PENGADAAN BARANGJASA DI DESA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN BANYUWANGI

UKPBJ Kab. Banyuwangi DASAR REGULASI/PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NO 16/2018 PERATURAN BUPATI NO 81/2019 PERMENDAGRI 112/2018 PERLEM LKPP 14/2018 UKPBJ Kab. Banyuwangi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Banyuwangi

STRUKTUR ORGANISASI ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SUBBAG PENGELOLAAN BARANG DAN JASA Layanan 1. Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah SKPD se-Kab. Banyuwangi dan instansi lainnya 2. Melaksanakan riset, analisis dan menyusun strategi Pengadaan 3. Membantu penyusunan perencanaan pengadaan dan pengelolaan kontrak SUBBAG PENGELOLAAN LPSE Layanan 1. Fasilitasi sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di kab. Banyuwangi 2. Melaksanakan identifikasi kebutuhan dan pengembangan sistem pengadaan 3. Melaksanakan pengelolaan informasi, manajemen barang dan jasa hasil pengadaan SUBBAG PEMBINAAN DAN ADVOKASI PBJ Layanan 1. Melakukan pembinaan hubungan dengan stake holder dan pelaku pengadaan 2. Melaksanakan Monitoring pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa 3. Mengelola Sumber daya manusia pengadaan dan advokasi pengadaan 4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Profile UKPBJ kabupaten Banyuwangi berada pada level 3 Peringkat Kabupaten Banyuwangi dalam KORSUPGAH KPK dimensi pengadaan barang/jasa peringkat 10 Jawa Timur dengan nilai 83% Paket Tender sebanyak 254 paket meliputi 35 pengadaan barang/jasa lainnya, 16 jasa konsultansi dan 203 pekerjaan konstruksi Paket pengadaan dikecualikan sebanyak 26 Paket kegiatan Paket Non tender sebanyak 3193 paket meliputi 841 pengadaan barang/jasa lainnya, 364 jasa konsultansi dan 1986 pekerjaan konstruksi

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

ETIKA PBJ DI DESA 1 value • BERTANG GUNG JAWAB 2 value MENCEGAH KEBOCORAN DAN PEMBOROSAN KEUANGAN DESA PATUH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN 3

TATA NILAI PENGADAAN Efisien Efektif Transpa ran Pember dayaan Masyar akat Gotongroyong Akunta bel Terbuka Berdaya Saing Adil

Organisasi PBJ di Desa PERSIAPAN Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYERAHAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) BARANG DAN JASA DI DESA STRUKTUR ORGANISASI : • Ketua • Sekretaris • Anggota UNSUR ORGANISASI : • Perangkat Desa • Lembaga Kemasyarakatan Desa • Masyarakat TPK ditetapkan berjumlah 3 Orang, pertimbangan kompleksitas pekerjaan bisa lebih dari 3 sepanjang berjumlah gasal TPK Diberikan honorarium sesuai dengan beban kerja dan kemampuan keuangan desa

Persyaratan Menjadi TPK TIDAK MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN BENDAHARA DESA Memiliki integritas, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Tugas Mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, Kolusi dan Nepotisme Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya Menandatangani Pakta Integritas.

AN A D GA ESA N E P E AD D S O A J T ME ANG/ BAR a. PBJ Di b. c. d. SWAKELOLA Memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat; Dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat; Memperluas kesempatan kerja, dan Pemberdayaan masyarakat setempat. PENYEDIA DESA s/d Rp 50 jt > Rp 50 jt s/d Rp 200 jt > Rp 200 jt SELURUHNYA SEBAGIAN

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA Pelaksanaan Swakelola Oleh TPK meliputi : a. Kegiatan Persiapan; b. Pelaksanaan; c. Pengawasan; d. Penyerahan; e. Pelaporan; dan f. Pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

RENCANA

Swakelola Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan /atau memanfaatkan kemampuan teknis sdm, serta sesuai dengan tugas dan fungsi desa Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan langsung partisipasi masyarakat setempat atau dikelola desa, seperti : pemeliharaan saluran tersier, pemeliharaan hutan/tanah ulayat, pemeliharaan slauran/jalan desa Penyelenggaraan diklat, kursus penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan Pekerjaan survey, pemrosesasn data (missalnya sensus dan statistic), perumusan kebijakan, pengujian laboratorium, dan pengembangan system tertentu Pekerjaan yang bersifat rahasia

PBJ MELALUI PENYEDIA Ketentuan Umum a. PBJ melalui Penyedia untuk mendukung swakelola atau PBJ langsung melalui penyedia. b. Penyedia harus memiliki tempat / lokasi usaha, kecuali tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya. PENAMBANGAN PASIR TOKO KELONTONG TUKANG KAYU c. Untuk pekerjaan konstruksi, penyedia selain huruf b juga mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang dibutuhkan. Contoh: Contoh : MOLEN MINI SEKOP TUKANG

