah Rp. kriteria, persyaratan 1 milyar untuk usaha atau prosedur yang kecil. tidak obyektif • Tidak memusatkan • Menghilangkan kegiatan yang tersebar segmentasi usaha: di daerah Berdasarkan klasifikasi, • Tidak menyatukan kualifikasi, paket yang seharusnya wilayah dapat dilaksanakan oleh usaha kecil
Mengefektifkan perlindungan usaha kecil: • Melaporkan rencana paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil kepada instansi pembina • Penyusunan direktori peluang usaha • Pengawasan masyarakat berdasarkan UU No. 9 tahun 1995 yang diikuti pemberian sanksi pidana. • Pembebasan usaha kecil dari pungutan biaya berkaitan dengan perizinan, registrasi dll.
Usaha Kecil yg Kompetitif Program Peningkatan Kompetensi usaha kecil Usaha kecil yg memenuhi syarat Program pemberdayaan usaha kecil Usaha kecil yg tdk memenuhi syarat Paket besar dan yang menuntut kualifikasi tinggi Pencada nganpake t untuk usaha kecil Usaha yg mengaku usaha kecil KERANGKA KERJA PENGEMBANGAN USAHA KECIL MELALUI PENGADAAN BARANG/JASA
7 Gagasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003 Ekonomi biaya tinggi dikurangi Usaha kecil Persaingan usaha yang sehat perlu didorong Produksi dalam negeri Created by Ikak. GP perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya perlu ditingkatkan penggunaannya Prosedur perlu sederhana. Konsistensi ketentuan perlu dijamin Pengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas
Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri: • Dokumen lelang memuat secara jelas ketentuan penggunaan produksi dalam negeri. • Memberi kesempatan usaha nasional sbg penyedia utama. • Berkonsorsium dg usaha asing. • Usaha nasional diberi peluang menggunakan tenaga ahli asing • Diperhatikannya spesifikasi, kualifikasi dan standar nasional, serta kemampuan/potensi nasional. • Preferensi harga.
Pembinaan oleh Departemen untuk memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri : • Menggali dan menghimpun masukan ttg komponen dalam negeri • Inventarisasi komponen • Membangun sistem informasi • Menyediakan informasi produksi dalam negeri • Melakukan koordinasi antar instansi
Mendorong Penggunaan Produksi Dalam Negeri: • Tetap diwajibkannya penggunaan SNI dalam spesifikasi teknis. • Keikutsertaan perusahaan asing hanya untuk paket di atas Rp. 50 milyar. • Tetap diberlakukan preferensi harga untuk barang/jasa produksi dalam negeri.
7 Gagasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003 Ekonomi biaya tinggi dikurangi Usaha kecil Persaingan usaha yang sehat perlu didorong Produksi dalam negeri Created by Ikak. GP perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya perlu ditingkatkan penggunaannya Prosedur perlu sederhana. Konsistensi ketentuan perlu dijamin Pengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas
Menjamin konsistensi ketentuan pengadaan 1. UU No. 18/1999 2. PP No. 29/2000 3. Keppres 17/2000 4. Keppres 18/2000 5. Perda-perda 6. Kepmen-kepmen 7. Juknis Keppres 18 : SKB Menkeu dan Bappenas Created by Ikak. GP 1. UU No. 18/1999 2. PP No. 29/2000 3. Keppres 42/2002 4. Keppres 80/2003 5. Lampiran Keppres 80/2003 sebagai bagian tidak tepisahkan dari Keppres 6. Perda-perda 7. Kepmen-kepmen
Konsistensi ketentuan-ketentuan pengadaan barang dan jasa • Menjadikan pokok-pokok ketentuan dalam petunjuk teknis Keppres 18 tahun 2000 menjadi Lampiran Keppres 80 Tahun 2003. • Melarang ketentuan-ketentuan instansi/daerah yang bertentangan dengan prinsip pengadaan dalam Keppres. • Membentuk lembaga pengembangan kebijakan pengadaan yang lintas departemen/sektor/tingkatan pemberintahan.
7 Gagasan Pokok dalam Keppres 80 Tahun 2003 Ekonomi biaya tinggi dikurangi Usaha kecil Persaingan usaha yang sehat perlu didorong Produksi dalam negeri Created by Ikak. GP perlu dilindungi dan diperluas peluang usahanya perlu ditingkatkan penggunaannya Prosedur perlu sederhana. Konsistensi ketentuan perlu dijamin Pengelola proyek & penyedia perlu didorong untuk meningkatkan profesionalitas
Peningkatan Profesionalitas Pengelola Proyek • Kewajiban memiliki sertifikat Ahli Pengadaan Pemerintah bagi pengelola proyek dengan masa transisi sd akhir th 2007. • Penegasan wewenang dan kewajiban pengelola proyek. • Menghilangkan conflict of interest dari pengelola proyek.
Sertifikat keahlian pengadaan Sebelum TA 2008: Penunjukan pengguna barang/Jasa (Pimpro/ Pengguna Anggaran Daerah/ Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki tanda bukti keikutsertaan pelatihan pengadaan barang/jasa Created by Ikak. GP Mulai TA 2008: PPK/ Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian pengaadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan
Terima kasih Created by Ikak. GP
- Slides: 46
