PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA IR I

PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA IR. I MADE BUDHI SETIAWAN KABAG LAYANAN PENGADAAN

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 jo. Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa “Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat” Pasal. 1. (1)

TATA NILAI PENGADAAN Efisien Efektif Transparan Pemberdaya an Masyarakat Gotongroyong Akuntabel

ETIKA PBJ DI DESA 1 value • BERTANGGUNG JAWAB value 2 value MENCEGAH KEBOCORAN DAN PEMBOROSAN KEUANGAN DESA 3 PATUH TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN

AN D A PNY YA I S PRIN TAMAN U SWAKELOLA a. PBJ Di b. c. d. Memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat; Dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat; Memperluas kesempatan kerja, dan Pemberdayaan masyarakat setempat. PENYEDIA DESA s/d Rp 50 jt > Rp 50 jt s/d Rp 200 jt > Rp 200 jt SELURUHNYA SEBAGIAN

Organisasi PBJ di Desa PERSIAPAN Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola PELAKSANAAN PENGAWASAN PENYERAHAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA TPK Diberikan honorarium sesuai dengan beban kerja dan kemampuan keuangan desa • • Ketua Wakil Sekretaris Anggota • • Kepala Urusan Tetua Adat Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat

Persyaratan Menjadi TPK TIDAK MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN BENDAHARA DESA Memiliki integritas, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Tugas Mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, Kolusi dan Nepotisme Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya Menandatangani Pakta Integritas.

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA Pelaksanaan Swakelola Oleh TPK meliputi : a. Kegiatan Persiapan; b. Pelaksanaan; c. Pengawasan; d. Penyerahan; e. Pelaporan; dan f. Pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

RENCANA

Swakelola Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan /atau memanfaatkan kemampuan teknis sdm, serta sesuai dengan tugas dan fungsi desa Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan langsung partisipasi masyarakat setempat atau dikelola desa, seperti : pemeliharaan saluran tersier, pemeliharaan hutan/tanah ulayat, pemeliharaan slauran/jalan desa Penyelenggaraan diklat, kursus penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan Pekerjaan survey, pemrosesasn data (missalnya sensus dan statistic), perumusan kebijakan, pengujian laboratorium, dan pengembangan system tertentu Pekerjaan yang bersifat rahasia

PBJ MELALUI PENYEDIA Ketentuan Umum a. PBJ melalui Penyedia untuk mendukung swakelola atau PBJ langsung melalui penyedia. b. Penyedia harus memiliki tempat / lokasi usaha, kecuali tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya. PENAMBANGAN PASIR TOKO KELONTONG TUKANG KAYU c. Untuk pekerjaan konstruksi, penyedia selain huruf b juga mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang dibutuhkan. Contoh: Contoh : MOLEN MINI SEKOP TUKANG

PERENCANAAN MELALUI PENYEDIA Menyusun RAB berdasar harga pasar setempat atau terdekat RAB tersebut dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan barang/jasa Menyusun Spektek (apabila diperlukan) Menyusun gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi), apabila diperlukan

PENGADAAN S/D Rp. 50 JUTA Penyedia barang memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa < 50 JUTA Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa

• Negosiasi untuk mendapatk an harga murah. 4 • Dengan penawaran tertulis dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan). 3 • TPK membeli kepada 1 penyedia 2 1 PENGADAAN > Rp 50 juta s. d Rp 200 juta • Bukti: nota, faktur pembelian, atau kuitansi atas nama TPK.

PENGADAAN > Rp. 200 juta Mengundang dan meminta 2 penawaran secara tertulis dari 2 penyedia barang / jasa yg berbeda Hasil Penilaian TPK Penyedia barang/jasa Menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/ jasa TPK menilai Pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang Memasukkan penawaran NEGOSIASI HARGA BERSAMAAN PEMBATALAN DAN PROSES ULANG

Perubahan Kegiatan Pekerjaan Bila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada penyedia untuk merubah lingkup pekerjaan Menambah atau mengurangi vol Mengurangi jenis pekerjaan Mengubah spek Pekerjaan tambahan • Atas perubahan tersebut, penyedia menyampaikan penawaran secara tertulis • Negosiasi untuk mendapatkan harga murah • Untuk nilai PBJ > Rp 200 jt, dilakukan adendum

Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa diawasi oleh Masyarakat setempat Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa oleh Bupati Dilaksanakan oleh Camat Dalam kondisi Tertentu Pengawasan Dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atas perintah Bupati

TITIK KRITIS PBJ DI DESA Kepala Daerah belum menetapkan Tata cara pengadaan barang/jasa di desa yang dibayai dari APBDes dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota Kegagalan mengidentifikasi kebutuhan • Tidak paham prinsip perencanaan • “Kebutuhan” berdasarkan keinginan • Ada “titipan” Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak sesuai ketentuan • Tidak dibentuk dalam Keputusan Kepala Desa. • Tidak melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan desa Pemilihan metode pelaksanaan tidak tepat • Antara Swakelola atau dengan Penyedia Memulai proses PBJ sebelum seluruh sumber daya siap • Ijin • Anggaran/dana • Pembebasan lahan, dll

YANG PERLU DIPERHATIKAN Yang menyusun rencana pelaksanaan pengadaan (Rencana Anggaran Biaya/RAB, Spesifikasi Teknis, dan Gambar) adalah TPK. Yang melaksanakan pemilihan penyedia juga adalah TPK Bukti transaksi <Rp 200 jt (nota, faktur pembelian, atau kuitansi) untuk dan atas nama TPK Diperlukan penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dr anggota TPK (khusus konstruksi) Perlu rutin mengendalikan pelaksanaan pekerjaan • Waktu • Progres fisik Setiap pengeluaran belanja harus didukung bukti yg lengkap dan disahkan oleh Sekretaris Desa. TPK menyerahkan hasil PBJ kpd Kepala desa dgn BAST.

Tim Asistensi Desa PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TIM ASISTENSI Pendampingan DESA Pengembangan SDM ULP SKPD BAPPEDA Unsur terkait lain DAN LAIN-LAIN

AWAS PENYEDIA BARANG/JASA INTEGRITAS RENDAH Alamat palsu Pinjam “bendera” Ijin usaha “PALUGADA” Hanya fokus keuntungan, mengabaikan pemenuhan persyaratan dan kualifikasi Bersekongkol utk mempengaruhi proses dan hasil tender Tidak bertanggung jawab pd pelaksanaan pekerjaan Mengganggu pelaksanaan pekerjaan jika tidak dimenangkan

Latar Belakang : Potensi/Titik Rawan yang terjadi Perencanaan: RPJMdes, RKPdes, APBdes Monitoring & Evaluasi Rawan: Formalitas, administratif, terlambat dalam mendeteksi korupsi Rawan: Elit capture, rencana penggunaan anggaran tidak sesuai aturan 70% (pembangunan)-30% (operasional); kick back kepada oknum di Pemda untuk pencairan Rawan: nepotisme, tidak transparan, korupsi Pelaksanaan kegiatan: pembangunan, pemberdayaan & pemerintahan Pertanggung jawaban (minimal 2 kali) Rawan: rekayasa laporan/fiktif, tidak transparan barang/jasa Penyaluran & pengelolaan dana Rawan: mark up, tidak transparan, rekayasa, korupsi, tidak dilakukan dengan swakelola, partisipasi masy rendah

Kondisi dan Kronologis Mengundang penyedia hadir hanya 1 Konsumsi menalangi terlebih dahulu Rabat beton, Rencana awal berbeda dengan hasil akhir Koral yang direncanakan tidak tersedia lagi, yang ada harga lebih mahal Pendanaan sesuai dengan RAPBDes, bagaimana dengan lomba desa Sumbangan masyarakat apa bisa langsung dipakai pembiayaan langsung Diskon dan cash back menjadi hak pembeli Membeli motor (asset) atas nama istri pejabat Sudah membayar namun pekerjaan belum 100% selesai Membiayai PAUD (2 tenaga guru) Conflick of interest aparat pada pekerjaan desa Pelaksanaan JUT ada sisa, apakah bisa dipakai langsung