PENGADAAN BARANGJASA MELALUI SWAKELOLA PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 54 TAHUN 2010 beserta perubahannya 1

KETENTUAN UMUM SWAKELOLA Kegiatan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan diawasi oleh: 1. K/L/D/I sebagai Penanggungjawab Anggaran; atau 2. Instansi Pemerintah Lain; atau 3. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola Pasal 26 2

KETENTUAN UMUM Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri Penelitian dan pengembangan dalam negeri Pekerjaan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan Pekerjaan survei, pemrosesan data, pengujian, pengembangan sistem Pasal 26 Pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola Pekerjaan dimana operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I Pekerjaan yang tidak diminati oleh penyedia barang/jasa Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu Penyelenggaraan diklat, kursus, seminar, penyuluhan, dll Pekerjaan untuk proyek percontohan dan survei yang bersifat khusus 3

KETENTUAN UMUM Pasal 27 versi_9. 1 4

KETENTUAN UMUM Penyerahan Pelaksanaan Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pengawasan Perencanaan Pasal 26 ayat (3) versi_9. 1 5

KETENTUAN UMUM Swakelola oleh Instansi Penanggungjawab Anggaran MENTERI/ KEPALA DAERAH ULP PA/KPA PPK PP PPHP TIM SWAKELOLA TIM PERENCANA TIM PELAKSANA versi_9. 1 TIM PENGAWAS 6

KETENTUAN UMUM Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain PA/KPA PPHP TIM PERENCANA PPK 1 Nota kesepahaman 2 Kontrak PIMPINAN TIM PELAKSANA ULP/PP TIM PENGAWAS versi_9. 1 7

KETENTUAN UMUM Swakelola oleh Kelompok Masyarakat PA/KPA 1 Usulan PPHP PPK 2 Kontrak TIM PERENCANA versi_9. 1 PIMPINAN POKMAS TIM PELAKSANA TIM PENGADAAN TIM PENGAWAS 8

KETENTUAN UMUM Swakelola oleh Penangung Jawab Anggaran/Instansi lain 1. Sesuai dengan tugas dan fungsi /kompetensi; 2. Menggunakan pegawai sendiri, instansi lain dan/atau tenaga ahli; 3. Jumlah tenaga ahli makismal 50% jumlah pegawai K/L/D/I yang terlibat; Swakelola oleh Kelompok Masyarakat 1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya diserahkan kepada kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan; 2. Pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana; Pasal 31 versi_9. 1 9

TAHAPAN PERENCANAAN versi_9. 1 10

TAHAPAN PERENCANAAN versi_9. 1 11

TAHAPAN PERENCANAAN versi_9. 1 12

KONTRAK PADA SWAKELOLA § PPK mengadakan kontrak dengan pelaksana swakelola pada instansi pemerintah lain, atau dengan pelaksana swakelola dengan kelompok masyarakat § Kontrak swakelola paling kurang berisi: 1. Para pihak; 2. Pokok pekerjaan yang diswakelolakan 3. Nilai pekerjaan yang diswakelolakan 4. Jangka waktu pelaksanaan; dan 5. Hak dan kewajiban para pihak. versi_9. 1 13

TAHAPAN PERENCANAAN Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi: a. penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan; b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan; c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai; d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. versi_9. 1 14

TAHAPAN PELAKSANAAN (1) 1. Pekerjaan dilaksanakan mengacu pada: • Rincian Kerangka Acuan Kerja (KAK) • Kontrak/Mo. U untuk swakelola yang dilakukan oleh instansi pemerintah lain pelaksana swakelola dan kelompok masyarakat. 2. Pengadaan barang, peralatan, jasa lainnya, dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh: • ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi Penanggungjawab Anggaran atau intansi pemerintah lain pelaksana swakelola • Tim Pengadaan untuk swakelola kelompok masyarakat (dengan memperhatikan prinsip dan etika pengadaan). 3. Pembayaran dilakukan secara berkala. versi_9. 1 15

TAHAPAN PELAKSANAAN (2) 4. Pencairan dana swakelola oleh kelompok masyarakat disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat tersebut, dengan tahapan: • 40% total dana apabila kelompok masyarakat telah siap • 30% total dana apabila pekerjaan selesai 30% • 30% total dana apabila pekerjaan selesai 60%. 5. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan. 6. pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak. versi_9. 1 16

TAHAPAN PELAKSANAAN (3) 7. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan (UP)/ Uang Muka kerja dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan. 8. Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu. 9. Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan. 10. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK. 11. Membuat laporan kemajuan pekerjaan dokumentasi. 12. Membuat laporan realisasi pekerjaan. 13. Melaksanakan penyerahan hasil pekerjaan. versi_9. 1 17

TAHAPAN PENGAWASAN (1) Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan swakelola, meliputi : 1) Pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; 2) Pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi: a. Pengawasan terhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan sisa bahan; b. Pengawasan terhadap penggunaan peralatan/suku cadang untuk menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangan; dan c. Pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja/ahli agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan. versi_9. 1 18

TAHAPAN PENGAWASAN (2). 3) Pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan 4) Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan. versi_9. 1 19

TAHAPAN EVALUASI 1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi: a) Pengadaan dan penggunaan bahan; b) Pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; c) Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; d) Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; e) Pelaksanaan fisik; dan/atau f) Hasil kerja setiap jenis pekerjaan. 2) Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya. versi_9. 1 20

TAHAPAN PENGAWASAN & EVALUASI • Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK harus segera mengambil tindakan • Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan swakelola selanjutnya versi_9. 1 21

versi_9. 1 22