PENETAPAN DAN KETETAPAN VIII PENETAPAN DAN KETETAPAN Setiap

PENETAPAN DAN KETETAPAN VIII

PENETAPAN DAN KETETAPAN • Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak • Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. • Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) SKPKBT SKPLB SKPN

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain terdapat Pajak yang tidak atau kurang bayar Dalam Jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, SKPKB dapat Diterbitkan apabila Dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga sebesar 2% sebulan • SPT tidak disampaikan dan telah disampaikan teguran secara tertulis • Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN atau PPn. BM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan • apabila WP tidak melaksanakan pembukuan dan/atau pencatatan Dikenakan sanksi administrasi kenaikan: Ø 50% Ø 100%

Dalam jangka waktu 5 tahun ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap S K P Sanksi Administrasi Kenaikan Sebesar 100% dari Pajak yang Kurang dibayar SKPKBT K Setelah Lewat Waktu 5 tahun B Dipidana karena melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan & pidana lain yang merugikan pendapatan Negara. Sanksi Administrasi Bunga : Sebesar 48% dari Pajak yang Kurang dibayar

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pemeriksaan Jumlah Kredit Pajak atau jumlah Pajak yang dibayar Lebih Besar daripada Jumlah Pajak yang terutang, atau telah dilakukan Pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang S K P LB

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) Pemeriksaan Jumlah Kredit Pajak atau Jumlah Pajak yang Dibayar Sama Dengan Jumlah Pajak yang terutang, atau Pajak Tidak Terutang dan Tidak Ada Kredit Pajak atau Tidak Ada Pembayaran Pajak SKPN

Wajib Pajak Alpa Menyampaikan SPT Melampirkan Keterangan Yang Tidak Benar MENIMBULKAN KERUGIAN PADA KEUANGAN NEGARA Tidak dikenakan sanksi Pidana apabila hal tersebut baru pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak wajib melunasi Kekurangan Pembayaran pajak yang terutang berupa sanksi administrasi kenaikan sebesar 200%

S Berdasarkan penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung T P Sanksi Administrasi Berupa Bunga Sebesar 2% Sebulan Untuk Paling Lama PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar 24 Bulan

Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga Sanksi Administrasi S T P Pengusaha yang dikenakan Pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usaha nya Untuk dikukuhkan sebagai PKP Pengusaha yang tidak dikukuhkan Sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak Pengusaha yang telah dikukuhkan Sebagai PKP tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak Berupa denda Sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak

KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN TIDAK DITERBITKAN SKP MENJADI PASTI

SKPKB dapat diterbitkan dalam j. w. > 5 tahun dalam hal : Wajib Pajak dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditambah sanksi BUNGA 48 %

SPT LB dengan permohonan dalam SPT LEBIH DARI 12 BULAN TIDAK ADA KEPUTUSAN DITERBITKAN DALAM WAKTU PALING LAMBAT 1 BULAN SKPLB = SPT DITERBITKAN LEWAT JANGKA WAKTU 1 BULAN SKPLB = SPT DITAMBAH IMBALAN BUNGA 2 % SEBULAN SAMPAI SAAT DITERBITKAN SKPLB

SPTLB dengan permohonan dalam SPT (Selain WP Kriteria tertentu sebagaimana dalam Pasal 17 C dan Pasal 17 D) DIPERIKSA SKPKB SKPN SKPLB diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan Sejak permohonan diterima secara lengkap KETENTUAN 12 BULAN TIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Pemeriksaan Bukti Permulaan Tidak dilanjutkan dengan Penyidikan dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas/ lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap KEPADA WAJIB PAJAK DITERBITKAN SKPLB DITAMBAH IMBALAN BUNGA 2% PERBULAN, PALING LAMA 24 BLN