PERENCANAAN MELALUI PENYEDIA (KONSULTAN) Menyusun RAB berdasar harga pasar setempat atau terdekat RAB tersebut dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan barang/jasa Menyusun Spektek (apabila diperlukan) Menyusun gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi), apabila diperlukan

PENGADAAN S/D Rp. 50 JUTA Penyedia barang memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa < 50 JUTA Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa

• Negosiasi untuk mendapatk an harga murah. 4 • Dengan penawaran tertulis dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan). 3 • TPK membeli kepada 1 penyedia 2 1 PENGADAAN > Rp 50 juta s. d Rp 200 juta • Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK.

PENGADAAN > Rp. 200 juta TPK menyusun Dokumen Lelang dan Kelengkapan administrasi lainnya Mengumumkan Paket Pekerjaan yang akan di lelang melalui media yang mudah diakses oleh penyedia barang / jasa. HASIL EVALUAS I TPK Penyedia barang/jasa Menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/ jasa atau rincian penawaran konstruksi NEGOSIASI HARGA SETELAH MENDAPAT CALON PEMENANG PENETAPAN CALON PEMENANG TPK melakukan evaluasi, menilai Pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa dan harga dari penyedia yang Memasukkan penawaran

Perubahan Kegiatan Pekerjaan Bila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk merubah lingkup pekerjaan Menambah atau mengurangi vol Mengurangi jenis pekerjaan Mengubah spek Pekerjaan tambahan • Atas perubahan tersebut, penyedia menyampaikan penawaran secara tertulis • Negosiasi untuk mendapatkan harga murah • Untuk nilai PBJ > Rp 200 jt, dilakukan adendum

Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa diawasi oleh Masyarakat setempat Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa oleh Bupati Dilaksanakan oleh Camat Dalam kondisi Tertentu Pengawasan Dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atas perintah Bupati

TITIK KRITIS PBJ DI DESA Kepala Daerah belum menetapkan Tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dibayai dari APBDes dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota Kegagalan mengidentifikasi kebutuhan • Tidak paham prinsip perencanaan • “Kebutuhan” berdasarkan keinginan • Ada “titipan” Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak sesuai ketentuan • Tidak dibentuk dalam Keputusan Kepala Desa. • Tidak melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan desa Pemilihan metode pelaksanaan tidak tepat • Antara Swakelola atau dengan Penyedia Memulai proses PBJ sebelum seluruh sumber daya siap • Ijin • Anggaran/dana • Pembebasan lahan, dll

YANG PERLU DIPERHATIKAN Yang menyusun rencana pelaksanaan pengadaan (Rencana Anggaran Biaya/RAB, Spesifikasi Teknis, dan Gambar) adalah TPK. Yang melaksanakan pemilihan penyedia juga adalah TPK Diperlukan penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dr anggota TPK (khusus konstruksi) Perlu rutin mengendalikan pelaksanaan pekerjaan • Waktu • Progres fisik Setiap pengeluaran belanja harus didukung bukti yg lengkap dan disahkan oleh Sekretaris Desa. TPK menyerahkan hasil PBJ kpd Kepala desa dgn BAST.

PENDAMPINGAN PBJ DESA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TIM ASISTENSI Pendampingan DESA Pengembangan SDM UKPBJ SKPD KOORDINASI BAPPEDA Unsur terkait lain DAN LAIN-LAIN

AWAS PENYEDIA BARANG/JASA INTEGRITAS RENDAH Alamat palsu Pinjam “bendera” Ijin usaha “PALUGADA” Hanya fokus keuntungan, mengabaikan pemenuhan persyaratan dan kualifikasi Bersekongkol utk mempengaruhi proses dan hasil lelang Tidak bertanggung jawab pd pelaksanaan pekerjaan Mengganggu pelaksanaan pekerjaan jika tidak dimenangkan

Latar Belakang : Potensi/Titik Rawan yang terjadi Perencanaan: RPJMdes, RKPdes, APBdes Monitoring & Evaluasi Rawan: Formalitas, administratif, terlambat dalam mendeteksi korupsi Rawan: rencana penggunaan anggaran tidak sesuai aturan Rawan: nepotisme, tidak transparan, korupsi Pelaksanaan kegiatan: pembangunan, pemberdayaan & pemerintahan Pertanggung jawaban Keuangan dan Pekerjaan Rawan: rekayasa laporan/fiktif, tidak transparan barang/jasa Penyaluran & pengelolaan dana Rawan: mark up, tidak transparan, rekayasa, korupsi, tidak dilakukan dengan swakelola, partisipasi masy rendah